Temuan tersebut diperoleh setelah Ombudsman melakukan pengawasan lapangan terhadap pelaksanaan SPMB pada 30 Juni 2026. 

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat, Adel Wahidi, mengatakan pengawasan dilakukan untuk memastikan proses penerimaan murid baru berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menjunjung tinggi prinsip objektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan.

Berdasarkan hasil pengawasan itu, ditemukan persoalan mendasar pada mekanisme validasi dan kurasi dokumen prestasi calon murid. 

Menurut Adel, tugas tersebut justru dibebankan kepada panitia SPMB di masing-masing sekolah, sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran terhadap persyaratan yang berlaku.

“Panitia sekolah akhirnya harus menentukan sendiri apakah sertifikat prestasi yang diajukan memenuhi ketentuan dalam petunjuk teknis. Kondisi ini tidak hanya menambah beban administratif, tetapi juga membuka peluang terjadinya kesalahan dalam pengambilan keputusan yang berpotensi menjadi maladministrasi,” ujarnya, Selasa (21/7/2026)

Padahal, Pasal 20 Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 3 Tahun 2025 mengatur bahwa dokumen prestasi calon murid pada jalur prestasi harus divalidasi oleh pemerintah daerah penyelenggara SPMB atau dikurasi oleh kementerian. 

“Ketentuan tersebut bertujuan menciptakan standar penilaian yang seragam terhadap seluruh dokumen prestasi yang digunakan dalam proses seleksi,” ungkapnya.

Selain itu, Ombudsman juga menyoroti banyaknya sertifikat tahfiz Al-quran yang diterbitkan oleh berbagai rumah tahfiz maupun sekolah Islam dan digunakan sebagai syarat pada jalur prestasi non-akademik. 

“Beragamnya lembaga penerbit menunjukkan belum adanya standar verifikasi yang memadai terhadap kualitas maupun keabsahan capaian hafalan Alquran yang diajukan calon murid,” tuturnya.

Dalam praktiknya, lanjut Adel, pengujian kemampuan hafalan hanya dilakukan oleh guru Pendidikan Agama Islam di sekolah tujuan. Mekanisme tersebut masih menyisakan celah karena belum didukung sistem verifikasi yang terstandar, independen, dan seragam di seluruh sekolah.

“Hal ini menunjukkan adanya potensi kelemahan dalam proses seleksi jalur prestasi non-akademik yang perlu segera diperbaiki agar tidak menimbulkan ketidakadilan,” kata dia. 

Temuan lain yang menjadi perhatian Ombudsman adalah ketidaksesuaian data pada sejumlah Surat Keterangan Peringkat Paralel yang diterbitkan sekolah asal calon murid SMP/MTs. 

“Pada beberapa sampel, ditemukan perbedaan antara nilai yang tercantum dalam surat keterangan dengan data pada rapor asli calon murid,” jelasnya.

Menurut Adel, kondisi tersebut menunjukkan perlunya penguatan mekanisme verifikasi terhadap dokumen akademik yang menjadi dasar penilaian dalam proses seleksi.

Di sisi lain, Ombudsman juga menerima laporan masyarakat terkait tidak tersedianya akses bagi calon murid penyandang disabilitas dalam pelaksanaan SPMB SMAN di Sumatera Barat.

Padahal, Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025 maupun Petunjuk Teknis SPMB Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026 telah menegaskan bahwa peningkatan akses pendidikan bagi penyandang disabilitas merupakan salah satu tujuan utama penyelenggaraan SPMB. 

Bahkan, Pasal 19 ayat (2) Permendikdasmen tersebut mengatur bahwa calon murid penyandang disabilitas dapat mengikuti jalur afirmasi dengan memenuhi persyaratan berupa Kartu Penyandang Disabilitas yang diterbitkan kementerian.

“Ombudsman menilai tertutupnya akses bagi penyandang disabilitas untuk mengikuti jalur afirmasi telah mencederai semangat penyelenggaraan SPMB yang inklusif, berkeadilan, dan tidak diskriminatif,” ujarnya.

Ia juga menyoroti belum adanya alokasi kuota khusus bagi penyandang disabilitas dalam pemenuhan kuota minimal 30 persen jalur afirmasi di Sumatera Barat. 

“Dalam praktiknya, kuota afirmasi hampir seluruhnya dialokasikan bagi calon murid dari keluarga ekonomi tidak mampu sehingga hak penyandang disabilitas belum memperoleh ruang sebagaimana diamanatkan regulasi,” imbuhnya.

Secara keseluruhan, Ombudsman menilai masih terdapat potensi maladministrasi dalam pelaksanaan SPMB jalur prestasi di SMA Negeri di Sumbar. 

Potensi tersebut berasal dari belum optimalnya mekanisme validasi dan kurasi dokumen prestasi, belum adanya standar verifikasi yang seragam terhadap sertifikat dan uji tahfiz, masih ditemukannya ketidaksesuaian dokumen akademik, serta belum tersedianya alokasi kuota khusus bagi penyandang disabilitas pada jalur afirmasi.

“Oleh karena itu, kita mendorong Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Pendidikan segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pelaksanaan SPMB, khususnya pada jalur prestasi dan afirmasi penyandang disabilitas,” tuturnya.

Adel menegaskan, proses validasi dan kurasi dokumen prestasi harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan sebagaimana diamanatkan Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025. Selain itu, pemerintah juga diminta segera menetapkan alokasi kuota khusus bagi penyandang disabilitas pada jalur afirmasi.

“Langkah tersebut penting untuk meminimalkan potensi maladministrasi sekaligus menjamin proses penerimaan murid baru yang objektif, inklusif, adil, transparan, dan akuntabel,” pungkasnya. (WAN)

The post Ombudsman Temukan Celah Maladministrasi SPMB SMA di Padang, dari Validasi hingga Dokumen Prestasi appeared first on Langgam.id.

Laporan tersebut didominasi persoalan pelayanan, termasuk tidak tersedianya akses bagi calon peserta didik dari jalur afirmasi disabilitas.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumbar, Adel Wahidi, mengatakan salah satu temuan penting dalam pelaksanaan SPMB tahun ini adalah belum terakomodasinya jalur afirmasi bagi penyandang disabilitas pada sistem penerimaan yang digunakan.

Menurut Adel, secara ketentuan terdapat dua regulasi yang mengatur jalur afirmasi dalam SPMB, yakni afirmasi bagi keluarga tidak mampu dan afirmasi bagi penyandang disabilitas.

Namun, ketentuan tersebut belum sepenuhnya diterapkan dalam petunjuk teknis (juknis) pelaksanaan SPMB di Sumbar.

Secara juknis ada dua peraturan menteri yang mengatur afirmasi, yaitu afirmasi tidak mampu dan afirmasi disabilitas. Sayangnya, pada juknis SPMB Sumbar hal tersebut belum diatur.

“Selain itu, aplikasi pendaftaran online juga belum mengakomodasi jalur afirmasi disabilitas sehingga pendaftaran mereka terkunci dan ditolak,” ujarnya kepada Langgam.id, Kamis (9/7/2026)

Ia menilai persoalan tersebut menunjukkan bahwa sistem penerimaan peserta didik baru belum sepenuhnya diimplementasikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Akibatnya, calon peserta didik berkebutuhan khusus belum memperoleh akses pelayanan yang setara

“Kondisi tersebut menjadi indikator bahwa pelaksanaan SPMB saat ini masih belum sepenuhnya berpihak kepada peserta didik penyandang disabilitas,” jelasnya.

Menurutnya, pemerintah perlu melakukan pembenahan agar sistem penerimaan lebih inklusif dan mampu memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh calon peserta didik.

Meski demikian, Ombudsman mencatat persoalan yang dilaporkan telah mendapatkan penyelesaian. Namun, penyelesaian yang dilakukan masih bersifat kasuistis dan belum menyentuh perbaikan sistem secara menyeluruh.

“Berharap pemerintah daerah bersama instansi terkait dapat melakukan evaluasi terhadap petunjuk teknis maupun aplikasi SPMB sehingga pada pelaksanaan tahun berikutnya seluruh jalur afirmasi, termasuk bagi penyandang disabilitas, dapat diakomodasi dengan baik dan tidak lagi menimbulkan kendala bagi masyarakat,” pungkasnya. (WAN)

The post Ombudsman Sumbar Terima 13 Aduan Soal SPMB appeared first on Langgam.id.

Dalam kunjungan itu, Mahyeldi memastikan seluruh proses seleksi berjalan secara transparan, objektif, dan bebas dari intervensi.

Saat berada di lokasi, Mahyeldi memantau proses verifikasi berkas pendaftaran jalur prestasi, baik akademik maupun nonakademik. Ia menegaskan setiap tahapan seleksi dilakukan sesuai persyaratan yang telah ditetapkan dan diumumkan kepada masyarakat.

“Seluruh proses dilakukan melalui sistem yang terkomputerisasi sehingga hasil pemeringkatan berlangsung objektif dan tidak bisa dipengaruhi oleh siapa pun. Aturan berlaku sama bagi semua,” kata Mahyeldi.

Ia juga mengimbau calon peserta didik dan orang tua memastikan seluruh dokumen persyaratan telah lengkap agar tidak mengalami kendala selama proses seleksi. Setelah tahapan jalur prestasi selesai, penerimaan akan dilanjutkan melalui jalur domisili sesuai ketentuan yang berlaku di masing-masing sekolah.

Untuk SMA Negeri 1 Bukittinggi, wilayah domisili meliputi Kelurahan Pakan Kurai, Campago Ipuh, Aua Tajungkang Tangah Sawah (ATTS), dan Tarok Dipo. Sementara pembagian wilayah sekolah lain mengikuti ketentuan domisili yang telah ditetapkan pemerintah.

Mahyeldi menegaskan Pemprov Sumbar berkomitmen menjaga integritas pelaksanaan SPMB agar seluruh peserta memperoleh kesempatan yang sama tanpa perlakuan khusus.

Sebagai contoh, ia mengungkapkan anak kandungnya sendiri tidak diterima di sekolah negeri yang diinginkan karena tidak memenuhi hasil seleksi berdasarkan sistem. Hal serupa juga dialami anak Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar yang akhirnya memilih melanjutkan pendidikan di pondok pesantren.

“Kami ingin memastikan proses penerimaan berjalan jujur, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan. Tidak ada perlakuan khusus bagi siapa pun,” tegasnya.

Mahyeldi juga meminta para orang tua tidak memaksakan anak untuk bersekolah di sekolah tertentu. Menurutnya, pilihan sekolah sebaiknya disesuaikan dengan minat, bakat, dan kemampuan anak, termasuk mempertimbangkan sekolah menengah kejuruan (SMK) yang memiliki prospek kerja menjanjikan.

Selain itu, ia mendorong peningkatan kualitas sekolah swasta dan pondok pesantren agar semakin diminati masyarakat. Menurutnya, jika kebutuhan sekolah negeri terus meningkat, khususnya di daerah dengan pertumbuhan penduduk tinggi seperti Bukittinggi, pemerintah membuka peluang pembangunan unit sekolah baru apabila tersedia dukungan lahan dari masyarakat.

Pada kesempatan itu, Mahyeldi juga menyampaikan komitmen Pemprov Sumbar memperluas akses pendidikan melalui Program Sekolah Rakyat yang ditargetkan hadir minimal satu unit di setiap kabupaten dan kota bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Di sisi lain, Pemprov Sumbar juga telah mengembangkan Program Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) yang dipusatkan di SMA Negeri 8 Padang untuk menjangkau peserta didik di berbagai daerah sehingga akses terhadap layanan pendidikan semakin merata.

“Yang terpenting bukan hanya diterima di sekolah tertentu, tetapi setiap anak Sumatera Barat memperoleh kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Pemerintah akan terus menghadirkan layanan pendidikan yang semakin luas, adil, dan merata,” tutup Mahyeldi. (HER)

The post Gubernur Sumbar Tinjau Pelaksanaan SPMB di SMAN 1 Bukittinggi appeared first on Langgam.id.

Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan SPMB 2026. Banyak keluhan dari masyarakat terkait kendala teknis dan proses verifikasi selama pendaftaran berlangsung.

Menurutnya, gangguan jaringan dan aplikasi yang mengalami error, hang, freeze, hingga lambat diakses telah menghambat proses pendaftaran siswa baru. Bahkan, pada awal pelaksanaan, sistem dilaporkan sulit diakses dan sempat tidak dapat digunakan sejak pagi hari sehingga menimbulkan kebingungan di kalangan peserta maupun orang tua.

“Sistem yang seharusnya memudahkan masyarakat justru tidak berjalan optimal karena belum diuji secara matang dan sosialisasinya belum tuntas,” ujarnya, Selasa (23/6/2026).

Muharlion menilai, persoalan tersebut berdampak langsung terhadap masyarakat yang sedang berupaya mendaftarkan anaknya ke sekolah. Ketidakpastian akibat gangguan sistem dinilai telah mengurangi kualitas pelayanan publik yang seharusnya diberikan pemerintah kepada warga.

“Kami melihat ini sebagai persoalan serius. Bagi anak-anak, kesempatan masuk sekolah adalah pengalaman penting yang hanya terjadi sekali dalam hidup mereka,” katanya.

Ia menegaskan, berbagai kendala yang muncul menunjukkan masih adanya kelemahan dalam persiapan dan pelaksanaan sistem yang digunakan pada tahun ini. Bahkan menyebut persoalan tersebut sebagai bentuk kelalaian yang berakibat pada terganggunya pelayanan kepada masyarakat.

“Bahasa lain ya ceroboh. Ini yang akhirnya yang jadi korban adalah orang tua, kemudian calon siswanya, dan yang dirugikan ya masyarakat. Karena mendapat layanan yang tidak proper,” tegasnya.

DPRD Kota Padang, lanjutnya, meminta evaluasi dilakukan secara menyeluruh mulai dari tahap perencanaan, pengembangan aplikasi, pelaksanaan di lapangan, hingga mekanisme penanganan pengaduan masyarakat.

“Karena ini menyangkut pelayanan publik dan masa depan anak-anak, tentu semuanya harus dievaluasi dari A sampai Z. Sampai hari ini pun masih banyak masyarakat yang mempertanyakan berbagai persoalan yang terjadi dalam proses SPMB,” ujarnya.

Selain itu, Muharlion menegaskan, Disdikbud Kota Padang harus bertanggung jawab penuh terhadap seluruh rangkaian pelaksanaan SPMB tahun ini. DPRD juga berencana melakukan audit untuk mengidentifikasi berbagai persoalan yang muncul selama proses penerimaan peserta didik baru berlangsung.

“Disdik harus mempertanggungjawabkan penyelenggaraan dari awal sampai akhir. Nanti kami akan melakukan audit terhadap berbagai persoalan yang muncul selama pelaksanaan,” pungkasnya. (WAN) 

The post DPRD Padang Soroti Masalah SPMB 2026: Minta Evaluasi, Ini Persoalan Serius!  appeared first on Langgam.id.

Pada hari pertama pembukaan pendaftaran, Senin (22/6/2026), website SPMB dilaporkan mengalami eror sehingga tidak dapat diakses oleh calon peserta didik maupun orang tua. 

Lalu di hari kedua, Selasa (23/6/2026), kendala yang dialami orang tua calon peserta didik adalah tidak seluruh jalur pendaftaran muncul pada laman yang disediakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Padang.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumbar, Adel Wahidi, mengatakan persoalan yang terjadi sangat disayangkan karena pelaksanaan pendaftaran secara daring bukanlah hal baru bagi Pemerintah Kota Padang.

Menurutnya, permasalahan server yang menjadi penyebab utama gangguan seharusnya sudah dapat diantisipasi melalui berbagai uji coba sistem sebelum proses pendaftaran dimulai.

“Kami cukup menyesalkan kejadian ini karena terus berulang. Seharusnya ada pengujian terhadap sistem yang telah dibuat sehingga benar-benar siap digunakan saat pendaftaran dibuka,” kata Adel kepada Langgam.id, Selasa (23/6/2026). 

“Ini juga berkaitan dengan semangat literasi digital masyarakat. Tentu masyarakat menjadi bingung, apalagi menyangkut masa depan pendidikan anak mereka,” sambungnya.

Adel berharap Pemerintah Kota Padang, khususnya Disdikbud, dapat segera menyelesaikan persoalan tersebut dan memastikan gangguan serupa tidak kembali terjadi pada masa mendatang.

Ia menegaskan, pelaksanaan SPMB secara daring telah berlangsung selama beberapa tahun, sehingga seharusnya terdapat pembelajaran dan evaluasi yang cukup untuk mengantisipasi berbagai kendala teknis.

“Karena sudah berulang kali dilaksanakan, seharusnya ada pembelajaran dari tahun ke tahun dalam menangani program-program seperti ini,” ujarnya.

Sebelum pelaksanaan SPMB dimulai, Ombudsman Sumbar juga telah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kota Padang guna melihat kesiapan pelaksanaan penerimaan murid baru tersebut.

Dari hasil pemantauan Ombudsman, terdapat dua faktor utama yang kerap menjadi sumber persoalan dalam pelaksanaan SPMB, yakni jaringan internet dan kapasitas server. 

Dalam kasus yang terjadi saat ini, Adel menilai persoalan lebih mengarah pada gangguan server yang pengelolaannya berada di bawah kendali Disdikbud Kota Padang.

“SPMB ini biasanya hanya menghadapi dua persoalan, yaitu jaringan dan server. Kalau kondisi saat ini memang server yang bermasalah,” jelasnya.

Ombudsman, lanjut Adel, akan terus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan SPMB dan mendesak Disdikbud Kota Padang untuk segera memperbaiki sistem pendaftaran daring yang dikeluhkan masyarakat.

Ia juga mengingatkan bahwa temuan Ombudsman nantinya dapat mengarah pada dugaan maladministrasi apabila terbukti terdapat pelayanan yang merugikan masyarakat.

“Dalam temuan kami nanti bisa saja mengarah kepada maladministrasi karena telah merugikan masyarakat. Sistem mengalami error, kemudian ada jalur pendaftaran yang muncul dan ada yang tidak. Tentu kondisi ini merugikan masyarakat yang ingin mendaftarkan anaknya,” tegasnya. (WAN) 

The post Ombudsman Soroti Website SPMB Padang Eror, Berpotensi Maladministrasi appeared first on Langgam.id.

Pada Selasa (23/6/2026), para orang tua mengaku mengalami masalah teknis saat mengakses laman pendaftaran yang disediakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Padang. 

Kendala tersebut di antaranya tidak munculnya seluruh pilihan jalur pendaftaran, hingga gangguan sistem yang membuat proses pendaftaran tidak dapat dilanjutkan.

Dalam pelaksanaan SPMB SMP tahun ajaran 2026-2027, tersedia tiga jalur pendaftaran, yakni jalur domisili, jalur afirmasi, dan jalur prestasi. Namun, sejumlah orang tua mengaku tidak dapat melihat seluruh pilihan jalur tersebut saat masuk ke sistem.

Salah seorang orang tua calon peserta didik, Yati (43), mengatakan ketika ia melakukan login ke sistem pendaftaran, terkadang hanya dua jalur yang muncul di layar.

“Di website ada tiga pilihan jalur. Namun, ketika kami login, terkadang hanya dua jalur yang muncul,” ujarnya, Selasa (23/6/2026).

Selain itu, ia juga mengeluhkan adanya gangguan pada sistem setelah berhasil masuk ke akun pendaftaran. Akibatnya, pilihan jalur yang hendak dipilih tidak dapat diklik sehingga proses pendaftaran terhambat.

“Setelah login, website sering mengalami eror. Pilihan jalurnya juga tidak bisa diklik,” katanya.

Permasalahan lain yang turut dikeluhkan para orang tua adalah kesulitan mengubah atau menghapus data ketika terjadi kesalahan dalam pemilihan jalur pendaftaran. Kondisi tersebut membuat mereka tidak dapat memperbaiki data secara mandiri melalui sistem.

Karena berbagai kendala itu, sejumlah orang tua memilih mendatangi langsung kantor Disdikbud Kota Padang untuk memperoleh informasi dan memastikan proses pendaftaran anak mereka dapat berjalan dengan baik.

Keluhan serupa disampaikan orang tua calon peserta didik lainnya, Yuni (36). Menurutnya, informasi yang beredar di masyarakat menyebutkan bahwa semakin cepat melakukan pendaftaran, semakin besar peluang diterima melalui jalur yang diinginkan. 

Dengan kondisi demikian, membuat para orang tua merasa khawatir ketika sistem pendaftaran mengalami gangguan.

“Tentu kondisi ini menimbulkan kepanikan. Karena itu kami terpaksa datang langsung ke Disdikbud untuk memastikan informasi yang sebenarnya,” ujarnya.

Mereka berharap Disdikbud Kota Padang dapat menyediakan solusi alternatif apabila gangguan sistem masih terus terjadi. Salah satu opsi yang diusulkan adalah membuka layanan pendaftaran secara langsung atau offline.

“Kami tentu panik. Kami khawatir anak-anak tidak bisa diterima di sekolah negeri atau sekolah yang diinginkan karena kendala sistem ini,” tegasnya.

Saat Langgam.id mencoba mengkonfirmasi kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Padang, Yopi Krislova, namun belum ada tanggapan. (WAN) 

The post Website SPMB untuk SMP di Padang Masih Eror Hari Kedua Pendaftaran appeared first on Langgam.id.

Gangguan pada website pendaftaran membuat banyak orang tua calon peserta didik kesulitan mengakses sistem sehingga memicu keresahan di tengah masyarakat.

Berdasarkan data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Padang, proses pendaftaran SPMB tahun ini dilaksanakan sepenuhnya secara daring. Tidak ada lagi layanan pendaftaran secara langsung di sekolah maupun di kantor dinas.

Namun, sejak pembukaan pendaftaran pada dini hari, sejumlah orang tua mengeluhkan tidak dapat mengakses laman pendaftaran. 

Kondisi tersebut menyebabkan puluhan warga mendatangi Kantor Disdikbud Kota Padang untuk meminta penjelasan terkait gangguan yang terjadi.

Kepala Disdikbud Kota Padang, Yopi Krislova, mengungkapkan bahwa gangguan sistem disebabkan oleh adanya ketidaksesuaian data pada server yang digunakan untuk proses pendaftaran.

Menurutnya, terdapat data yang mengalami eror sehingga memengaruhi kinerja server dan membuat website sulit diakses sejak pagi hari. Tim teknis kemudian melakukan perbaikan hingga sistem kembali normal sekitar pukul 12.00 WIB.

Sebagai langkah antisipasi agar tidak ada calon peserta didik yang dirugikan akibat gangguan tersebut, Disdikbud memutuskan memperpanjang masa pendaftaran SPMB.

Semula pendaftaran dijadwalkan berlangsung hingga 24 Juni 2026. Namun, setelah adanya gangguan sistem, masa pendaftaran diperpanjang hingga 25 Juni 2026 pukul 12.00 WIB.

Yopi menegaskan, kebijakan tersebut diambil untuk memastikan seluruh calon peserta didik memperoleh kesempatan yang sama dalam mengikuti proses penerimaan murid baru. 

Selain persoalan teknis, pelaksanaan SPMB tahun ini juga mencatat sejumlah fakta penting lainnya. 

Dimana Disdikbud Kota Padang menyediakan kuota penerimaan lebih dari 11 ribu siswa untuk seluruh SMP negeri di Kota Padang. Jumlah tersebut disesuaikan dengan kapasitas kursi yang tersedia di masing-masing sekolah.

Dari sisi regulasi, pelaksanaan SPMB 2026/2027 tidak mengalami perubahan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, terdapat satu pembaruan berupa penambahan tes kemampuan akademik sebagai bagian dari proses seleksi peserta didik baru.

Disdikbud Kota Padang menyatakan seluruh ketentuan dan mekanisme pelaksanaan SPMB telah disosialisasikan kepada masyarakat sebelum pendaftaran dibuka.

Adapun hasil seleksi SPMB untuk SMP Kota Padang Tahun Ajaran 2026/2027 dijadwalkan diumumkan pada 26 Juni 2026 setelah seluruh tahapan pendaftaran selesai dilaksanakan. (WAN) 

The post Fakta Hari Pertama SPMB untuk SMP di Padang: dari Website Eror hingga Pendaftaran Diperpanjang appeared first on Langgam.id.

Kepala Disdikbud Kota Padang, Yopi Krislova, mengakui jumlah tersebut telah sesuai dengan ketersediaan kursi yang telah disiapkan oleh sekolah.

“Untuk tahun ini sekitar 11 ribu lebih. Untuk ketersediaan kursi juga sebanyak itu,” ujarnya saat ditemui awak media, Senin (22/6/2026). 

Yopi menjelaskan, regulasi pelaksanaan SPMB tahun ini secara umum tidak mengalami perubahan signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Seluruh ketentuan telah disosialisasikan kepada masyarakat sebelum pelaksanaan pendaftaran dimulai.

“Kami sudah mensosialisasikan, aturannya tidak jauh berbeda. Cuma tahun ini ada tambahannya yakni tes kemampuan akademik,” jelasnya.

Penambahan tes kemampuan akademik, kata Yopi, menjadi salah satu pembaruan dalam pelaksanaan SPMB Tahun Ajaran 2026/2027. Tes ini bagian dari proses seleksi sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

Sementara itu, seluruh proses pendaftaran dilakukan secara daring atau online. Disdikbud Kota Padang tidak lagi membuka layanan pendaftaran secara langsung di sekolah maupun di kantor dinas.

Menurut Yopi, penerapan sistem online membuat proses penerimaan lebih efektif dan transparan sehingga tidak diperlukan pengawasan khusus seperti pada sistem pendaftaran konvensional.

“Tidak ada pendaftaran langsung (offline). Sekarang pendaftaran online,” pungkasnya. (WAN) 

The post SPMB untuk SMP di Padang 2026, Kuota Penerimaan Capai Lebih 11 Ribu Siswa appeared first on Langgam.id.

Sebelumnya, pendaftaran SPMB dibuka mulai 22 Juni 2026 pukul 00.00 WIB dan dijadwalkan berakhir pada 24 Juni 2026 pukul 24.00 WIB.

Baca juga: Website SPMB Tidak Bisa Diakses, Orang Tua Murid Geruduk Disdikbud Padang  

Namun, akibat kendala teknis yang menyebabkan website pendaftaran tidak dapat diakses selama beberapa jam, Disdikbud Padang memberikan tambahan waktu bagi calon peserta didik untuk pendaftaran.

Kepala Disdikbud Kota Padang, Yopi Krislova, mengatakan website SPMB mengalami gangguan sejak awal pembukaan pendaftaran. Sistem baru kembali dapat diakses sekitar pukul 12.00 WIB.

“Jadi kami perpanjang waktu pendaftarannya sampai tanggal 25 Juni 2026 pukul 12.00 WIB siang,” ujar Yopi, Senin (22/6/2026).

Menurutnya, kebijakan perpanjangan waktu dilakukan agar seluruh calon peserta didik tetap memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti proses penerimaan murid baru. 

Ia pun memastikan gangguan sistem yang terjadi tidak merugikan masyarakat.

“Masyarakat tidak ada yang dirugikan. Untuk perpanjangan pendaftarannya nanti kami akan keluarkan pemberitahuannya,” katanya.

Gangguan akses yang sempat terjadi pada website pendaftaran, membuat sejumlah orang tua calon siswa dilanda kecemasan dan mendatangi Kantor Disdikbud Kota Padang, Senin (22/6/2026).

Baca juga: Disdikbud Padang Beberkan Website SPMB Sempat Tidak Bisa Diakses, Ini Penyebabnya 

Sejak pagi, puluhan orang tua terlihat mendatangi kantor Disdikbud untuk mencari kepastian terkait proses pendaftaran yang tidak dapat mereka akses melalui sistem daring.

Untuk jenjang SMP, pendaftaran dilakukan secara daring melalui sistem yang telah disediakan, sedangkan hasil seleksi dijadwalkan diumumkan pada 26 Juni 2026. (WAN) 

The post Website Sempat Eror, Pendaftaran SPMB di Padang Diperpanjang hingga 25 Juni 2026 appeared first on Langgam.id.

“Terkait server website memang terjadi trouble sejak pagi,” ujar Kepala Disdikbud Kota Padang, Yopi Krislova kepada wartawan, Senin (22/6/2026). 

Menurut Yopi, kendala tersebut muncul karena terdapat data yang mengalami error sehingga mengganggu kinerja server. Tim teknis kemudian melakukan perbaikan untuk mengatasi masalah tersebut.

Ia menjelaskan, setelah dilakukan penanganan, sistem pendaftaran kembali beroperasi normal dan dapat diakses oleh masyarakat sekitar pukul 12.00 WIB.

“Untuk saat ini website sudah kembali diakses sekitar pukul 12.00 WIB,” kata dia.  

Sebagai antisipasi agar tidak ada calon peserta didik yang dirugikan akibat gangguan, Disdikbud Kota Padang memutuskan memperpanjang masa pendaftaran online SPMB.

Pendaftaran yang semula dijadwalkan berakhir sesuai jadwal awal kini diperpanjang hingga Kamis, 25 Juni 2026, pukul 12.00 WIB.

Yopi menegaskan, kebijakan tersebut diambil untuk memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh calon peserta didik dan orang tua yang sempat mengalami kendala saat mengakses sistem pendaftaran.

“Dalam hal ini, orang tua tidak ada yang dirugikan. Kita geser atau kita perpanjang pendaftarannya,” katanya.

Diketahui, gangguan akses pada website pendaftaran SPMB Tahun Ajaran 2026/2027 membuat sejumlah orangtua calon siswa dilanda kecemasan dan mendatangi Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Padang, Senin (22/6/2026).

Sejak pagi, puluhan orangtua terlihat mendatangi kantor Disdikbud untuk mencari kepastian terkait proses pendaftaran yang tidak dapat mereka akses melalui sistem daring. Kondisi ini terjadi pada hari pertama pembukaan pendaftaran yang dijadwalkan berlangsung hingga 24 Juni 2026.

Diberitakan sebelumnya, Pemerintah Kota Padang melalui Disdikbud resmi membuka pelaksanaan SPMB Tahun Ajaran 2026/2027 pada 22 Juni 2026. 

Untuk jenjang SMP, pendaftaran dilakukan secara daring melalui sistem yang telah disediakan, sedangkan hasil seleksi dijadwalkan diumumkan pada 26 Juni 2026. (WAN) 

The post Disdikbud Padang Beberkan Website SPMB Sempat Tidak Bisa Diakses, Ini Penyebabnya  appeared first on Langgam.id.