Kondisi tersebut menempatkan Nagari Parambahan pada risiko yang sama dengan banyak wilayah agraris lainnya menjadi pemasok bahan mentah tanpa menikmati keuntungan terbesar dari jerih payah warganya sendiri. Pertanyaan mendasarnya pun mengemuka: sampai kapan potensi besar hanya berhenti sebagai potensi?

Menjawab tantangan itulah, Tim Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Andalas Periode I Tahun 2026 menginisiasi kegiatan bertajuk “Public Speaking, Konten Kreatif dan Branding UMKM serta Demonstrasi Pembuatan Jamu Sehat” di Nagari Parambahan, Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok. Kegiatan ini dirancang sebagai upaya strategis untuk menguatkan kapasitas masyarakat dalam mengelola potensi lokal agar bernilai ekonomi, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Kegiatan yang dihadiri oleh Wali Nagari Parambahan Yatrinaldi, Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Eldi Basmen, unsur Kerapatan Adat Nagari, ibu-ibu PKK, kelompok tani, pelaku UMKM, serta berbagai elemen masyarakat ini menjadi ruang kolaborasi lintas disiplin antara komunikasi, ekonomi, dan kesehatan.

Pada sesi pertama, materi “Public Speaking, Konten Kreatif, dan Branding UMKM di Era Digital” disampaikan oleh Nadya Hana dan M. Avario Degno Iswandi dari Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Andalas. Keduanya menegaskan bahwa banyak produk UMKM nagari tersisih bukan karena kualitas, melainkan karena lemahnya identitas dan komunikasi merek. Produk dijual tanpa nama yang konsisten, tanpa cerita asal-usul, tanpa kemasan yang mencerminkan nilai lokal, dan tanpa pesan yang membangun kepercayaan konsumen.

Branding, dari perspektif Public Relations, tidak semata soal logo atau desain kemasan, melainkan proses membangun reputasi dan kepercayaan jangka panjang. Beras Nagari Parambahan seperti Anak Daro, Sokan, dan Bujang Marantau sesungguhnya memiliki cerita kuat tentang alam, tradisi, dan kualitas yang selama ini belum sampai ke tangan konsumen. Karena itu, keterampilan public speaking diperkenalkan sebagai modal dasar agar pelaku UMKM mampu menyampaikan nilai produknya secara jujur, runtut, dan meyakinkan.

Nagari Parambahan sendiri merupakan bagian dari kawasan agraris Kabupaten Solok yang dikenal dengan kekayaan varietas padi lokal unggulan. Beras Anak Daro dan Sokan, yang termasuk dalam Bareh Solok, telah memperoleh pengakuan luas atas kualitas dan cita rasanya, bahkan sebagian telah memiliki sertifikat Indikasi Geografis. Sementara itu, varietas Bujang Marantau juga dikenal sebagai plasma nutfah lokal bernilai tinggi yang berpotensi besar jika didukung oleh sistem pemasaran dan branding yang tepat.

Selain penguatan identitas, peserta juga diajak memahami pentingnya konten kreatif sebagai sarana utama promosi di era digital. Konten sederhana, foto produk dengan cahaya alami, cerita singkat tentang proses panen, hingga video aktivitas di sawah, dinilai mampu membangun kedekatan emosional dengan konsumen. Media sosial, khususnya Facebook yang kini banyak dimanfaatkan ibu-ibu melalui fitur Facebook Pro, dipandang sebagai peluang strategis untuk memperluas jangkauan pasar, termasuk ke komunitas perantau.

Sesi berikutnya diisi oleh mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas, Divano Azzahwa dan Fawwaz Abiyyu Akbar, yang membahas penguatan branding dan pemasaran beras lokal melalui analisis target market. Dalam pemaparannya, masyarakat diajak memahami bahwa pengemasan, penetapan harga, dan strategi pemasaran digital merupakan kunci untuk menciptakan nilai tambah produk. Selama ini, pemasaran tradisional dari mulut ke mulut dinilai membatasi pasar dan menekan harga jual, meskipun kualitas produk tergolong unggul.

Kegiatan kemudian dilengkapi dengan demonstrasi pembuatan jamu sehat yang dipandu oleh Edya Verby Oktavianis dari Fakultas Farmasi Universitas Andalas. Sesi ini mendapat respons antusias karena menyentuh kebutuhan kesehatan masyarakat sehari-hari. Sebagai nagari agraris, mayoritas warga Parambahan bekerja di sawah dengan kondisi lingkungan yang lembap dan aktivitas fisik tinggi, sehingga rentan mengalami kelelahan dan gangguan kesehatan.

Jamu sehat diperkenalkan tidak hanya sebagai solusi menjaga kebugaran, tetapi juga sebagai peluang ekonomi baru. Dengan bahan alami yang mudah diperoleh dari ladang dan kebun sekitar serta proses pembuatan yang sederhana, jamu berpotensi dikembangkan menjadi produk UMKM berbasis kesehatan. Beberapa warga bahkan menyampaikan ketertarikan untuk menjadikannya usaha bersama, khususnya bagi ibu-ibu PKK.

Dalam sambutannya, Wali Nagari Parambahan Yatrinaldi menegaskan bahwa kegiatan seperti ini sangat relevan dengan kebutuhan nagari saat ini. Menurutnya, kemampuan mempromosikan produk secara luas, ditambah inovasi usaha berbasis kesehatan, akan berdampak langsung pada peningkatan perekonomian dan kemandirian masyarakat. Kolaborasi dengan mahasiswa dan Universitas Andalas dinilai sebagai langkah strategis dalam menyiapkan Nagari Parambahan agar lebih adaptif terhadap perubahan zaman.

Transformasi ekonomi berbasis pengetahuan menjadi keniscayaan di tengah arus pasar digital yang bergerak cepat. Tanpa branding, tanpa cerita, dan tanpa strategi komunikasi yang jelas, produk unggulan berisiko kalah sebelum bersaing. Karena itu, penguatan UMKM, literasi digital, dan inovasi kesehatan perlu ditempatkan sebagai prioritas pembangunan nagari.

Dengan komitmen bersama antara pemerintah nagari, masyarakat, dan perguruan tinggi, Nagari Parambahan memiliki peluang besar untuk tidak hanya bertahan, tetapi melompat menjadi contoh nagari yang mampu mengubah potensi lokal menjadi nilai ekonomi yang nyata, berkelanjutan, dan menyejahterakan. (*/)

The post Mengubah Potensi Menjadi Nilai: Dari UMKM hingga Jamu Sehat, Jalan Baru Kemandirian Ekonomi Nagari Parambahan appeared first on Langgam.id.

Apel akbar ini dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Koperasi Nasional ke-77 yang jatuh pada Jumat (12/7/2024).

Kepala Diskop UKM Kota Padang, Fauzan Ibnovi mengatakan, pada apel akbar itu, direncanakan bakal dihadiri ribuan peserta yang berasal dari anggota koperasi dan pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) se-Kota Padang.

“Ini tentu berbeda dari perayaan hari-hari besar lainnya dimana sebagian besar peserta apel itu biasanya pegawai. Tapi untuk Hari Koperasi tahun ini, kita menghadirkan anggota koperasi dan pelaku UKM se-Kota Padang,” ujar Fauzan Ibnovi dilansir dari laman Facebook Diskominfo Kota Padang, Rabu (10/7/2024).

Apel Akbar Hari Jadi Koperasi ke-77 ini digelar terang Fauzan, bertujuan untuk memberikan syiar kepada masyarakat bahwa anggota koperasi dan pelaku UKM se-Kota Padang senantiasa bergerak bersama untuk memajukan diri.

Selain Apel Akbar, kata Fauzan, juga akan digelar kegiatan lain berupa bazzar UKM yang akan diikuti pelaku-pelaku UKM se-Kota Padang.

“Juga akan ada beberapa lomba dengan berbagai doorprize untuk peserta yang beruntung,” kata dia.

Fauzan mengharapkan, dengan adanya berbagai kegiatan yang dihelat pada Hari Koperasi Nasional ke-77 ini, diharapkan dapat meningkatkan minat masyarakat untuk ikut berkoperasi.

“Masyarakat pastinya ingin tahu dan mereka tentu ingin mengamati, sehingga diharapkan nanti memunculkan minat bagi yang belum berkoperasi untuk dapat berkoperasi,” bebernya.

Dilibatkannya pelaku UKM juga memiliki tujuan sama, selain untuk mempromosikan produk UKM. Kegiatan bazzar juga diharapkan dapat memicu minat warga untuk mau bergerak jadi pelaku UKM agar dapat membantu perekonomian keluarga.

“Dua sektor ini, koperasi dan UKM merupakan dua bidang yang dibina Diskop UKM Kota Padang,” kata Fauzan Ibnovi.

Rangkaian peringatan Hari Jadi Koperasi ini ungkap Fauzan, akan dijadikan sebagai agenda rutin Diskop UKM dengan setiap tahunnya memunculkan inovasi-inovasi baru dalam pelaksanaannya.

“Ini jadi kebanggaan tersendiri bagi gerakan koperasi dan pelaku UKM karena mereka merayakan hari lahirnya gerakan mereka,” kata Fauzan. (*/yki)

The post Hari Jadi Koperasi ke-77, Ribuan Peserta Bakal Hadiri Apel Akbar di Balai Kota Padang appeared first on Langgam.id.

Acara tersebut dihadiri Direktur Pelayanan Perizinan Berusaha Sektor Non Industri Kementerian Investasi/BKPM Edy Junaedi, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumbar Adib Alfikri, Ketua DPC Gerindra Padang Verry Mulyadi, Wakil Ketua DPD Gerindra Sumbar Nurhaida, dan Wakil Bendahara Dafrawira De Hansen.

Andre Rosiade mengatakan, sehubungan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko serta Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik, Kementerian Investasi/BKPM menyelenggarakan kegiatan pada hari ini yaitu sosialisasi perizinan Berbasis Risiko Bagi pelaku usaha, khususnya usaha mikro dan kecil (UMK).

“Sehubungan dengan disahkannya UU tentang Ciptakerja, UU yang viral dan ramai didemo. Tapi ternyata, setelah UU ini jalan, UU inilah yang membantu bagaimana ekonomi Indonesia bisa tumbuh dengan cepat, bagaimana investasi bisa tumbuh dengan cepat, dan lapangan pekerjaan bisa terbuka dengan cepat,” ujar Andre.

Andre menjelaskan, UU Cipta Kerja memiliki tujuan untuk mengatur seluruh sektor yang berkaitan dengan penciptaan lapangan kerja dan investasi di Indonesia. Dengan teknik Omnibus Law, 76 Undang-undang direvisi sekaligus sehingga hanya dengan UU Cipta Kerja dapat mengatur secara multisektor. Terdapat 186 Pasal dan 15 Bab dalam UU Cipta Kerja ini.

Tujuan disahkannya UU Cipta Kerja ini, antara lain, menaikkan kemudahan berusaha dari peringkat 73 (2020) ke posisi 53 dunia, menyelesaikan persoalan tumpang tindih kebijakan pemerintah pusat dan daerah, meningkatkan penciptaan lapangan kerja dan memberikan perlindungan dan kemudahan berusaha bagi UMKM dan Koperasi.

Selain itu, menurut Andre, UU Cipta Kerja dianggap dapat memudahkan jalannya bisnis terutama yang terkait dengan aktivitas UMK, salah satunya dengan cara menerapkan daftar prioritas bidang usaha yang didorong untuk investasi, selain itu pelaku UMKM dapat bermitra dengan pemilik modal yang lebih luas termasuk dari modal asing serta pengaturan persyaratan investasi lainnya yang lebih memudahkan.

“Tujuan dari kegiatan sosialisasi ini adalah untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha tentang sistem OSS Perizinan Berusaha Berbasis Resiko pasca disahkannya UU Cipta Kerja dengan memberikan kemudahan proses perizinan berusaha (easy doing business) sebagai bentuk upaya untuk mendukung program pemerintah dalam percepatan berusaha di daerah, serta menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan investasi,” ungkapnya.

Andre menegaskan, melalui UU Cipta Kerja, pemerintah berkeinginan untuk memberi kemudahan berusaha, pemberdayaan dan perlindungan kepada UMKM dan koperasi antara lain dalam bentuk izin tunggal bagi UMK. “Pemberian Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui OSS, NIB ini berlaku sebagai izin usaha, izin edar, SNI dan sertifikasi produk halal. Jadi dengan mendaftar NIB di pelayanan satu pintu, Bapak dan Ibu tidak perlu lagi repot-repot mengurus izin yang terpisah-pisah,” papar Andre.

“Dengan adanya acara sosialisasi hari ini, kami berharap para peserta yang sebagian besarnya adalah pelaku usaha dapat bertambah wawasannya akan peraturan perundang-undangan yang baru sehingga mampu menunjang bisnisnya, sehingga bisnisnya dapat menjadi lebih besar,” jelasnya.

Direktur Pelayanan Perizinan Berusaha Sektor Non Industri Kementerian Investasi/BKPM, Edy Junaedi mengatakan, UU Cipta Kerja yang ditetapkan 2 tahun lalu, salah satu parameter kuncinya ialah diluncurkannya perizinan usaha berbasis risiko Online Single Submission (OSS) pada 9 agustus 2021 lalu oleh Presiden Jokowi. “Sejak saat itu hingga sekarang sudah 2 juta NIB yang diterbitkan oleh OSS. Ini sinyal membaiknya pertumbuhan ekonomi nasional dan meningkatnya animo masyarakat menjadi pengusaha,” ucap Edy.

Ia menyebut, ada dua hal yang menjadi kunci dari OSS tersebut. Pertama, dalam memulai usaha diperlukan Nomor Induk Berusaha (NIB). NIB ini untuk UMK dan non UMK. Untuk NIB UMK dikenal dengan NIB UMK perseorangan. “Sepanjang punya KTP dan memiliki keinginan untuk memulai usaha, itu bisa punya NIB UMK perseorangan. Caranya sangat mudah, prosesnya cepat, tidak lebih dari 30 menit,” jelasnya.

Pemerintah katanya memberikan karpet merah bagi UMK dengan cara memberikan kemudahan dalam pengurusan NIB tersebut. “Kalau dulu itu, begitu kita punya NIB, punya produk, itu gak bisa langsung memasarkan produknya karena harus mendapatkan sertifikat halal, lalu harus punya SNI. Repot banget. Sekarang tidak, cukup dengan mendapatkan NIB, bagi pelaku UMK, NIB ini sekaligus berlaku sebagai sertifikat halal dan SNI,” tuturnya.

Yang kedua, katanya, ada kemudahan lewat OSS berbasis risiko. Di sana risiko dibagi menjadi tiga yakni risiko rendah, menengah dan tinggi. “Untuk risiko rendah, tidak perlu ada kendala tata ruang. Jadi mau di ruang manapun berusaha, sepanjang kegiatan usahanya tidak dilarang, bisa mendapatkan izin dengan mudah. Kalau untuk risiko menengah ditambah dengan sertifikat standar. Lalu untuk risiko tinggi, baru membutuhkan izin. Jadi tidak semua kegiatan usaha perlu izin,” paparnya.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Adib Alfikri menegaskan, pengurusan izin di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat tidak dipungut biaya alias gratis.

“Saya bisa pastikan untuk mengurus izin di kantor tidak ada uang. Apalagi uang pelicin. Jadi hilangkan paradigma bahwa mengurus izin sama dengan pitih kalua,” tegasnya.

Ia menjelaskan, kewenangan pengurusan izin tersebut sudah diatur oleh pemerintah. Ada yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, provinsi dan ada yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota.

Baca juga: Andre Rosiade dan UAS Berbagi Ratusan Sembako di Masjid Mujahidin Padang

Ia mendorong semua pelaku usaha di Sumbar mengurus perizinan karena dengan memiliki izin akan mendapatkan banyak manfaat. “Kalau Bapak dan Ibu berusaha tanpa mengantongi izin, ini berisiko, bisa jadi bulan-bulanan petugas, dirazia tiap sebentar. Bagusnya Bapak dan Ibu urus izin, biar aman,” katanya. (Advetorial)

—

Dapatkan update berita terbaru dan terkini hari ini dari Langgam.id. Mari bergabung di Grup Telegram Langgam.id News Update, caranya klik https://t.me/langgamid, kemudian join. Anda harus instal aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

The post Banyak Kemudahan, Andre Rosiade Dorong UMK di Sumbar Manfaatkan Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko appeared first on Langgam.id.

Ketua Umum Badan Pengurus Daerah (BPD) HIPMI Sumbar, Brian Putra Bastara mengatakan, Marawa Digital Fest akan memberi pendampingan dan pelayanan pembuatan nomor induk berusaha (NIB) kepada pelaku usaha mikro kecil (UKM) perseorangan.

“Melalui kegiatan ini dapat memberikan kepastian legalitas izin, legalitas berusaha bagi pelaku usaha mikro,” ujar Brian dal keterangan tertulisnya, Jumat (2/9/2022).

Ia mengungkapkan, Marawa Digital Fest diselenggarakan sebagai bentuk kepedulian HPMI Sumbar dalam hal membantu pemerintah daerah dalam mensosialisasikan perizinan berusaha berbasis resiko.

“Tujuannya agar mereka (UMK) punya izin yang jelas,” ungkapnya sembari menyebutkan Marawa Digital Fest berlangsung hingga 8 September 2022.

Brian menyebutkan, untuk pendaftaran bagi UMK dapat dilakukan melalui link https://bit.ly/MarawadfNIB. Pihaknya membatasi kuota sebanyak 100 peserta.

“Marawa Digital Fest berfokus untuk melakukan akselerasi inovasi pada sektor digital yang berdampak pada peningkatan ekonomi digital di Sumbar,” jelasnya.

Rangkaian kegiatan Marawa Digital Fest 2022 ini terdiri dari Seminar Nasional, Pitch Deck Competition, UMKM Bazaar, Business Matching dan Digital Workshop.

Kegiatan ini dijadwalkan akan dihadiri oleh sejumlah tokoh sukses asal Minang seperti Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, CEO Basko Group, Basrizal Koto, CEO SR 12, Toni Firmansyah, Co-Founder Juragan 99 XAR, Akbar Lubis.

Baca juga: Kementerian Koperasi dan UKM Persiapkan Rp2,5 Miliar untuk Pedagang Pasar Bawah

Tak hanya itu, juga akan hadir Presiden Direktur Farmaktik Group, Ridho M Sakti, Presiden Direktur PT Nanotech Indonesia Global, Suryandaru, Founder & CEO SMEshub Indonesia, Lultpi Ginanjar, CEO Kita Bisa.com, Alfatih Timur.

—

Ikuti berita Sumatra Barat hari ini, terbaru dan terkini dari Langgam.id.  Anda bisa bergabung di Grup Telegram Langgam.id News Update di tautan https://t.me/langgamid atau mengikuti Langgam.id di Google News pada tautan ini.

The post Marawa Digital Fest 2022 Segera Dimulai, UMK di Sumbar Bakal Dapat Layanan NIB appeared first on Langgam.id.

Ia mengungkapkan, kebutuhan pendanaan seringkali didapat dari sumber yang dapat memberatkan mereka. Seperti rentenir dan fintech yang membebankan biaya bunga sampai dengan 500 persen per tahun.

Hal itu disampaikan Andre saat Diskusi Peningkatan Kapasitas UKM dalam Upaya Peningkatan Daya Saing Usaha Nasional di Kota Padang, Kamis (18/11/2021). Kegiatan ini digelar oleh Andre bersama Kementerian Investasi.

Andre pun secara virtual membuka kegiatan dengan sistem FGD (focus group discussion) itu di Hotel Truntum Padang.

“Suka atau tidak suka, faktanya adalah pelaku usaha sangat membutuhkan modal kerja yang berbunga rendah untuk mengembangkan bisnisnya,” ujarnya.

Andre menjelaskan, bahwa akses permodalan adalah hal yang sangat vital untuk meningkatkan daya saing UKM.

Ia mengharapkan, dengan adanya diskusi tersebut, puluhan peserta bisa mendapat penjelasan lebih lanjut dari BKPM atau Kementerian Investasi maupun pemerintah provinsi Sumbar.

“Apalagi saat ini sudah ada holding BUMN ultra mikro yang terdiri dari BRI, Pegadaian dan PNM yang mendapat mandat untuk memudahkan akses premodalan bagi UKM nasional,” bebernya.

Andre menambahkan, saat ini, pemerintah pusat melalui Undang Undang Cipta Kerja berkeinginan untuk memberi kemudahan berusaha, pemberdayaan dan perlindungan kepada UMKM dan koperasi.

Antara lain dalam bentuk izin tunggal bagi Usaha Mikro dan Kecil. Pemberian Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui OSS, NIB ini berlaku sebagai izin usaha, izin edar, SNI dan sertifikasi produk halal.

“Jadi dengan mendaftar NIB di pelayanan satu pintu tidak perlu lagi repot-repot mengurus izin yang terpisah-pisah. Mengenai hal ini bisa didalami langsung penjelasan dari perwakilan Kementerian Investasi/BKPM,” ucap Andre.

Kemudian sebut Andre, pemerintah juga memberikan insentif. Serta, kemudahan berusaha dari pusat dan pemprov bagi usaha menengah dan besar yang bermitra dengan usaha kecil dan mikro.

Kemudahan pembiayaan dan insentif fiscal melalui penyederhanaan administrasi, izin gratis dan insentif.

“Selanjutnya pengelolaan terpadu usaha mikro dan kecil melalui sinergi pusat, daerah dan stakeholder melalui pendampingan dan fasilitas,” tuturnya.

Baca juga: Andre Rosiade Serahkan Bantuan Tambahan Modal Bagi Penjual Kerupuk Kuah

Ketua DPD Gerindra Sumbar ini berharap, dengan adanya acara sosialisasi ini, para peserta yang sebagian besarnya adalah pelaku usaha dapat bertambah wawasannya akan peraturan perundang-undangan yang baru.

Dengan begitu kata Andre, diharapkan mampu menunjang bisnisnya, sehingga menjadi semakin besar dan berkah.

The post Andre: Akses Permodalan Sangat Vital untuk Tingkatkan Daya Saing UKM appeared first on Langgam.id.

Bantuan tersebut, menurut Presiden Joko Widodo (Jokowi), digunakan untuk tambahan modal kerja pada para pengusaha kecil karena dalam masa pandemi seperti saat ini semua juga merasakan kesulitan itu.

“Bukan hanya yang kecil saja. Yang kecil sulit, yang tengah juga sulit, yang gede juga sulit semuanya.  Oleh sebab itu kita harus bekerja lebih keras lagi agar bisa kembali ke situasi normal seperti sebelum pandemi Covid-19,” tutur Presiden pada acara Pemberian Bantuan Modal Kerja, di Halaman Tengah Istana Merdeka, Provinsi DKI Jakarta, Rabu (19/8), sebagaimana dilansir dari setkab.go.id.

Para pengusaha yang hadir dalam acara kali ini, menurut Presiden, untuk mengawali terlebih dahulu sebelum nanti pembukaan pada minggu depan yang akan ditransfer kepada 9,1 juta pengusaha di seluruh tanah air.

“Di dalamnya ini ada Rp2,4 juta yang bisa Bapak-Ibu pakai untuk tambahan modal kerja darurat dalam masa pandemi ini,” ujar Presiden seraya menunjukkan amplop banpres tersebut.

Kepala Negara menyadari bahwa selama pandemi Covid-19 omset para pedagang mengalami penurunan hampir separuh.

Namun demikian, Presiden sampaikan bahwa keadaannya yang sama juga dialami oleh semua negara karena pandemi Covid-19 ini menimpa 215 negara bahkan ada yang lebih parah dibanding Indonesia.

“Memang ini sebuah cobaan dan ujian untuk kita bersama, tetapi saya meyakini insyaallah kalau kita kerja keras kita akan bisa lepas dari ujian dan cobaan yang diberikan pada kita semuanya,” tandasnya.

Pada bagian akhir sambutan, Presiden sampaikan akan mengecek kembali nanti setelah satu atau dua bulan berjalan.

“Saya akan cek nanti setelah 1 bulan atau 2 bulan dagangannya tambah ndak, omsetnya tambah ndak. Dan moga-moga semuanya tambah lebih baik, insyaallah,” pungkas Presiden akhiri sambutan.

Sebagai informasi pembagian bantuan kali ini terbagi menjadi dua sesi dan dilaksanakan sesuai dengan Protokol kesehatan ketat. (Osh)

The post 9,1 Juta Pengusaha Kecil dan Mikro Bakal Ketiban Modal Kerja Darurat appeared first on Langgam.id.

“Sejak mulai mewabahnya virus corona, banyak pelanggan yang sudah tidak memberi orderan lagi, Alhamdulillah, sekarang ada yang memesan orderan APD untuk saya kerjakan,” ujar pria berusia 39 tahun ini ketika ditemui dirumahnya, Senin (6/4/2020).

Simed dibantu oleh istrinya Zultafaria (Ni Jun) dan adiknya ini, mengerjakan 20 unit APD dan pesanan 500 masker kain, dimana untuk masker kain ini dipesan oleh pihak Desa. “Ada teman yang memberi orderan untuk membuat 20 APD, sedangkan untuk masker kain, dapat pesanan sebanyak 500 buah dari Desa Taluak,” tukasnya lebih lanjut.

“Biasanya setiap hari, dari awal mengukur, menggunting sampai menjahit, dari pagi sampai malam, bisa selesai 4 unit APD setiap harinya, dan pesanan ini akan diambil pada hari Rabu mendatang, dan sekarang sudah hampir selesai,” ungkap ayah 3 anak ini.

Saat ini dirinya mengatakan mempunyai 1 unit mesin jahit bantuan dari Dinas Perindagkop & UKM Kota Pariaman, untuk mengejar target pesanan APD ini, dirinya menyewa 2 unit mesin lagi, dengan biaya 100 ribu per bulan, dan apabila rusak diperbaiki sendiri.

Dirinya berharap agar Dinas Perindagkop & UKM Kota Pariaman, dapat memberi bantuan kembali mesin jahit yang sangat dibutuhkanya saat ini.

“Semoga Dinas Perindagkop & UKM mendengar keluhan kami UKM yang terdampak dari virus corona ini, dan kami juga berharap, bencana virus corona ini agar dapat segera berlalu, sehingga dirinya beserta keluarga dapat  menerima pesanan menjahit kembali,” tuturnya.

“Setelah pesanan ini, saya sendiri juga masih belum tahu akan melakukan apa lagi, karena belum ada lagi pemesanan selanjutnya. Saya harap pemerintah dapat memberi orderan lainya, dimana hasil dari pesanan saat ini, hanya bisa untuk mencukupi kebutuhan keluarga hanya sampai akhir April ini,” tutupnya mengakhiri.

Simed dan istri tercatat sebagai warga Dusun Pasa Ilalang, Desa Taluak, Kecamatan Pariaman Selatan, yang mana dirinya juga tercatat sebagai salah satu penerima PKH (Program Keluarga Harapan) dari Kota Pariaman. (inforial)

The post Sepi Orderan, UKM Kota Pariaman Beralih Buat APD appeared first on Langgam.id.