Peristiwa ini diketahui terjadi di jalan lintas KM 148 Desa Peninggalan, Kecamatan Tungkal Jaya, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatra Selatan (Sumsel). Bus ANS bertabrakan dengan satu unit minibus.

Informasinya, dua orang dilaporkan meninggal dunia dan sejumlah korban lainnya mengalami luka-luka. Hal ini dibenarkan Kapolres Musi Banyuasin, AKBP Erlin Tangjaya.

“Iya, ada dua orang korban meninggal dunia. Kemudian, dua orang luka berat, sembilan luka ringan,” kata Erlin dihubungi langgam.id, Kamis (3/6/2021).

Baca juga: Siswi Korban Tabrakan Bus AKAP di Dharmasraya Dinyatakan Meninggal Dunia

Ia mengungkapkan untuk korban yang meninggal adalah para penumpang minibus. Korban tersebut diketahui berasal dari Garut, Jawa Barat.

“Korban meninggal dunia yang ada di minibus, bukan penumpang ANS. Dua kendaraan ini laga kambing,” jelasnya.

Sebelumnya, kecelakaan juga dialami bus Sembodo di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatra Selatan. Bus Padang-Jakarta itu mengalami kecelakaan di Jalan Lintas Timur Palembang-Jambi KM 214, Desa Senawar, Kecamatan Bayung Lencir,  (Sumsel) pada pada Kamis (27/5/2021) sekitar pukul 05.00 WIB.

Tiga warga Sumbar meninggal dunia akibat kecelakaan itu. Korban berasal dari beberapa daerah yakni Payakumbuh, Solok dan Limapuluh Kota. (Irwanda/ABW)

The post Bus ANS Padang-Jakarta Tabrak Minibus di Sumsel, 2 Orang Meninggal appeared first on Langgam.id.

Seperti dampak besar adanya Jalan Tol Kayu Agung-Palembang yang diresmikan beberapa waktu lalu. Waktu tempuh perjalanan darat menuju Ibu Kota Jakarta dari Kota Padang, Sumatra Barat (Sumbar) semakin singkat yaitu 26 sampai 30 jam.

Ketua Organda Sumbar S Budi Syukur mengatakan adanya jalan baru itu sangat berefek positif bagi pengusaha bus, karena masyarakat semakin banyak memilih dan menyenangi naik bus ketimbang naik pesawat.

“Saya memperkirakan ada kenaikan (penumpang bus) sekitar 25 hingga 30 persen,” katanya, Sabtu (30/1/2021).

Baca juga: Waktu Tempuh Bus Padang-Jakarta Lebih Cepat Berkat Tol Kayu Agung-Palembang

Dia mengatakan, armada baru bus bisa memberikan kenyamanan kepada penumpang. Hampir semua kendaraan diperbarui.

Menurutnya, jika penumpang semakin baik, maka armada otomatis akan ditambah. Selama tahun 2020 ini, kata Budi, memang telah banyak armada yang baru ditambah.

“Jadi rata-rata mereka sudah mengoperasikan kendaraan baru, ANS sudah menambah, NPM sudah menambah dan lainnya, “katanya.

Dia menjelaskan penumpang banyak yang bertambah karena naik bus semakin nyaman. Selain itu efek pandemi covid-19 membuat penumpang tidak memilih pesawat terbang lantaran prosedur yang panjang dan harus sampai di bandara berjam-jam sebelum keberangkatan.

Sementara bagi orang yang berada di luar Kota Padang, kata dia, tentu akan menghabiskan banyak waktu hingga satu hari. Sehingga mereka lebih memilih naik bus saja seperti di Solok, Bukitinggi, Sijunjung, Padang Panjang dan lainnya.

“Ini efek jalan tol yang bisa mempercepat waktu sampai di Jakarta, kemudian pengusaha bus kita banyak yang telah memperbarui mobilnya sesuai dengan selera masyarakat,” ujarnya. (Rahmadi/ABW)

The post Waktu Tempuh Sumbar-Jakarta Lebih Cepat Berkat Tol, Penumpang Bus Naik 30 Persen appeared first on Langgam.id.

Aturan soal transportasi itu dijelaskan dalam Pasal 87. Dalam pasal tersebut disebutkan pemilik usaha transportasi wajib melakukan adaptasi layanan sesuai perda.

“Setiap penanggungjawab/pemilik usaha transportasi wajib melakukan penyesuaian pelayanan transportasi dalam pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian covid-19 bidang transportasi,” demikian bunyi pasal tersebut.

Baca juga: Perda Disahkan, Menolak Karantina di Sumbar Didenda Rp 500 Ribu

Dalam pasal itu juga dirinci kewajiban yang diberikan pada pemilik usaha transportasi. Mereka diharuskan melakukan penyemprotan disinfektan pada kendaraan serta membatasi jumlah penumpang.

“Penerapan batas kapasitas angkut meliputi: 1. kapasitas angkut mobil penumpang/bus umum, angkutan perairan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas angkut, dan 2. kapasitas angkut penumpang pada mobil barang paling banyak untuk 2 (dua) orang per baris kursi,” lanjut pasal tersebut.

Sejumlah sanksi juga disiapkan untuk pengelola transportasi yang tidak melakukan kewajiban itu. Selama masa sosialisasi, pelanggar akan diberikan teguran, setelah itu mereka bisa dijatuhi sanksi denda hingga pencabutan izin.

“Denda administratif sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); penghentian sementara kegiatan usaha transportasi; pembekuan sementara izin; dan/atau pencabutan izin,” demikian dijelaskan dalam pasal itu. (*/ABW)

The post Perda Kebiasaan Baru Sumbar Batasi Angkutan Penumpang dan Barang appeared first on Langgam.id.

Dihadapan para peserta, orang tua (wali), panitia, pengawas internal maupun eksternal, Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Edi Mardianto, mengucapkan sumpah dimana dalam seleksi ini dilaksanakan secara jujur, objektif, bersih, transparan, akuntabel, unggul dan kompetitif.

Pengucapan sumpah tersebut juga diikuti oleh seluruh peserta seleksi dan orang tua, baik yang berada di Polda Sumbar maupun di Polres-polres. Kemudian juga kepada panitia bersama para pengawas seleksi penerimaan Polri.

Brigjen Pol Edi Mardianto mengatakan, pada penerimaan Polri yang dilakukan oleh Polda Sumbar akan menggunakan sistem Bersih, Transparan, Akuntabel dan Humanis (BETAH).

“Kita mencari anggota Polri yang sesuai dengan itu (BETAH). Menentukan personel Polri yang terbaik, dengan seleksi harus bersih transparan dan akuntabel,” ucapnya.

Ditegaskan Wakapolda, pihaknya tidak segan akan menindak tegas terhadap panitia, peserta maupun orang tua peserta yang mencoba bermain (KKN) dalam proses seleksi tersebut.

“Jika ada indikasi akan kita proses, terutama anggota maupun panitianya terlibat akan kita ajukan sidang kode etik atau disiplin. Kalau pesertanya kita proses secara hukum. Untuk itu kita ada Propam yang mengawasinya,” tegasnya.

Brigjen Pol Edi mengimbau kepada seluruh peserta calon anggota Polri, untuk mempersiapkan dirinya semaksimal mungkin, baik dari jasmani, psikologi dan akademik.

“Persiapkan dari dini, lakukan latihan-latihan supaya berhasil dengan nilai terbaik yang ia capai. Yang bisa menolongnya adalah dirinya sendiri,” terangnya.

“Itu yang diharapkan sekarang, personel Polri yang akan menjadi anggota Polri di seluruh Indonesia. Dan mereka terpilih karena kemampuan mereka sendiri,” ucap Edi, sebagaimana dicuplik dari tribratanews.sumbar.polri.go.id. (Osh)

The post Seleksi Penerimaan Polri Telah Dimulai, Berikut Wejangan Polda Sumbar appeared first on Langgam.id.

“Kita sekarang mempunyai layanan komunikasi melalui WhatsApp (WA) dengan nomor 082287336364, namun yang kita respons dan tindaklanjuti harus memenuhi kriteria yang diwajibkan, kalau kurang saja 1 poin, maka pengaduan tidak akan direspon sampai dilengkapi dulu,” ujar Koordinator Bidang Humas Kabupaten Tanah Datar Abrar, kemarin, sebagaimana dilansir dari Tanahdatar.go.id.

Adapun persyaratan pengaduan yang akan ditindaklanjuti adalah, mengisi Nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nagari Asal, Pekerjaan, menggunakan bahasa yang baik, melapor pada pukul 9.00 WIB sampai 14.30 WIB hanya via WA tentang Bansos.

“Kenapa syarat itu harus dipenuhi, karena dengan NIK kita juga bisa menelusuri terhadap si pelapor apakah memang belum pernah atau ada menerima bantuan PKH, BLT, BST dan program bantuan lainnya, karena untuk bantuan sosial dampak Covid-19 memang diperuntukkan bagi masyarakat terdampak yang tidak menerima program bantuan dari pemerintah,” terang Abrar.

Abrar menambahkan, dengan adanya media pengaduan ini masyarakat bisa menyampaikan aspirasi langsung ke Gugus Tugas bukan di media sosial.

“Memang kita mempunyai hak untuk berkomentar dan menyalurkan aspirasi melalui medsos masing-masing, nah sekarang kita sediakan wadah, kalau memang dinilai berhak dan sesuai syarat silahkan manfaatkan untuk kami tindaklanjuti,” tukas Abrar.

Ditambahkan layanan WhatsApp ini juga secara umum menerima laporan masyarakat terkait bantuan sosial Covid-19.

Sementara itu, terhitung Kamis (14/5) ini, Bantuan Sosial Tunai (BST) Kementerian Sosial  mulai dibagikan kepada masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19.

Wakil Bupati Zuldafri Darma saat menyerahkan bantuan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di kantor Pos Batusangkar menyampaikan bantuan ini sebagai salah satu bentuk perhatian pemerintah untuk mengurangi beban masyarakat di tengah pandemi Covid-19 yang masih melanda.

“Penduduk Tanah Datar lebih kurang 100.000 KK, sampai saat ini yang dibantu baik melalui dana pusat, provinsi, kabupaten dan dana nagari hampir mendekati 50.000 KK, artinya mendekati 50 persen yang dibantu,” urainya.

Zuldafri tambahkan pendistribusian yang dilakukan hari ini dari BST Kemensos sebanyak 1 bulan dengan nilai Rp. 600.000,- per KK dan dilanjutkan berikutnya dari dana provinsi, kabupaten dan dana desa.

“Kita menghimbau bersama-sama forkompida dan PT. Pos Indonesia agar masyarakat bersabar menunggu pencairan secara bergiliran, dipastikan yang telah terdata seluruhnya akan mendapat bantuan, ini bukan disengaja diperlambat tentu ada mekanisme yang harus dilalui, bantuan yang disalurkan ini adalah bulan pertama, jika sudah tersalurkan semua akan dilanjutkan ke bulan berikutnya,” pesan Zuldafri.

Zuldafri ajak masyarakat untuk memanfaatkan bantuan pemerintah ini dengan sebaik-baiknya,  “Manfaatkan untuk memenuhi kebutuhan yang penting bukan untuk hal-hal yang tidak terlalu bermanfaat,” ucapnya lagi.

Sementara Kadis Sosial dan PPPA Yuhardi menjelaskan BST Kemensos berjumlah 14.643 KK, didistribusikan melalui PT. Pos Indonesia sebanyak 13.957 KK, melalui BRI 574 KK dan BNI 112 KK,  BST Provinsi Sumatra Barat untuk 8.585 KK juga akan disalurkan melalui PT. Pos Indonesia sementara BST Kabupaten Tanah Datar sebanyak 17.372 KK yang didistribusikan melalui Bank Nagari Cabang Batusangkar.

“Bantuan Sosial Tunai Kemensos, Pemprov Sumatera Barat dan Pemkab Tanah Datar masing-masing sebesar Rp.600.000 setiap bulan untuk 3 bulan ke depan, sedangkan Program Keluarga Harapan (PKH) dan penerima Sembako, tidak menerima bantuan ini,” sebut Yuhardi.

Sementara Kepala Pos Padang Panjang Hamdani didampingi Kepala Pos Batusangkar Yusuf  menjelaskan penerima bantuan akan dihubungi oleh Pos Batusangkar melalui pemerintah nagari/jorong masing-masing, dan pihak nagari/jorong akan memberi tahu kepada masyarakatnya untuk datang ke kantor pos sesuai jadwal yang disepakati. Ini untuk lebih tertib dan menghindari penumpukan masyarakat.

“Sepuluh kantor pos di Tanah Datar akan melayani pendistribusian BST, maka kepada masyarakat hanya perlu menunjukan photocopy KTP dan KK, sekaligus verifikasi data, dokumentasi, jika dokumen lengkap bantuan langsung diterima, serta berharap dukungan semua pihak, terutama disiplin penerima bantuan, mudah-mudahan berjalan dengan lancar,” ujar Kepala Pos Padang Panjang Hamdani Suseno yang membawahi wilayah Padang Panjang dan Tanah Datar.

Hari pertama tadi sudah dilayani 2 kelompok masyarakat dari jorong di Nagari Cubadak Lima Kaum sebanyak 25 orang dan Nagari Rao-rao Sungai Tarab 28 orang.

“Jika ada kendala kondisi geografis atau alasan lainnya, pihak nagari bisa mengajukan permohonan kepada pihak pos, sehingga bisa disepakati pihak kantor pos yang mendatangi kelompok masyarakat, mudah-mudahan penyaluran ini berjalan lancar dan bisa tuntas menjelang lebaran” bilang Hamdani. (Osh)

The post Keluh Kesah Bansos Covid-19 di Tanah Datar Bisa Disampaikan Lewat WhatsApp appeared first on Langgam.id.

Wali Kota bergelar Datuak Rajo Ka Ampek Suku tersebut membeberkan jumlah harta kekayaannya. Hal tersebut sebagai bagian dari transparansi dan keterbukaan sebagai pejabat publik yang sedang diamanahi jabatan wali kota.

“Secara ringkas saya sampaikan, di luar saham perusahaan perkiraan kekayaan saya tidak sampai 500 juta,” ujar Riza, Selasa (26/3/2019), sebagaimana dilansir Humas Pemko di situs resmi Pemko Payakumbuh.

Riza mengatakan belum punya rumah, hanya punya tabungan dalam jumlah puluhan juta untuk biaya sekolah anak, sebuah mobil yang sudah berumur 7 tahun dan sebidang tanah seluas lebih kurang 500 meter persegi.

“Nanti kalau ada rezeki ingin bangun rumah mungil di atas tanah itu,” katanya.

Terkait angka Rp 14 miliar pada LHKPN yang dilaporkannya, Riza mengatakan hal itu merupakan nilai saham perusahaannya.

“Jauh sebelum saya jadi wali kota, saya punya perusahaan yang sudah lama saya tinggalkan secara manajemen karena secara aturan pejabat publik tidak boleh jadi direksi maupun komisaris perusahaan,” tuturnya.

Ketika perusahan tersebut ditinggalkan, kata Riza, dia kesulitan menentukan harga sahamnya.

“Atas saran salah seorang staf KPK kami disarankan untuk tulis saja dulu kira-kira. Hari ini kalau dikira kira mungkin harga saham saya di perusahaan tersebut sekitar 1 juta USD. Jadilah demikian LHKPN saya,” ujarnya.

Riza berharap, keterangannya tersebut bisa menjawab spekulasi negatif yang bisa saja berkembang. Apalagi Kota Payakumbuh saat ini sedang giat-giatnya melaksanakan berbagai proyek pembangunan untuk kepentingan masyarakat. Riza memastikan tak mengambil keuntungan terhadap berbagai proyek tersebut.

“Saya takut main proyek, takut dengan KPK, dan yang paling utama adalah takut kepada Allah karena harta yang tidak halal. Insya Allah, saya memastikan tidak mengambil sesuatu yang bukan hak kami untuk dibawa pulang sebagai makan anak-anak,” ujarnya.

Humas Pemko Payakumbuh melansir, Riza pernah diserang kampanye hitam terkait LHKPN-nya pada masa Pilkada lalu. Disebutkan, ada pihak yang tidak bertanggung jawab menyebarkan selebaran ke masyarakat dan menuding dirinya memperkaya diri selama menjabat wali kota sejak 2012.

Bahkan, Riza pernah dilaporkan ke KPK oleh sebuah LSM pada tahun lalu. Ia dituding melakukaan dugaan tindak pidana korupsi terkait berbagai proyek pembangunan di Kota Payakumbuh. (*/HM)

The post Takut Allah dan KPK, Wali Kota Payakumbuh Buka-Bukaan Soal Harta Kekayaan appeared first on Langgam.id.