Pelepasan Karavan Solidaritas tersebut dilakukan oleh Wahyudi Rakib, selaku Sekretaris Umum SPI. Dalam pelepasan tersebut, SPI menegaskan komitmennya untuk terus hadir bersama petani dan masyarakat desa yang terdampak bencana, melalui kerja-kerja solidaritas yang terorganisir dan berkelanjutan.

Karavan Solidaritas ini dilaksanakan oleh Bakti (Badan Aksi Tani) SPI, sebagai badan aksi tani yang bergerak dalam kerja-kerja solidaritas, kemanusiaan, dan respon bencana. Tim Karavan Solidaritas Bakti SPI dipimpin oleh Zulfikar, Ketua Departemen Advokasi dan Bakti DPP SPI, bersama Angga Fajar, Ketua Departemen Organisasi sekaligus Anggota DPP SPI. Karavan ini merupakan upaya untuk melanjutkan solidaritas yang telah dijalankan SPI sejak bencana terjadi. Melalui Karavan Solidaritas ini, SPI menegaskan bahwa solidaritas petani merupakan kekuatan kolektif yang tumbuh dari basis-basis perjuangan, sebagai wujud tanggung jawab dan kesetiakawanan terhadap saudara-saudara yang terdampak bencana.

Karavan diberangkatkan dari Jakarta dengan membawa bantuan yang telah dihimpun dari petani anggota SPI di berbagai wilayah. Sejak keberangkatan, mobil karavan telah memuat bantuan dari petani SPI di Indramayu dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Bantuan tersebut merupakan hasil gotong royong petani yang dikumpulkan secara mandiri sebagai bentuk soldiaritas lintas wilayah.

Dari Jakarta, Karavan Solidaritas Bakti SPI bergerak menuju Banten untuk memuat bantuan dari petani SPI Banten, kemudian melanjutkan perjalanan ke Lampung. Perjalanan dilanjutkan ke Sumatera Selatan, sebelum menuju Jambi sebagai titik konsolidasi berikutnya. Di Jambi, karavan akan memuat tambahan bantuan yang berasal dari basis petani SPI di Bengkulu, sebelum melanjutkan perjalanan ke Riau, Sumatera Barat, Sumatera Utara, hingga akhirnya tiba di Aceh.

Sepanjang rute tersebut, karavan tidak hanya berfungsi sebagai sarana pengangkutan logistik, tetapi juga menjadi ruang konsolidasi dan penguatan solidaritas antar-basis petani SPI. Setiap titik persinggahan dimanfaatkan untuk memperluas dukungan, menghimpun bantuan tambahan, serta memperkuat koordinasi organisasi dalam memastikan bantuan tersalurkan secara terorganisir dan tepat sasaran.

Ketua Umum SPI, Henry Saragih, menegaskan bahwa Karavan Solidaritas ini memiliki makna penting bagi penguatan solidaritas di kalangan petani dan masyarakat desa. “Bagi SPI, ajakan dan gerakan ini sangat penting untuk menumbuhkan soldiritas di antara petani dan masyarakat desa. Di tengah situasi saat ini, petani dan masyarakat desa sangat membutuhkan satu sama lain untuk saling membantu, lintas wilayah dan lintas daerah,” ujar Henry.

Henry berharap Karavan Solidaritas SPI ini dapat memperluas dukungan dari basis-basis petani dan masyarakat desa yang akan disinggahi sepanjang perjalanan. “Kami berharap karavan ini dapat memperbesar dukungan dari saudara-saudara kita petani dan masyarakat desa, khususnya SPI di Banten, Lampung, Sumatera Selatan, Jambi, dan Riau. Selanjutnya, bantuan yang telah kita galang ini akan disalurkan kepada saudara-saudara kita yang terdampak bencana di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh,” tambahnya.

Lebih lanjut, Henry Saragih menegaskan bahwa Karavan Solidaritas ini merupakan kelanjutan dari kerja-kerja solidaritas yang telah dilakukan SPI sejak bencana terjadi. “Bagi SPI, ini adalah kelanjutan dari solidaritas yang sudah kita lakukan sejak bencana banjir terjadi. Sebelumnya, SPI telah melakukan penggalangan dan penyaluran bantuan ke berbagai wilayah terdampak, mulai dari Aceh Utara, Aceh Timur, Bireuen, Sigli, Pidie, Aceh Tamiang, hingga wilayah Langkat, Deli Serdang, Tapanuli Tengah, Humbang Hasundutan, Tapanuli Selatan, dna di Sumatra sudah dilakukan penyaluran di Agam, Padang, hingga Padang Pariaman,” jelasnya.

“Mari kita bersama-sama mendukung Karavan Solidaritas ini agar kesetiakawanan kita semakin menguat dan dapat meringankan beban saudara-saudara kita yang tertimpa bencana,” pungkas Henry.

Melalui Karavan Solidaritas ini, Bakti SPI bersama seluruh struktur dan anggota SPI menegaskan komitmennya untuk terus berada di garis depan kerja-kerja solidaritas petani. Bantuan yang dihimpun akan disalurkan langsung ke wilayah terdampak di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh, sebagai bagian dari perjuangan kolektif petani dalam menghadapi krisis dan mempertahankan kehidupan yang berdaulat. (*/Yh)

The post Serikat Petani Indonesia Gerakkan Karavan Solidaritas ke Wilayah Bencana di Sumatra appeared first on Langgam.id.

Muswil kali ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat konsolidasi gerakan petani di Ranah Minang. Di tengah derasnya arus kapitalisme dan konflik agraria yang makin tajam, SPI Sumbar menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan reforma agraria sejati, membangun ekonomi berbasis kerakyatan, serta menegakkan kedaulatan pangan dari tingkat nagari hingga nasional.

“Tagakan Marwah Sako, Pertahankan Pusako adalah panggilan moral dan politik kita hari ini. Bukan hanya mempertahankan tanah secara fisik, tapi juga menjaga martabat dan pengetahuan agraria yang telah diwariskan para leluhur,” ujar Rustam Efendi, Ketua DPW SPI Sumbar yang kembali dipercaya memimpin periode berikutnya.

Selama dua hari musyawarah, para peserta dari berbagai nagari di Sumbar menggelar sidang komisi dan pleno yang mengangkat problematika konkret di lapangan. Konflik agraria dan perampasan tanah muncul sebagai isu paling mendesak. Ketimpangan penguasaan lahan membuat sebagian petani kehilangan sumber hidup, sementara ketergantungan terhadap input pertanian industri memperparah ketahanan ekonomi keluarga.

“Kami melihat ironi besar: banyak anak muda kuliah di Fakultas Pertanian, tapi setelah lulus tak kembali ke sawah. Tanah makin sempit, hasil tak menentu, biaya produksi terus naik,” ungkap salah satu peserta.

Harga pasca panen yang tidak stabil, lemahnya akses pasar, serta minimnya dukungan teknis dari pemerintah juga menjadi keluhan yang mengemuka. Para petani kecil masih belum merasakan hadirnya kebijakan yang berpihak dan berjangka panjang.

Menyusun Arah: Agroekologi dan Ekonomi Koperasi

Muswil kemudian melahirkan sejumlah rumusan perjuangan ke depan. Pertama, SPI Sumbar mendorong penerapan pertanian agroekologi sebagai jawaban atas krisis lingkungan dan ancaman ketahanan pangan. Model ini diyakini lebih ramah lingkungan, berbasis kearifan lokal, serta menjamin keberlanjutan bagi generasi mendatang.

Kedua, penguatan koperasi produsen menjadi agenda utama, agar petani memiliki kendali atas komoditas mereka sendiri, mulai dari produksi hingga pengolahan pascapanen. “Kita harus menciptakan nilai tambah di tingkat petani, bukan hanya menjual hasil mentah,” tegas Rustam.

Ketiga, SPI mendorong para kadernya untuk menduduki posisi strategis di berbagai level pemerintahan dan kelembagaan. Menurut Rustam, selama petani tak memiliki representasi dalam pengambilan keputusan, kebijakan publik akan terus berat sebelah.

Dari Nagari, Sinergi Dibangun

Dukungan terhadap gerakan SPI juga datang dari tokoh pemerintahan nagari. Wali Nagari Sungai Kamuyang yang turut hadir menyampaikan pentingnya kerja sama antara SPI dan pemerintahan lokal. Ia menilai, untuk mewujudkan swasembada pangan sebagaimana dicita-citakan Presiden Prabowo, perjuangan harus dimulai dari hak atas tanah.

“Tanah adalah alas tempat berpijak keluarga petani. Jika alas itu tak kuat, mustahil kita bisa bangun kedaulatan pangan,” katanya.

Sementara itu, Sago Indra, petani senior dari Limapuluh Kota yang juga anggota Majelis Petani Nasional SPI, menyerukan agar petani Minangkabau membangun kembali karakter agraris yang kokoh. “Kita harus berdaulat atas tanah, berdaulat atas pangan. Hanya itu jalan untuk berdiri tegak di nagari sendiri,” ujarnya.

Melalui sambungan Zoom, Ketua Umum DPP SPI, Henry Saragih, memberikan dukungannya kepada gerakan SPI Sumbar. Ia mengapresiasi semangat petani Minangkabau yang tak pernah surut dalam menjaga warisan dan pusaka.

“Buktikan bahwa masyarakat adat Minangkabau masih tuan rumah di nagarinya sendiri. Perkuat persaudaraan, jaga solidaritas antarsuku dan kaum, karena di situlah kekuatan kita,” pesannya. Henry juga mengundang seluruh kader SPI Sumbar untuk hadir dalam Kongres Nasional SPI ke-V di Jambi pada 20 Juli 2025.

Muswil ini bukan sekadar pergantian kepemimpinan, melainkan bagian dari perjuangan panjang menuju cita-cita besar: reforma agraria sejati, ekonomi kerakyatan, dan kedaulatan pangan.

“Hari ini kita seperti hanyut di tengah malam. Tapi kita tak boleh menyerah. Kita mesti berenang bersama menuju tepian. Jangan saling menyalahkan, jangan memilih hidup selamat sendiri-sendiri. Ini perjuangan bersama.”

Dengan semangat Tagakan Marwah Sako, Pertahankan Pusako, petani Sumatera Barat melangkah pasti: dari nagari menuju negeri yang lebih adil untuk petani. (*/Yh)

The post Muswil V SPI Sumbar Menyatukan Tekad Petani untuk Reforma Agraria dan Kedaulatan Pangan: Tagakan Marwah Sako, Pertahankan Pusako! appeared first on Langgam.id.

Rapat berlangsung di ruang rapat Kantor Bupati Pasaman Barat dan dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Plt Bupati Risnawanto, Kapolres Pasaman Barat, Kajari Pasaman Barat, Kepala BPN Kabupaten Pasaman Barat, SKPD Kabupaten Pasaman Barat, Pihak Perusahaan PHP I, Akademisi dari Unand, Tokoh Masyarakat Nagari Kapa, Ninik Mamak Pemangku Adat Nagari Kapa, dan SPI.

Kegiatan ini merupakan bagian dari pelaksanaan Reforma Agraria di Kabupaten Pasaman Barat sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023. Rapat ini bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan lahan yang telah berlangsung sejak 2020, di mana masyarakat Kapa mengklaim tanah seluas sekitar 483,70 hektar yang berada dalam area Hak Guna Usaha (HGU) PT. PHP I.

Rapat Integrasi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 ini telah merekomendasikan sebagai berikut :

1. Bahwa Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 berdasarkan surat permohonan SPI Sumatera Barat kepada Direktur Landreform Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dengan Nomor surat 012/K/DPW- SMBR / SPI/IX/ 2023 dan setelah dilaksanakan pengecekan bahwa lokasi yang diusulkan berada di lahan HGU No. 56 yang dimiliki oleh. PT Permata Hijau Pasaman (PHP).
2. Bahwa dari hasil inventarisasi/peninjauan di lapangan oleh tim dan tenaga pendukung GTRA, bahwa SPI Basis Kapa telah mengklaim tanah PT. Permata Hijau Pasaman (PT.PHP) seluas ± 483.70 Ha dan hal tersebut dilakukan sejak tahun 2020 serta lahan yang diklaim oleh Masyarakat kapa sebanyak 30 Blok yang digarap oleh 207 Orang masyarakat anggota SPI basis Kapa dan masing -masing orang menggarap lahan seluas 2 Ha, yang telah ditanami jagung, padi, pisang dan pepaya.
3. Berdasarkan poin I dan poin II di atas, bahwa Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) sesuai usulan SPI Sumatera Barat tidak dapat ditindaklanjuti menjadi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) karena lahan tsb di dalam HGU PT. Permata Hijau Pasaman (PT.PHP), dan lahan tersebut tidak terindikasi dalam tanah terlantar dan untuk HGU dari PT.PHP masih aktif dan berlaku sampai dengan tanggal 20 November 2034.
4. Untuk Kampung Reforma Agraria dan kegiatan GTRA di Kabupaten Pasaman Barat pada Tahun Anggaran 2024 akan dilaksanakan di Nagari Sasak, Kecamatan Sasak Ranah Pasisie, Kabupaten Pasaman Barat karena di lokasi tersebut terdapat kegiatan Redistribusi Tanah pada tahun 2022 dan 2023 yang akan ditindaklanjuti dengan SK Bupati.

Meskipun rekomendasi telah dibacakan dan ditandatangani oleh tim GTRA, pihak SPI Nagari Kapa dan SPI Pasaman Barat menolak hasil tersebut.

Usai rapat, Plt. Bupati Risnawanto mengungkapkan bahwa rapat ini bertujuan untuk menyatukan persepsi mengenai konflik yang ada, terutama terkait hak plasma yang telah diberikan PT PHP kepada masyarakat. “Kami sudah menandatangani berita acara, dan ini menjadi pedoman dalam menyelesaikan masalah yang ada,” ujarnya.

Dia juga mengingatkan masyarakat untuk tidak terprovokasi dan percaya pada pihak berwenang dalam menyelesaikan masalah, menegaskan bahwa pemerintah akan selalu mendukung program reforma agraria sesuai dengan hukum yang berlaku. “Kami berharap masyarakat memahami hak dan kewajiban mereka dalam konteks kehidupan di Pasaman Barat,” tutup Risnawanto. (*/Yh)

The post Konflik Lahan Kapa dan PT PHP I di Pasaman Barat, GTRA Sebut HGU Aktif hingga 2034 appeared first on Langgam.id.

Menurut SPI, bentrokan ini dipicu oleh tindakan PT Permata Hijau Pasaman 1 (PHP 1), anak perusahaan Wilmar Grup, yang melakukan penggusuran dan penanaman sawit secara paksa di atas lahan yang selama ini dikelola petani.

Pernyataan resmi Dewan Pengurus Pusat SPI, Jumat (4/10/2024), sekitar 200 aparat kepolisian dari Polda Sumatra Barat dan Polres Pasaman Barat mendampingi PT PHP 1 dalam upaya penggusuran tersebut.

Akses jalan menuju ladang ditutup, dan sejumlah bangunan, termasuk balai pertemuan, dirusak. Tanaman pangan seperti jagung dan pisang milik petani juga ikut dihancurkan.

Meski para petani berusaha mempertahankan lahan mereka, bentrokan fisik tak terhindarkan, dan aparat menangkap 15 petani, 10 di antaranya kemudian dibawa ke Polda Sumbar.

Kepala Departemen Polhukam SPI, Angga Hermanda, dalam pernyataan resminya, mengecam tindakan represif aparat yang dianggap berpihak pada perusahaan.

Ia menilai tindakan ini bertentangan dengan upaya penyelesaian konflik agraria yang sedang berjalan di bawah koordinasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) serta Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Pasaman Barat.

Proses redistribusi tanah kepada petani merupakan bagian dari program prioritas reforma agraria yang diinisiasi pemerintah melalui Peraturan Presiden No. 62 Tahun 2023. Namun, SPI menuding bahwa perusahaan tetap melanjutkan penggusuran meskipun penyelesaian sengketa agraria di lahan tersebut masih dalam proses.

Selain mengecam tindakan sepihak PT PHP 1, SPI juga mendesak Kapolri untuk menghentikan penggusuran, menarik mundur aparat dari lokasi, dan membebaskan 10 petani yang ditahan. Mereka juga menuntut tindakan tegas terhadap oknum polisi yang diduga melakukan kekerasan terhadap petani saat bentrokan berlangsung.

Kapolres Pasaman Barat Agung Tribawanto mengatakan, pengamanan tersebut langsung dikendalikan oleh Polda Sumbar. “Untuk kegiatan tersebut yang kendalikan langsung dari Polda dan yang amankan masyarakat juga dari Polda,” katanya lewat pesan singkat kepada Langgam.id, Jumat (4/10/2024).

Hingga berita ini diturunkan, Polda Sumbar belum menyampaikan pernyataan resmi terkait peristiwa tersebut. Langgam.id telah mencoba melakukan konfirmasi kepada Kabid Humas Polda Sumbar, namun belum mendapat balasan. (yki)

The post SPI Kecam Penggusuran “Paksa” di Lokasi Prioritas Reforma Agraria Nagari Kapa appeared first on Langgam.id.

Long march dan aksi damai itu digelar untuk memperingati Hari Tani Nasional ke-62, dan mereka meminta agar Undang-undang Agraria direalisasikan serta menuntut semua konflik pertanahan diselesaikan pemerintah.

Aksi damai itu juga diwarnai dengan aksi teaterikal, menggambarkan penderitaan petani di Pasaman Barat yang mati-matian berjuang mempertahankan tanah mereka.

Ketua SPI Cabang Pasaman Barat, Januardi mengatakan, ratusan petani ini datang dari perwakilan basis-basis yang ada di Kabupaten Pasaman Barat.

Momen peringatan hari tani nasional ini, kata Januardi, diharapkan bisa menjadi momen penyelesaian konflik agraria. Hingga hari ini, beberapa basis SPI masih berjuang mendapatkan hak mereka, baik berupa tanah atau plasma dari sejumlah perusahaan.

“Aksi damai ini diikuti sekitar 300 petani, yang datang baru perwakilan basis yang ada di Pasaman Barat,” ujar Januardi, Senin (26/9/2022).

Selain long mach dan menyampaikan orasi, ratusan petani tersebut juga menyerukan beberapa tuntutan, di antaranya, meminta pemerintah melaksanakan reforma agraria sejati, dalam rangka pemenuhan hak asasi petani.

Lalu, mereka meminta agat didirikan kampung reforma agraria di Pasaman Barat secepatnya, cabut HGU perusahaan yang merampas hak petani, tolak perpanjangan HGU perusahaan yang bersengketa dengan petani, bagikan tanah terlantar kepada petani, hentikan kriminalisasi dan intimidasi terhadap perjuangan petani dan masyarakat adat , dan meminta Tim GTRA Pasaman Barat yang sudah dibentuk segera selesaikan konflik agraria.

Januardi menambahkan, perjuangan SPI bersama masyarakat petani sesuai dengan amanat undang-undang, agar hak atas tanah bisa dikembalikan kepada masyarakat.

SPI mengakui, selama ini pemerintah daerah sudah memberikan dukungan kepada masyarakat mendapatkan haknya, namun kedepan perlu tindakan tegas berbagai pihak, mengingat kondisi sengeketa tanah dan perjuangan masyarakat Pasaman Barat saat ini sangat banyak.

“Ribuan masyarakat Pasaman Barat saat ini sedang memperjuangkan hak mereka, kami mohon pemerintah daerah hingga pusat bantu masyarakat,” ungkapnya.

Sesampai di depan kantor bupati, perwakilan petani dari berbagai basis menyampaikan aspirasi mereka. Bahkan beberapa dari masyarakat sempat menangis, sambil menyampaikan penderitaan dan intimidasi yang mereka terima selama berjuang mendapatkan hak.

“Kami mohon pak, kembalikan hak dan tanah kami pak, mohon bantu kami,” ujar Yusneti salah seorang anggota SPI sambil menangis di depan perwakilan pemerintah dan tim pengamanan.

Pasca berdiskusi di depan pagar kantor bupati, akhirnya ratusan masa tersebut di tarik masuk oleh perwakilan pemerintah daerah ke teras Kantor Bupati untuk melanjutkan diskusi.

Asisten II Pemkab Pasaman Barat, Joni Hendri mengapresiasi aksi damai petani dari SPI. Pemerintah akan berupaya memberikan kesejahteraan petani dan masyarakat. Terkait sejumlah tuntuttan masa, Ia bersama perwakilan lainnya akan menyampaikan langsung kepada Bupati setelah sampai di Pasaman Barat.

Baca juga: Jokowi Dijadwalkan Kunjungi Pasaman Barat Oktober 2022, Ini Agendanya

“Kami akan sampaikan semua keluh kesah dan tuntuttan masyarakat kepada pak bupati,” ujarnya.

Setelah menyampaikan aksi lanjutan dan diskusi, ratusan petani tersebut kembali ke titik kumpul, dan bubar dengan tertib. (DK)

—

Dapatkan update berita terbaru dan terkini hari ini dari Langgam.id. Mari bergabung di Grup Telegram Langgam.id News Update, caranya klik https://t.me/langgamid, kemudian join. Anda harus instal aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

The post Petani di Pasaman Barat Gelar Aksi Damai di Depan Kantor Bupati, Ini yang Mereka Minta appeared first on Langgam.id.

Kegiatan ini, sebagai upaya menumbuhkan kembali kebudayaan lama, yang sudah mulai tergilas zaman. Tokoh Adat Nagari Aia Gadang Aswandi Datuak Rajo Sampono mengapresiasi usaha petani dan masyarakat bersama SPI Basis Aia Gadang, dan SPI Pasaman Barat untuk mewujudkan petani yang sejahtera dengan tidak meninggalkan norma adat dan tradisi yang ada di tengah masyarakat.

Panen bersama secara gotong royong ini, sekarang sudah mulai sulit dijumpai. Kebersamaan dan konsep, untuk mensejahterakan petani sangat baik, sehingga lahan yang ada bisa digarap dengan baik dengan pemberian pembekalan SDM petani. “Kita berusaha Petani tetap sejahtera dan berdaulat pangan, dengan gotong royong,” ujarnya.

Kawasan Daulat Pangan ini, juga sebagai bentuk pemikiran agar masyarakat dan cucu kekanakan tidak terus menerus membeli beras, dan mengalami kesulitan ekonomi. Ninik mamak bersama SPI berusaha membantu masyarakat agar tetap bisa berusaha dan tidak kelaparan, sebab lahan yang tersedia untuk bertani semakin menyempit.

Secara prinsip niniak mamak mendukung program dan ide ini. Sebab kesejahteraan generasi kedepan harus difikirkan, karena akan di hadapan dengan kondisi perkembangan zaman dan penyempitan lahan.

“Gotong royong dan kebersamaan ini contoh yang baik, dan saya berharap Pemerintah dan Bupati bisa membantu masyarakat petani,” ujarnya.

Ketua SPI Sumatera Barat Rustam Efendi mengapresiasi dukungan niniak mamak dan masyarakat Aia Gadang. Pada prinsipnya SPI ingin membantu petani agar lebih sejahtera dan mendapatkan hak-haknya kembali. SPI dari basis Hinga pusat terus melakukan pendekatan dan perjuangan agar semua hak petani dan masyarakat itu terpenuhi.

“Kami ingin mengembalikan rasa gotong royong bekerjasama dengan SPI dan masyarakat adat,” ujarnya.

Secara umum, SPI berusaha mewujudkan agar petani di Sumbar lebih sejahtera. Sebab tanah merupakan sebagai jaminan sosial bagi masyarakat, dalam pemenuhan pangan. Disisi lain, SPI berusaha membantu masyarakat memperjuangkan mendapatkan tanah ulayat, dan meningkatkan ekonomi masyarakat petani dengan memaksimalkan komoditi lokal.

“Gotong royong ini, bagian dari usaha menumbuhkan tradisi lama, dan meningkatkan ekonomi anggota SPI melalui koperasi,” sebutnya.

Sementara itu, Ketua SPI Pasaman Barat Januardi mengaku perjuangan SPI akan terus berlanjut, langkah ini untuk mendapatkan hak-hak petani di sejumlah basis. Bahkan beberapa hari lalu, empat lokasi perjuangan dari empat basis SPI di Pasaman Barat sudah dilakukan penelitiqn lapangan oleh tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) di sejumlah lokasi, dan dalam waktu deka

“SPI berusaha agar semua hak petani bisa terwujud, dan terima kasih atas dukungan semua pihak,” ujarnya.

Ketua SPI Basis Aia Gadang Akmal, mengapresiasi semangat juang semua anggota SPI. Upaya perjuangan tanah, meningkat kapasitas petani melalui pelatihan dan pengorganisasian terus dilakukan, termasuk mendirikan koperasi dan sejumlah usaha lainnya.

“Panen hari ini diikuti oleh ratusan anggota SPI, semoga bisa mewujudkan rasa kebersamaan dan gotong royong,” sebutnya.(Ian/SS).

The post SPI Tetapkan Kawasan Daulat Pangan di Pasaman Barat appeared first on Langgam.id.

Ada pun lokasi kunjungan adalah di Koto Gadang Jaya yang berkonflik dengan PT. Laras Inter Nusa dan selanjutnya Batang lambau yang berkonflik dengan PTPN IV.

Agenda perdana GTRA Pasaman Barat turun ke lapangan dalam rangka penyesaian konflik agraria berdasarkan Perpres no.86/2018 tentang Tora.

Yoga salah satu tim dari GTRA Pasaman Barat menyampaikan selain cek lokasi mereka juga ingin memastikan batas batas lokasi usulan SPI

“Agenda kita yang pasti adalah melakukan cek fisik agar mengetahui dan melihat batas batas lokasi usulan ini,” ujarnya.

Terpantau di lapangan, ratusan anggota SPI di Koto Gadang Jaya (Koja) ikut mengawal jalannya proses cek lokasi oleh pihak GTRA begitu pun anggota SPI di Batang Lambau juga terpantau ramai di lokasi usulan mereka di Batang Lambau.

Januardi Ketua DPC SPI Pasaman Barat menjelaskan cek lokasi ini di awali dari SPI Koja kemudian di lanjutkan ke SPI batang lambau.

“Kita tentu bersuka cita melihat itikad baik dari pemerintah dalam hal ini GTRA dan ATR/BPN yang bersungguh sungguh berupaya menyelesaikan konflik agraria ini, kita berharap agar usulan usulan SPI yang sudah menjadi prioritas atau yang belum menjadi prioritas segera di selesaikan agar masyarakat bisa bertani dengan aman tanpa ada rasa cemas dan takut,” ucapnya

Turut hadir juga di lapangan Presidium Nasional Dewan Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Petani Indonesia (DPP-GEMA PETANI) Yoggy E. Sikumbang.

“Untuk sama sama kita ketahui, Pemerintah menggandeng empat organisasi masyarakat sipil (CSO) dalam upaya perceptan penyelesaian konflik agraria prioritas di tahun 2021 yang mana salah satunya adalah SPI, artianya apa yang dilakukan kawan kawan GTRA Pasaman Barat ini mereka sudah mematuhi perintah pimpinannya dan kita apresiasi tentunya. Selain di Koja dan batang lambau besok tanggal 27 oktober 2021 akan dilakukan juga peninjauan lokasi di usulan SPI Aia gadang dan SPI Muaro kiawai yang berkonflik dengan PT. Anam Koto,” ungkapnya.

Rustam Efendi selaku ketua Dewan Pengurus Wilayah Serikat Petani Indonesia (DPW-SPI) Sumatera Barat menyampaikan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) adalah bentuk nyata pemerintahan jokowi berpihak pada rakyat khususnya kaum tani dan atau masyarakat adat.

“Artinya dalam setiap permalasahan rakyat negara mesti hadir guna menyelesaikannya, Kaborasi lintas instansi dan atau kementrian merupakan satu satunya jalan guna mewujudkan negara kuat melalui dukungan pemerintah kepada rakyatnya guna mewujudkan kemandirian dalam kerangka menjadikan desa sentra dan produsen pangan,” katanya,

Di tahun 2021 Tim Bersama Reforma Agraria menargetkan penyelesaian konflik agraria di 137 lokasi prioritas. Sejauh ini pemerintah telah merampungkan penyelesaian konflik di 10 daerah, dan akan menyerahkan 2.950 sertifikat kepada masyarakat.

“Hari ini, Rabu, 27 Oktober, tim mengunjungi SPI basis Aia Gadang dan SPI basis Muaro Kiawai. Tanggal 2-3 November, GTRA Pasaman Barat akan lakukan kunjungan ke SPI Basis Lubuk Bontar dan SPI Basis Gunung bungkuk di Kecamatan Sungai Baremas,” beber Rustam, Rabu (27/10).

The post Itikad Selesaikan Konflik Agraria, GTRA Pasaman Barat Turun ke Lapangan appeared first on Langgam.id.

Ketua DPW SPI Sumbar Rustam Effendi menjelaskan, tiga pilar ekonomi petani tersebut yakni, pertama pelaksanaan reforma agraria berkeadilan dan menyeluruh, kedua kedaulatan pangan yaitu pemenuhan hak atas pangan yang berkualitas gizi baik yang sesuai secara budaya, ketiga ekonomi yaitu koperasi sebagai wadah bersama dalam memperkuat dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi petani.

Sebagai rangkaian peringatan Hari Tani Nasional ke 61 yang dijadikan momentum bulan perjuangan reforma agrarian, dia mengatakan, beberapa agenda telah dilaksanakan termasuk Webinar Senin lalu.

Webinar melibatkan sejumlah narasumber, di antaranya Wakil Gubernur Sumatera Barat Audy jonaldy, Kementerian Koperasi dan UMKM M. Riza Damanik dan Ketua umum DPP SPI Henry Saragih serta dimoderatori oleh Didi Rahmadi akademisi dari Universitas Muhammdiyah Sumbar.

M Riza Damanik salah satu narasumber menyampaikan, tentang peran dan fungsi koperasi sebagai landasan roh gerakan ekonomi bangsa.

Riza menjelaskan bahwa koperasi dapat menjadi lembaga strategis bagi petani untuk meningkatkan kesehateraan petani. Sebab menurutnya, koperasi sesuai dengan corak ekonomi, sosial, budaya masyarakat Indonesia.

“Akan tetapi berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM (2020), tingkat partisipasi masyarakat Indonesia untuk berkoperasi masih rendah yaitu sebesar 9,25%. Sedangkan untuk tingkat daerah, Sumatra Barat menempati posisi 3 secara nasional dengan jumlah Koperasi grade A dan B yaitu sebesar 46%,” ungkapnya.

Disebutkannya, koperasi juga menjadi salah satu yang terdampak pandemik Covid 19 dalam dua tahun terakhir. “Ada 80% koperasi masalah berkurangnya permintaan, sulitnya memperoleh bahan baku dan sulitnya distrubusi (Bappenas, 2020),” katanya.

Meski demikian, agar koperasi semakin tangguh dan kuat pemerintah berupaya mengembangkan koperasi dan UMKM melalui empat program yaitu transformasi ke koperasi modern, transformasi usaha mikro informal ke formal, transformasi ke rantai pasok dan ukm ekspor, dan transformasi digital dan teknologi.

Henry Saragih juga menjelaskan dan menguatkan tentang pelaksanaan agenda agenda reforma agraria di Indonesia. “SPI sebagai wadah perjuangan petani dalam mewujudkan reforma agraria dan kedaulatan pangan telah berhasil mendorong percepatan implementasi reforma agraria seperti terciptanya Perpres No. 88/2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan, Perpres No. 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria,” terangnya.

Reforma agraria masuk sebagai kebijakan prioritas pemerintah yaitu redistribusi tanah seluas 9 juta ha, tetapi realisasi kebijakan tersebut baru 1 juta ha lebih atau 27,57%.

SPI juga mencatat beberapa kendala atas pelaksanaan reforma agraria seperti hambatan regulasi serta birokrasi dan minimnya dukungan pemerintah ditingkat daerah.

Sementara itu, Audy Joinaldy menjelaskan tentang upaya pemerintahan provinsi menyelesaikan konflik agraria di Sumbar. “Ada beberapa langkah yang telah diambil pemerintah daerah dalam sinkronisasi percepatan agenda reforma agraria seperti standarisasi kerja bersama yakni persetujuan draft SKB mengenai penyediaan TORA dari kawasan hutan, pelaksanaan rakor GTRA pelepasan kawasan hutan, serta evaluasi pelaksanaan mekanisme PPTKH dan pelaksanaan Perpres No. 86/2018 tentang Reforma Agraria,” bebernya.

Audy juga mengatakan, pihaknya sudah berkordinasi dengan instansi – intansi terkait dalam penyelesaian konflik agraria ini salah satunya dengan Polres Pasaman Barat terkait perkembangan kasus penyelesaian konflik agraria di Pasaman Barat.

Rangkaian pelaksanaan Hari Tani Nasional akan dilaksanakan sampai pada tanggal 24 September 2021 sebagai puncak Bulan Perjuangan Reforma Agraria serempak secara nasional. Harapannya, selain percepatan implementasi Reforma Agraria, konsolidasi dan penguatan gerakan petani menjadi tujuan rangkaian peringatan Hari Tani Nasional ke-61.

The post Hari Tani Nasional ke-61, SPI Dorong 3 Pilar Ekonomi Petani Sumbar appeared first on Langgam.id.