Ia mencontohkan Kota Bukittinggi dengan angka inflasi 7,76 persen dan Riau yang hanya 6,06 persen. Atau antara Sumbar yang mencatat inflasi 7,43 persen dan Riau 5,89 persen.

“Bukitinggi atau Sumatra Barat secara umum itu kan daerah tujuan wisata. Kalau kita lihat komponen yang memicu inflasi, itu ada dari makanan dan minuman serta transportasi. Ini semua adalah sektor-sektor yang melekat ke pariwisata,” kata Endrizal saat dihubungi Langgam.id, Selasa (03/01/2023).

Menurutnya, sebagai daerah wisata, Bukittingi akan banyak dikunjungi oleh masyarakat, khususnya wisatawan domestik. Akan banyak jual beli disana, termasuk makan, belanja oleh-oleh, dan belanja lainnya. Hal ini kata Endrizal membutuhkan supply bahan dari kabupaten dan kota yang menyokong Bukittinggi.

Seandainya konektivitas dan infrastruktur tidak baik, maka baik arus barang atau pun arus orang bisa terhambat. “Kalau terjadi macet, truk barang susah masuk, dan segala macamnya, itu arus barang terhambat. Ketika itu terjadi, maka inflasi akan tinggi,” ujar pengajar di Fakultas Ekonomi Unand itu.

Melihat tren satu tahun kebelakang, karena hal ini, Endrizal menilai inflasi di Sumatra Barat relatif akan lebih tinggi dibandingkan daerah lainnya.

Ia membandingkannya dengan Pekanbaru (Riau). “Katakan lah Pekanbaru, ada jalan tol yang bagus, arus barang masuk dan keluar dari wilayah itu, akan relatif lebih lancar dibandingkan dengan daerah-daerah di Sumatra Barat,” ucapnya.

Sedangkan aliran arus barang ke Sumbar atau ke Bukittinggi, Endrizal menilai konektivitasnya masih kurang.

“Kalau seandainya tidak bisa juga menyiapkan jalan tol secepat mungkin dan membuat konektivitas dari dan ke Sumatra Barat lebih lancar daripada sekarang, maka bisa dijamin tingkat inflasi Sumatra Barat, tidak akan lebih jauh tinggi daripada di Riau atau rata-rata nasional,” ujarnya.

Infrastruktur seperti jalan ini, menurutnya, juga menentukan rantai pasok barang dan jasa lanjut Endrizal.

Endrizal mengatakan, untuk menjaga dan mengurangi disparitas antar wilayah di Sumbar, Pemerintah Provinsi harus mengidentifikasi rantai pasok ini. “Jika daerah mampu mengidentifikasi misalnya, dimana supply barang/jasa yang berkurang dan dimana supply yang berlebih, kemudian bisa melalui kebijakan daerah melakukan konektivitas antar daerah yang kelebihan komoditi dengan daerah yang kekurangan komoditi. Itu bisa menjadikan inflasi itu merata antar wilayah,” tuturnya.

Meski demikian, pada satu sisi, Endrizal melihat tingginya inflasi ini bisa dimanfaatkan secara positif. Karena dengan adanya inflasi, seharusnya menurutnya, akan menggenjot produksi domestik Sumatra Barat.

“Kalau tidak bisa barang yang dikonsumsi di Sumbar didatangkan dari luar, itu kan harus diproduksi orang sumbar sendiri. Itu menguntungkan,” ucapnya.

Pemerintah dan produsen swasta harus menggenjot produksi lokal tersebut jelasnya. Ini menjadi kesempatan ketika harga tinggi di Sumbar dibandingkan dengan harga di luar.

Terpisah, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), Medi Iswandi ketika ditanya langgam.id Selasa (03/01/2023) soal jalan tol, ia mengatakan tim sedang bekerja di lapangan.

“Tol seksi Padang-Sicincin pembebasannya (lahan -red) sudah 96 persen,” ucapnya saat ditemui di kantor Bappeda Sumbar. Ia menyebutkan pada 2024 jalur itu diperkirakan sudah rampung.

Baca Juga: Tol dari Riau ke Arah Padang, Jokowi: Selesainya Kapan, Saya Tak Bisa Bicara

Adapun lahan yang masih belum dibebaskan, itu terkait belum diketahui siapa pemiliknya. “Ketika tim survei ke lapangan, yang punya tanah atau tanaman tidak ada atau tidak hadir. Tentu ditelusuri lagi, siapa yang punya tanaman/tanah. Atau tanah ini orangnya merantau, harus dicari lagi jadinya,” ucap Medi.

Bertepatan, saat ditemui Medi baru selesai rapat soal jalan tol dari arah Pekanbaru menuju Padang. Rute yang dari arah Pekanbaru tersebut sudah hampir rampung dan akan digunakan. Ia mengatakan akan ada sosialisasi ke masyarakat di nagari yang ada di Payakumbuh dan 50 Kota. Saat ini kata Medi masih ada masyarakat yang masih belum menerima secara utuh kehadiran tol tersebut. (Dharma Harisa/SS)

The post Konektivitas Disebut Penyebab Inflasi Tinggi, Pemprov Sumbar Jelaskan Perkembangan Tol appeared first on Langgam.id.

Sebagaimana diketahui, jalur lintas timur Sumatra antara Palembang dan Jambi mengalami macet parah karena meningkatnya volume kendaraan pemudik yang melalui jalur tersebut.

“Saya menghindari jalur ini, sehingga tidak keluar tol di Palembang,” kata Aulia, Rabu (27/4/2021) saat bertemu di Kabupaten Dharmasraya, Sumatra Barat.

Menurutnya, setelah masuk tol dari Bakauheni, ia terus menuju ke arah Palembang. Namun, ia memutuskan keluar tol di pintu tol Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir. Pintu tol ini berjarak sekitar 39 kilometer sebelum masuk Palembang.

“Saya tidak tahu sebenarnya jalur itu macet. Tapi memperkirakan psikologi massa saja. Mayoritas orang pasti ingin melewati Palembang. Jadi, saya ambil yang tak biasa,” tuturnya.

Setelah keluar tol dari Indralaya, Aulia mengarahkan kendaraan ke arah jalan lintas tengah Sumatra. Dari Indralaya, terus menuju Kayu Agung, melewati Prabumulih hingga ke Muara Enim. Sampai di Muara Enim, berarti telah di lintas tengah Sumatra.

Jalur tersebut menurutnya, saat dilewati pada Senin (25/4/2021) sangat lancar. “Kondisi jalan juga relatif bagus, hanya sedikit saja yang rusak. Kecepatan kami bisa sampai 90 (km/jam),” tuturnya.

Dari Muara Enim, ke arah Sumatra Barat tinggal melewati Lahat, Tebing Tinggi, Lubuk Linggau, kemudian masuk Sarolangun di wilayah Provinsi Jambi hingga Muaro Bungo. Kemudian masuk ke wilayah Sumbar melalui Kabupaten Dharmasraya.

Bila melalui jalur timur, ia tak yakin bisa secepat itu. Kuncinya, menurut Aulia, keluar di Indralaya dan langsung menuju lintas tengah. (HM)

—

Dapatkan update berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini dari Langgam.id. Mari bergabung di Grup Telegram Langgam.id News Update, caranya klik https://t.me/langgamid, kemudian join. Anda harus instal aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

The post Keluar Tol Sebelum Palembang, Pemudik dari Jakarta Lancar Tanpa Macet Sampai ke Sumbar appeared first on Langgam.id.

Berita tol Sumatra terbaru dan terkini hari ini: 6 ruas tol Trans Sumatra sudah bisa dilalui untuk mudik Lebaran 2022.

Langgam.id – Hingga Maret 2022 ini, sebanyak 6 ruas jalan tol Trans Sumatra sudah beroperasi. Dengan demikian, ruas jalan tol tersebut sudah bisa digunakan oleh untuk pemudik dalam libur Lebaran tahun ini.

Enam ruas jalan tol yang sudah beroperasi tersebut, sebanyak tiga ruas adalah jalan tol yang menghubungkan Bakauheni (Lampung) dan Palembang (Sumatra Selatan). Sementara, tiga ruas lainnya terdapat di Riau, Sumatra Utara dan Aceh.

Situs resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melansir, tiga ruas yang menghubungkan pelabuhan penyeberangan Bakauheni dan Palembang adalah Bakauheni-Terbanggi Besar sepanjang 141 kilometer, Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung sepanjang 189 kilometer serta Kayu Agung-Palembang sepanjang 38 kilometer.

Di Riau, jalur tol Trans Sumatra yang telah beroperasi adalah ruas Pekanbaru-Dumai sepanjang 132 kilometer. Sementara di Sumut, yang sudah dilalui kendaraan adalah ruas Medan-Binjai sepanjang 17 kilometer. Terakhir, di Aceh ruas Sigli-Banda Aceh seksi 4 sepanjang 14 kilometer.

Total panjang enam ruas tol yang telah beroperasi tersebut adalah 531 kilometer (27,75 persen dari seluruh ruas utama). Jalur ini merupakan bagian dari ruas utama atau backbone tol trans Sumatra. Panjang ruas utama ini secara keseluruhan adalah 1.913 kilometer.

Selain yang sudah selesai, sejumlah jalur di ruas utama ini sedang dalam proses konstruksi. Ruas yang sedang dalam pembangunan itu antara lain Palembang-Betung, kemudian Kisaran-Indrapura sepanjang 48 kilimeter dan Binjai-Langsa segmen Binjai-Pangkalan Brandan sepanjang 58 kilometer.

Selain ruas utama, juga ada ruas tol sirip trans Sumatra atau feeder tol sepanjang 924 Km. Tol sirip ini adalah jalur tol yang menghubungkan berbagai daerah di Sumatra dengan ruas utama. Total panjang ruas utama dan ruas sirip tol Trans Sumatra adalah 2.837 kilometer.

Tol sirip trans Sumatra belum beroperasi. Sejumlah ruas masih dalam proses konstruksi. Antara lain adalah ruas Indralaya-Muara Enim sepanjang 119 kilometer dan Lubuk Linggau-Curup-Bengkulu sepanjang 98 kilometer.

Ruas sirip lain adalah Padang-Pekanbaru. Di jalur ini yang sedang dalam proses pengerjaan juga adalah Pekanbaru-Bangkinang, Bangkinang-Pangkalan dan Padang-Sicincin.

Berdasar data di situs resmi Kementerian PUPR pada Sabtu (12/3/2022), ruas tol yang sedang dalam proses pengerjaan, baik ruas utama maupun sirip adalah sepanjang 486 kilometer.

Baca Juga: Bertemu Sutan Riska, Menko Luhut Sebut Tol Dharmasraya-Rengat Bisa Dimulai 2023

Menjelang Idul Fitri/Lebaran pada 2022 ini, Kementerian PUPR memastikan kesiapan jalan tol dan jalan nasional di Pulau Jawa, Bali, Sumatera, Sulawesi dan Kalimantan. PUPR menyebut telah mengantisipasi arus mudik, karena tidak ada lagi pemberlakuan pembatasan perjalanan karena pandemi Covid-19.

Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR Thomas Setiabudi Aden mengatakan, pihaknya menjaga kondisi jalan nasional untuk melayani masyarakat.

“Khususnya pada hari-hari istimewa yang menimbulkan pergerakan barang dan jasa lebih besar dari biasanya seperti Lebaran, Natal, dan Tahun Baru,” ujarnya, sebagaimana dirilis situs resmi Kementerian PUPR, Sabtu (19/3/2022). (*/SS)

—

Dapatkan update berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini dari Langgam.id. Mari bergabung di Grup Telegram Langgam.id News Update, caranya klik https://t.me/langgamid, kemudian join. Anda harus instal aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

The post 6 Ruas Tol Trans Sumatra Sudah Bisa Dilalui untuk Mudik Lebaran 2022 appeared first on Langgam.id.

Pun catatan lain menyebutkan bahwa Kerajaan Siak Indrapura di Pekanbaru, sebagai kerajaan aliansi strategis Pagaruyung sangat berkembang di sisi ekonomi berkat cukai dan pajak Pelabuhan ini. Tercatat kerajaan Siak sering membantu kerajaan-kerajaan melayu di sekitarnya. Jadi, dahulu outlet barang kita sudah terbiasa menuju pantai timur. Tentu saja tanpa mengecilkan peran pelabuhan-pelabuhan di pantai Barat seperti Air Bangis, Tiku, Pariaman dan sebagainya. Barulah di jaman pasca VOC, Pelabuhan Teluk Bayur menjadi Pelabuhan penting di Sumatra. Selepas ditemukannya batubara di Sawahlunto.

Nampaknya sejarah berulang. Kejayaan pantai barat sepertinya terus berkurang dengan berkembangnya kawasan pantai timur. Jalur Tol Sumatera yang membentang dari Bakauheni menuju Banda Aceh menggunakan tapak lintas timur. Perencanaan yang menggunakan analogi sistem sirip ikan, tulang utamanya adalah jalur lintas timur. Sementara sirip-siripnya adalah jalur persimpangan tol menuju kawasan pantai barat. DI sini ada tol Pekanbaru-Padang, Bengkulu-Linggau-Palembang dan seterusnya. Ini tentu berbeda Ketika jalan lintas Sumatra dibangun di jaman orde lama dan awal orde baru yang menjadikan tulang utamanya adalah lintas tengah. Di beberapa tempat baru dibuat jalur siripnya, salah satu siripnya ini adalah Kiliran Jao di Sumbar untuk daerah Riau. Kelak tahun 90an awal, lintas tengah berbagi dominasinya dengan lintas timur.

Inisiasi Bupati Dharmasraya untuk membuat jalur akses tol ke Rengat, Riau patut kita apresiasi. Segala upaya dilakukan, baik itu vertikal ke pusat, atau horizontal ke kabupaten-kabupaten tetangga Kuantan Singingi dan Indragiri Hilir. Semua demi tujuan agar daerah di lintas tengah masih masuk sistem transportasi besar darat Sumatra. Kita doakan saja, akses tol ini segera dibangun dan tentu saja terhindar dari kendala di lapangan layaknya tol Padang-Pekanbaru yang setelah empat tahun masih tak berangsur dari 5km.

Kawasan lintas tengah memiliki potensi sumberdaya alam yang besar. Mereka punya komoditas yang cukup banyak. Sebut saja sawit, karet, telur ayam dan hasil tambang lainnya. Semua tentu membutuhkan jalur transportasi yang bagus dan efisien untuk memasarkan komoditas ini dan produk turunannya. Jangan sampai posisi yang berada (sedikit) di luar jalur utama Sumatra, menjadikan biaya logistik meningkat yang mengakibatkan ekonomi biaya tinggi.

Kawasan lintas tengah tak perlu berkecil hati kalau kelak bukan lagi jadi jalur perlintasan utama. Paradigma kita harus berubah, dari sekedar menjadi tempat singgah orang lalu dengan membeli produk kita menjadi ke sebuah Kawasan produksi yang bernilai tambah. Sudah bukan masanya lagi orang lintas tengah hanya mengharapkan uang masuk dari pelintas yang membeli durian, rambutan, duku dan langsat yang kita jajakan di pondok pinggir jalan. Saatnya ini kita ubah dengan langsung mengirimkan komoditas kita ke tempat konsumen berada. Toh nantinya ketika jaringan jalan ini selesai, biaya transportasi akan menurun. Ditambah faktor efisiensi waktu. Lansek Sijunjung atau telur dari Payakumbuh bisa sampai ke Jakarta kurang dalam 24 jam. Bahkan pemilik rumah-rumah makan sepanjang lintas bisa menjual menu andalan mereka melalui digital market place kepada konsumen di kota-kota lain. Membaiknya konektivitas sejatinya menumbuhkan harapan kita.

Saat ini beberapa daerah di lintas tengah Sumbar mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang baik. Dharmasraya, Payakumbuh dan Limapuluh Kota termasuk 10 daerah yang memiliki pertumbuhan kelas menengah tertinggi di Indonesia. Semua berkat paradigma baru dalam menghasilkan produk unggulan. Dharmasraya dengan komoditas perkebunan, Payakumbuh dan Limapuluh Kota dengan komoditas peternakan. Hal lain yang harus kita pikirkan adalah mendirikan industri-industri turunan sawit dan karet di kawasan lintas tengah. Bukan sekedar pabrik CPO atau pabrik karet setengah jadi. Penulis bermimpi di lintas tengah berdiri manufaktur-manufaktur besar olahan sawit seperti sabun mandi, shampoo, coklat dan seterusnya. Bahkan kita sudah bisa berpikir untuk mendirikan pabrik ban dan produk-produk turunan karet yang lain. Lokasi yang jauh bukan lagi alasan untuk tidak terbangunnya industri-industri ini.

Sebenarnya tak ada alasan bagi kita untuk takut menjadi terpencil atau bahkan tertinggal dengan terbangunnya tol Sumatra di pantai timur Sumatra. Sejarah telah menjelaskan kepada kita, justru kawasan Minangkabau salah satu yang paling banyak mendapat manfaat ketika selat Malaka menjadi outlet utama Sumatra. Justru kita harus mampu menjadi bagian dalam sistem besar transportasi ini. Orang-orang tua kita sudah menjelaskan dari dulu, jalan dialiah urang lalu, cupak dipapek urang panggaleh. Tak usah kuatir benar, urang lalu dan urang panggaleh itu adalah kita sendiri.

Yoss Fitrayadi
Praktisi Digital Marketing, aktif di Jilatang Institute

The post Tantangan Daerah-Daerah Lintas Tengah Pasca-Tol Sumatra appeared first on Langgam.id.

Berita terbaru dan terkini hari ini: Menurut Andre, tol Waskita Karya itu tidak mulus, membuat mobil bergoyang saat melintas.

Langgam.id – Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Andre Rosiade menyindir kualitas jalan tol yang dibangin Waskita Karya dalam rapat dengar pendapat yang digelar hari ini, Senin (14/2/2022).

Menurut Andre, kualitas tol Waskita Karya tak mulus, membuat mobil bergoyang saat melintas.

“Kalau Mas Bimo (Wakil Ketua Komisi VI Aria Bima) pulang kampung itu kadang dia tidur tuh pak. Mas Bimo suka tidur di mobil, tiba-tiba dia goyang-goyang ‘Ah tolnya Waskita itu, Pejagan-Pemalang’. Nah itu tolnya bapak itu pak, karena jalannya goyang-goyang,” ujar Andre dalam rapat yang juga dihadiri Direktur Utama Waskita Karya, Destiawan Soewardjono tersebut.

Bahkan, dalam rapat itu, Andre juga membandingkan dengan pengerjaan dari tol lain. “Jadi, kalau agak mulus sedikit, katanya Jasa Marga. Kalau gluduk-gluduk jalannya, itu tolnya Waskita itu pak. Jadi itu membedakan mana tolnya Waskita mana tolnya Jasa Marga di lintas Jawa,” ungkap Andre.

Lalu, Andre meminta agar kualitas tol Waskita diperbaiki. Tak hanya untuk di Jawa, Andre juga meminta agar kualitas tol di Sumatra ditingkatkan.

“Yang kedua, juga tol yang di Palembang kemarin, Tol Sumatra, kualitasnya juga, itu bapak juga kalau nggak salah yang menyebabkan kecelakaan itu kan. Tolong kualitas jalan yang dibangun Waskita itu diperbaiki,” ucapnya.

Direktur Utama Waskita Karya Destiawan Soewardjono menyebutkan, Waskita Karya menerima penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp7,9 triliun pada 2021 dan akan menerima PMN sebesar Rp3 triliun di tahun 2022. PMN tersebut digunakan untuk pembangunan tujuh ruas tol Waskita.

Destiawan merinci, untuk PMN 2021 dengan total Rp7,9 triliun alokasinya yakni Tol Kayu Agung-Palembang-Betung Rp3,031 triliun, Bekasi-Cawang-Kampung Melayu Rp1,13 triliun, Cimanggis-Cibitung Rp623 miliar, dan Ciawi Sukabumi Rp637 miliar.

Kemudian, yang dibangun Waskita Karya, yaitu Krian-Legundi-Bunder-Manyar Rp1,056 triliun, Pasuran Probolinggo Rp1,219 triliun dan Pejagan-Pemalang Rp204 miliar.

Sementara, PMN 2022 akan digunakan untuk tambahan penyelesaian Tol Kayu Agung-Palembang-Betung dengan nilai Rp2,004 triliun dan Ciawi-Sukabumi Rp996 miliar.

“Di tahun 2022 Waskita akan menerima PMN sebesar Rp3 triliun untuk penambahan penyelesaian ruas Kayu Agung-Palembang-Betung dan Ciawi-Sukabumi,” ujarnya.

Lebih lanjut, adapun progres Tol Kayu Agung-Palembang-Betung sepanjang 111,69 kilometer ialah 63,92 persen. Seksi yang telah beroperasi Kayu Agung-Kramasan dengan panjang 42,50 kilometer. “Kami targetkan selesai di Agustus 2023,” jelasnya.

Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu sepanjang 16,78 kilometer progresnya 97,14 persen. Saat ini, seksi yang telah beroperasi DI Panjaitan-Jakasampurna dengan panjang 11,90 kilometer. Target tol selesai Juni 2022.

Progres Tol Cimanggis-Cibitung 81,79 persen dengan target rampung Januari 2023, Ciawi-Sukabumi 51,16 persen dengan target selesai Mei 2025, lalu Krian-Legundi-Bunder-Manyar 83,99 persen dengan target selesai Oktober 2022.

Baca juga: Sumbar Butuh Pemimpin Peduli, Ini Doa Pengurus Masjid untuk Andre Rosiade

Tol penerima PMN selanjutnya adalah Pasuran-Probolinggo dengan progres 74,06 persen yang ditargetkan rampung September 2022. Kemudian, Pejagan-Pemalang progresnya 100 persen dan telah beroperasi.

—

Dapatkan update berita terbaru dan terkini hari ini dari Langgam.id. Mari bergabung di Grup Telegram Langgam.id News Update, caranya klik https://t.me/langgamid, kemudian join. Anda harus instal aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

The post Sindir Kualitas Tol Waskita Karya, Andre Rosiade: Jalannya Goyang-goyang appeared first on Langgam.id.

Berita Dharmasraya – berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini: Hasil pra studi kelayakan, diusulkan dua alternatif jalur feeder tol Dharmasraya-Rengat. 

Langgam.id – Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, Sumatra Barat bersama Pemkab Kuantan Singingi (Kuansing) dan Indragiri Hulu (Inhu) di Riau telah meyelesaikan pra studi kelayakan jalur feeder tol Dharmasraya-Rengat. Hasilnya, diusulkan dua alternatif trase yang bisa dipilih sebaga jalur tol tersebut.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dharmasraya Junaedi Yunus pada Selasa (26/1/2022) mengatakan, trase pertama lebih pendek sepanjang 108 kilometer. Di Riau, trase ini diusulkan tersambung dengan tol trans Sumatra di Belilas, Inhu.

Trase kedua lebih panjang, yakni 134 kilometer. Jalur ini diusulkan tersambung dengan tol trans Sumatra lebih ke utara dari usulan pertama. Tepatnya, di Simpang Japura, Rengat, Inhu.

Menurutnya, Dharmasraya dan Inhu mengusulkan trase yang lebih pendek. Sementara, Pemkab Kuansing mengusulkan rute yang lebih panjang.

Junaedi menuturkan, yang akan menentukan trase mana yang digunakan Hutama Karya sebagai pelaksana pembangunan jalan tol. “Tentu tim Hutama Karya yang akan mensurvey kelayakan itu. Yang baru selesai kan pra FS (fisibilities study). Merekalah yang menentukan, mana yang paling menguntungkan. Bisnis plan kan harus jelas,” ujarnya.

Salah satu yang akan ditimbang, menurutnya, berapa tahun perkiraan break even point/ net present value, alias pengembalian modal. “Pasti itu yang dikejar. Dilihat dari trafik.”

Ia menambahkan, pembangunan jalan yang lebih panjang jelas akan membuat biaya lebih mahal. Tapi, bila trafiknya lebih menjanjikan, bisa jadi yang dipilih adalah yang lebih panjang.

“Jika hasil kajian jalur yang lebih pendek, trafiknya lebih sepi, sementara yang lebih panjang ramai, maka pilihannya bisa jalur yang lebih panjang.”

Kajian transportasi tersebut, menurutnya, akan jadi bagian dari kajian tim Hutama Karya. Pemkab Dharmasraya, menurutnya, memilih jalur yang lebih pendek dan tersambung tol di Belilas karena titik ini lebih ke selatan.

“Ini lebih dekat ke arah Jambi. Karena oritensasi utama kita bukan ke utara, tetapi ke selatan dan Pulau Jawa,” tutur Junaedi.

Hal tersebut, katanya, karena memang arus kendaraan yang melewati Dharmasraya jauh lebih banyak dari dan menuju ke selatan.

Selain dua alternatif di arah Riau, di Dharmasraya juga ada dua alternatif tempat sebagai pintu masuk tol. Keduanya berada di Jalan Lintas Sumatra, yakni di samping Rumah Makan Alam Raya atau di Simpang Abai Siat.

Baca Juga: Proses Tol Dharmasraya-Rengat Berlanjut, Pangkas 11 Jam Waktu Tempuh ke Jakarta

Sebelumnya, Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan mengatakan, bila nanti selesai, feeder tol ini dapat memangkas waktu perjalan dari Dharmasraya menuju Jakarta hingga 11 jam.

“Dari Dharmasraya ke Jakarta, saat ini butuh waktu 24 jam. Bila feeder tol ini selesai dan tol tersambung dari Rengat hingga Lampung, hanya butuh waktu 13 jam,” tuturnya, Minggu (16/1/2022).

Baca Juga: Bupati Dharmasraya Minta Akses Pintu Tol Trans Sumatra

Rencana pembangunan feeder tol Dharmasraya-Rengat bermula dari permintaan Sutan Riska meminta agar Kementerian PUPR bersedia merestui kabupaten yang dipimpinnya bisa tersambung dengan feeder tol ke tol trans Sumatra di Riau.

Permintaan itu ia sampaikan kepada Menteri PUPR Basuki pada Senin (21/9/2020) saat peresmikan sejumlah proyek pembangunan Dharmasraya. Setelah melalui proses, usulan tersebut didukung oleh Pemkab Kuansing, Pemkab Inhu, Pemprov Riau dan Pemprov Sumbar. (HM/SS)

—

Dapatkan update berita berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini dari Langgam.id. Mari bergabung di Grup Telegram Langgam.id News Update, caranya klik https://t.me/langgamid, kemudian join. Anda harus instal aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

The post 2 Alternatif Jalur Tol Dharmasraya-Rengat appeared first on Langgam.id.

Alasan lain adalah kegelisahan sebagian warga  yang “mengutuk” wajah suram pembangunan Sumbar. Bayangkan saja dari delapan provinsi yang dilintasi proyek strategis nasional Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS), Sumbar menjadi satu-satunya provinsi yang progresnya “yaa gitu dech, baru empat kilo meter lebih dikit”. Berbanding terbalik dengan tetangga-tetangganya yang kemajuannya sangat pesat.

Bentuk diskusi juga beragam. Ada yang cuma menjadikannya obrolan santai atau “ota lapau” sambil minum kopi bersama kerabat. Sebagian lain yang lebih serius memilih jalan melakukan seminar/webinar dan juga bertukar gagasan dalam bentuk kolom opini di media-media pemberitaan. Makanya tak heran jika dalam kurun waktu seminggu lahir lima tulisan dari tiga orang dengan dua kutub pendapat berbeda di media langgam.id.

Pemantik diskusi yang ramai belakangan ini berasal dari cuitan Miko Kamal, seorang yang memiliki jam terbang tinggi sebagai aktivis antikorupsi, berprofesi sebagai pengacara, dan sekarang sedang menjabat sebagai Wakil Ketua Tim Percepatan Pembanguna Sumbar Madani (TPPSM). Cuitan awalnya mengatakan, ”Proyek tol cara negara melepaskan tanggung jawab. Itu bukan kata saya, tapi perintah konstitusi: “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak” (Psl 34 ayat (3) UUD 1945). Yg biasa berpikir pasti paham ini”. Memperjelas cuitannya tersebut dia menyebutkan negara harus membangun (jalan lintas) yang layak sekelas tol untuk rakyat. Setelah itu, kalau mau bangun tol, silahkan. Dalam pandangannya itulah pesan dari Pasal 34 (3) UUD 1945.

Sedangkan untuk standar kelayakan jalan lintas sendiri dia memberi contoh seperti highway (jalan bebas hambatan tanpa bayar) yang pernah dilaluinya dari Sidney ke Canberra. Menurutnya jalan lintas seperti pengalamannya tersebut yang mesti dihadirkan negara di seluruh negeri ini. Bukan jalan lintas seperti Padang-Pekanbaru yang berjarak lebih kurang 312 km dengan waktu tempuh enam hingga tujuh jam. Lebih jauh dan menegaskan pendapat awalnya, menurutnya hampir semua jalan lintas tidak ada yang layak, dan itu kesalahan negara yang tidak menjalankan amanah UUD 1945. Pendapat-pendapatnya ini kemudian dikembangkan dalam bentuk tulisan dan mendapat tanggapan dari dua orang kolega, Benni Innayatullah dan Boby Lukman Piliang.

Menarik untuk menguji pendapat-pendapat yang dikemukakan Miko tersebut, terlebih mengingat statusnya sebagai Wakil Ketua TPSM. Bagaimanapun juga, meski diklaim sebagai pendapat pribadi, sedikit-banyak bisa saja memberi citra tertentu terhadap kepemimpinan Sumbar saat ini. Karena itu perlu untuk memastikan, apakah berbagai pemikirannya terkait jalan tol di Sumbar dapat diterima akal sehat, dan yang paling penting memilik basis argumentasi yang kuat, apalagi pendapat awalnya berpijak pada salah satu pasal dari konstitusi negara.

Berbagai pertanyaan bisa (atau mungkin sudah) diajukan untuk menguji pemikirannya tersebut, misalnya apa regulasi pemerintah yang bisa menjadi alasan untuk mengatakan jalan lintas harus terlebih dahulu diselesaikan baru dibangun jalan tol? Bagaimana bisa muncul penafsiran bahwa negara lepas tanggungjawab hanya karena ada pembangunan jalan tol dan jalan lintas dianggap tidak layak? Lalu, peraturan apa yang digunakan untuk menilai kelayakan sebuah jalan lintas tersebut? Serta, apakah benar jalan  tol baru bisa dibangun setelah tersedia jalan lintas yang layak?

Sayangnya setelah memeriksa kembali berbagai hal yang disampaikan baik di medsos, kolom opini, maupun diskusi online beberapa waktu lalu, selain pasal dalam UUD 1945, perasaannya  dan keluh-kesahnya, tidak ditemukan satu pun data dan/atau regulasi yang bisa memperkuat berbagai pendapatnya tersebut.

Keluhan atau ketidakpuasan atas kebijakan dan hasil kerja negara atau pemerintah sebenarnya sesuatu yang lumrah disuarakan. Hanya saja keluhan tersebut perlu jelas, kalau misalnya ada kewajiban yang belum ditunaikan oleh pemerintah menurut aturan perundang-undangan, tunjuk secara jelas. Ambil contoh tentang somasi kelompok masyarakat sipil beberapa waktu lalu yang menolak kebijakan pemerintah melakukan vaksin berbayar (vaksin gotong royong). Mereka mampu menunjukkan mulai pasal-pasal dalam konstitusi negara, dan juga pasal-pasal perundang-undangan lainnya yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah. Begitu pun dengan keluhan jalan tol dan jalan lintas yang tak layak ini, tidak cukup kiranya sekadar mengutip pasal dalam UUD 1945 sementara terdapat aspek teknis yang dikeluhkan dimana regulasi tentang hal tersebut diatur dalam perundang-undangan yang lebih rendah.

Ketiadaan data dalam diskusi yang menjadikan konstitusi negara sebagai pijakan awal pendapatnya tentu menyedihkan,  mengingat Miko tergolong seorang cendikiawan yang memiliki latar belakang keilmuan di bidang hukum dan menyelesaikan pendidikan master serta doktoral di luar negeri. Sehingga tak berlebihan jika akhirnya berbagai pandangannya itu cukup dikategorikan sebatas harapan saja.

Meski demikian, sebagai sebuah harapan tak ada salahnya pula untuk terus dipelihara. Mungkin saja bisa terwujud di masa mendatang seperti “jalan raya rasa tol” yang dibangun di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Panjang jalan tersebut kira-kira 40 km, terbentang dari Mataram hingga Mandalika. Hanya saja model jalan seperti ini hampir mustahil bisa dibangun di banyak tempat di Indonesia dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal negara yang terbatas. Upaya pembangunan yang terus dilakukan pemerintah di berbagai sektor di seluruh wilayah Indonesia, mungkin bisa dianalogikan seperti seorang kepala keluarga yang tengah berusaha membangun sebuah rumah bagi anggota keluarganya agar bisa hidup layak. Ruang bagi anak-anaknya juga disesuaikan dengan kebutuhan, tidak dipukul rata. Misalnya  tidak semua harus mendapat fasilitas yang sama sedangkan secara usia mereka berbeda. Analogi sederhana ini hanya ingin menjelaskan bahwa pemenuhan kebutuhan dan rasa adil menjadi pertimbangan utama bagi pemerintah dalam proses pembangunan, semua wilayah diupayakan menikmati pembangunan meski bentuk pembangunannya dapat saja berbeda.

Catatan lain yang layak mendapat perhatian adalah inkonsistensi pemikiran Miko yang tidak hanya “ajaib” tapi bisa membuat mulut ternganga untuk beberapa saat. Setelah berpanjang-panjang menguraikan agar dibangun jalan lintas selayak tol sebelum membangun tol, di tengahnya terselip pernyataan “saya tidak anti-tol”. Pernyataan terakhir ini tidak jadi masalah jika saja di Sumbar tidak ada proyek pembangunan tol. Konteks ini selayaknya diperhatikan oleh Miko secara cermat sebelum mengemukakan berbagai pemikirannya.

Dengan pendapat yang saling berlawanan terhadap satu persoalan, dikhawatirkan muncul berbagai spekulasi. Dengan jabatannya sebagai Wakil Ketua TPPSM, bisa saja orang menganggapnya sangat mungkin memiliki tujuan politik tertentu di masa mendatang. Toh, kebijakan pemerintah membangun jalan tol tetap didukung, meski pemikiran pribadinya mengatakan sebaliknya. Spekulasi lain yang bisa saja menjadi sorotan adalah pemikiran mengutamakan “jalan lintas selayak tol sebelum membangun tol” terlihat seperti narasi yang tengah disiapkan jika kelak proses pembangunannya tidak mengalami kemajuan berarti. Dugaan seperti ini cukup beralasan, selain terlihat seperti mencari pembenaran atas kondisi tol Sumbar saat ini, pendapat tesebut rasanya baru pertama kali dan tidak pernah didengar sebelumnya di daerah-daerah lain yang proses pembangunan jalan tolnya berjalan cukup lancar.

Akhirnya, di tengah banyaknya pembahasan mengenai pembangunan infrastruktur tol Sumbar, beberapa catatan yang disampaikan di sini tak lebih dari upaya mengajak sidang pembaca agar kritis dan jernih mengikuti berbagai pendapat yang dikemukakan oleh banyak pihak. Kewarasan tetap harus dijaga, sehingga kita tidak terjebak mengikuti pendapat yang kontra-produktif dan justru berpotensi menghambat atau bahkan merusak kerja keras yang telah dilakukan pemerintah lokal di Sumbar untuk menyegerakan terealisasinya jalan tol ini. Dengan kata lain, perdebatan tentang jalan tol ini boleh sekeras apapun, asal orientasinya jelas yaitu mempercepat proses pembangunannya selesai. Begitu kira-kira. (*)

Radi Setiawan adalah Peneliti Jilatang Institute

Baca Juga:

Jalan Lintas Layak Dulu, Baru Tol

Menanggapi ‘Garah’ Miko Kamal

Ini Soal Ukuran Lingkar Kepala

Macet Nalar Tol Ajo Miko Kamal

Memahami Gagal Paham Miko Kamal 

Lingkar Kepala Memang Berbeda dengan “Kincia-kincia”

The post Menguji Kewarasan (Catatan dari Diskusi Tol Sumbar) appeared first on Langgam.id.

Penyelesaian segmen Palembang – Betung akan melengkapi ruas seksi 1-2 segmen Kayu Agung – Palembang (Keramasan) yang telah selesai tahap 1 sepanjang 42,5 km dan diresmikan pada Januari 2021 lalu.

Bagi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) hal ini upaya terus mempercepat penyelesaian pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra dari Provinsi Lampung hingga Aceh sepanjang 3.044 km.

Imbasnya, tentu saja aksesibilitas Sumatra – Barat dengan Pulau Jawa misalnya, semakin cepat dari durasi waktu tempuh.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, kehadiran jalan tol yang terhubung dengan kawasan-kawasan produktif seperti Kawasan Industri, pariwisata, bandara, dan pelabuhan akan dapat mengurangi biaya logistik dan meningkatkan daya saing produk dalam negeri.

Sekretaris Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Triono Junoasmono menyampaikan Tol Kayu Agung – Palembang – Betung merupakan bagian dari koridor utama (back bone) Jalan Tol Trans Sumatera untuk meningkatkan konektivitas antara kota/kawasan di Pulau Sumatera bagian selatan. Tol ini akan mengintegrasikan konektivitas kawasan, memperlancar arus distribusi barang dari pusat industri di koridor Palembang – Jambi.

“Jalan tol ini juga terkoneksi dengan jalan nasional di Sumatera, sehingga harapan kami juga dapat mendukung pengembangan wilayah, khususnya di Sumatera Selatan,” ujar Triono Junoasmono di Palembang.

Menurut Triono Junoasmono, penyelesaian Tol Kayu Agung – Palembang – Betung akan melengkapi struktur jaringan koridor utama Jalan Tol Trans Sumatera sepanjang 2.121 km dari Bakauheni hingga Aceh. Saat ini progres pembebasan lahan seksi 2 Tol Kapal Betung ruas Jalintim-Musi Landas dari STA 42+500 – 67+400 (24,9 km) sudah sebesar 89,98%. Sedangkan untuk seksi 3 ruas Musi Landas-Betung dari STA 67+400 – 111+690 (44,29 km) pembebasan lahannya sebesar 53,45%. Secara keseluruhan progres pembebasan lahan sudah 80,35%.

“Progres fisik hingga Oktober seksi 2 sebesar 32,77% dan seksi 3 sebesar 6,40%. Target penyelesaian konstruksi seksi 2 dan 3 sepanjang 69,19 km pada Agustus 2023,” tutur Triono Junoasmono.

Pembangunan Tol Kapalbetung dilaksanakan oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) PT. Waskita Sriwijaya Tol dengan total investasi sebesar Rp22,17 triliun yang terbagi menjadi 3 seksi yakni Seksi I Kayu Agung – Jakabaring sepanjang 33,5 km yang telah beroperasi sejak April 2020.

Kemudian Seksi II Jakabaring – Musi Landas sepanjang 33,9 km dikerjakan dalam 2 Seksi yakni Seksi 2A ruas Jakabaring-Kramasan sepanjang 9 km beroperasi Januari 2020 dan Seksi 2B ruas Kramasan – Musi landas sepanjang 24.5 Km dalam tahap konstruksi. Selanjutnya Seksi 3 Musi Landas – Betung sepanjang 44.29 km juga dalam tahap konstruksi.

“Jalan tol Trans Sumatera ini juga ramah lingkungan, di Lampung kita ada terowongan untuk Gajah, di sini ada jembatan untuk tidak merusak lingkungan, flora maupun fauna. Ada jembatan paling panjang di jalan tol yakni Jembatan Musi tidak merusak lingkungan sekitar, kapal juga bisa melintas,” Triono Junoasmono, seperti dicuplik dari situs resmi Kementerian PU.

Sementara Direktur Utama PT Waskita Sriwijaya Toll Herwidiakto menyampaikan tantangan pada pembangunan ruas tol ini adalah sebagian konstruksinya berada di atas tanah rawa yang mengandung mineral lempung dan kadar air yang tinggi, sehingga dalam pengerjaannya membutuhkan metode khusus.

Selain itu juga pembangunan 2 jembatan panjang yang menjadi komitmen BUJT Tol Kapalbetung seperti Jembatan Musi sepanjang 1,7 km dan Jembatan Kramasan 1 km.

“Penanganan pemeliharaan menjadi isu pada jalan tol terutama Sumatera. Kondisi lahan rawa pasti penanganan secara teknis tidak bisa sempurna. Untuk ruas tol yang sudah beroperasi kontribusi truk ODOL (over dimension over loading) juga perlu perhatian khusus,” ucap Herwidiakto.

The post Bakal Tuntasnya Tol Palembang-Betung, Aksesibilitas Sumbar – Pulau Jawa Semakin Cepat appeared first on Langgam.id.

Dalam pertemuan itu, Adni mejelaskan bahwa daerahnya mengusulkan ruas tol sepanjang 137 kilometer. Dia juga akan mengusulkan ada pintu tol di Kuansing agar pembangunan ruas dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kuansing.

“Untuk itu, kami mohon kerjasamanya pak bupati. Kalau ini oke, kami akan segera siapkan rutenya dan pembebasan lahannya. Saya siap, kapan kita ke Jakarta, menjumpai siapa, saya siap,” ungkap Andi di Dharmasraya, Senin (12/7/2021).

Bupati Dharmasraya Sutan Riska menyembut baik soal rencana pembangunan feeder tol Dharmasraya-Kuansing itu. Dia menganggap keberadaan akses tol akan memberi manfaar besar untuk kedua daerah.

“Ini menunjukkan kita punya cita-cita yang sama untuk memajukan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Sutan Riska.

Sutan Riska menyebut, kesepakan antara Dharmasraya dan Kuansing ini perlu disampaikan ke Pemkab Inhu. Sebab ketiga daerah itu bisa mengambil keuntungan dari keberadaan tol Trans Sumatra.

“Ini akan kita koordinasikan kembali, bersama ketiga pihak. Dharmasraya, Kuansing dan Inhu. Mana nanti yang akan disepakati,” pungkasnya.

Menurutnya hal yang paling penting adalah pembebasan lahan. Dia juga menjanjikan akan mengupayakan lobi jika kesepakatan ketiga daerah itu tercapai.

“Soal lobi, nanti biar kami yang urus. Kita harus bergerak cepat. Kalau dapat, 2024, tol ini sudah bisa kita akses,” ucapnya. (ABW)

The post Bupati Dharmasraya dan Kuansing Sepakat Soal Akses Tol Trans Sumatra appeared first on Langgam.id.

Sutan Riska usai dilantik oleh Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan, dirinya telah meminta Presiden Jokowi dan menteri, khususnya Menteri  Pekerjaan Umum untuk mewujudkan akses jalan tol dari Dharmasraya ke Riau.

“Kehadiran jalan tol penghubung Dharmasraya-Rengat tersebut bagus untuk menunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat,” katanya di Auditorium Gubernuran Sumbar, Jumat (25/2021).

Menurut Sutan Riska, hal ini tujuannya bukan untuk mobilisasi masyarakat saja, tapi juga menunjang perkebunan, pertanian, dan lain-lain di kabupaten tetangga di Sumbar, maupun Jambi dan Riau.

Baca juga: Cerita Sutan Riska sebagai Bupati Muda dan Rencana Pembangunan Tol Dharmasraya

Sutan Riska menambahkan, saat ini progres rencana pembangunan jalan tol Dharmasraya-Rengat memasuki tahap uji kelayakan. Rencana pembangunan jalan tol penghubung tersebut telah mendapatkan dukungan dari Gubernur Sumbar dan Gubernur Riau.

“Ini yang kita buat suatu komitmen. Kita usahakan tiga tahun ke depan selesai,” katanya.

Sebelumnya diketahui, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya telah mengusulkan rencana pembangunan tol penghubung itu ke pemerintah pusat. Selain di Dharmasraya, tol penghubung itu juga melalui dua daerah di Riau. Dua daerah tersebut yaitu Kabupaten Kuantan Singingi dan Kabupaten Indragiri Hulu.

Panjang tol penghubung Dharmasraya-Rengat lebih kurang 116 kilometer. Rinciannya, sekitar 15 kilometer di Dharmasraya, sekitar 13 kilometer di Kuantan Singingi, dan sekitar 87 kilometer di Indragiri Hulu. Setelah ketiga lokasi itu, langsung masuk ke Tol Sumatra. (Rahmadi/yki)

The post Bupati Sutan Riska Targetkan Tol Dharmasraya Terwujud dalam 3 Tahun appeared first on Langgam.id.