Kesepakatan itu diambil juga karena penyebaran virus corona (covid-19). Sehingga tidak mungkin melaksanakan UN di bawah ancaman wabah. Namun, menurut gubernur, belum ada pembahasan lebih lanjut atas keputusan itu.

“Iya nanti akan kita bahas, kita akan ikut instruksi pusat,” katanya di Kantor Gubernur Sumbar, Kota Padang, Selasa (24/3/2020).

Dia mengatakan saat ini presiden masih rapat soal corona. Setelah itu juga akan ada rapat membahas UN dan pengarahan kepada pemerintah daerah.

“Sekarang Presiden sedang rapat dengan dinas terkait, nanti kita akan mendengarkan pengumumannya,” ujarnya.

Sebelumnya Pemprov, juga sudah meliburkan seluruh siswa sekolah sampai tanggal 31 Maret 2020. Kebijakan itu untuk mengurangi keramaian mencegah penyebaran virus corona. (Rahmadi/SS)

The post Soal Pembatalan UN, Pemprov Sumbar Ikuti Tindak Lanjut Pemerintah Pusat appeared first on Langgam.id.

“Alhamdulillah dalam dua tahun terakhir ini kita terus memperbaiki peringkat di tingkat Sumbar. Insya Allah tahun ini kita bisa memperbaikinya lagi,” kata Kepala Dinas Pendidikan AH. Agustion sebagaimana dilansir Humas di situs resmi Pemko, Senin (27/1/2020).

Agar dapat merealisasikan itu, kata Agustion, pihaknya terus mendorong memperkuat kemampuan siswa dan kemampuan guru.

“Di sekolah-sekolah ada program sukses ujian nasional. Di sana itu ada penambahan bekal untuk siswa, memperkuat kemampuan anak-anak untuk di mata pelajaran yang di-UN-kan,” ujarnya.

Selanjutnya, Disdik Payakumbuh juga memperkuat kemampuan siswa untuk menelaah materi-materi ujian. Terakhir, pihaknya juga menambah intensitas pembelajaran bagi siswa.

“Meski menambah intensitas, kami tidak ingin menambah beban dan menurunkan mental siswa,” ujarnya.

Sedangkan untuk guru-guru, Disdik juga terus mendorong dalam meningkatkan penguasaan materi UN. Salah satunya Ada dengan pelaksanaan diklat penguatan kompetensi guru.

“Kita juga melaksanakan diklat untuk guru-guru terkait kisi-kisi. Karena ketika guru menguasai seluruh materi yang di UN kan, InsyaAllah anak-anak juga akan lebih mudah untuk mengerti,” tuturnya.

Sebelumnya pada 2019, siswa Payakumbuh meraih nilai tertinggi ke tiga tingkat provinsi Sumbar untuk SMP/MTs. (*/SS)

The post Perbaiki Peringkat, Payakumbuh Gelar Program Sukses Ujian Nasional appeared first on Langgam.id.

Hal ini disampaikan Abdul Malik Fadjar di sela-sela menghadiri pengukuhan gelar Doktor Honoris Causa kepada mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, di Universitas Negeri Padang (UNP), Padang, Kamis (5/12/2019).

Saat ini, kata Abdul Malik, belum ada cara lain yang lebih tepat dijadikan tolok ukur pendidikan dasar dan menengah Indonesia selain pelaksanaan UN.

“UN masih relevan. Sampai kapan pun menurut saya masih akan terus relevan,” katanya.

Dia memaklumi memang tidak semua mata pelajaran yang diberikan di sekolah masuk ke dalam mata pelajaran yang di UN-kan. Namun setidaknya UN telah merepresentasikan hasil pembelajaran.

“Walau tidak semua mata pelajaran. Tapi UN sudah bisa dijadikan tolok ukur,” ujarnya.

Ketika ditanyakan soal kebijakan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim saat ini, ia tidak mau berkomentar lebih jauh apalagi dirinya juga mantan menteri pendidikan.

Menurutnya, menteri saat ini memiliki kesempatan luas untuk memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia. (Rahmadi/RC)

The post Mantan Menteri Pendidikan Komentari Wacana Penghapusan UN dari Padang appeared first on Langgam.id.

Hal ini disampaikannya usai dikukuhkan menjadi Doktor Honoris Causa atau Dr. (H.C) oleh Universitas Negeri Padang (UNP) di Padang, Kamis (5/12/2019).

Menurutnya, UN tidak tepat jika dihapuskan karena dinilai masih relevan hingga saat ini. Namun evaluasi sistemnya perlu dievaluasi agar menjadi lebih baik.

“Silakan saja dievaluasi, dari tahun ke tahun emang harus dievaluasi, selama tetap ada cara mengevaluasi hasil pendidikan. Sistemnya juga dievaluasi,” katanya.

Menurut JK, UN yang telah dilaksanakan sejak tahun 2003 adalah cara meningkatkan standar pendidikan di Indonesia. Ia menilai dengan sistem itu bisa meningkatkan kualitas pendidikan setiap tahunnya.

“Kalau UN dihilangkan bagaimana kita bisa tahu, kalau dibebaskan saja bisa kembali seperti tahun 2003. Ini saja ketat masih rendah dibandingkan negara lain, apalagi kalau dihapuskan,” katanya.

Dia mengatakan UN merupakan cara untuk mendorong siswa belajar. Siswa juga bisa mencapai kualitas standar yang ditentukan oleh pemerintah.

“Kalau dihilangkan, bagaimana kita menilai siswa belajar baik atau tidak, bagaimana kita menilai dengan standar yang tinggi dan sama?,” Katanya.

Sebelumnya, diketahui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Nadiem Makarim mewacanakan dihapuskannya UN. Kebijakan tersebut akan diganti dengan pendidikan yang berbasis pada kebutuhan dunia kerja dan lainnya yang membutuhkan perubahan lainnya. (Rahmadi/RC)

The post Di Padang, Jusuf Kalla Tak Sepakat Ujian Nasional Dihapuskan appeared first on Langgam.id.

Kepala Dinas Pendidikan  Sumatera Barat, Burhasman menyebutkan, tiga SMK yang tidak bisa melaksanakan UNBK lantaran sinyal internet dan listrik belum memadai.

“Ada tiga SMK yang berada di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Mereka ujian masih seperti biasa, Ujian Nasional Kertas dan Pensil (UNKP),” ujarnya saat peninjauan UNBK di beberapa SMK di Kota Padang, Senin (25/03/2019).

Peserta Ujian Nasioanl (UN) 2019 yang tidak mengikuti UNBK berjumlah 110 orang. “Lokasinya ada di dua pulau, Sipora dan Pagai Utara. Jumlahnya 110 orang,” jelas Burhasman.

Dikatakan Burhasman, 2020 Dinas Pendidkan Sumbar targetkan seluruh SMK di Sumbar bisa mengikuti UNKB. “Targget kita, 2020 SMK di Mentawai itu sudah bisa UNBK, tidak lagi UNKP,” ungkapnya.

Keseluruhan siswa SMK yang melaksanakan UNBK di Sumatera Barat 2019, sebanyak 26.820 orang. “Terdiri dari 107 SMK negeri dan 97 swasta,” ucapnya.

Selain itu, Wakil Gubernur Sumatera Barat, Nasrul Abit menyebutkan, hasil pantauan UNBK hari pertama, semua berjalan lancar. “Data yang kita dapatkan, semua siswa hadir 100 persen. Semoga mendapatkan hasil yang baik,” ujarnya. (*/FZ)

The post 3 SMK di Sumbar Tidak Laksanakan UNBK appeared first on Langgam.id.

Siaran pers Ombusman Sumbar yang diterima Langgam.id pada Jumat (22/3/2019) menyebutkan, tim khusus yang dibentuk tersebut akan bekerja secara tertutup.

“Tim akan datang tanpa diketahui terlebih dahulu oleh sekolah tersebut” kata Plt Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumbar Adel Wahidi.

Menurutnya, pengawasan UN adalah kerja reguler Ombudsman setiap tahun, “Alhamdulillah makin ke sini, kerja kita semakin ringan. Jika tahun tahun-tahun sebelumnya kita disibukkan dengan peredaran lembaran kunci jawaban, sekarang tidak lagi,” ujar Adel.

Perbaikan itu, menurutnya, terjadi seiring perubahan sistem dan regulasi UN.”Sekarang UN berbasis Kompter (UNBK) dan tidak lagi menjadi standar kelulusan.”

Hasil UN, kata Adel, hanya dijadikan alat evaluasi capaikan belajar. “Tidak juga dugunakan menjadi acuan penerimaan peserta didik baru (PPDB) di tingkat berikutnya. Karena, sekarang PPDB memakai sistem zonasi,” katanya.

Metia Winati Muchda, koordinator pengawasan UN tahun 2019 menambahkan, berdasarkan pengalaman pengawasan tahun lalu, yang menjadi temuan dan patut diwaspadai terkait tiga hal.

“Pertama, banyaknya ditemukan pengawas yang masih membawa alat komunikasi ke dalam ruangan ujian,” katanya.

Menurut Metia, hal ini menunjukkan lemahnya pengawasan dari Dinas Pendidikan/Kemenag serta kurang disiplinnya pengawas menaati ketentuan yang ada di POS USBN/UNBK.

“Dalam hal ini integritas pengawas sangat penting, dalam ruang hanya pengawas, peserta dan Tuhan saja. Pengawas tidak boleh abai terhadap kewajibannya. Berdasarkan PON UN seharusnya sudah disanksi,” tuturnya.

Kedua, menurut Metia, potensi padamnya listrik dan bermasalahnya jaringan internet saat pelaksanaan UNBK seperti temuan tahun lalu.

“Panitia UN diharapkan dapat berkoordinasi dengan Telkomsel dan PLN terkait sukses UNBK.”

Ketiga, lanjutnya, perlu diwapadai dan dicek guru yang pengawas UN yang mengampu mata pelajaran yang sedang diujikan. “Misal Ia pengajar matematika dan saat UN mata pelajaran itu, yang bersangkutan ditugaskan mengawas. Tahun lalu masih ada,” ujarnya.

Omnbudsman Sumbar, menurut Adel, mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi UN. “Masyarat bisa MElaporkan bila melihat ada penyimpangan, ke kantor Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat di Jalan Sawahan Nomor 58 Padang atau telepon/WA ke Nomor 08116656137.” (*/HM)

The post Tim Khusus Ombudsman Sumbar Bekerja Tertutup Awasi UN appeared first on Langgam.id.

Sebelumnya, tingkat SMP yang mengikuti UNBK di Kota Padang hanya 24 sekolah.

Barlius, Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang menyebutkan, tahun ini, 100 peren tingkat SMP di Padang akan selenggarakan UNBK. “Untuk SMP di bawah koordinasi Disdik Kota Padang, 100 persen, yaitu sebanyak 55 sekolah. Lalu, ada 18 sekolah untuk Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN),” ujarnya melalui rilis yang dipublis di fanpage resmi milik Pemerintah Kota Padang, Rabu (20/03/2019).

UNBK tingkat SMP 2019, kata Barlius akan diikuti 11.156 siswa. “Itu dihitung secara keseluruhan, termasuk MTsN,” jelasnya.

Dikatakan Barlius, UNBK akan dilaksanakan 22025 April 2019. “UNBK gunanya menggiring siswa untuk mencapai tingkat kejujuran, karena soal yang akan diuji, rahasia dan terjaga,” ungkapnya.

Bahkan, katanya, pengacakan soal dilakukan ketika siswa mulai duduk dibangku ujian. Sehingga kesempatan untuk mencontoh atau mencari kunci jawaban tidak ada peluang. “Kita pastikan tingkat kejujuran UNBK ini mencapai 100 persen,” ucapnya.

Barlius mengimbau, agar siswa lebih serius belajar untuk mengahadapi UNBK. “Lebih seriuslah berlajar di rumah, jangan keluyuran juga,” katanya. (*/FZ)

The post UNBK 2019 Digelar di 73 Sekolah Setingkat SMP di Padang appeared first on Langgam.id.