Mabes Polri telah melakukan pergantian Kapolda Sumbar pada 7 Mei 2026 melalui Surat Telegram. Kapolri menujuk Irjen Pol Djati Wiyoto Abadhy sebagai Kapolda menggantikan Irjen Pol Gatot Tri Suryanta.

Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Susmelawati, mengatakan, pelaksanaan Sertijab akan digelar setelah mendapat arahan dari Kapolri. Hingga kini, Polda Sumbar masih menunggu kepastian waktu pelaksanaannya.

“Masih menunggu. Tentu pelaksanaannya nanti sesuai jadwal dari Mabes Polri bersama Bapak Kapolri,” kata Susmelawati, Jumat (26/6/2026).

Ia menjelaskan, meski jadwal belum ditetapkan, Polda Sumbar telah menyiapkan seluruh rangkaian kegiatan serah terima jabatan.

“Persiapan sampai sejauh ini sudah dilaksanakan oleh Polda Sumbar. Seluruh kesiapan untuk rangkaian serah terima jabatan juga sudah disiapkan,” ujarnya.

Berdasarkan ketentuan dalam Surat Telegram Kapolri, pejabat yang dimutasi wajib melaksanakan tugas di jabatan baru paling lambat 14 hari sejak surat ditetapkan.

Susmelawati menyebut hal tersebut merupakan kebijakan pimpinan di tingkat Mabes Polri.

“Ini ada kebijakan dari pimpinan. Kami tinggal menyesuaikan dengan kebijakan tersebut,” katanya. (fix)

The post Sertijab Kapolda Sumbar Masih Tunggu Jadwal Mabes Polri appeared first on Langgam.id.

Kedatangan warga tersebut bertujuan menyampaikan keluhan terkait aktivitas pertambangan andesit yang beroperasi di wilayah mereka. 

Dalam aksi tersebut, masyarakat membawa sejumlah spanduk berisi tuntutan kepada Ombudsman untuk segera menindaklanjuti dugaan maladministrasi yang mereka nilai terjadi dalam proses perizinan dan pengelolaan tambang.

Sejumlah spanduk yang dibawa massa antara lain meminta Ombudsman memeriksa Gubernur Sumatera Barat terkait dugaan maladministrasi. 

Warga juga mendesak agar lembaga pengawas pelayanan publik tersebut tidak membiarkan praktik yang mereka sebut telah mengancam ruang hidup masyarakat Kasang.

Salah satu tuntutan yang disuarakan berbunyi, “Jangan biarkan maladministrasi merampas ruang hidup rakyat Kasang.” 

“Kami masyarakat juga mendesak pencabutan izin usaha pertambangan andesit milik PT Daya Bumi Artha,” kata massa aksi.

Massa menduga terdapat maladministrasi dalam kebijakan yang berkaitan dengan keberadaan tambang andesit tersebut. Mereka meminta Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap pihak-pihak yang dianggap bertanggung jawab.

Perwakilan Aliansi Masyarakat Kasang Peduli Lingkungan Imron Amirullah mengatakan, aksi ini sebagai bentuk desakan agar Ombudsman segera menindaklanjuti laporan dugaan maladministrasi yang dilakukan oleh Gubernur Sumatera Barat dalam penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi batuan andesit kepada PT Dayan Bumi Artha di Nagari Kasang, Padang Pariaman. 

“Penerbitan izin operasi produksi tersebut diduga dilakukan dengan mengabaikan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, kehati-hatian, dan perlindungan lingkungan hidup sehingga berpotensi menimbulkan kerugian bagi masyarakat,” katanya.

Selain meminta pemeriksaan terhadap Gubernur Sumatera Barat, warga juga menuntut agar izin tambang andesit PT Daya Bumi Artha dicabut. 

“Cabut izin tambang andesit PT Daya Bumi Artha, selamatkan Kasang dari bencana,” kata salah seorang dari mereka. (fix)

The post Demo Ombudsman, Masyarakat Kasang  Desak Gubernur Mahyeldi Diperiksa Terkait Izin Tambang Andesit appeared first on Langgam.id.

Direktur Walhi Sumbar Tommy Adam mengatakan Pemprov Sumbar harus segera menindaklanjuti putusan PTUN Padang yang menolak seluruh gugatan PT HSH terhadap Pemprov Sumbar terkait penertiban bangunan hotel di kawasan Lembah Anai.

“Atas putusan PTUN tersebut, pemerintah segera melakukan penertiban dan pembongkaran terhadap bangunan yang melanggar tata ruang di kawasan Lembah Anai,” ujar Tommy (26/6/2026).

Walhi juga menyoroti bahwa bangunan yang menjadi objek sengketa tidak memiliki Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), yang merupakan salah satu persyaratan dasar dalam pembangunan. Selain itu, lokasi bangunan berada di kawasan lindung yang memiliki tingkat kerawanan bencana tinggi.

Ia menjelaskan dalam putusan PTUN tersebut majelis hakim tidak hanya menolak gugatan penggugat, tetapi juga mencabut penetapan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang sebelumnya menghambat proses penertiban. 

Menurut Tommy menilai kemenangan Pemprov Sumbar di PTUN seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat perlindungan ruang hidup masyarakat. Menurut organisasi tersebut, penegakan hukum tidak boleh berhenti pada satu bangunan saja, tetapi harus menjadi langkah awal untuk menertibkan seluruh aktivitas yang melanggar tata ruang, merusak kawasan lindung, serta meningkatkan risiko bencana di Sumatera Barat.

“Pemerintah Provinsi Sumatera Barat wajib menunjukkan keberpihakan terhadap perlindungan ruang hidup masyarakat dengan memastikan fungsi kawasan lindung dan kawasan rawan bencana dipulihkan sebagaimana mestinya,” katanya.

Sementara itu, Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumbar, Mashri Yanda Boy mengatakan kemenangan di PTUN Padang menjadi angin segar bagi kepastian hukum dalam upaya penertiban bangunan yang dinilai melanggar aturan di kawasan Lembah Anai.

Meski demikian, ia menegaskan Pemprov Sumbar belum dapat langsung melakukan eksekusi terhadap bangunan yang menjadi objek sengketa. Sebab, pihak penggugat masih memiliki hak untuk menempuh upaya hukum lanjutan.

“Karena setelah putusan dikeluarkan, pihak penggugat masih bisa melakukan upaya hukum berupa banding selama 14 hari pasca putusan dikeluarkan,” ujarnya.

Mashri mengatakan langkah yang akan dilakukan pemerintah daerah saat ini adalah melakukan koordinasi teknis lintas sektor sebagai persiapan penertiban.

Ia menjelaskan, putusan PTUN Padang juga berdampak pada gugurnya putusan sela yang sebelumnya diajukan PT HSH. Selama putusan sela berlaku, Pemprov Sumbar tidak diperbolehkan melakukan tindakan apa pun terhadap bangunan yang disengketakan.

Selain persoalan perizinan, Mashri menyebut lokasi pembangunan hotel berada di kawasan lindung yang memiliki tingkat kerawanan bencana tinggi.

“Lokasi pembangunan konstruksi bangunan hotel tersebut adalah kawasan lindung. Sehingga melanggar aturan tata ruang,” katanya. (fix)

The post Walhi Desak Pemprov Sumbar Segera Bongkar Bangunan di Lembah Anai appeared first on Langgam.id.

Kapolsek Nanggalo, Iptu Muhammad Fariz, mengatakan pihaknya telah memeriksa CCTV yang berada di sekitar Gedung Rektorat Poltekkes Kemenkes Padang, tempat korban diduga terjatuh pada Selasa (23/6/2026) pagi.

“Dari hasil pengecekan, CCTV yang mengarah ke lokasi memang ada. Namun menurut pihak kampus, perangkat tersebut belum tersambung ke monitor,” kata Fariz saat dihubungi Langgam.id Rabu (24/6/2026).

Lanjutnya, polisi juga telah melakukan mengecek kamera CCTV di sekitar area kampus. Namun tidak kamera pengintai yang mengarah ke tempat lokasi kejadian.

“Kami sudah memeriksa CCTV lain, namun belum ditemukan rekaman yang mengarah ke lokasi kejadian,” ucap Fariz.  

Kepolisian belum bisa memastikan apakah korban jatuh karena dugaan percobaan bunuh diri, atau terjatuh karena unsur kelalaian bangunan atau hal lainnya.  

“Kami lakukan penyelidikan ke tempat kejadian. Kami temukan bercak darah di samping kanan gedung rektorat. Di lantai tiga itu ada pagar pembatas,” katanya

Selain itu, polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan menemukan bercak darah di area samping kanan Gedung Rektorat Poltekkes Padang.

Hingga kini, penyidik masih mendalami penyebab jatuhnya korban bernama Yudistira Afconeri (37), seorang dosen Poltekkes Kemenkes Padang.

Korban saat ini masih menjalani perawatan intensif di RSUP Dr. M. Djamil Padang, setelah mengalami patah tulang pada bagian pinggang dan kaki. “Hingga kini korban masih di rumah sakit,” kata Fariz. (fix)

The post Kasus Dosen Poltekkes Padang Jatuh dari Lantai III, Polisi Cek CCTV  appeared first on Langgam.id.

Anggaran tersebut diajukan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Padang senilai Rp3,08 miliar untuk fasilitas program unggulan Pemko Padang Smart Surau.

Kepala Diskominfo Kota Padang, Tommy TRD membenarkan bahwa pengadaan 1.540 unit tablet Android itu pada awalnya dirancang untuk mendukung program Smart Surau yang ditujukan bagi masjid dan musala di Kota Padang.

Menurutnya, jika dihitung berdasarkan jumlah unit yang direncanakan, masing-masing tablet diperkirakan memiliki nilai sekitar Rp2 juta per unit.

“Jika dikalkulasikan maka 1.540 unit tablet dikali Rp2 juta untuk masing-masing harga tablet,” ujarnya Selasa (23/6/2026).

Tommy mengaku tidak mengetahui banyak soal rencana pengadaan tersebut karena diajukan pada tahun lalu. Saat itu ia belum ditunjuk sebagai Kepala Diskominfo Kota Padang.

Namun, Tomy mengatakan bahwa rencana anggaran Rp3,08 miliar tersebut sudah dibatalkan untuk dilaksanakan pada tahun ini. “Untuk penganggaran pengadaan tablet ini dianggarkan oleh pegawai sebelumnya, namun saat ini rencana pengadaan ini dibatalkan,” kata Tommy. (fix)

The post Pemko Padang Anggarkan Rp3 Miliar Lebih Beli 1.500 Tablet Android appeared first on Langgam.id.

Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang, Fizlan Setiawan, mengatakan revitalisasi akan dilakukan secara bertahap. Untuk tahap awal, pekerjaan difokuskan pada kawasan basement terlebih dahulu. Sementara pedagang akan dipindahkan setelah sarana dan prasarana di lokasi baru selesai disiapkan.

“Untuk sandang pangan nanti, kita selesaikan selesaikan terlebih dahulu basement Blok II dan III, baru dipindahkan ke dalam. Jadi sarana dan prasarananya disiapkan dulu,” ujarnya.

Kemudian Fizlan mengatakan seluruh tahapan tender proyek revitalisasi telah selesai dilaksanakan. Saat ini proses hanya tinggal menunggu penandatanganan kontrak sebelum pekerjaan fisik dimulai.

“Kita menunggu proses tanda tangan kontrak di PU. Semua proses tender sudah selesai dan sekarang masuk tahap kelengkapan administrasi kontrak,” kata Fizlan, Senin (22/6/2026).

Pemko Padang telah merelokasi 34 pedagang yang sebelumnya berjualan di basement Blok II dan Blok III ke lokasi sementara di lobi Blok III Pasar Raya.

Menurut Fizlan, relokasi tersebut dilakukan agar area basement dapat segera dikosongkan saat proyek revitalisasi dimulai. Pemerintah juga telah menyiapkan lapak sementara berukuran 2×2 meter untuk para pedagang.

Fizlan optimistis pekerjaan revitalisasi dapat selesai sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Dengan demikian, para pedagang yang saat ini menempati lokasi relokasi sementara dapat kembali berjualan di basement yang telah direnovasi pada September 2026.

“Diusahakan akhir Agustus selesai dan September sudah bisa masuk kembali ke basement,” tutupnya. (fix)

The post Revitalisasi Pasar Raya Padang, Relokasi Pedagang Ditargetkan hanya Sampai September appeared first on Langgam.id.

Dalam aksi tersebut, massa membentangkan spanduk berukuran sekitar 15 x 3 meter dengan tulisan besar “Sumbar Belum Pulih”.

Aksi dimulai sekitar pukul 12.30 WIB. Spanduk berwarna kuning mencolok itu dibentangkan menghadap ke jalan utama di depan kompleks Kantor Gubernur Sumbar sehingga dapat dilihat oleh pengguna jalan yang melintas.

Koordinator aksi, Calvin Nanda Permana, mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan upaya untuk mengingatkan kembali publik terhadap dampak bencana yang melanda Sumatra Barat pada akhir tahun lalu dan persoalan pemulihan yang dinilai belum tuntas hingga saat ini.

“Selain itu, kegiatan tersebut juga menjadi bentuk seruan untuk mengawal proses sidang gugatan warga negara yang berkaitan dengan penanganan pascabencana,” kata Calvin kepada Langgam.id.

Menurutnya, pesan yang tertulis pada spanduk tersebut menggambarkan kondisi yang masih dirasakan sebagian masyarakat terdampak bencana di sejumlah daerah di Sumatra Barat.

“Kita ingin menyampaikan bahwa masih terdapat persoalan yang dihadapi masyarakat terdampak bencana dan memerlukan perhatian serius dari pemerintah,” ujarnya.

Calvin menyebut, berbagai persoalan pemulihan masih ditemukan di lapangan, mulai dari kebutuhan hunian bagi korban, pemulihan infrastruktur, hingga pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat yang terdampak bencana.

Ia menilai isu tersebut mulai berkurang dari perhatian publik seiring berjalannya waktu, padahal masih banyak warga yang membutuhkan dukungan dan kehadiran negara untuk mempercepat proses pemulihan.

Karena itu, Aliansi Masyarakat Sipil berharap aksi simbolik tersebut dapat kembali mengingatkan masyarakat luas bahwa persoalan pascabencana belum sepenuhnya selesai.

“Kegiatan ini untuk menjemput kembali ingatan publik mengenai kondisi korban bencana yang masih memerlukan bantuan di beberapa daerah yang terdampak, sekaligus mendorong pemerintah mengambil langkah-langkah yang lebih berpihak kepada masyarakat terdampak,” terang Calvin.

Selain melakukan aksi simbolik, koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari sejumlah organisasi dan kelompok warga terdampak juga tengah menempuh jalur hukum melalui gugatan warga negara terhadap pemerintah.

“Gugatan tersebut diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Padang sebagai bentuk protes atas lambannya penanganan dan pemulihan pascabencana yang dinilai belum memenuhi hak-hak masyarakat terdampak,” imbuh Calvin.

Melalui gugatan tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil kata Calvin meminta pemerintah menjalankan kewajibannya secara lebih maksimal dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak

“Serta memastikan korban memperoleh perlindungan dan pemulihan yang layak,” katanya. (fix)

The post Spanduk Jumbo “Sumbar Belum Pulih Terbentang” di Depan Kantor Gubernur appeared first on Langgam.id.

Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Padang, Diko Eka Putra menegaskan bahwa Pemerintah Kota Padang tetap menjalankan kebijakan efisiensi anggaran di berbagai sektor, termasuk pada pengadaan yang berada di bawah koordinasi Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Padang.

Menurutnya, langkah efisiensi tersebut menjadi salah satu alasan sejumlah rencana pengadaan akhirnya tidak direalisasikan setelah melalui evaluasi dan persetujuan Walikota.

Beberapa anggaran yang dibatalkan yaitu perbaikan partisi kamar rumah dinas wali kota Rp400 juta. Pengadaan kamar set Rp71 juta dan pengadaan kamar set anak dengan nilai Rp35 juta. Pembelian dua unit sound system dengan nilai Rp70,3 juta, dua unit mesin cuci senilai Rp45 juta dan pengadaan peralatan dapur senilai Rp54 juta.

“Pemko Padang memang melakukan efisiensi anggaran, termasuk terhadap sejumlah pengadaan yang ada di Bagian Umum. Tetapi untuk kegiatan yang menyangkut masyarakat, terutama bantuan sosial dan penanganan kebencanaan, tidak dibatasi karena memang menjadi kebutuhan yang harus dipenuhi,” kata Diko kepada Langgam.id, Kamis (18/6/2026).

Ia mengatakan, Pemko Padang tetap berkomitmen memastikan anggaran untuk masyarakat yang membutuhkan dapat tersalurkan secara maksimal.

Diko menegaskan bahwa kebijakan penghematan anggaran tidak diterapkan terhadap program-program yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat, terutama penanganan bencana dan bantuan sosial. Seperti Bantuan Sosial Tidak Terduga (BSTT) yang disiapkan khusus untuk membantu warga yang terdampak bencana maupun musibah lainnya. 

“Anggaran untuk itu disiapkan agar masyarakat yang terdampak bisa segera mendapatkan bantuan,” katanya.

Menurut Diko, pemerintah kota mengalokasikan anggaran hingga ratusan miliar rupiah untuk berbagai program yang berkaitan dengan perlindungan dan bantuan kepada masyarakat. Karena itu, ia menilai kebijakan efisiensi yang dilakukan tidak bisa dilihat hanya dari sisi pengurangan atau pembatalan sejumlah pengadaan fasilitas pemerintahan semata.

Ia menyebut, dalam situasi pascabencana yang beberapa waktu terakhir melanda sejumlah wilayah di Kota Padang, pemerintah daerah justru mengarahkan anggaran pada kebutuhan yang lebih mendesak bagi masyarakat terdampak.

Salah satu bentuk intervensi yang dilakukan adalah penyediaan lahan untuk pembangunan hunian sementara (huntara) bagi warga yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana.

“Kami melihat kebutuhan masyarakat pascabencana memang harus menjadi prioritas. Karena itu Pemko Padang juga telah melakukan berbagai upaya untuk warga terdampak, termasuk penyediaan tanah untuk pembangunan huntara. Langkah itu dilakukan karena memang dibutuhkan oleh masyarakat yang terdampak bencana di Kota Padang,” ujar Diko.

Ia menegaskan bahwa arah kebijakan anggaran Pemko Padang saat ini berupaya menyeimbangkan kebutuhan operasional pemerintahan dengan kepentingan masyarakat yang lebih luas. Karena itu, sejumlah pengadaan yang dinilai belum mendesak dapat ditunda atau dibatalkan, sementara anggaran untuk penanganan bencana, bantuan sosial dan pemulihan warga terdampak tetap menjadi prioritas utama pemerintah daerah.

Menurut Diko penting bagi publik untuk melihat keseluruhan konteks penggunaan APBD. Di satu sisi terdapat berbagai rencana pengadaan yang tercantum dalam dokumen perencanaan, namun di sisi lain terdapat proses evaluasi yang menyebabkan sebagian anggaran tidak terealisasikan demi mengutamakan kebutuhan yang lebih mendesak, terutama yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat dan penanganan dampak bencana di Kota Padang. (fix)

The post Respon Pemko Perihal Alokasi Anggaran Rumah Dinas Fadly Amran di Tengah Kebijakan Efisiensi appeared first on Langgam.id.

Pada tahun ini, Pemko Padang melalui bagian umum menyiapkan anggaran untuk perbaikan partisi kamar rumah dinas wali kota Rp400 juta. Pengadaan kamar set Rp71 juta dan pengadaan kamar set anak dengan nilai Rp35 juta. 

Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Padang, Diko Eka Putra mengatakan, hingga saat ini rencana renovasi rumah dinas tersebut belum dilaksanakan sama sekali. Setelah anggaran tersebut disampaikan kepada Wali Kota Padang diputuskan bahwa renovasi belum menjadi prioritas.

“Untuk biaya renovasi rumah dinas hingga saat ini belum dilaksanakan sama sekali. Setelah disampaikan kepada wali kota, saat ini belum dibutuhkan renovasi di rumah dinas wali kota,” katanya Kamis (19/6/2026).

Padahal, lanjut Diko, kondisi bangunan rumah dinas yang sudah cukup tua sebenarnya menunjukkan beberapa kerusakan yang terlihat secara kasat mata. Salah satunya adalah kebocoran pada bagian atap.

“Walaupun memang secara kasat mata ketika kami datang ke sana, ada beberapa bagian rumah yang sudah rusak seperti atap bocor, hal ini karena memang kondisi rumah dinas yang sudah tua,” ujarnya.

Menurut Diko, dana yang telah dianggarkan sejauh ini hanya digunakan untuk kebutuhan perbaikan yang benar-benar mendesak dan harus segera dilakukan. Kemudian untuk perbaikan partisi kamar yang sebelumnya direncanakan belum pernah dilaksanakan.

Kebijakan serupa juga diterapkan terhadap rencana pengadaan kamar set untuk rumah kepala daerah. Anggaran sebesar Rp71 juta untuk kamar set utama dan Rp35 juta untuk kamar set anak yang sebelumnya tercantum dalam rencana pengadaan akhirnya tidak direalisasikan.

Diko mengatakan pengadaan tersebut tidak memperoleh persetujuan dari wali kota. Sebagai gantinya, Biro Umum hanya akan mencat ulang bangunan tanpa mengganti furnitur secara keseluruhan.

Diko menambahkan, Pemko Padang juga akan membatalkan anggaran untuk pengadaan alat pembersih udara atau air cleaner di rumah dinas Walikota senilai Rp45 juta akhirnya dibatalkan.

Bagian Umum juga akan membatalkan pembelian dua unit sound system dengan nilai Rp70,3 juta serta dua unit mesin cuci senilai Rp45 juta.

Hal yang sama juga berlaku untuk pengadaan peralatan dapur senilai Rp54 juta yang sebelumnya direncanakan untuk mendukung operasional Kantor Balai Kota dan rumah dinas kepala daerah. “Ini dibatalkan oleh wali kota,” ujarnya.

Sementara untuk pengadaan karpet senilai Rp39 juta yang direncanakan bagi Kantor Balai Kota Air Pacah dan rumah dinas kepala daerah, hingga saat ini belum dilaksanakan.

Namun, Diko menjelaskan, beberapa pengadaan untuk fasilitas di rumah dinas wali kota tetap dilanjutkan, diantaranya pengadaan videotron dengan anggaran Rp354 juta. 

“Videotron ini hanya satu, namun terdiri dari delapan panel untuk satu videotron yang akan dipasang di palanta wali kota,” ujarnya.

Videotron tersebut memiliki ukuran 6×3 meter dan direncanakan menjadi sarana informasi sekaligus fasilitas publik. Diko menjelaskan bahwa salah satu alasan pengadaan videotron adalah untuk mengurangi penggunaan spanduk dan baliho yang selama ini membutuhkan anggaran rutin setiap tahun.

Kemudian pengadaan kursi tamu senilai Rp204 juta dan gorden sebesar Rp72 juta untuk rumah dinas kepala daerah juga masih dilanjutkan, lantaran masih dianggap sebagai kebutuhan yang relevan.

Diko menjelaskan bahwa rumah dinas kepala daerah memiliki fungsi yang tidak hanya sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai lokasi penerimaan tamu pemerintahan. Karena itu, kondisi fasilitas yang ada dinilai perlu diperhatikan.

“Rumah Dinas Wali Kota dan Wakil Wali Kota adalah representasi awal dari tamu yang datang ke Pemko Padang,” ujarnya. (FIX)

The post Pemko Padang Batalkan Anggaran Renovasi Rumah Dinas Fadly Amran appeared first on Langgam.id.

Melalui Bagian Umum Pemerintah Kota Padang mengalokasikan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau APBD 2026 ratusan juta untuk merenovasi rumah dinas serta pengadaan barang fasilitas walikota dan wakil walikota. Seperti pembelian videotron, karpet, gorden hingga mesin cuci.

Baca : Anggaran Miliaran Rupiah Memoles Rumah Dinas Pejabat Sumbar

Pengadaan tersebut diajukan melalui Bagian Umum Pemko Padang dalam APBD 2026. Salah satu alokasi anggaran terbesar yaitu renovasi rumah dinas Walikota Padang Fadly Amran dengan anggaran Rp400 juta. Rincianya, untuk perbaikan partisi kamar rumah dinas dan pemeliharaan gedung dan bangunan.

Kemudian anggaran untuk pengadaan kamar set di rumah kepala daerah sebesar Rp71 juta. Masih di rumah dinas walikota, Bagian Umum menganggarkan pengadaan kamar set anak dengan nilai Rp35 juta. 

Selain perbaikan, juga ada anggaran untuk pembelian sejumlah barang kebutuhan rumah tangga di rumah dinas Fadly Amran. Pertama pembelian videotron di rumah dinas Fadly Amran sebanyak delapan unit dengan anggaran Rp354 juta. Lalu pengadaan cleaner air atau alat pembersih udara tipe smoke buste Rp45 juta.

Selanjutnya Bagian Umum Pemko Padang mengajukan anggaran Rp204 juta untuk pembelian kursi tamu sebanyak dua. Kursi ini akan ditempatkan di rumah dinas walikota dan wakil walikota. Kemudian gorden Rp72 juta di rumah dinas walikota dan wakil walikota. 

Lalu anggaran pembelian peralatan dapur senilai Rp54 juta untuk Kantor Balaikota dan rumah dinas kepala daerah. Rp59 juta untuk pengadaan karpet untuk Kantor Balaikota Air Pacah Padang dan rumah dinas kepala daerah.

Masih untuk pengadaan di Kantor Balaikota dan rumah dinas kepala daerah, Bagian Umum mengajukan pengadaan sound system sebanyak dua unit Rp70,3 juta. Kemudian mesin cuci dua unit Rp45 juta untuk Kantor Balaikota dan rumah dinas kepala daerah.

Respon Pemko 

Kepada langgam.id, Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Padang, Diko Eka Putra menjelaskan bahwa rencana pengadaan tersebut tidak sepenuhnya menggambarkan realisasi belanja yang akan dilakukan pada tahun berjalan. 

“Data tersebut merupakan rencana pengadaan yang disusun pada tahun sebelumnya, sementara pelaksanaannya tetap harus melalui persetujuan kepala daerah,” ujar Diko, Kamis (18/6/2026).

The post Memoles Rumah Dinas Wali Kota Padang di Tengah Pemulihan Bencana appeared first on Langgam.id.