Akibatnya, sakralitas Ramadhan yang sejatinya damai dalam kekhusyukan ritual, bahkan melimpahkan kebaikan yang luas, seakan berubah menjadi bulan langganan konflik. Dalam konteks itulah terus diperlukan edukasi bahwa kerukunan hanya bisa diwujudkan jika pihak-pihak yang berbeda dengan penuh kesadaran bisa saling bertoleransi. Menghargai, menghormati, dan memberi ruang eksis kepada pihak lain mutlak dilakukan secara dua arah.

Artinya, kebersamaan yang harmoni tidak bisa hanya menuntut untuk “bijak-sana”, tetapi juga dituntut harus “bijak-sini”. Toleransi timbal balik atau resiprokal yang muncul dari kesadaran etika sosial inilah sesungguhnya yang dibutuhkan di tengah heterogenitas bangsa ini.

Beragama di Ruang Publik
Kesepakatan luhur untuk hidup bersama dalam keragaman dan perbedaan, harus disertai dengan kesadaran mendalam tentang ruang privat dan ruang publik. Kebebasan beragama dan berkeyakinan maupun memahami dan melaksanakannya dalam lingkup personal, seutuhnya menjadi hak pribadi yang absolut. Hak yang bersifat non-derogable ini tidak dapat dikurangi oleh siapapun dan dalam keadaan apa pun. Ia berada pada ranah privat sebagai forum internum, dan karenanya bersifat bebas tak terbatas.

Tetapi, wujud atau manifestasinya di depan umum akan terbatasi oleh kebebasan orang lain. Keyakinan individu yang diekspresikan di ruang publik beralih menjadi tindakan sosial dan berada di forum externum. Ruang bersama yang berisi warga beragam dan berbeda ini tentu saja harus diatur, dibatasi, dalam rangka perlindungan, ketertiban, dan keamanan umum, moral, serta hak dasar orang lain. Di ruang publik ini setiap orang memiliki hak yang sama dan posisi setara, sehingga tidak ada dominasi baik secara individual maupun komunal. 

Dalam konteks Ramadhan, selain berpuasa adalah ritual penting bagi muslim, bulan ini juga diyakini suci, sakral, mulia, sehingga bernilai tinggi secara spiritual. Relevan dengan itu, pelaku puasa berhak beribadah dengan tenang, tidak diganggu, dan tidak direndahkan keyakinannya. Ia berhak atas penghormatan sosial seperti tidak makan minum secara demonstratif untuk provokatif, tidak mengejek praktik puasa, dan hak mendapatkan empati.

Meski demikian, perlu digaris bawahi bahwa hak untuk dihormati sama sekali tidak dalam konteks mengontrol semua orang di ruang publik. Bagi yang tidak berpuasa, baik karena keyakinan maupun faktor lain, juga memiliki hak privacy untuk makan minum dan menggunakan ruang publik secara sah. Negara dan warga tidak bisa memaksa untuk beribadah, maupun tidak beribadah. Karena itu, kehadiran negara dengan regulasi dan penegakannya hanya dalam konteks menjaga ketertiban umum untuk menghindari perbenturan dua hak konstitusional yang berbeda. Selain tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan lebih tinggi, regulasi harus proporsional, tidak diskriminatif, apalagi memaksakan norma mayoritas melalui sanksi. 

Toleransi Resiprokal Berbasis Etika Sosial
Jalan tengah yang ditempuh sejumlah pemerintah daerah selama ini dalam menyikapi Ramadhan di tengah keragaman, sejatinya mempraktekkan toleransi resiprokal yang timbal balik dua arah. Mengatur jam operasional rumah makan dan warung kuliner, melengkapi dengan pembatas tirai, mengatur lokasi khusus, dan seterusnya, adalah contoh-contoh riil jalan tengah yang bisa dilakukan. Dengan begitu, di satu sisi pelaku puasa tetap bisa beribadah dengan baik, dan di sisi lain mereka yang tidak berpuasa tetap terpenuhi hak dasarnya untuk makan dan minum.

Negara telah hadir mencegah konflik dan melindungi warganya, baik yang berpuasa maupun yang tidak. Pendekatan dilakukan secara proaktif, persuasif, dan edukatif,  bukan razia agresif secara represif, mempermalukan dan merendahkan martabat warga, maupun diskriminatif minoritas. Warga pun diharapkan dengan kesadaran tinggi secara timbal balik saling bertoleransi.  

Kehadiran negara untuk menegakkan hak konstitusional warga secara yuridis memang mutlak, namun poin penting sesungguhnya terletak pada perspektif moral, yakni kesadaran bersama untuk beretika sosial di ruang publik. Jika hukum menyoal apa yang boleh dan apa yang tidak secara formal, maka etika sosial lebih dalam dan fundamental, karena mempertimbangkan sensitivitas dan kepatutan. Meski hukum tidak memberi sanksi bagi orang yang makan di dekat pelaku puasa, tetapi secara etika sosial tindakan itu jelas indikasi nihilnya penghormatan dan empati di ranah kebersamaan. Kesadaran moral, nilai-nilai, dan norma yang hidup di masyarakat, mesti ditumbuhkan kembangkan dalam setiap diri individu, agar sensitivitas sosial bisa menopang pendekatan yuridis hukum yang terbatas dan cenderung kaku. 

Sebagai energi kohesi komunitas yang beragam dan berbeda, konstruk moral sosial bisa dibangun melalui dialog lintas kelompok. Dengan diskusi timbal balik dua arah, maka akan terbuka sekat pemisah sehingga masing-masing bisa mengenal dengan jernih apa yang sakral-profan, patut-tidak patut, maupun tabu dan terlarang. Begitu juga memahami dengan benar konsep-konsep orang lain, hingga terbangun empati yang tidak hanya memberi ruang bagi orang lain yang berbeda, tetapi turut merasakan apa yang tengah dirasakan orang lain dalam kondisi yang sama. Dengan demikian, pada akhirnya tanpa kehadiran negara pun, dengan kesadaran mendalam masyarakat tetap bisa hidup aman, damai, harmonis, dan rukun dalam keragaman dan perbedaan. Mari berpuasa dengan kemampuan pengendalian diri yang semakin dewasa. Wallahu a’lam!

*Penulis: Faisal Zaini Dahlan (Dosen UIN IB Padang)

The post Ramadhan, Toleransi Resiprokal, dan Etika Sosial appeared first on Langgam.id.

“Moderasi beragama sebetulnya adalah agar masyarakat memahami agama itu secara benar. Tidak ekstrem ke kiri dan ekstrem ke kanan,” Kata Mahyudin, ditulis Jumat (8/12/2023).

Jika ini terjadi, kata Mahyuddin, akan menjadi boomerang sehingga akan terjadi gesekan-gesekan di tengah-tengah masyarakat.

“Kadang ada yang mengatakan bahwa ya di situ kafir, di sini kafir. Itu kan terlalu ekstrem. Di sinilah pentingnya Moderasi Beragama yang mengajarkan kita memahami ajaran agama itu secara benar,” sebutnya.

Untuk penguatan moderasi beragama Kemenag Sumbar terus mensosialisasikan kepada masyarakat bersama stakeholder yang ada, supaya dalam berkehidupan saling menghargai dan menjaga.

“Moderasi itu bukan hanya umat antar agama, tapi juga internal sesama muslim harus rukun dalam kehidupan masyarakat perlu berjalan dengan damai,” kata dia.

Lebih lanjut Mahyudin menginformasikan, Kemenag Sumbar ikut ambil peran untuk menggalakkan tujuh program prioritas Kemenag dalam strategi pemberitaan.

“Ketujuh program tersebut yakni Penguatan Moderasi Beragama, Transformasi Digital, Revitalisasi KUA, Kemandirian Pesantren, Cyber Islamic University, Religiosity Index dan Kerukunan Umat Beragama,” pungkasnya. (*/Yh)

The post Kemenag Sumbar: Moderasi Beragama Antisipasi Ekstrem Kiri dan Ekstrem Kanan appeared first on Langgam.id.

Kronologis berdasarkan video rekaman warga, saat jemaat Kristiani sedang melakukan ibadah, datang beberapa keluarga pemilik rumah kontrakan meminta kegiatan diberhentikan.

Dalam video terlihat seorang pria diduga keluarga pemilik kontrakan memberi penjelasan bahwa kontrakan yang dijadikan tempat kebaktian merupakan rumah keluarga besar mereka. Pria tersebut juga mempersoalkan soal izin dan koordinasi jemaat dengan warga sekitar.

“Ini rumah tua loh. Kalian punya rumah tua, punya rumah adat? Seperti ini juga, rumah ini bukan punya satu orang tapi keluarga, ada anak cucunya,” katanya dikutip dari video, Rabu (30/08/2023). Ia mengatakan agar jemaah yang mengadakan kegiatan melakukan konfirmasi kepada RT dan RW setempat.

Selain itu terlihat juga seorang wanita yang diduga kerabat pemilik rumah terlibat cekcok dengan jemaat. “Suka-suka aku rumah aku, saya kan nggak ganggu ibadahmu! Saya hanya mecahkan kaca rumah saya,” katanya. Setelah menyatakan hal itu, ia mempersilahkan kembali jamaah untuk melanjutkan ibadah.

Sehabis cekcok tersebut, terlihat seorang pria membawa sebuah golok ke tengah perdebatan. “Ku gorok kalian semuanya nanti,” tutur pria itu.

Dari informasi yang Langgam.id himpun, diketahui rumah kontrakan itu telah ditempati sejak awal bulan Juli lalu oleh seorang jamaah Kristiani. Pemiliknya sendiri adalah seorang wanita dan saat ini tinggal di Pekanbaru.

Jamaat tersebut sebelumnya menyatakan telah meminta izin kepada pemilik rumah bahwa akan mengadakan ibadah di sana. Ia juga sudah memberitahu ke ketua RT setempat dan telah disetujui awalnya.

Dugaan penghentian kebaktian dan pengancaman tersebut kemudian dilaporkan ke Polresta Padang oleh JAZ (25). Dalam laporannya JAZ menyebut terlapor inisial L, D dan N telah melakukan pengancaman.

“L melempar kaca jendela serta pintu, lalu datang D sambil membawa sebilah parang serta kayu sambil marah-marah menyuruh bubar dan mengatakan jika tidak bubar akan membunuh. Kemudian datang lagi N sambil membawa kayu hendak memukul,” demikian bunyi keterangan dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/573/VIII/2023/SPKT/Polresta Padang/Polda Sumatera Barat tanggal 30 Agustus 2023 pukul 04.00 WIB.

Sampai saat tulisan ini diterbitkan, Kasi Humas Polresta Padang kepada Langgam.id mengatakan masih menghimpun bahan dan informasi terkait kejadian pembubaran tersebut. (*/Yh)

The post Jemaat Nasrani Diusik saat Beribadah di Banuaran Padang appeared first on Langgam.id.

Kepekaan kalangan muda dalam upaya bersama tersebut tidak kalah penting. Karenanya, Pelita Padang mengadakan workshop dengan judul Advokasi Keberagaman Beragama dan Berkerpercayaan untuk Orang Muda di Kota Padang. Kegiatan ini telah berlangsung Jumat-Minggu (4-66 Agustus 2023) di Tiger Camp, Lubuk Minturun Kota Padang.

Workshop yang diikuti oleh 21 peserta dari lintas iman dan budaya ini merupakan salah satu bentuk pendidikan advokasi untuk mempersiapkan anak muda dalam menghadapi isu-isu keberagaman agama dan kepercayaan.

“Advokasi di lapangan, bukanlah persoalan yang mudah. Kita perlu mempersiapkan kapabilitas yang baik. Kita memilih orang muda karena mereka terbuka dan punya niat belajar soal isu keberagaman agama dan kepercayaan,” ungkap Angelique Maria Cuaca selalu Ketua Pelita Padang.

Kegiatan ini berangkat dari perenungan atas predikat Kota Padang yang berturut-turut menempati posisi sepuluh besar terendah pada Indeks kota Toleran SETARA Institute.

Pelatihan untuk orang muda tersebut berlangsung interaktif dan dua arah. Harapannya dengan diadakan kegiatan ini, lebih banyak anak muda yang peduli dengan isu-isu keberagaman.

“Sejak dulu penduduk Kota Padang sudah beragam, terdiri dari berbagai agama dan budaya. Maka dari itu, ayo kita berjuang bersama melawan diskriminasi karena setiap kita setara dan semartabat, punya hak yang sama sebagai warga Indonesia,” kata Labora Silaban, salah satu peserta workshop.

Adityawarman, salah satu peserta workshop juga menyampaikan ,”Pelatihan ini membuat saya belajar banyak tentang keragaman. Selama ini saya hidup dan besar di lingkungan yang homogen. Harapannya kegiatan ini tidak berhenti di sini saja dan ada kelanjutannya sebagai wujud gerak bersama. (*/Yh)

The post Pelita Padang Dorong Partisipasi Anak Muda Lintas Iman Menjadikan Padang Kota Toleran appeared first on Langgam.id.

Tidak cukup lama usai pengumuman tersebut, linimasa media sosial gegap gempita dengan perdebatan teks keagamaan, perang tafsir hingga klaim-klaim kebenaran, terutama seputar metode hilal versus rukyat. Dalam konteks intelektual, petarungan pemikiran ini absah dan bukan sesuatu yang baru. Apalagi bagi mereka yang sudah terbiasa dengan dunia pesantren, tradisi mantiq, keragaman madzhab dalam Islam, bahkan perdebatan ilmiah ala dunia kampus. Di Tanah Air sendiri, perbedaan awal Ramadhan dan Idul Fitri bukanlah perkara aneh, baik secara historis maupun sosiologis.

Perkara menjadi berbeda ketika distingsi tafsir tekstual keagamaan menyempit dan diseret menjadi gesekan antara kubu pro dan kontra pemerintah. Muhammadiyah dianggap sebagai kontra pemerintah, tidak taat kepada ulul albab. Sementara yang berbuka pada 22 April 2023 dipersepsikan sebagai masyarakat yang taat azaz dan patuh kepada seruan pemerintah. Perdebatan yang terjadi bukan lagi beredar pada lintasan khilafiyah tapi juga menyerempet pada mana pihak yang berdosa dan tidak berdosa, atau mana kelompok yang hak dan mana kubu yang batil. Sebagai misal, yang mana yang lebih berdosa, kehilangan puasa sehari di bulan puasa atau berpuasa di hari raya? Bila asumsinya Tuhannya berbeda, ini mungkin bisa dipahami sebab yang satu tentu saja menista yang lain berdosa. Tapi yang berdebat masih meyakini Tuhan yang sama.

Terus terang pandangan ini kian dipopulerkan meskipun sejatinya hal ini adalah penyederhanaan dan generalisasi yang menyesatkan karena berpotensi memecah belah atau mengadu domba. Saat perdebatan masih sekitar tafsir teks keagamaan, umat Islam masih relatif rasional dengan alasan masing-masing meski berbeda dalam memahami dan adakalanya terkesan perang urat saraf. Tapi begitu yang ditonjolkan adalah pengembangbiakan perbedaan, maka yang berlaku adalah sikap emosional menerapkan toleransi.  

Titik-titik perbedaan yang kini mengalami ‘ekspansi teritorial’ ini tampak nyata ketika ia bersenyawa dengan pengambilan kebijakan, atau bahkan keputusan politik. Penolakan memberikan izin kepada Muhammadiyah oleh sementara pemerintah daerah buat menyelenggarakan salat Idul Fitri menunjukkan bahwa narasi menghormati perbedaan hanya sekadar rasional dalam pikiran dan manis dalam ucapan. Yang justru terjadi adalah sikap emosional dalam merespon perbedaan.

Yang sangat dibutuhkan ketika terjadi silang sengketa pendapat bukan sekadar sebatas seruan atau khotbah untuk menghormati perbedaan di atas mimbar, tapi kemauan untuk memfasilitasi perbedaan ini; memberikan hak yang sama bagi umat untuk shalat Ied, baik yang berlebaran hari Jumat maupun Sabtu. Pemerintah harus memberikan izin kepada masyarakat untuk menggunakan fasilitas publik melakukan shalat Ied —seperti lapangan bola mengingat sunnah penyelenggaraan shalat Ied adalah di lapangan terbuka. Bukan dengan menolak satu kelompok dan mengizinkan kelompok yang lain. Jangan sampai ada satu kelompok yang merasa sebagai anak tiri dan anak emas dalam pelaksanaan shalat Ied tersebut. Ini adalah tindakan diskriminatif. Tapi inilah hakikat dari toleransi yang ‘real-time’ dan praktis.

Di tengah masyarakat sendiri, toleransi ini bisa dilakukan dengan melakukan mekanisme pergiliran. Sebagai contoh, masing-masing masjid atau mushalla yang menjadi milik atau didirikan oleh publik memberikan peluang yang sama untuk mengumandangkan takbir di ujung Ramadhan. Bagi yang berlebaran hari Jumat diberi kesempatan untuk mengumandangkan takbir setelah Isya pada Kamis malam. Setelah kumandang takbir selesai, bagi yang berhari raya Idul Fitri hari Sabtu dipersilahkan untuk melanjutkan shalat tarawih untuk terakhir kalinya pada tahun 1444 H/2003 M ini. Namun ini relatif susah bagi masjid-masjid yang dimiliki oleh jam`iyah, misal masjid Muhammadiyah atau masjid Nahdlatul Ulama (NU).

Sungguhpun mayoritas Muslim, Indonesia berbeda dengan negara-negara Islam atau berpenduduk mayoritas Muslim di mana negara campur tangan terlalu dalam hingga urusan teknis sekalipun. Di Malaysia dan Brunei Darussalam, materi khotbah Jumat dipersiapkan oleh kerajaan sehingga isu khotbah Jumat sama saja di seantero Malaysia dan Brunei Darussalam. Tak terkecuali dengan penetapan awal Ramadhan dan Idul Fitri yang ‘dipaksa’ seragam. Memang keragaman ini adalah kelebihan kita yang ditertawakan oleh Dunia Islam sebab tak ada negara di dunia seperti Indonesia di mana 1 Syawalnya lebih dari satu hari. Tapi kita perlu ingat bahwa mereka itu negara-negara kecil, bahkan yang ada seukuran kabupaten kita. Kalau kita wajar sebab kita negara besar. Jadi berbeda sedikit tidak masalah.

Sikap berbeda dengan pemerintah tidak perlu dianggap perlawanan dan mereka yang berbeda pendapat dengan keputusan penguasa bukanlah bughat (pemberontak). Di negara-negara maju, kritis terhadap penguasa, lebih-lebih dalam urusan publik, seperti penggunaan dana publik, kerap berhadapan dengan resistensi khalayak ramai.

Penobatan Raja Charles yang akan berlangsung pada 6 Mei 2023 di Inggris sangat tidak populer. Sejumlah artis Inggris terkenal menolak untuk tampil di acara ini. Harry Styles mengatakan tidak akan hadir, Elton John juga mengatakan tidak. Begitu pula dengan Adele, Spice Girls dan Robbie Williams. Ini masuk akal karena acara penobatan Raja Charles ini akan menelan biaya antara 60 juta hingga 120 juta dolar Amerika yang bersumber dari uang pembayar pajak. Dana sebanyak itu bisa digunakan untuk membangun sekolah untuk mempekerjakan lebih banyak guru atau dokter. Inflasi Inggris mencapai angka 10 persen. Ini adalah yang tertinggi di antara negara-negara Eropa Barat dan kelompok G7. Masyarakat Inggris bekerja keras untuk membayar kebutuhan pokok (makan/minum) dan tagihan (listrik, air, dan internet) mereka yang membengkak.

Marilah kita berhari raya dengan memilih jalan kita sendiri tanpa harus menyalahkan jalan yang dipilih orang lain. Kita memilih untuk mempertahankan prinsip hidup sendiri tanpa harus kecewa dan meremehkan pilihan orang lain.

Kita tidak perlu memaksakan pendapat kita kepada orang lain, tapi kita juga mempertahankan kemerdekaan pendapat siapa saja dengan teguh. Ayolah kita menuju kemenangan sejati. Kemenangan saat kita mampu menahan ego dan gengsi supaya kita mampu memaafkan semua kesalahan dan kekurangan orang lain.

Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya kariim. Minal `aaidiin wal faaiziin.

*Dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas

The post Rasional dalam Pikiran, Emosional dalam Toleransi appeared first on Langgam.id.

Nilai-nilai toleransi perlu didorong menjadi isu utama di kalangan kaum muda melalui berbagai ragam kegiatan yang bisa memberikan keterampilan kepada mereka untuk mengkampanyekan nilai nilai toleransi guna mencegah pengaruh ekstremisme yang semakin massif.

MAARIF Institute bekerjasama dengan (Madrasah Intelektual Ahmad Syafii Maarih (MI-ASM), IAKN Manado dan IMM menggelar acara Tadarus Ramadhan melalui aplikasi zoom, bertajuk, ‘Mensyukuri Dua Dekade MAARIF Institute’, dengan tema, “Buya Syafii dalam Pandangan Tokoh Agama, Tokoh Budaya, dan Kelompok Minoritas Sulawesi Utara”.

Acara ini dihadiri oleh sejumlah narasumber, di antaranya, Denni Pinontoan (Dosen Sosiologi Agama IAKN Manado), Amato Assagaf (Imam Besar Padebokan Puisi Amato Assagaf) dan Hafiz Ahmad Mutu (Jemaat Ahmadiyah Indonesia-Manado). Acara ini dimoderatori oleh Nurfadillah (Dosen Universitas Sawerigading Makassar).

Dalam sambutannya, Direktur Program MAARIF Institute, Moh. Shofan, menyampaikan bahwa kegiatan tadarus Ramadhan tahun ini, dimaksudkan untuk mensyukuri dua dekade MAARIF Institute, serta bertujuan untuk mempopulerkan gagasan keislaman, kebangsaan dan kemanusiaan Buya Syafii Maarif, khususnya di kalangan generasi millennial di seluruh penjuru tanah air.

“MAARIF Institute, lembaga yang concern terhadap isu-isu keagamaan, keindonesiaan, dan kemanusiaan, tahun ini genap memasuki perjalanan dua dekade, merasa penting untuk mengangkat tema toleransi dan penguatan kebinekaan demi menjaga keutuhan bangsa sebagaimana dicita-citakan oleh Buya Syafii Maarif. Kegiatan ini bekerjasama dengan para alumni SKK, alumni Jambore yang tersebar di sejumlah daerah: Sumatra (Padang, Bengkulu) Sulawesi (Makasar dan Manado) dan pulau Jawa (Bogor, Kuningan dan Malang),” kata Shofan.

Mengawali pemaparannya, Denni Pinontoan, menyampaikan harapan besar kepada MAARIF Institute yang kini berusia 20 tahun. Menurutnya, MAARIF Institute dalam perjalanannya telah banyak melakukan kerja kerja kemanusiaan dan mewarnai diskursus tentang isu toleransi, kebhinekaan, kebangsaan dan kemanusiaan dengan mendasarkan pada pemikiran Buya Syafii Maarif.

“Buya Syafii, tidak sekedar berbicara, atau menulis tentang tema kebangsaan dan kemanusiaan, namun turut mengimplementasikannya di masyarakat. Pemikiran dan lakunya adalah washilah menuju gerbang perdamaian. Buya Syafii, dikenal sebagai tokoh yang berani dan kritis namun tetap menghargai siapapun yang tidak sependapat atau bahkan mengkritik pandangannya,” jelas Denni.

Sementara Hafiz Ahmad Mutu, mengatakan bahwa Buya Syafii, di samping sosok negarawan, guru bangsa, juga dikenal sebagai cendekiawan lintas agama, seorang tokoh yang menjadi kekuatan bangsa karena memiliki etika hidup dan keteladanan moral dan agama.

Sosok Buya menjadi angin segar, harapan, dan iman yang membela kaum minoritas. Buya adalah orang yang berdiri di atas nilai yang diyakininya benar, bukan mengikuti kemauan orang banyak.

Hal yang sama dikatakan oleh Amato Assagaf, bahwa Buya Syafii selama hidupnya kerap tampil bersama para tokoh budaya dan tokoh agama lain dalam berbagai gerakan moral lintas agama. “Buya Syafii merupakan tokoh yang sangat mudah bergaul dengan siapapun, tanpa membeda-bedakan suku, ras dan agama serta dapat mengayomi seluruh bangsa Indonesia dengan etika hidup dan keteladanannya,” kata Assagaf.

Acara ini dihadiri tidak kurang dari 100 orang peserta yang terdiri dari mahasiswa, aktivis, dosen, dan masyarakat. Dalam acara ini, moderator juga membagikan lima buah buku terbaru karya Buya Syafii kepada para peserta yang beruntung.

Buku ini diharapkan bisa menjadi energi baru dalam upaya mensosialisasikan gagasan dan cita-cita sosial Buya Syafii, baik di ranah keislaman, kebangsaan yang mengusung nilai-nilai keterbukaan, kesetaraan dan kebhinnekaan yang dapat diwariskan kepada anak-anak bangsa. (YH)

The post Memasuki Dua Dekade, MAARIF Institute Perkuat Jaringan dengan Kawula Muda Untuk Melanjutkan Pemikiran Buya Syafii appeared first on Langgam.id.

Berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini: Menurut Mahyeldi, isu yang menyebut tiga daerah di Sumbar intoleran itu jangan diamini saja.

Langgam.id – Setara Institute for Democracy dan Peace merilis tingkat toleransi di kota seluruh Indonesia, termasuk di Sumatra Barat (Sumbar), Rabu (30/3/2022).

Dalam rilis Setara Institute itu, tiga kota di Sumbar masuk dalam kategori dengan toleransi rendah atau intoleran.

Tiga daerah yang disebut intoleran dalam rilis tersebut, yaitu Padang Panjang, Padang dan Pariaman.

Setelah 20 hari lebih rilis itu diterbitkan, Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah akhirnya merespons, Selasa (19/4/2022).

Menurut Mahyeldi, tiga daerah di Sumber disebut intoleran itu hanya isu, dan hal itu juga beriringan dengan isu bahwa ada seribuan orang tergabung dalam jaringan teroris Negara Islam Indonesia (NII) di Sumbar.

“Ada beberapa kota di Sumbar disebut intoleran, ini kan beriringan (isu teroris), ketika itu disebarkan, kemudian ada berita seperti ini, jangan dikaitkan lagi,” ujar Mahyeldi, Selasa (19/4/2022).

Adanya tiga daerah di Sumbar yang disebut intoleran itu, kata Mahyeldi, harus dipertanyakan, apa ukurannya disebut sebagai daerah intoleran.

Apalagi, lanjut Mahyeldi, hal seperti itu (tuduhan intoleran) sudah jadi makanan tahunan bagi Sumbar.

“Masa Padang Panjang, dikatakan intoleran? Begitu juga Pariaman dan Padang. Apa ukuran untuk itu? Jadi, kita harapkan NGO seperti ini (Setara Institute) jangan diamini saja, saya kira perlu dikontrol juga oleh pemerintah supaya tidak menimbulkan interpretasi seperti ini,” ungkapnya.

Sebelumnya, kata Mahyeldi, Sumbar juga sudah sering dilabeli hal semacam itu (intoleran-red) seperti mengatakan daerah lain lebih Islami dari Padang, kemudian indeks demokrasi, dan lainnya.

Sebelumnya, Pemko Padang Panjang juga telah mempertanyakan terkait daerahnya disebut intoleran oleh Setara Institute. Kota Pariaman juga melakukan hal yang sama.

Baca juga: Hasil Riset Setara Institute: Toleransi di Kota Padang, Padang Panjang dan Pariaman Rendah

Lalu, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Duski Samad juga menyebutkan bahwa hasil survei Setara Institute itu tak bisa dijasikan rujukan.

Tidak hanya itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar juga telah mengabil lakah dengan memanggil Setara Instutute untuk mempertanggungjawabkan rilisnya tersebut.

Baca juga: Disebut Sebagai Kota Intoleran, Ini Tanggapan Pemko Pariaman

Namun, hingga saat ini, Setara Instiute juma belum memenuhi panggilan dari DPRD Sumbar.

—

Dapatkan update berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini dari Langgam.id. Mari bergabung di Grup Telegram Langgam.id News Update, caranya klik https://t.me/langgamid, kemudian join. Anda harus instal aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

The post Baru Tanggapi Soal 3 Daerah di Sumbar Disebut Intoleran, Mahyeldi: Jangan Diamini Saja appeared first on Langgam.id.

Berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini: DPRD Sumbar bakal kembali mengirimkan surat undangan ke LSM Setara Institute.

Langgam.id – DPRD Sumbar bakal melayangkan kembali surat undangan ke Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Setara Institute. Hal ini merespon tidak datangnya mereka pada undangan pertama.

Ketua DPRD Sumbar Supardi mengatakan rencananya rapat klarifikasi bersama Setara Institute akan berlangsung di Gedung DPRD Sumbar pada hari ini, Selasa (12/4/2022). Namun Setara Institute menurut Supardi, menyatakan tidak bisa datang ke Padang.

“Mereka belum merespon, terakhir mereka menyatakan bahwa mereka ada agenda, jadi belum bisa datang,” katanya.

Supardi mengungkapkan bahwa pihaknya sudah mengirim email ke Setara Institute, namun tidak ada jawaban sampai sekarang.

Meski demikian, DPRD Sumbar akan kembali mengirimkan undangan ke lembaga yang ada di Jakarta itu.

“Jadi agenda kita untuk hari ini diundur, dan Bamus akan mengagendakan kembali untuk hearing kita dengan Setara Institute ini,” katanya.

Menurut Supardi, Setara Institute perlu diundang agar dapat menjelaskan hasil surveinya terhadap wilayah Sumbar.

Sebelummya, Setara Institute menempatkan tiga wilayah di Sumbar yaitu Kota Padang, Padang Panjang, dan Pariaman sebagai wilayah yang rendah toleransinya.

“Secara tanggung jawab, kita sudah mengundang mereka, harusnya mereka secara elegan bisa hadir karena mereka sudah merilis tentang hasil survei mereka,” katanya.

Selain itu, ia mengatakan telah meminta kepada tim ahli di DPRD Sumbar untuk membahas hasil rilis Setara Institute.

Sementara ini tim ahli menyatakan hasil rilis Setara Institute itu lemah dengan data dan tidak bisa dipertanggungjawabkan.

“Kalau seandainya tidak perlu diundang, maka kita secara tulisan akan memberikan surat kepada mereka untuk bisa memberi keterangan pertanggungjawaban terhadap hasil rilis yang telah mereka sampaikan kepada publik,” ucapnya.

Kalau seandainya Setara Institute tidak mampu atau mau memberikan klarifikasi terang Supardi, maka DPRD Sumbar akan membahas lagi untuk merumuskan tindakan seperti apa lagi yang akan diambil.

Seperti diketahui, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Setara Institute for Democracy and Peace merilis tingkat toleransi di kota seluruh Indonesia, termasuk di Sumbar.

Dalam rilis yang diterbitkan, Rabu (30/3/2022) itu, mencatat sebanyak 10 kota di Indonesia masuk dalam kategori daerah dengan toleransi yang tinggi atau bagus. Sebanyak 10 daerah ditetapkan sebagai daerah paling toleran di Indonesia.

Lalu, Serata Institut juga merilis 10 kota dengan kategori toleransi rendah, tiga di antaranya di Sumbar, yaitu Kota Padang, Padang Panjang, dan Pariaman.

Baca juga: Minta Penjelasan Soal 3 Daerah Masuk Rendah Toleransi, DPRD Sumbar Bakal Undang Setara Institute

Tiga daerah di Sumbar masuk toleransi rendah bersama tujuh daerah lain yaitu; Depok, Banda Aceh, Cilegon, Langsa, Sabang, Pekanbaru, dan Makassar.

—

Dapatkan update berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini dari Langgam.id. Mari bergabung di Grup Telegram Langgam.id News Update, caranya klik https://t.me/langgamid, kemudian join. Anda harus instal aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

The post Tidak Penuhi Undangan Pertama, DPRD Sumbar Bakal Surati Lagi Setara Institute appeared first on Langgam.id.

Berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini: DPRD Sumbar bakal mengundang LSM Setara Institute terkait tiga kota di Sumbar masuk sebagai daerah yang rendah toleransi.

Langgam.id – DPRD Sumbar bakal mengundang Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Setara Institute terkait hasil survei yang memasukkan tiga kota di Sumbar sebagai daerah yang rendah toleransi.

Ketua DPRD Sumbar Supardi mengatakan, survei seperti ini bukan baru kali ini saja dilakukan. Setara Institute menempatkan tiga wilayah di Sumbar yaitu Padang, Padang Panjang, dan Pariaman sebagai wilayah yang rendah toleransinya.

Supardi menyampaikan itu saat acara safari Ramadan di Masjid Almuttaqiin Pegambiran Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Padang, Rabu (6/4/2022) malam.

Menurut dia, tiga daerah di Sumbar disebut rendah toleransi merupakan hasil survei yang luar biasa dari lembaga yang ada di Jakarta tersebut.

DPRD menanggapi hasil survei itu dengan cara mengundang lembaga survei tersebut untuk mendapatkan penjelasan secara langsung.

“Kemarin kita di DPRD juga sudah mengagendakan akan undang itu lembaga survei, suruh dia mempresentasikan di DPRD apa indikator sehingga mereka mengatakan tiga daerah di Sumatra Barat tidak menerima kerukunan umat beragama atau daerah intoleransi,” katanya.

Menurut dia, sejak dulu di Sumbar hampir tidak pernah terlihat dan terdengar adanya penggusuran tempat ibadah agama lain. Ada pertengkaran antar suku dan agama juga tidak pernah terdengar. Perselisihan antar agama juga tidak namun tiba-tiba Sumbar termasuk daerah tidak intoleransi.

“Saya sering mendapat telepon dari para perantau kita, mereka mengatakan malu karena kampung halamannya dikatakan intoleran, daerah dianggap tidak bisa menerima perbedaan agama, padahal itu hanya hasil survei yang hasilnya perlu dipertanyakan,” ujarnya.

Supardi juga mengajak masyarakat untuk selalu menjaga kerukunan dan rasa persatuan. Dia berharap survei tersebut disikapi dengan bijak oleh masyarakat dan tidak terpancing untuk melakukan tindakan yang mengganggu ketertiban dan kerukunan.

Ia mengajak agar menyikapi survei tersebut dengan menunjukkan sikap cinta damai sebagai jati diri masyarakat Minang sejak dulu.

Ia mengungkapkan, bahwa Ranah Minang juga memegang filosofi Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah yang berbasis masjid. Masyarakat Minang tidak perlu marah dan berkecil hati dengan hasil survei tersebut.

“Tidak usah terpancing dengan isu dari lembaga survei tersebut. Mari buktikan jati diri masyarakat Minang yang cinta damai berlandaskan Adat Basandi Syarak dan Syarak Basandi Kitabullah, dan kita tetap akrab dengan masyarakat dari agama lain,” ajaknya.

Sebagaimana diketahui, LSM Setara Institute for Democracy and Peace merilis tingkat toleransi di kota seluruh Indonesia, termasuk di Sumbar.

Dalam rilis yang diterbitkan, Rabu (30/3/2022) itu, mencatat sebanyak 10 kota di Indonesia masuk dalam kategori daerah dengan toleransi yang tinggi atau bagus. Sebanyak 10 daerah ditetapkan sebagai daerah paling toleran di Indonesia.

Lalu, Serata Institut juga merilis 10 kota dengan kategori toleransi rendah, tiga di antaranya di Sumbar, yaitu Kota Padang, Padang Panjang, dan Pariaman.

Baca juga: Hasil Riset Setara Institute: Toleransi di Kota Padang, Padang Panjang dan Pariaman Rendah

Tiga daerah di Sumbar masuk toleransi rendah bersama 7 daerah lain yaitu, Depok, Banda Aceh, Cilegon, Langsa, Sabang, Pekanbaru, dan Makassar.

—

Dapatkan update berita Padang – berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini dari Langgam.id. Mari bergabung di Grup Telegram Langgam.id News Update, caranya klik https://t.me/langgamid, kemudian join. Anda harus instal aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

The post Minta Penjelasan Soal 3 Daerah Masuk Rendah Toleransi, DPRD Sumbar Bakal Undang Setara Institute appeared first on Langgam.id.

Berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini: Ketua FKUP Sumbar menilai, hasil survei Setara Institute itu tak bisa dijadikan rujukan.

Langgam.id – Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Sumatra Barat (Sumbar), Duski Samad menilai hasil survei Setara Institute for Democracy and Peace terakait Indeks Kota Toleran (IKT) tahun 2021 tidak bisa jadi rujukan (tolak ukur-red) toleransi ataupun intoleransi di Indonesia.

“Kalau Setara yang bikin, namanya saja sudah setara, bagaimana di Padang dibikin setara, memang kita di Padang sudah mayoritas, ukurannya itu kan ingin menekan muslim agar kita setara, jadi menurut hemat saya itu tidak bisa dijadikan ukuran,” ujar Duski kepada langgam.id, Jumat (1/4/2022).

Ditegaskan Duski, bahwa hasil survei Setara Institute soal IKT itu tidak bisa dijadikan ukuran, dan tidak bisa direspons sebagai sebuah realitas.

Sebagai sebuah survei, lanjut Duski, biar saja. Survei itu juga tergantung siapa respondennya. “Saya saja tidak pernah diminta jadi responden itu, sementara saya bergerak di kerukunan umat beragama,” ucapnya.

Sebagi hasil survei, sebut Duski, itu hanya sebuah prosedur ilmiah yang tingkat kebenaran jauh lebih rendah dibandingkan yang lain. “Survei itu sangat di permukaan sekali. Sederhananya, jangan pegang survei. Apalagi survei kehidupan beragama,” jelasnya.

IKT, tambah Duski, tidak bisa dijadikan ukuran tingkat toleransi kota di Indonesia, karena sangat sulit mengukur perasaan seseorang terhadap keberagaman. Perasaan seseorang sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial di sekitarnya.

“Bagaimana mensurvei perasaan seseorang. Perasaan seseorang itu sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial di sekitarnya,” kata Duski.

Dikatakan Duski, seseorang yang belum berpengalaman dengan kehidupan plural, dipaksakan masuk ke dalam kehidupan plural, tentu tidak mungkin.

Menurutnya, IKT 2021 tersebut tidak bisa dijadikan rujukan, baik dalam akademik maupun untuk mengambil kebijakan.

Selain itu, Duski menyampaikan, kerukunan umat beragama di Sumbar selama ini terbilang bagus. Kerukunan umat beragama di tiga kota di Sumbar yang masuk IKT terendah 2021 versi Setara Institute itu juga aman saja.

Dia pun tidak yakin dengan tuduhan intoleran terhadap Sumbar. Buktinya, kata Duski, Sumbar atau di Padang khususnya, banyak gereja. Bisa dibuktikan, hampir tidak ada kehebohan soal sara di Sumbar.

“Definisi toleransi itu menghargai, menerima, mengakui. Kalau di Sumbar, sejak ada republik ini, orang Sumbar paling menghargai keberagaman itu,” tegasnya.

Survei ini, tambah Duski, hanya bisa dinilai sebagai salah satu indikasi saja, tapi bukan untuk dipercayai. Selain itu, soal survei juga perlu diwaspadai karena ada kepentingan sponsor di belakangnya.

Diberitakan sebelumnya, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Serata Institute for Democracy and Peace merilis tingkat toleransi di kota seluruh Indonesia, termasuk di Sumbar.

Dalam rilis yang diterbitkan, Rabu (30/3/2022) itu, mencatat sebanyak 10 kota di Indonesia masuk dalam kategori daerah dengan toleransi yang tinggi atau bagus. Sebanyak 10 daerah ditetapkan sebagai daerah paling toleran di Indonesia.

Baca juga: Hasil Riset Setara Institute: Toleransi di Kota Padang, Padang Panjang dan Pariaman Rendah

Lalu, Serata Institut juga merilis 10 kota dengan kategori toleransi rendah, tiga di antaranya di Sumbar, yaitu Kota Padang, Padang Panjang, dan Pariaman. Tiga daerah di Sumbar masuk toleransi rendah bersama 7 daerah lain yaitu; Depok, Banda Aceh, Cilegon, Langsa, Sabang, Pekanbaru, dan Makassar.

—

Dapatkan update berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini dari Langgam.id. Mari bergabung di Grup Telegram Langgam.id News Update, caranya klik https://t.me/langgamid, kemudian join. Anda harus instal aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

The post Ketua FKUB Sumbar Sebut Hasil Survei Setara Institute Soal IKT Tak Bisa Jadi Rujukan appeared first on Langgam.id.