Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI, Rustian, mengatakan tambahan dana yang diberikan pemerintah pusat tersebut bertujuan mempercepat proses penanganan dan pemulihan dampak bencana di Sumbar.

Menurutnya, pemerintah daerah telah menyiapkan langkah-langkah percepatan pemulihan sesuai kewenangan masing-masing.

“Sudah pasti secara berjenjang Kalaksa BPBD provinsi sudah menyiapkan strategi percepatan pemulihan pascabencana, begitu juga dengan BPBD kabupaten dan kota,” kata Rustian di Padang, Rabu (22/7/2026). 

Ia menjelaskan, anggaran yang dikucurkan pemerintah pusat telah diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan mendesak sekaligus mendukung program pemulihan jangka panjang di wilayah terdampak.

“Anggaran yang diberikan pemerintah pusat sudah terplot untuk kebutuhan prioritas dan juga kebutuhan jangka panjang untuk pemulihan bencana yang terjadi,” ujarnya.

Terkait pengawasan realisasi anggaran, Rustian menegaskan, mekanismenya dilakukan secara berjenjang sesuai tugas dan fungsi masing-masing lembaga.

“Kalau pengawasan di kebencanaan memang dilakukan oleh BNPB hingga BPBD kabupaten atau kota terdampak yang dalam pelaksanaannya sesuai tugas dan fungsi masing-masing,” imbuhnya.

Selain pengawasan di sektor kebencanaan, kementerian teknis juga bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan program sesuai bidangnya. Infrastruktur berada di bawah pengawasan Kementerian Pekerjaan Umum, sedangkan pembangunan perumahan diawasi oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Rustian menambahkan, pemerintah pusat juga membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan yang dikoordinasikan Kementerian Dalam Negeri untuk memastikan proses pemulihan pascabencana berjalan sesuai ketentuan.

“Secara keseluruhan dibentuk juga Satgas Percepatan oleh Kementerian Dalam Negeri untuk mengawasi dan memastikan proses pemulihan tetap berjalan sesuai ketentuan,” pungkasnya. (WAN)

The post Dana TKD Rp2,5 T Pemulihan Pascabencana Sumbar Diawasi BNPB hingga Kementerian appeared first on Langgam.id.

Kegiatan monitoring dilakukan dengan meninjau pembangunan Hunian Tetap (Huntap) di kawasan Bumi Perkemahan Pramuka, Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, Senin (20/7/2026).

Monitoring yang dilakukan fokus untuk memastikan pemanfaatan anggaran ratusan miliar rupiah berjalan sesuai ketentuan, tepat sasaran serta mampu mempercepat pemulihan masyarakat terdampak bencana.

Pemerintah Kota Padang memperoleh alokasi Dana TKD Tambahan sekitar Rp371 miliar, untuk mendukung pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Ketua Tim Monitoring dan Evaluasi sekaligus Koordinator Media Posko Nasional Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana Alam Sumatera, Kastorius Sinaga, mengatakan monitoring dilakukan sebagai tindak lanjut petunjuk teknis dalam surat edaran Menteri Dalam Negeri mengenai pelaksanaan Dana TKD Tambahan.

“Kehadiran di sini memantau langsung pemulihan dan memastikan pemanfaatan dana TKD Tambahan berjalan sesuai petunjuk teknis di dalam Surat Edaran Mendagri dan tidak melenceng dari aturan,” ujar Kastorius.

Ia menambahkan, pemerintah pusat tidak hanya melakukan pengawasan melalui kunjungan lapangan, tetapi juga memantau perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi di Sumbar melalui sistem dashboard nasional yang memuat 38 indikator keberhasilan.

“Indikator tersebut meliputi pembangunan hunian sementara, pembangunan hunian tetap, penyaluran dana tunggu hunian, bantuan sosial bagi masyarakat terdampak, pemulihan lahan pertanian, normalisasi pelayanan pemerintahan, hingga berbagai aspek pemulihan ekonomi dan infrastruktur pascabencana,” jelasnya.

Dari hasil pemantauan tersebut, kata Kastorius, Kota Padang dinilai menjadi salah satu daerah dengan respons pemulihan tercepat.

“Berbagai indikator menunjukkan progres positif, baik dari sisi administrasi maupun pelaksanaan pembangunan di lapangan,” ungkapnya.

Kastorius menjelaskan, target pembangunan huntap di Sumbar mencapai lebih dari 2.500 unit. Dari jumlah tersebut, sekitar 500 unit dialokasikan untuk Kota Padang.

Menurutnya, perencanaan pembangunan huntap di Kota Padang dinilai berjalan baik. Kondisi fisik pembangunan di lapangan juga menunjukkan perkembangan sesuai target, termasuk pelaksanaan rekonstruksi berbagai infrastruktur dan normalisasi sungai yang dikerjakan bersama pemerintah pusat.

“Secara umum progres yang kami lihat cukup baik, baik dari sisi perencanaan maupun pelaksanaan di lapangan,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Horas Maurits Panjaitan, menjelaskan Dana TKD Tambahan dimanfaatkan tidak hanya untuk pembangunan fisik, tetapi juga mendukung berbagai sektor strategis.

Kata Horas, pengadaan lahan pembangunan hunian tetap turut dibiayai melalui skema Dana TKD Tambahan.

“Selain itu, anggaran juga dialokasikan untuk mendukung sektor pendidikan, kesehatan, serta pertanian sebagai bagian dari upaya pemulihan menyeluruh pascabencana,” kata dia.

Ia menambahkan, aspek akuntabilitas menjadi perhatian utama pemerintah pusat dalam pelaksanaan program tersebut. Karena itu, Pemerintah Kota Padang telah menerbitkan Peraturan Wali Kota sebagai dasar hukum penggunaan Dana TKD Tambahan.

“Regulasi tersebut diharapkan mampu memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan program sekaligus memastikan seluruh penggunaan anggaran dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku,” pungkasnya. (WAN)

The post Alokasi Dana TKD Tambahan Rp371 M, Pemerintah Pusat Tinjau Rehabilitasi Pascabencana di Padang appeared first on Langgam.id.

Dalam analisisnya, Hefrizal mengungkapkan bahwa penurunan TKD secara nasional mencapai sekitar Rp146 triliun. Sementara itu, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya mampu menutup sebagian kekurangan, yakni sekitar Rp57 triliun.

“Artinya, terdapat kesenjangan kapasitas fiskal yang cukup besar yang harus dihadapi pemerintah daerah,” ujarnya, dikutip Selasa (31/3/2026).

Menurut Hefrizal, sejumlah pemerintah daerah juga mengandalkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) tahun sebelumnya untuk menutup kekurangan anggaran. Namun, langkah tersebut dinilai tidak berkelanjutan dalam jangka panjang.

Ia menyoroti bahwa pola belanja daerah belum sepenuhnya beradaptasi dengan tekanan fiskal yang terjadi. Belanja pegawai serta belanja barang dan jasa justru masih meningkat, sementara belanja modal dan bantuan sosial mengalami penurunan.

“Ini menunjukkan adanya pergeseran prioritas anggaran. Belanja yang berkaitan langsung dengan masyarakat, seperti infrastruktur dan bantuan sosial, justru tertekan,” katanya.

Ia menjelaskan, belanja barang dan jasa kerap menjadi komponen fleksibel dalam APBD, mencakup pengeluaran seperti perjalanan dinas, rapat, hingga kegiatan seremonial. Namun, tidak semua jenis belanja tersebut berdampak langsung terhadap peningkatan layanan publik.

Kondisi ini, lanjutnya, mencerminkan dinamika politik anggaran di daerah, di mana belanja yang berkaitan dengan kepentingan birokrasi cenderung lebih sulit ditekan dibandingkan belanja publik.

Dampak dari penurunan belanja modal diperkirakan akan terasa dalam jangka menengah hingga panjang, seperti tertundanya pembangunan infrastruktur, fasilitas kesehatan, dan sarana pendidikan. Sementara itu, pengurangan belanja bantuan sosial berpotensi langsung dirasakan oleh kelompok masyarakat rentan.

Selain itu, Hefrizal menilai peran APBD sebagai motor penggerak ekonomi daerah juga berisiko melemah. Penurunan belanja produktif dapat menekan sektor konstruksi, mengurangi permintaan barang dan jasa, serta memperlambat laju pertumbuhan ekonomi.

Ia juga mengingatkan potensi meningkatnya ketimpangan antar daerah. Daerah dengan PAD kuat dinilai masih memiliki ruang untuk beradaptasi, sementara daerah yang bergantung pada transfer pusat akan menghadapi tekanan yang lebih berat.

“Pada akhirnya, persoalan ini bukan hanya soal angka, tetapi tentang bagaimana beban itu didistribusikan. Data menunjukkan bahwa masyarakat berpotensi menjadi pihak yang paling terdampak,” ujarnya.

Hefrizal menegaskan pentingnya kebijakan anggaran daerah yang berpihak pada kepentingan publik, terutama di tengah keterbatasan fiskal.

“APBD adalah cerminan pilihan politik. Dalam situasi seperti ini, penting untuk memastikan siapa yang dilindungi dan siapa yang harus menanggung beban,” katanya.

The post Pemangkasan TKD 2026 Tekan Fiskal Daerah, Ekonom UNAND Soroti Risiko Layanan Publik appeared first on Langgam.id.