Mereka menjelaskan asal muasal kenapa terjadinya demo masyarakat Pigogah Patibubur, Nagari Air Bangis selama enam hari di depan kantor Gubernur Sumbar.

Pertemuan itu digelar di kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang. Turut hadir organisasi lain seperti Wahana Lingkungan (Walhi), Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI), dan Serikat Petani Indonesia (SPI). Selain itu juga hadir Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sumatra Barat.

Direktur LBH Padang Indira Suryani menjelaskan, konferensi pers tersebut diadakan guna menyikapi beberapa informasi terkait aksi demonstrasi warga Pigogah Patibubur Nagari Air Bangis beberapa waktu lalu.

Ia menyebutkan, ada beberapa kata kunci yang perlu dijernihkan guna menyikapi persoalan tersebut. Diantaranya yaitu sawit, hutan, Proyek Strategis Nasional, dan juga Hutan Tanaman Rakyat.

Direktur Walhi Sumbar Wengki Purwanto mengatakan, pembangunan perkebunan kelapa sawit dengan skala besar pertama di kawasan hutan, justru diinisiasi oleh perusahaan dan diamini oleh pemerintah.

“PT Bintara Tani Nusantara (BTN) dari group Incasi Raya pada tahun 2004 membangun kebun sawit dalam kawasan hutan dengan luas 374 hektare. Pemerintah Kabupaten Pasaman atau dinas terkait merestui pembangunan itu,” tutur Wengki, Rabu (16/8/2023).

Hal itu berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan dalam membangun kebun plasma bagi masyarakat Air Bangis. Artinya jelas Wengki, jikalau kebun petani yang besarannya dibawah 5 hektare dipersoalkan, kenapa plasma seluas 374 itu tidak dipersoalkan oleh pemerintah.

Selain itu, pemerintah juga memberikan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Pada Kayu Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR) pada sebuah koperasi pada tahun 2014. Yakni bagi Koperasi Serba Usaha Air Bangis Semesta (KSU ABS) seluas 1590 hektare.

Persoalannya saat ini lanjut Wengki, izin tersebut diterbitkan berhimpitan dengan pemukiman dan lahan masyarakat. Yakni di sekitaran Jorong Pigogah Patibubur. Penerbitan itu memunculkan konflik antar pemegang izin dan masyarakat.

Pemerintah katanya, berdalih bahwasannya sudah sering dilakukan sosialisasi kepada warga. Namun jelas Wengki, wilayah yang ditetapkan sebagai kawasan hutan tersebut, menurut beberapa penelitian dan hasil olah data lapangan, sudah lama didiami warga.

“Ada klaim sepihak oleh pemerintah terhadap penetapan kawasan hutan pada wilayah tersebut,” ucapnya.

Kebetulan lanjutnya, sosialisasi itu baru massif dilaksanakan setelah ada rencana Proyek Strategis Nasional (PSN) pada tahun 2016.

Kabarnya ada sebuah perusahaan konsorsium bernama PT. Abaco yang akan membuat kilang pengolahan minyak mentah di sana. “Penegakan hukum dalam hal pidana kehutanan setelah itu secara massif dilakukan kepolisian,” ujar Wengki.

“Konflik itu coba diselesaikan dengan pendekatan hukum pidana kehutanan. Kedaulatan berada di tangan pengusaha, bukan ditangan rakyat,” lanjutnya.

Ia menilai kenapa pemerintah tidak bisa menyelesaikan masalah tersebut dengan jalur dialogis. Padahal katanya, ada 4 skema penyelesaian yang bisa dilaksanakan, alih-alih memenjarakan masyarakat.

4 skema itu antara lain, dengan aturan Tanah Objek Reforma Agraria, Perhutanan Sosial, pelepasan lahan dari kawasan hutan, atau kerjasama di bidang kehutanan. (yki)

The post Jaringan Masyarakat Sipil Sumbar Ungkap Sisi Lain Kasus Air Bangis appeared first on Langgam.id.

Salah satu akibatnya, pakaian mereka banyak basah setelah berjalan dari kantor gubernur ke Masjid Raya Sumbar di tengah hujan lebat yang mengguyur Kota Padang.

Hal itu mengakibatkan semua masyarakat yang ikut berdemo kedingin. Dari pantauan Langgam.id di lapangan, Selasa (1/8/2023) malam, tak sedikit warga yang menggigil. Utamanya bayi, balita, dan anak-anak.

Banyak yang sakit atau mengalami gejala demam sehabis diguyur hujan sore tadi. Para ibu menggendong bayinya dalam dekapan untuk menghindari mereka dari hawa dingin.

Mereka berteduh dan tidur di bangunan lantai bawah masjid raya sumbar. Dikarenakan hari hujan, lantai dibangunan tersebut terlihat kotor dan becek. Sedangkan banyak anak-anak yang tidur di areal tersebut. Tempat itu juga tidak memiliki penghalang dari angin.

Koordinator lapangan aksi masyarakat Air Bangis Haris Ritonga, mengatakan, banyak warga yang kekurangan pakaian kering. Bahkan orang dewasa tidak memiliki baju ganti yang layak. Salah seorang warga mengatakan bahwa baju mereka hanya kering dibadan.

“Kami saat ini kekurangan pakaian kering, selimut, dan perlengkapan bayi,” ujar Haris kepada wartawan, Selasa (01/08/2023). Pihaknya saat ini sedang mendata warga mana saja yang membutuhkan pakaian dan perlengkapan tambahan.

Terpantau, bantuan dari relawan dan instansi terkait mulai berdatangan. Bantuan tersebut terdiri dari pakaian, selimut, makanan, dan obat-obatan. Karena kekurangan pakaian yang layak, warga sempat berebut bantuan. Tapi itu semua bisa diatasi setalah pendataan berjalan. (*/Yh)

The post Sudah 2 Hari Warga Air Bangis Bermalam di Masjid Raya, Mereka Butuh Pakaian dan Perlengkapan Bayi appeared first on Langgam.id.

Air menjadi salah satu sumber kehidupan yang selalu dimanfaatkan oleh manusia dalam segala aktivitas. Termasuk aktivitas rumah tangga, industri, kesehatan, pertanian, perkebunan, perikanan, dan lain sebagainya.

Sebagian orang melihat bawha sumber air yang digunakan dalam memenuhi aktivitas tersebut adalah sumber air yang tampak pada permukaan, yang bersumber dari air sungai, air laut, air danau, maupun air hujan.

Sumber air ini dapat dimanfaatkan secara langsung dan berada dalam jumlah yang tidak terbatas. Namun ada sumber air lain yang tidak tampak di permukaan yaitu sumber air dari dalam tanah yang biasa disebut dengan Air Tanah.

Air tanah berada pada lapisan bebatuan di bawah tanah dan tidak terlihat sebagai air permukaan (Rejekiningrum, 2009).Tidak seperti air permukaan yang jumlah nya tidak terbatas, air tanah justru berada pada jumlah terbatas karena pada asalnya air tanah ini terbentuk dari air yang mengalir dan masuk ke dalam lapisan tanah sehingga dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk terkumpul dalam jumlah tertentu dan menjadi sumber air tanah.

Air tanah yang berada dalam jumlah tertentu berkumpul pada sebuah akifer, “wadah” di mana air tanah ini berada.

Oleh karena air tanah tersimpan dalam tanah, maka kemampuan aliran air ini berbeda tergantung jenis tanah yang dilewatinya. Pada tanah liat, air tanah sangat sulit untuk lolos dari agregat tanah dan menyebabkan air tanah pada jenis tanah ini tidak tersedia bagi aktivitas manusia. Berbeda dengan kondisi air tanah yang melalui jenis tanah berpasir.

Tanah berpasir memiliki porositas yang tinggi, di mana kemampuan tanah untuk meloloskan air sangatlah besar, sehingga air tanah dalam jenis tanah berpasir ini cukup tersedia untuk dimanfaatkan untuk aktivitas manusia (Rejekinungrum, 2009).

Kondisi air tanah secara umum

Mengutip dari data Direktorat Geologi Tata Lingkungan pada tahun 2003, bahwa potensi air tanah di Indonesia cukup besar yaitu 4,7 x 10⁹ m³/tahun (4,7 miliar kubik per tahun) yang tersebar di 224 Cekungan Air Tanah (CAT). Penyebaran potensi air tanah tersebut secara berurutan terdapat sebanyak 24,9 % di Pulau Jawa dan Madura, 21,3 % di Pulau Sumatera, 17,7 % di Pulau Kalimantan, 7,6 % di Pulau Sulawesi, dan 4,6 % di Pulau Papua.

Secara khusus untuk wilayah Sumatera Barat tahun 2021, CAT tersebar di 11 area dengan total jumlah air tanah bebas per tahun nya sejumlah 21,75 juta m³/tahun (sumber : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Sumatera Barat, 2021).

Masalah air tanah

Potensi air tanah seperti yang telah dipaparkan di atas dalam penggunaan nya jika tidak disertai dengan perilaku yang baik dari masyarakat serta pengelolaan lingkungan yang baik, maka potensi ini perlahan akan menghilang.

Pada tahun 2003, Dirjen Sumber Daya Air Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Rustam menyatakan bahwa pemakaian air tanah untuk kebutuhan rumah tangga dan aktivitas perkotaan mengalami peningkatan, dibuktikan dengan mulai adanya intrusi air laut dan amblesan tanah yang terlihat pada beberapa titik di wilayah Indonesia.

Begitu juga dengan aktivitas industri di mana penggunaan air tanah tidak dibarengi dengan upaya pengisian kembali air tanah yang digunakan sehingga lama kelamaan cadangan air tanah akan berkurang.

Langkah preventif dalam ketersinambungan sumber air tanah

Dikutip dari laman Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (ESDM) tahun 2009, Menteri ESDM berujar bahwa untuk mencegah dampak negatif yang timbul akibat eksploitasi air tanah secara meluas ada beberapa langkah yang dapat dilakukan yaitu melindungi daerah imbuhan air tanah untuk mencegah terjadinya penurunan pembentukan air tanah.

Imbuhan air tanah yang dimaksud adalah area resapan pengisian air tanah pada akuifer dalam cekungan air tanah. Perlindungan ini dapat dilakukan dengan membuat imbuhan buatan dalam bentuk sumur resapan, parit resapan, dan/atau kolam resapan.

Langkah kedua dengan tidak melakukan pengeboran, penggalian atau kegiatan lain yang terlalu dekat dengan lokasi pemunculan mata air.

Ketiga, menggunakan air tanah seefektif dan seefisien mungkin dengan memprioritaskan pemenuhan kebutuhan domestik, serta mengelola kualitas air dan pengendalian pencemaran air secara terpadu.

*Dosen Fateta Univesitas Andalas

The post Air Tanah dan Upaya Preventif untuk Ketersinambungannya appeared first on Langgam.id.

Berita terbaru dan terkini hari ini: Enam gubernur tak hadir dalam Ritual Kendi Nusantara di titik nol kilometer IKN.

Langgam.id – Ritual Kendi Nusantara di Titik Nol Kilometer Ibu Kota Negara (IKN) telah dilangsungkan hari ini, Senin (14/3/2022). Meski telah diminta langsung oleh Presiden Joko Widodo, ternyata ada enam gubenru yang tak hadiri acara tersebut.

Dilansir dari live YouTube Sekretariat Presiden, gubernur yang tak hadir dalam Ritual Kendi Nusantara untuk menyerahkan tanah dan air dari daerahnya yaitu Lukas Enembe.

Lukas Enembe merupakan Gubernur Papua. Ia mengutus Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretaris Daerah (Sekda) Papua, Y. Derek Hagemu untuk menggantikan dirinya.

Lalu, Gubernur Banten, Wahidin Halim juga tak ikut ritual kendi itu. Wahidin mengutus wakilnya Andika Hazrumy untuk membawa Tanah Baduy dan Air Tirtayasa ke IKN.

Selain itu, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Erzaldi Rosman juga mengutus wakilnya, Abdul Fatah untuk hadir dan membawa tanah dari air ke IKN.

Kemudian, Guberbur Bali, Wayan Koster juga absen dalam Ritual Kendi Nusantara tersebut. Wayan juga mengutus wakilnya, Tjok Artha Ardhana Sukawati ke IKN.

Selanjutnya, Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie juga mengutus wakilnya, Idris Rahim untuk datang ke ritual tersebut.

Terakhir, gubernur yang tak hadir dalam Ritual Kendi Nusantara yaitu Sugianto Sabran, Gubernur Kalimantan Tengah.

Sugianto juga mengutus wakilnya, Edy Partowo untuk menbawa tanah dan air dari daerah mereka ke IKN.

Dengan demikian, maka gubernur yang hadir sesuai undangan Presiden Joko Widodo untuk Ritual Kendi Nusantara hanya 28 orang, termasuk dari Sumatra Barat (Sumbar).

Penyerahan tanah dan air kepada Presiden Joko Widodo yang kemudian dimasukkan ke dalam Kentong Nusantara diawali Gubernur Jakarta, Anies Baswedan dan ditutup Gubernur Kalimantan Timur, Isran Noor.

Diberitakan sebelumnya, untuk Sumatra Barat, tanah yang dibawa ke IKN yaitu dari Pasaman Barat, tanah itu dimabil di dekat daerah Ophir.

Baca juga: Momen Gubernur Sumbar Serahkan Tanah dan Air untuk Ritual Kendi Nusantara ke Jokowi

Sementara, air yang dibawa, yaitu air dari kaki Gunung Talang. Air itu diambil di kaki Gunung Talang bagian timur pada ketinggian 900 mdpl.

—

Dapatkan update berita terbaru dan terkini hari ini dari Langgam.id. Mari bergabung di Grup Telegram Langgam.id News Update, caranya klik https://t.me/langgamid, kemudian join. Anda harus instal aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

The post Ini 6 Gubernur yang Tak Hadir Ritual Kendi Nusantara di IKN appeared first on Langgam.id.

Berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini: Pemprov Sumbar juga membawa air untuk ritual kendi nusantada di IKN, air itu berasal dari Air Panas Bukik Gadang Kabupaten Solok.

Langgam.id – Selain tanah dari Pasaman Barat (Pasbar), Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatra Barat (Sumbar) juga membawa air untuk ritual kendi nusantara ke Ibu Kota Negara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Air yang dibawa ke IKN Nusantara itu merupakan air dari kaki Gunung Talang di Kabupaten Solok, dan air itu merupakan perwakilan dari kabupaten dan kota di Sumbar.

Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah mengatakan, air kaki Gunung Talang itu dipilih karena airnya jernih dan bersih.

“Pemandian Air Panas Bukik Gadang, Nagari Koto Gadang Koto Anau di Kecamatan Lembang Jaya itu merupakan salah satu sumber air bersih yang berada di kaki Gunung Talang,” ujar Mahyeldi melalui keterangan tertulisnya, Minggu (13/3/2022).

Air itu, kata Mahyeldi, diambil di kaki Gunung Talang bagian timur pada ketinggian 900 mdpl.

Apalagi, sebut Mahyeldi, sekitar 600 hektare sawah dialiri air dari air panas Bukik Gadang, sehingga menjadikan daerah itu sebagai salah satu daerah dengan produksi padi yang tinggi di Kabupaten Solok.

Beras Solok, lanjut Mahyeldi, juga merupakan beras premium berdasarkan PP Nomor: 51 tahun 2017 tentang indikasi geografis dengan nama Bareh Solok.

“Karena itulah, Pemprov Sumbar memilih air Aia Angek Bukik Gadang dari Kabupaten Solok mewakili Sumbar untuk dibawa ke IKN, dan akan bergabung dengan semua sampel air dari seluruh provinsi di Indonesia,” katanya.

Baca juga: Sumbar Pilih Tanah Pasaman Barat untuk Ibu Kota Negara, Ini Alasannya

Mahyeldi juga berharap, semoga Indonesia tercinta semkain maju dan rakyatnya sejahtera.

—

Dapatkan update berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini dari Langgam.id. Mari bergabung di Grup Telegram Langgam.id News Update, caranya klik https://t.me/langgamid, kemudian join. Anda harus instal aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

The post Alasan Gubernur Sumbar Pilih Air Kaki Gunung Talang untuk Ritual Kendi Nusantara di IKN appeared first on Langgam.id.

Berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini: Mahyeldi membawa tanah dari Pasaman Barat dan air dari Kabupaten Solok untuk ritual adat di titik nol IKN.

Langgam.id – Presiden Joko Widodo memerintahkan kepala daerah di 34 provinsi di Indonesia membawa tanah dan air dari masing-masing daerah untuk ritual adat Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara.

Ritual adat itu akan digelar di titik nol IKN Nusantara, yaitu di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin (14/3/2022) besok.

Dari 34 provinsi yang membawa tanah dan air itu, salah satunya Sumatra Barat (Sumbar).

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Sumbar, Jasman Rizal mengatakan, bahwa tanah dan air dari Sumbar sudah dibawa Gubernur Mahyeldi Ansharullah ke IKN.

Tanah dan air itu, kata Jasman, sudah diambil sejak Jumat (11/3/2022). “Sudah diambil, itu hari Jumat. Sudah dibawa gubernur,” ujar Jasman kepada Langgam.id, Minggu (13/3/2022).

Gubernur, kata Jasman, berangkat ke IKN hari Sabtu (12/3/2022) dan sekaligus membawa tanah dan air tersebut.

“Sudah berangkat, kamaren berangkat. Gubernur ikut kemah juga,” ungkapnya.

Tanah yang dibawa Gubernur, lajut Jasman, itu berasal dari daerah Pasaman Barat. “Untuk tanah, itu tanah dari Pasaman Barat, dekat Ophir. Tanah itu tanah yang paling bagus,” jelas Jasman.

Sementara, untuk Air, Gubernur Sumbar membawa air yang diambil dari Pemandian Air Panas Bukik Gadang, Nagari Koto Gadang Koto Anau, Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok. “Kalau airnya, air dari Solok,” ucap Jasman.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud Md menagtakan, simbol tanah dan air yang akan dibawa oleh para gubernur ke calon Ibu Kota Negara Nusantara melambangkan kebersatuan.

“Dari Bengkulu, dari Papua Barat, dari Papua, dari Kalimantan, dari Sumatra Barat, Aceh, semua berkumpul di sana,” ujar Mahfud melalui keterangan tertulisnya, Minggu (13/3/2022).

Jadi, kata Mahfud, masyarakat harus menjaga tanah air Indonesia, karena terdapat keberagaman di dalamnya.

Mahfud menilai, dua kilogram tanah dan satu liter air yang akan dibawa oleh masing-masing gubernur untuk dimasukkan ke dalam Kendi Nusantara sudah mewakili seluruh suku dan agama di masing-masing provinsi.

“Inilah tanah, air kita. Indonesia, Tanah Air. Maka kita harus jaga tanah air kita. Simbolik apa yang muncul dari itu? Keberagaman,” ucapnya.

Lalu, diaktakan Mahfud, dalam kurun waktu 100 tahun mendatang, hal ini juga akan menjadi cerita yang sangat menarik.

Baca juga: Penolakan IKN Bergema dari Gedung MUI Kota Bukittinggi

“Tidak usah 100 tahun lah, mungkin 30 tahun itu menjadi cerita yang sangat menarik. Bagaimana kita berupacara melalui adat kenegaraan dan keagamaan, digabung di situ, untuk masuk ke ibu kota baru,” katanya.

—

Dapatkan update berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini dari Langgam.id. Mari bergabung di Grup Telegram Langgam.id News Update, caranya klik https://t.me/langgamid, kemudian join. Anda harus instal aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

The post Tanah dan Air Sumbar untuk Ritual Adat di Titik Nol IKN appeared first on Langgam.id.

Menurut Presiden, penyelesaian konflik agraria penting guna mewujudkan reformasi agraria bagi masyarakat dan memberikan kepastian terhadap ketersediaan ruang hidup yang adil bagi masyarakat.

Penegasan tersebut disampaikan Kepala Negara dalam arahannya saat Penyerahan Sertipikat Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria, yang digelar di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Rabu, 22 September 2021.

“Saya juga kembali mengingatkan bahwa pemerintah berkomitmen penuh dalam memberantas mafia-mafia tanah,” ujar Presiden.

Guna mewujudkan hal tersebut, Presiden Jokowi menginstruksikan jajaran Polri untuk memperjuangkan hak masyarakat dan menegakkan hukum secara tegas dalam penyelesaian konflik agraria di Tanah Air.

“Kepada jajaran Polri saya minta jangan ragu-ragu mengusut mafia-mafia tanah yang ada. Jangan sampai juga ada aparat penegak hukum yang mem-backingi mafia tanah tersebut,” imbuhnya.

Presiden juga mengingatkan komitmen pemerintah untuk memberikan kepastian hukum atas tanah yang memberikan keadilan kepada seluruh pihak. Presiden tidak ingin konflik agraria yang terjadi di banyak daerah di Tanah Air terus-menerus berlangsung.

“Saya tidak ingin rakyat kecil tidak mempunyai kepastian hukum terhadap lahan yang menjadi sandaran hidup mereka. Saya juga tidak ingin para pengusaha tidak mempunyai kepastian hukum atas lahan usahanya,” ungkap Presiden.

Meski konflik agraria dan sengketa tanah merupakan tantangan yang berat, Presiden mengatakan bahwa pemerintah akan terus berupaya mencari solusi terbaik dalam penyelesaian setiap kasus yang ada. Presiden juga mengatkan bahwa pemerintah bersikap terbuka untuk membantu masyarakat yang sedang memperjuangkan lahan mereka.

“Saya juga sudah beberapa kali mengundang perwakilan organisasi masyarakat sipil untuk berdiskusi mengenai opsi-opsi, pilihan-pilihan dalam penyelesaian setiap kasus tanah yang ada,” ucap Presiden sebagaimana dicuplik dari www.presidenri.go.id.

“Setiap tahun saya menerima kelompok-kelompok tani yang rela jauh-jauh datang ke Jakarta bahkan ada yang berjalan kaki ke Jakarta untuk memperjuangkan lahan-lahan mereka yang terdampak oleh konflik agraria,” tandasnya.

The post Presiden Jokowi Tegaskan Komitmen Berantas Mafia Tanah appeared first on Langgam.id.

Tanah itu berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Aur Mulyo, Kecamatan Lembah Segar. Penyerahan hibah tanah tersebut secara resmi dilaksanakan pada Rabu (25/8/2021) di Kantor Kejari Sawahlunto.

Penyerahan hibah itu ditandai dengan penandatanganan berita acara serah terima barang milik negara oleh Kepala Kejari Sawahlunto Abdul Mubin kepada Wali Kota Sawahlunto Deri Asta.

“Kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada Kejaksaan Negeri Sawahlunto,” tulis Deri di Instagramnya @der1asta, Rabu (25/8/2021).

Deri menjelaskan, dengan dihibahkannya sebagian tanah dari rumah negara aset milik Kejari Sawahlunto itu, maka kendala sempitnya akses jalan menuju RSUD Sawahlunto kini didapatkan solusinya. Yakni dengan memperlebar jalan tersebut.

“Tanah yang dihibahkan oleh Kejaksaan Negeri Sawahlunto ini akan dimanfaatkan oleh Pemko Sawahlunto untuk memperlebar akses jalan menuju RSUD,” ujarnya.

Baca juga: Pertama di Sumatra, Workshop Otomotif Alat Berat Dibangun di Sawahlunto

Deri mengungkapkan, bahwa kondisi dari dulu, sempitnya jalan menuju RSUD menyebabkan kendaraan roda empat sulit sekali untuk berpapasan.

Pemko Sawahlunto terangnya, dari dulu ingin memperlebar jalan itu. Namun karena untuk memperlebar jalan itu harus menggunakan sebagian tanah yang merupakan aset milik Kejari Sawahlunto, jadi pemko mengurus surat permintaan hibah.

“Sudah sekian tahun proses itu, sekarang permintaan itu dapat terealisasi. Untuk itu, Pemko Sawahlunto menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya pada Kejari  Sawahlunto terutama bapak Abdul Mubin,” ucapnya.

The post Pemko Sawahlunto Terima Hibah Tanah dari Kejari, Jalan ke RSUD Bakal Diperlebar appeared first on Langgam.id.

Mahyeldi mengucapkan terima kasih kepada BPN Kota Padang yang telah mengeluarkan sertifikat tanah Pasar Belimbing. “Tentunya kita berharap sertifikat tanah yang telah diterbitkan tersebut bermanfaat bagi Pemko Padang ke depan,” ujar Mahyeldi.

Ia menambahkan, sertifikat yang diterima hari ini merupakan wujud dan komitmen Pemko Padang dalam mengamankan aset daerah di Kota Padang.

Ia mengungkapkan, Pasar Belimbing ini dibangun di atas tanah seluas 8.754 m2. Saat ini pasar tersebut telah digunakan oleh masyarakat.

Dalam acara penyerahan sertifikat tanah tersebut hadir Sekda Kota Padang Amasrul, Asisten Pemerintahan dan Kesra Edi Hasymi, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Endrizal, Asisten Administrasi Umum Didi Aryadi, Kepala Dinas Perdagangan Andree Algamar, Kepala BPKAD Budi Payan dan Kakan Kesbangpol Yuska Librafortunan. (*/yki)

The post Wali Kota Padang Terima Sertifikat Tanah Pasar Belimbing appeared first on Langgam.id.