Dumai yang berada di pantai timur Sumatra, tol kemudian direntangkan ke arah tengah Pulau Sumatra, persisnya Pekanbaru. Lalu, berdasarkan peta jalan Tol Trans Sumatra, akan berlanjut ke arah barat yakni Kota Padang, Sumatra Barat, dengan jarak 375 km atau waktu tempuhnya kira-kira 9 jam selama ini.

Dan jika ditarik ke perbatasan Sumbar – Riau di Kabupaten Limapuluh Kota, Pekanbaru hanya berjarak 160 km, atau sekira 3-4 jam perjalanan.

Baca Juga: Tol Trans Sumatra Kian Dekat ke Sumbar

Pada dasarnya, tol Pekanbaru – Dumai, diyakini meningkatkan konektivitas antara ibu kota Provinsi Riau dengan Kota Dumai sebagai kota pelabuhan dengan industri perminyakan dan agribisnis yang maju serta kawasan industri dan perkebunan lainnya.

Bicara jalan tol Trans Sumatra, maka otomatis bicara koneksi Sumatra secara cepat atau meminjam tagline Hutama Karya, ‘Menghubungkan Kebaikan’, sangat penting untuk memastikan stabilitas dan pertumbuhan di kawasan tersebut.

Adalah Peraturan Presiden No. 100 Tahun 2014 yang kemudian diubah dengan Peraturan Presiden No. 117 Tahun 2015, yang menjadi dasar pembangunan tol sepanjang 2074 km ini.

Aturan itu, pemerintah memberi amanat kepada Hutama Karya untuk membangun dan mengembangkan Jalan Tol Trans-Sumatra.

Jalan tol ini akan menghubungkan Lampung dan Aceh melalui 24 ruas jalan berbeda yang panjang keseluruhannya mencapai 2.704 km dan menurut rencana akan beroperasi penuh pada 2024.

Sebagai pulau terbesar kedua di Nusantara dengan populasi melebihi 55 juta jiwa, Sumatra memainkan peran penting dalam perekonomian negara.

Dianugerahi beragam potensi alam dan komoditas berlimpah, mulai dari karet, minyak kelapa sawit, kopi, minyak bumi, batu bara, dan gas alam, pada tahun 2015 Sumatera menyumbang 22,21% produk domestik bruto (PDB) Indonesia, terbesar kedua setelah Jawa, menurut Badan Pusat Statistik (BPS).

Oleh karena itu, kemajuan dan keberlanjutan perekonomian Sumatera, menurut Hutama Karya sebagai operator jalan tol, akan semakin lancar jika adanya jalan tol.

Jalan tol Trans Sumatra dimulai dari selatan yakni ruas Bakauheni – Terbanggi Besar sepanjang 140 km. Ruas dengan nilai investasi Rp.16,7 triliun ini sudah beroperasi tahun lalu.

Ruas di atas pun sudah bersambung ke Pematang Panggang, lalu ke Kayu Agung, sepanjang 112 km. Ruas Terbanggi Besar – Pematang Panggang – Kayu Agung, bernilai investasi Rp.10 trilun lebih, dan sekarang sudah beroperasi. Ruas ini menyambungkan Lampung dengan Sumatra Selatan.

Baca Juga: Soal Pembebasan Lahan Tol Padang-Pekanbaru, Walhi Sebut Gubernur Sumbar Arogan

Selanjutnya ruas tol Indralaya – Muara Enim sepanjang 119 km. Ruas tol yang berada di wilayah Sumatra Selatan ini bernilai investasi Rp.24,1 triliun, dengan target beroperasi tahun 2022.

Kemudian ada ruas tol Pekanbaru – Dumai, ruas Indrapura – Kisaran, ruas Kuala Tanjung – Tebing Tinggi – Prapat, ruas Medan – Binjai.

Ruas lainnya, Betung – Jambi, Lubuk Linggau – Curup – Bengkulu, Binjai – Langsa, Jambi – Rengat.

Ruas Batu Ampar – Hangnadim, ruas Langsa-Lhoseumawe, ruas Lhokseumawe-Sigli, ruas Muala Enim-Lahat-Lubuk Linggau

Ruas Padang-Pekanbaru, ruas Padang-Sicincin, ruas Sigli-Banda Aceh, ruas Palembang-Simpang Indralaya, ruas Rengat-Pekanbaru, ruas Palembang-Tanjung Api Api, ruas Prapat-Taruntung-Sibolga, ruas Rantau Prapat-Kisaran.

Khusus untuk Sumbar, dari 24 ruas tol, ada 2 ruas yakni Padang – Sicincin dan Padang – Pekanbaru. Ruas tol Padang – Sicincin sejauh 36 km, punya nilai investasi Rp.4,7 tiliun. Ruas ini tengah dalam pengerjaan, dengan target operasi 2021.

Baca Juga: Progres Tol Padang–Sicincin 20,49 Persen, Menteri PUPR Targetkan Beroperasi Desember 2021

Ruas tol Padang – Pekanbaru dengan panjang 254,8 km, bernilai investasi Rp.80,4 triliun. Jalan tol memperlancar hubungan Sumbar – Riau ini ditargetkan beroperasi pada tahun 2025. (Osh)

The post Menjajal Tol Trans Sumatra, 2 Ruas Bersinggungan dengan Sumbar appeared first on Langgam.id.

Sebagai catatan, Pekanbaru, ibukota Riau, hanya berjarak 375 km dengan Padang ibukota Sumatra Barat. Waktu tempuhnya kira-kira 9 jam.

Dan jika ditarik ke perbatasan Sumbar – Riau di Kabupaten Limapuluh Kota, Pekanbaru hanya berjarak 160 km, atau sekira 3-4 jam perjalanan.

Pada dasarnya, tol Pekanbaru – Dumai, diyakini meningkatkan konektivitas antara ibu kota Provinsi Riau dengan Kota Dumai sebagai kota pelabuhan dengan industri perminyakan dan agribisnis yang maju serta kawasan industri dan perkebunan lainnya.

Namun bagi Sumatra Barat juga keuntungan tersendiri, sebab mobilitas orang Sumatra Barat dan sebaliknya sangat tinggi di jalur ini. Ada peniaga yang mobilitasnya sangat tinggi membawa barang dagangan dari Sumbar ke Riau.

Sisi lain, memudahkan atau mempercepat waktu tempuh juga bagi orang Riau atau pun perantau yang hendak ke Sumbar, baik untuk pulang kampung atau pun bervakansi.

“Jalan tol ini juga memperpendek jarak tempuh kota Pekanbaru-Dumai dari sebelumnya 200 kilometer (km) jika lewat jalan nasional menjadi hanya 131 km jika ditempuh melalui jalan tol ini,” ungkap Presiden Jokowi, sebagaimana dicuplik dari setkab.go.id.

Dengan kondisi ini, lanjut Presiden, truk-truk pengangkut sawit, pengangkut minyak, angkutan logistik, dan angkutan penumpang akan lebih efisien dari segi waktu maupun segi biaya.

Menurut Presiden, pembangunan jalan tol Pekanbaru-Dumai sepanjang 131,5 km menghabiskan biaya Rp12,18 triliun telah rampung dan selesai dibangun sehingga dapat dioperasikan secara penuh, dan sudah bisa dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan produktif, baik untuk masyarakat Riau maupun juga untuk masyarakat yang melintasi Pulau Sumatra.

“Jalan tol ini merupakan bagian dari jalan tol Trans-Sumatra sepanjang 2.878 KM yang membentang dari Lampung hingga Aceh sebagai koridor utama,” tandas Presiden.

Lalu bagaimana kabar tol Trans Sumatra ruas Pekanbaru – Padang?

Di bulan Juli lalu, perkembangan pengerjaan tol Padang – Pekanbaru pada ruas Padang -Sicincin sudah 20,49 persen. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menargetkan tol sirip Pekanbaru-Padang sepanjang 30,4 km itu, bisa beroperasi pada Desember 2021.

Ia mengatakan, pembangunan tol ini akan meningkatkan konektivitas antara Provinsi Riau dengan Sumbar. Selanjutnya, dapat meningkatkan perekonomian khususnya pertanian, industri dan pariwisata.

“Kehadiran jalan tol ini diharapkan dapat menjadi salah satu solusi mengatasi kepadatan lalu lintas terutama arus komoditas,” ujar Menteri Basuki, sebagaimana dilansir Biro Komunikasi Publik di situs resmi Kementerian PUPR, Rabu (8/7/2020).

Menurutnya, pembangunan Tol Padang–Sicincin dimulai pada Februari 2018 dan ditargetkan selesai serta beroperasi pada Desember 2021. “Saat ini progres fisik Tol Padang – Sicincin mencapai 20,49 persen,” katanya.

Cepat lambatnya pembangunan jalan tol ini, menurut Basuki, tergantung pada tahapan pembebasan lahan berupa ganti untung pembebasan lahan.

“Konstruksi bisa lebih cepat bila lahan tersedia, dengan begitu program kerja bisa dilaksanakan sebaik–baiknya demi kesejahteraan masyarakat,” ujar Menteri Basuki.

Baca Juga: Proyek Tol Berlanjut, BI Perkirakan Bakal Ada Peningkatan Investasi di Sumbar

Panjang total jalan tol Padang-Pekanbaru, menurutnya, 254 km. Terbagi menjadi enam seksi. Yaitu Seksi I Padang–Sicincin, Seksi II Sicincin Bukittinggi, Seksi II Bukittinggi–Payakumbuh, Seksi IV Payakumbuh–Pangkalan, seksi V Pangkalan–Bangkinang dan seksi VI Bangkinang Pekanbaru.

Secara keseluruhan ruas Tol Pekanbaru – Padang akan ditargetkan beroperasi pada tahun 2025.

Baca Juga: Presiden Minta Percepatan Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra

“Dari sisi Pekanbaru telah dimulai pembangunan ruas Tol Pekanbaru – Bangkinang sepanjang 40 km dengan progres fisik saat ini mencapai 20 persen,” katanya.

Ia mengatakan, pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru dilaksanakan oleh PT Hutama Karya dengan nilai investasi Rp78 triliun. Dilaksanakan melalui perjanjian pengusahaan jalan tol yang ditandatangani pada 11 Oktober 2017.

Kehadiran tol Padang-Pekanbaru ini diharapkan bisa memangkas waktu tempuh yang semula menghabiskan 9 jam menjadi 3–4 jam.

Tol tersebut, menurutnya, merupakan bagian dari Tol Trans Sumatra sepanjang 2.878 km. Terdiri dari koridor utama dan pendukung. Membentang dari Lampung hingga Aceh sebagai koridor utama, beserta jalan pendukung (sirip).

Kehadiran tol ini diharapkan mampu berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya di sektor pariwisata, migas dan pertanian/perkebunan. (Osh)

The post Tol Trans Sumatra Kian Dekat ke Sumbar appeared first on Langgam.id.

Ia mengatakan, pembangunan tol ini akan meningkatkan konektivitas antara Provinsi Riau dengan Sumbar. Selanjutnya, dapat meningkatkan perekonomian khususnya pertanian, industri dan pariwisata. “Kehadiran jalan tol ini diharapkan dapat menjadi salah satu solusi mengatasi kepadatan lalu lintas terutama arus komoditas,” ujar Menteri Basuki, sebagaimana dilansir Biro Komunikasi Publik di situs resmi Kementerian PUPR, Rabu (8/7/2020).

Menurutnya, pembangunan Tol Padang–Sicincin dimulai pada Februari 2018 dan ditargetkan selesai serta beroperasi pada Desember 2021. “Saat ini progres fisik Tol Padang – Sicincin mencapai 20,49 persen,” katanya.

Cepat lambatnya pembangunan jalan tol ini, menurut Basuki, tergantung pada tahapan pembebasan lahan berupa ganti untung pembebasan lahan. “Konstruksi bisa lebih cepat bila lahan tersedia, dengan begitu program kerja bisa dilaksanakan sebaik–baiknya demi kesejahteraan masyarakat,” ujar Menteri Basuki.

Baca Juga: Proyek Tol Berlanjut, BI Perkirakan Bakal Ada Peningkatan Investasi di Sumbar

Panjang total jalan tol Padang-Pekanbaru, menurutnya, 254 km. Terbagi menjadi enam seksi. Yaitu Seksi I Padang–Sicincin, Seksi II Sicincin Bukittinggi, Seksi II Bukittinggi–Payakumbuh, Seksi IV Payakumbuh–Pangkalan, seksi V Pangkalan–Bangkinang dan seksi VI Bangkinang Pekanbaru. Secara keseluruhan ruas Tol Pekanbaru – Padang akan ditargetkan beroperasi pada tahun 2025.

Baca Juga: Presiden Minta Percepatan Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra

“Dari sisi Pekanbaru telah dimulai pembangunan ruas Tol Pekanbaru – Bangkinang sepanjang 40 km dengan progres fisik saat ini mencapai 20 persen,” katanya.

Ia mengatakan, pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru dilaksanakan oleh PT Hutama Karya dengan nilai investasi Rp78 triliun. Dilaksanakan melalui perjanjian pengusahaan jalan tol yang ditandatangani pada 11 Oktober 2017. Kehadiran tol Padang-Pekanbaru ini diharapkan bisa memangkas waktu tempuh yang semula menghabiskan 9 jam menjadi 3–4 jam.

Tol tersebut, menurutnya, merupakan bagian dari Tol Trans Sumatra sepanjang 2.878 km. Terdiri dari koridor utama dan pendukung. Membentang dari Lampung hingga Aceh sebagai koridor utama, beserta jalan pendukung (sirip). Kehadiran tol ini diharapkan mampu berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya di sektor pariwisata, migas dan pertanian/perkebunan.

Saat ini jalan Tol Trans Sumatra sudah beroperasi sepanjang sepanjang 467,6 km. Ruas yang sudah operasional tersebut yakni Bakauheni–Terbanggi Besar 141 km. Kemudian, Terbanggi Besar–Pematang Panggang–Kayu Agung sepanjang 189 km. Lalu Palembang–Indralaya 22 km, Medan–Binjai 10,46 km, Medan–Kualanamu–Tebing Tinggi 62,2 km dan Belawan – Medan – Tanjung Morawa 43 km. Sedangkan ruas Pekanbaru–Dumai sejauh 131 km siap diresmikan dalam waktu dekat. (*/Rahmadi/SS)

The post Progres Tol Padang–Sicincin 20,49 Persen, Menteri PUPR Targetkan Beroperasi Desember 2021 appeared first on Langgam.id.

Langgam.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta percepatan pembangunan proyek strategis nasional jalan tol Trans Sumatra, dan juga jalan tol di Cisumdawu.

The post Presiden Minta Percepatan Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra appeared first on Langgam.id.

Saat ini proses pembebasan lahan masih berjalan di penetapan lokasi (penlok) 2 yaitu titik KM 4,2 di Kasang sampai titik KM 36,6 di Kapalo Hilalang, Sicincin, Kabupaten Padang Pariaman.

Bupati Padang Pariaman Ali Mukhni mengatakan, memang ada penolakan dari warga di penlok 2 di sejumlah titik, tetapi jumlah lahan yang sudah bebas lebih banyak dibandingkan yang masih bermasalah.

Pihaknya juga terus memfasilitasi antara warga dan pihak yang berwenang terkait pembebasan lahan.

Pembangunan fisik tetap berjalan di lahan yang sudah bebas, sambil terus menyelesaikan masalah pembebasan lahan di titik yang lainnya. Ia mengatakan seharusnya saat ini fokus perhatian diberikan kepada lahan yang sudah bebas.

“Memang ada beberapa titik yang bermasalah, tetapi kan banyak yang sudah selesai. Kita teruskan membangun yang sudah bebas, sambil menyelesaikan yang bermasalah sesuai aturan yang ada,” katanya Rabu (1/7/2020).

Dikatakan Ali, pembangunan jalan dapat dilakukan secara putus-putus pada lahan yang sudah duluan bebas. Bagi yang sudah selesai dibangun nantinya bisa saja memotivasi warga yang masih bermasalah lahannya.

Baca Juga: Penolakan Jalan Tol Gubernur Sumbar Katakan tak Bisa Didamaikan Diselesaikan di Pengadilan

Menurutnya,  justru warga akan lebih untung nantinya karena tanah di sekitarnya menjadi naik nilainya. Sebab pembangunan bisa berdongkrak lini ekonomi di sekitar kawasan.

“Ini berdasarkan pengalaman saya membangun jalan selama ini, ada warga yang sebelumnya menolak, tetapi pas sudah selesai beberapa kilometer mereka malah berterimakasih,” katanya.

Ia tidak tahu pasti berapa titik yang bermasalah, namun ada sekitar 4 titik yang diingatnya bermasalah. Contoh yang bermasalah pada titik sekitar KM 4,2 sampai KM 5, sementara pada titik KM 5 sampai KM 8 sudah selesai, maka itu dulu yang dikerjakan.

“Jadi kalau ada 20 KM misalnya sudah bebas, ya kita kerjakan, nanti yang lain juga terus diselesaikan,” katanya.

Ia mengatakan pembangunan akan terus berlanjut selama tidak ada korupsi atau kerugian negara. Sebab jalan tersebut merupakan proyek nasional. Jika proyek ini gagal maka bisa saja tidak akan ada lagi proyek nasional di Sumbar ke depannya.

“Ini adalah kepentingan untuk kita bersama demi kemajuan, kita berharap semua mendukung pembangunan ini,” ujarnya.

Kegagalan pembangunan membuat Sumbar bisa di cap sebagai daerah yang sulit pembebasan lahan, sehingga ke depan pembangunan terus mengalami kesulitan.

“Pembangunan jalan ini sangat bermanfaat terutama bagi generasi yang akan datang,” pungkasnya. (Rahmadi/Osh)

The post Ada Penolakan dari Warga, Pembangunan Tol Padang Pekanbaru Terus Berjalan appeared first on Langgam.id.

Mereka menuntut adanya pembenahan segera. “Salah satu tuntutan kita, itu terkait pembangunan jalan tol. Ganti rugi tanah, sangat murah,” ujar Koordinator Aksi, Nanda Harahap saat menyampaikan orasinya di depan kantor Gubernur Sumbar, Selasa (12/02/2019).

Aksi puluhan mahasiswa tersebut merupakan peringatan tiga tahun pemerintahan IP-NA.

Dikatakan Nanda, ganti rugi untuk lahan warga yang digunakan sebagai jalan tol hanya seharga ayam potong. “Ganti rugi sangat murah, uang itu akan habis dalam waktu sekejap, sedangkan tanah, dapat diperguanakan bertahun-tahun,” jelasnya.

Tidak hanya itu, mahasiswa juga menuntut terkait persoalan SPJ Fiktif yang tak kunjung terselesaikan. “Hanya satu orang yang divonis, kita yakin pasti ada jaringannya. Kita tuntut Gubernur Sumbar selesaikan persoalan itu. Karena tidak mungkin, hanya satu orang yang bermain,” ungkapnya.

Selain itu, Indra Kurniawan, mahasiswa Universitas Negeri Padang (UNP) yang juga ikut dalam aksi tersebut mengatakan, terkait bidang pendidikan, yang perlu diperhatikan itu nasib guru honorer.

“Mereka sudah berjasa bagi dunia pendidikan di Sumatra Barat. Namun, gajinya sangat kecil. Dulu, mereka juga sudah pernah datang ke gubernur, namun hingga saat ini, tidak ada penyelesaiannya secara kongrit,” ujarnya.

Puluhan mahasiswa yang aksi memperingati tiga tahun pemerintahan IP-NA tidak dapat bertemu langsung dengan mereka. Kedatangan mahasiswa disambut Kepala Kesbangpol Sumbar, Nazwir.

Dikatakan Nazwir, gubernur dan wakilnya sedang ada agenda ke luar. “Gubernur ataupun wakilnya tidak berada di kantor saat ini. Nanti, kita akan koordinasi dan sampaikan tuntutan mahasiswa ini kepada gubernur,” ujaranya.

Selain itu, Nazwir juga menyanggah terkait pernyataan mahasiswa yang mengatakan polemik pembangunan jalan tol Sicincin-Pekanbaru kesalahan pemerintah provinsi Sumbar. “Seolah-olah itu kesalahan kita (Pemprov Sumbar-red). Padahal, kewenangan itu ada di pusat,” jelasnya.

Berikut enam tuntutan mahasiswa dalam rangka peringati tiga tahun pemerintahan IP-NA:

1. Sumber daya alam belum terkelola dan tidak sesuai dengan visi misi yang dicanangkan.
2. Pembangunan insfratruktur menimbulkan polemik, bahkan ada yang belum terselesaikan sesuai kondisi di lapangan seperti jalan tol.
3. Lunturnya nilai-nilai ke Minangkabauan, adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, nyaris hilang. Seperti maraknya LGBT dI Sumbar. Namum, tidak ada tindakan kongkrit dari pemerintah.
4. Pendidikan di Sumbar belum terkontrol baik dalam proses belajar mengajar.
5. Perekonomian daerah Sumbar dalam pengelolaannya berpihak pada kaum pemodal, bukan masyarakat bawah.
6. Pelayanan publik di Sumbar kurang baik, yang mana dirasakan oleh masyarakat dilihat dari banyaknya laporan yang ada, 54,14 persen yang di dalamnya penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran prosedur.

(Rahmadi/FZ)

The post Tiga Tahun Pemerintahan IP-NA, Mahasiswa Nilai Tak Sesuai Visi Misi appeared first on Langgam.id.