Aplikasi ini diharapkan menjadi jembatan antara pencari kerja dengan berbagai pemangku kepentingan, baik dari pemerintah maupun perusahaan, guna mengatasi ketimpangan antara kualifikasi tenaga kerja dan kebutuhan industri.

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Padang, Yosefriawan, menuturkan bahwa SiRepi merupakan upaya konkret untuk mengurangi angka pengangguran di Kota Padang. “Sebagai kota pendidikan, Padang setiap tahunnya menghasilkan banyak lulusan SMK dan akademi yang membutuhkan pekerjaan. Aplikasi ini akan mempermudah akses informasi tentang pelatihan, pemagangan, hingga lowongan pekerjaan bagi para pencari kerja,” ujar Yosefriawan.

Ia juga mengimbau agar aplikasi ini dimanfaatkan secara optimal oleh para pencari kerja serta pelaku usaha.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Disnakerin) Kota Padang, Fery Erviyan Rinaldy, menambahkan bahwa peluncuran SiRepi menunjukkan komitmen pemerintah kota dalam mempermudah pelayanan tenaga kerja. Aplikasi ini dikembangkan melalui kolaborasi antara Disnakerin dan CV Mediatama Web Indonesia.

“Dengan SiRepi, pengusaha dapat dengan mudah menemukan kandidat yang tepat untuk mengisi posisi yang kosong, sehingga tercipta keterkaitan yang lebih baik antara tenaga kerja dan dunia industri,” jelasnya.

Kepala BPVP Padang, Eka Cahyana Adi, turut menyambut baik inisiatif ini. “Kami sangat mengapresiasi adanya sistem yang didukung teknologi seperti SiRepi. Harapannya, data dalam SiRepi dapat terintegrasi dengan baik sehingga dapat memberikan dampak positif di masa mendatang,” tuturnya.

Dengan adanya SiRepi, diharapkan keterkaitan antara dunia pendidikan, tenaga kerja, dan industri semakin kuat, sehingga Kota Padang dapat terus berkembang sebagai pusat pendidikan yang juga mampu menciptakan lapangan kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri. (*/Yh)

The post Aplikasi SiRepi Diluncurkan, Tingkatkan Keterkaitan Tenaga Kerja dengan Dunia Industri appeared first on Langgam.id.

Pada kegiatan itu, ada sebanyak 2.204 lowongan pekerjaan (loker) yang bisa dilamar para pencari kerja saat Job Fair Hybrid tersebut.

“Saat ini telah terdata 59 perusahaan yang akan ikut, dan tersedia 2.204 pekerjaan yang bisa dilamar,” ujar Kepala Disnakerin Padang, Ferry Erviyan Rinaldy, dikutip dari infopublik.id pada Sabtu (7/10/2023).

Jumlah ini terang Ferry, dipastikan akan terus berdampak sebab pihaknya menargetkan, job fair ini diikuti sebanyak 75 perusahaan.

“Lowongan pekerjaan yang ditawarkan juga berbagai jenis perusahaan seperti di hotel, otomotif, rumah sakit, perbankan, marketing, teknologi, security, hingga pelatihan kerja yang akan magang ke Jepang,’ bebernya.

Dalam job fair ini kata Ferry, tersedia pekerjaan bagi tamatan seperti SMK, perawat, hingga tenaga medis. Kemudian, juga tersedia lowongan kerja bagi penyandang disabilitas.

Ferry mengungkapkan, berkas yang diperlukan untuk mengikuti job fair ini di antaranya, fotocopy kartu AK 1 yang dapat diurus di kantor Disnakerin.

Kemudian, fotocopy ijazah, sertifikat pelatihan/sertifikat pendukung pekerjaan, Curriculum Vitae (CV), pas foto, serta mengisi barcode yang telah disediakan.

Ferry mengatakan, job fair ini merupakan salah satu upaya dalam mengurangi angka pengangguran di Kota Padang akibat banyaknya perusahaan yang tutup selama pandemi covid-19. (*/yki)

The post Disnakerin Padang Gelar Job Fair, Tersedia 2.204 Loker dari 59 Perusahaan appeared first on Langgam.id.

Dalam sejarahnya, perusahan tersebut telah menyalurkan lebih dari 40.000 tenaga ke luar negeri di berbagai sektor usaha, sejak didirikan pada tahun 2.000 lalu.

Direktur Utama PT AMP Tafyani Kasim mengatakan awalnya ia didorong untuk mendirikan perusahaan penyalur tenaga kerja ke luar negeri di Sumbar, karena saar itu belum ada perusahaan di bidang PJTKI yang berbasis di Sumbar.

“Sebelumnya, kami sudah menyalurkan tenaga kerja juga. Tetapi belum ada perusahaan P3MI (Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia), dulunya PJTK (Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia) yang berkantor pusat di Sumbar,” katanya, Minggu (29/5/2022).

Makanya, imbuh Tafyani, dirinya mendapat dorongan dan terinspirasi untuk mendirikan perusahaan penyalur tenaga kerja. PT AMP akhirnya diresmikan pendiriannya pada Maret 2001.

Saat ini, AMP terus berkembang menjadi perusahaan besar di bidang penyalur tenaga kerja ke luar negeri. Tidak hanya Malaysia yang menjadi negara tujuan penyaluran tenaga kerja Indonesia, AMP juga menyalurkan tenaga kerja formal dan non formal ke Jepang, Singapura, Hongkong, dan Polandia.

Tafyani mengatakan dalam waktu dekat, perusahaan akan mengirimkan 200 orang tenaga kerja ke Malaysia. Selain itu juga ada tawaran untuk penempatan tenaga kerja di 14 sektor usaha di Jepang sebanyak 50 orang, serta 500 orang tenaga kerja formal untuk kebutuhan di Polandia.

“Dalam waktu dekat kita kirim ke Malaysia 200 orang, permintaannya 750 orang. Ini kita perusahaan terbaik yang bersaing dengan perusahaan dari Bangladesh, Myanmar, dan Nepal,” sebutnya.

Selain berkembang di bidang penyediaan dan penyalur tenaga kerja ke luar negeri, APM kian berkembang ke sejumlah divisi, yakni divisi penyediaan tenaga alih daya (outsourching). Sejumlah perusahaab menjadi mitra AMP seperti Bank Nagari, BRI, Bank Mandiri, Bank Indonesia, PLN, dan lain sebagainya.

Kemudian divisi tour and travel dengan juga melayani haji dan umroh, divisi pendidikan dan keterampilan, serta divisi distribusi yang memasyarakat berbagai produk seperti Coca Cola, Kao, Nestle, AWS Food, Momogi, Sasa, dan lain-lain. Divisi distribusi ini melayani pemasaran di wilayah Sumbar, Riau hingga Jambi.

Tokoh bidang ketenagakerjaan nasional Masri Hasyar mengatakan PT AMP sudah berperan aktif menyalurkan tenaga kerja ke luar negeri, dan terus berkembang dengan baik hingga saat ini.

“Kami sangat mengapresiasi perkembangan PT AMP dari berdiri hingga tumbuh seperti sekarang. Saya ingat betul bagaimana perjuangan Pak Ujang (Tafyani Kasim) memperjuangkan perusahaan ini,” ujar Masri yang pernah menjabat Atase Ketenagakerjaan Kedubes RI di Kuala Lumpur.

Adapun, dalam syukuran 22 tahun PT APM Group ini, perusahaan memberikan reward kepada karyawan terbaik serta mitra yang sudah berkontribusi maksimal membesarkan perusahaan.

Direktur Utama Tafyani Kasim dan Direktur Keuangan PT AMP Rika Evawani memotong tumpeng sebagai rasa syukur peringatan 22 tahun PT AMP serta memberikan kepada mitra perusahaan yang hadir.

Dalam rangkaian syukuran itu, Ketua Panitia Pelaksana Yon Hendri mengatakan rangkaian kegiatan juga diisi bakti sosial karyawan AMP Group dengan bersih-bersih Pantai Muaro Lasak, Padang, serta pemberian santunan dan sembako ke sejumlah panti asuhan di Padang.

—

Dapatkan update berita Padang – berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini dari Langgam.id. Mari bergabung di Grup Telegram Langgam.id News Update, caranya klik https://t.me/langgamid, kemudian join. Anda harus instal aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

The post Syukuran 22 Tahun, AMP Sudah Kirim Lebih 40.000 Tenaga Kerja ke Luar Negeri appeared first on Langgam.id.

Hal ini disampaikan Kepala BP2MI Benny Rhamdani saat melakukan sosialisasi Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Sumbar di Auditorium Gubernuran Sumbar, Senin (7/6/2021).

Ia menjelaskan, dalam catatan pada tahun 2018 hingga 2020, total ada 2.411 orang warga Sumbar yang bekerja di luar negeri sebagai pekerja migran Indonesia. Sehingga, rata-rata ada 804 orang setiap tahunnya warga Sumbar jadi pekerja migran.

“Bahkan pernah dalam satu tahun angka tertinggi penempatan di luar negeri mencapai 1.300 orang, ini yang tercatat resmi saja,” katanya.

Menurutnya, ada lebih banyak angka pekerja migran yang tidak tercatat bahkan mencapai dua hingga tiga kali lipat dari angka yang dicatat oleh pemerintah. Mereka ini yang biasanya menjadi korban penempatan ilegal oleh mafia atau sindikat.

Baca juga: Lindungi Pekerja di Luar Negeri Sejak dari Daerah, BP2MI Lakukan Sosialisasi

Ia menjelaskan, kalau di Sumbar ada 2.411 orang yang tercatat, bisa saja sekitar 6 ribu orang totalnya di luar negeri tapi tidak tercatat. Meski ada pekerja migran yang tidak tercatat, pihaknya memastikan tidak ada diskriminasi dan tetap akan memberikan pelayanan.

“Satu tahun terakhir kami sudah pulangkan 670 jenazah kembali ke Indonesia, 640 warga yang sakit dan dibiayai negara, kurang lebih 53 ribu mereka itu kami sebut PMI terkendala, hanya saja ketahuannya saat sudah bermasalah,” katanya.

Sementara untuk negara tujuan kata Benny, warga Sumbar secara tradisional kebanyakan lebih memilih ke negara terutama Malaysia, kemudian Arab Saudi, Brunei Darussalam, Taiwan, dan Jepang.

Sementara daerah kantong PMI di Sumbar paling banyak di Kota Padang, kemudian Limapuluh Kota, Padang Pariaman, Pesisir Selatan dan Kabupaten Solok.

“Hal itu berdasarkan catatan Sisko BP2MI yang mencatat pekerja dari daerah mana, bekerja di negara mana, dan apa pekerjaannya. Sementara idola pekerjaan dari warga Sumbar di luar negeri seperti di bidang manufaktur,” ucapnya.

Ia menambahkan, kasus yang menjerat pekerja migran Sumbar di luar negeri tercatat total ada 65 kasus. Yaitu di 2018 dengan 37 kasus, 2019 dengan18 kasus, dan  2020 sebanyak 10 kasus.

Benny menjelaskan, bagi mereka yang ilegal biasanya tersandung kasus ekploitasi fisik, kekerasan seksual, gaji yang tidak dibayar, dan pemutusan hubungan kerja secara sepihak.

“Biasanya korban sindikat mafia dan ilegal, mereka mendapat perlakuan jam kerja di luar batas, ada juga pelaut yang mengalami kekerasan di kapal sehingga meninggal dan jenazahnya dilarungkan ke tengah laut,” katanya. (Rahmadi/yki)

The post 800 Warga Sumbar Tiap Tahun Bekerja di Luar Negeri, Malaysia Tujuan Favorit appeared first on Langgam.id.

Kepala BP2MI Benny Rhamdani mengatakan, sosialisasi penting dilakukan karena perlindungan PMI harus dilakukan sejak dari daerah bahkan sampai tingkat desa. Sumbar sendiri merupakan provinsi yang kesembilan menjadi tujuan sosialisasi secara nasional.

Lewat undang-undang ini terang Benny, pihaknya juga menjelaskan bahwa PMI adalah istilah yang digunakan untuk mengganti istilah TKI (Tenaga Kerja Indonesia). Penggantian sebutan itu dinilai lebih baik dibanding TKI yang lebih dikenal negatif dan destruktif.

“Penyebutan TKI pasti negatif dan destruktif, ini yang harus diperbaiki, bukan hanya undang-undang, tapi juga penyebutannya. Mereka adalah orang terhormat dan penyumbang devisa terbesar bagi negara,” katanya.

Menurutnya, dengan adanya undang-undang ini menjadi jelas apa yang menjadi tugas pemerintah pusat dan apa yang menjadi tugas pemerintah daerah. Salah satunya yang paling utama yaitu pemerintah daerah bertugas menyelenggarakan pendidikan bagi calon pekerja migran lewat Balai Latihan Kerja (BLK).

Kemudian kaata Benny, lewat undang-undang ini tidak boleh lagi ada pekerja migran yang mengalami masalah di negara tempatnya bekerja. Negara harus ada memberikan perlindungan bagi pahlawan devisa yang menghasilkan devisa hingga Rp159,6 triliun, termasuk uang tersebut juga masuk ke Sumbar.

“Dengan undang-undang ini menjadi jelas pusat melakukan apa dan daerah melakukan apa. Presiden jelas memerintahkan agar melindungi PMI dari ujung rambut sampai ujung kaki, siapapun berhak mendapatkan perlakuan hormat negara,” katanya.

Sementara itu, Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan, lewat sosialisasi ini dapat menyiapkan langkah strategis dan aplikatif dibidang ketenagakerjaan dalam rangka mengoptimalkan peluang kerja melalui penempatan tenaga kerja di luar negeri.

Kemudian sebut Mahyeldi, undang-undang ini akan memberikan penguatan pemerintah terhadap tenaga kerja migran yang akan bekerja di luar negeri. Kemudian sesuai Undang-undang No 18 tahun 2017 ada  kejelasan hak-hak tenaga migran. Hal ini menurutnya juga tugas provinsi dan kabupaten kota di Sumbar mengurus tenaga kerja.

“Daerah harus memberikan perhatian terhadap tenaga kerja ke luar negeri, apalagi saat ini pengangguran meningkat dan peningkatan jumlah tenaga kerja juga terjadi di Sumbar. Ini langkah yang sangat tepat karena banyak peluang yang terbuka untuk bekerja di luar negeri,” katanya.

Menurut Mahyeldi, banyak macam pekerjaan yang bisa dilakukan di berbagai negara seperti perawat, tenaga kesehatan, pekerja perkebunan dan lainnya. Negara yang menjadi tujuan juga bermacam bahkan bisa ke negara Eropa.

“Sebab negara di Eropa berbeda dengan Indonesia saat ini, karena penduduknya banyak yang sudah tua. Sedangkan kalau kita banyak yang muda karena ada bonus demografi. Jadi ini peluang bagi pekerja di Sumbar untuk bekerja di luar negeri karena masih dalam masa produktif,” katanya. (Rahmadi/yki)

The post Lindungi Pekerja di Luar Negeri Sejak dari Daerah, BP2MI Lakukan Sosialisasi appeared first on Langgam.id.

Usulan itu disampaikan Deri saat bertemu dengan Menteri Tenaga Kerja (Menaker) RI Ida Fauziyah di Jakarta, Kamis (25/3/2021).

Deri mengungkapkan, sebagai bukti keseriusan usulan Pemko Sawahlunto tersebut, pihaknya telah menyediakan lahan  untuk dijadikan lokasi workshop otomotif khusus alat berat tersebut.

Baca juga: Polisi Ringkus Komplotan Pencuri 20 Sepeda Motor di Sawahlunto

“Lahan yang kita sediakan tersebut berada di kawasan Parambahan, Kecamatan Talawi,” ujar Deri.

Dalam kesempatan itu, Deri juga langsung mengundang jajaran Kemnaker RI untuk datang langsung ke Sawahlunto meninjau lahan telah disediakan bagi pembangunan workshop otomotif itu.

Usulan pembangunan workshop otomotif alat berat ini ini juga mendapatkan dukungan Ketua DPRD Sawahlunto Eka Wahyu. Dimana Eka juga yang ikut mendampingi Wali Kota Deri Asta dalam menemui Menaker Ida Fauziyah. (*/yki)

The post Bertemu Menaker, Wako Harap Workshop Otomotif Alat Berat Dibangun di Sawahlunto appeared first on Langgam.id.

Hal tersebut dikatakan wagub saat meninjau BLK itu pada Kamis (4/3/2021). Kunjungan itu, menurutnya,dalam rangka melihat Program Pelatihan Pra Kerja BLK Padang dan perencanaan kerjasama yang bisa disinergikan dengan Pemerintah Provinsi Sumbar.

“Kami melihat langsung BLK Padang sangat luar biasa, yang sudah membentuk 45 program pembinaan pelatihan, yaitu bidang kompetensi instalasi listrik, dengan membuat pembangunan listrik sederhana, bahkan juga ada teknisi sistem kendali Motor listrik,” kata Audy.

Selain itu, menurutnya, ada juga pelatihan program lainnya seperti, kejuruan konstruksi, workshop menjahit pembuatan hiasan busana dengan mesin bordir, teknik manufaktur, bidang kompetensi otomotif kendaraan ringan, desain grafis, pelatihan bahasa Jepang, akting, barista dan bakery.

“Pelatihan merupakan peluang besar bagi muda mudi kita di Sumbar untuk memiliki skill, sehingga bisa ke luar negeri sebagai tenaga kerja yang mempunyai keterampilan, bukan menjadi tenaga kerja buruh juga bukan kerja kasar,” ujar wagub.

Selain itu, biaya pelatihan juga sudah di tanggung oleh negara. Hal ini merupakan kesempatan besar yang telah difasilitasi dengan gratis oleh negara.

Tidak hanya itu, bahkan juga ada kesempatan pelatihan bagi para pidana di lapas untuk bekerjasama dengan BLK Padang, khusus bagi pidana kasus narkoba untuk dibina kemandiriannya dalam segi pekerjaan khusus yang diarahkan kepada UMKM, sehingga memiliki keterampilan saat bebas nanti.

“Hal tersebut sangat bagus sekali, artinya saudara-saudara kita masih punya harapan hidup, karena mereka juga manusia, juga punya keluarga,” tuturnya.

Selanjutnya Audy juga menyebutkan hal demikian merupakan kesempatan yang harus dimanfaatkan bersama, untuk saling bahu membahu mengurangi tingkat pengangguran.

“Saya melihat tingkat kedisiplinan BLK Padang sangat luar biasa, sehingga akan terwujud calon tenaga kerja yang memiliki daya saing dalam memasuki pasar kerja, otomatis akan menurunkan tingkat pengangguran di Sumbar,” ujarnya. (Rahmadi/SS)

The post Ada 45 Program Pelatihan, Wagub Ajak Anak Muda Manfaatkan BLK Padang appeared first on Langgam.id.

Wal Asri mengatakan, puluhan pemuda yang dilepas ke Jepang tersebut merupakan para siswa LPK Aratana yang telah menjalani proses pelatihan selama 6 bulan.

Dalam waktu dekat ini ungkapnya, gelombang I memberangkatkan sebanyak 25 dari 40 siswa. Sementara itu 15 orang lagi akan diberikan pelatihan tambahan sambil menunggu jadwal keberangkatan.

“Sebelum berangkat magang ke negara sakura, para siswa juga akan dibekali dengan pelatihan tambahan di Sumedang selama 1,5 bulan ke depan sambil menunggu pengurusan administrasi dan kelengkapannya selesai,” ujar Wal Asri seperti dirilis Pemko Payakumbuh, Senin (22/2/2021).

Ia mengungkapkan, program magang ke Jepang ini tentunya mendukung program pemerintah dalam mengurangi angka pengangguran di Payakumbuh.

Pada tahun lalu terang Wal Asri, tidak ada pemagangan karena saat itu pandemi Covid-19. Kemudian, juga ada kebijakan Kementerian Tenaga Kerja untuk menghentikan sementara (moratorium) pengiriman tenaga kerja dan siswa magang domestik ke luar negeri. (*/yki)

The post Pemko Payakumbuh Lepas Puluhan Pemuda Ikuti Magang ke Jepang appeared first on Langgam.id.

The post Januari 2021, Pemko Pariaman Terbitkan 130 Kartu Pencari Kerja appeared first on Langgam.id.

Keputusan ini berdasarkan Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah yang ditujukan kepada Gubernur se-Indonesia. Surat Edaran (SE) Nomor M/11/HK.04/2020 ini mengatur tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Baca juga: Upah Minimum Provinsi Sumbar 2021 Tetap Rp 2.484.041

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 562-600-2020 tentang Upah Minimum Provinsi Sumatera Barat tahun 2021. Surat Keputusan tersebut ditandatangani pada hari Sabtu (31/10/2020).

Dalam aturan tersebut, upah minimum pekerja di Sumatera Barat tahun 2021 tetap sebesar Rp. 2.484.041 per bulan.

Gubernur Irwan Prayitno menyampaikan bahwa kebijakan mengenai upah minimum tersebut berlaku mulai 1 Januari 2021. Perusahaan dilarang membayar upah di bawah UMP.

“Perusahaan yang telah membayar upah minimum lebih tinggi dari UMP yang ditetapkan tetap dipertahankan, tidak boleh turun dan selanjutnya menggunakan struktur dan skala upah utk pengupahan di perusahaan ,” katanya.

Ia menyebutkan, penerbitan SK ini dilakukan dalam rangka memberikan perlindungan dan keberlangsungan bekerja bagi pekerja dan buruh serta menjaga kelangsungan usaha. “Oleh karena itu, perlu dilakukan penyesuaian terhadap penetapan upah minimum pada situasi pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19,” ujarnya.

Dalam SK tersebut juga menerangkan pada masa pandemi Covid-19 telah berdampak pada kondisi perekonomian dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi hak pekerja dan buruh termasuk dalam membayar upah. (Rahmadi/SS)

The post Alasan Gubernur Sumbar Tidak Naikkan Upah Minimum Provinsi appeared first on Langgam.id.