“Kita telah meminta Dinas Pendidikan Provinsi Sumbar membentuk tim pencari fakta (TPF) untuk menyelesaikan permasalah ini. Untuk masalah kepala sekolah sendiri akan diproses setelah UNBK selesai,” kata ketua Komis V DPRD Sumbar Hidayat, Jumat (29/3/2019), sebagaimana dilansir Publikasi Sekretariat DPRD Sumbar di situs resmi Pemprov.

Dia mengatakan, aksi demo yang dilakukan siswa SMAN 5 Padang cukup menjadi sorotan. Ia berharap tidak jadi acuan sekolah lain untuk melakukan tindakan yang sama. “Sebagai kepala sekolah kinerja mesti bijaksana . Disdik mesti melakukan pengawasan optimal agar hal yang diinginkan tidak terjadi, terutama menjelang UNBK,” ujarnya.

Komisi V mendukung langkah yang akan dilakukan oleh Dinas Pendidikan untuk mengatasi persoalan tersebutu. Dari laporan hasil penelusuran TPF, tergambar bahwa ada miskomunikasi, baik di internal maupun dengan komite sekolah.

“Dinas Pendidikan memiliki kewenangan penuh dalam mengatasi persoalan itu. Untuk itu, hendaknya mengatasi persoalan langsung ke akar permasalahan sesuai dengan apa yang telah diidentifikasi oleh tim pencari fakta,” kata Hidayat.

DPRD, ujarnya, hanya mengingatkan agar tindakan yang diambil tidak menimbulkan preseden buruk bagi dunia pendidikan. Wibawa sekolah sebagai lembaga pendidikan harus tetap dijaga.

Anggota Komisi V DPRD Sumbar Aristo Munandar menambahkan, penyelesaian persoalan yang terjadi di SMAN 5 Padang jangan sampai menjadi preseden buruk bagi dunia pendidikan.

Dia menekankan perlunya menuntaskan persoalan manajemen sekolah agar terbentuk ketahanan sekolah sebagai lembaga pendidikan.

“Hal-hal yang perlu ditekankan dalam mengatasi persoalan ini adalah terkait menajemen sekolah agar ketahanan sekolah semakin kuat. Jangan sampai keputusan yang diambil menjadi preseden buruk bagi dunia pendidikan Sumatera Barat,” sarannya.

Di sisi lain, Anggota Komisi V DPRD Sumbar Apris mengatakan, jangan sampai ada kendala di lapangan saat pelaksanaan UNBK.

“Dari laporan yang kami terima semuanya sudah oke. Tapi sebelum ujian dilaksanakan Dinas Pendidikan tentu perlu cek segala sesuatu yang diperlukan. Apakah sudah berjalan dengan seharusnya atau tidak? Sehingga tak ada hambatan di lapangan ketika pelaksanaan ujian,” ujarnya. (*/SS)

The post DPRD Sumbar: Selesaikan Masalah Siswa Demo Kepala Sekolah Sebelum UNBK appeared first on Langgam.id.

Sebelumnya, ratusan siswa tersebut aksi mogok belajar, menunutut Kepala Sekolah (Kepsek) untuk mundur dari jabatannya, karena dinilai tidak transparan dan hanya mementingkan dirinya sendiri ketimbang mengurus persoalan sekolah.

Ratusan siswa SMAN 5 Padang itu diterima Hidayat, Ketua Komisi V DPRD Sumbar di gedung DPRD, Jalan S. Parman, Ulak Karang, Padang.

Mereka (siswa-red), melalu beberapa orang perwakilan, secara bergantian menyampaikan keluh kesahnya.

M Rizhko Ilham, seorang siswa yang memimpin aksi menyampaikan kesepekatan mereka untuk meminta Kepala Sekolah SMAN 5 Padang, Yenni Putri segera mengundurkan diri dari jabatannya.

“Kita berkumpul di ruangan ini untuk menyampaikan aspirasi. Semoga bisa terwujud, itu saja yang kami minta agar kami nyaman dan kondusif mengikuti proses belajar mengajar di sekolah,” ujarnya kepada awak media.

Setelah mengadu ke DPRD Sumbar, dan mendapatkan jawaban bahwa DPRD Sumbar berkomitmen akan memanggil Dinas Pendidikan (Disdik) Sumbar, siswa SMAN 5 Padang mengaku akan menghentikan aksi mogok belajar yang mereka lakukan, besok akan mengikuti proses belajar mengajar seperti biasa.

Namun, dikatakan Rizhko, jika Yenni Putri tidak jadi diturunkan dari jabatannya, mereka mengancam akan kembali mogok belajar. “Kami tetap komitmen, Bunda Yenni diturunkan. Jika tidak, kami akan mogok belajar lagi,” jelasnya.

Rizkho mengklain dirinya serta siswa yang lain berada pada jalan yang benar, akasi yang mereka lakukan juga mendapat dukungan dari orang tua. “Kami didukung orang tua, selama berada dalam aturan yang benar,” ungkapnya.

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi V DPRD Sumbar apresiasi apa yang dilakukan siswa SMAN 5 Padang.

Dia menilai, ketika siswa aksi mogok belajar, berarti di sekolah itu ada persoalan yang serius sedang terajadi. “Mereka memiliki nyali yang besar, dengan tutur kata yang santun, ini merupakan hal yang luar biasa,” ujar Hidayat.

Dikatakan Hidayat, DPRD Sumbar sudah berkoordinasi dengan Disdik Sumbar untuk segera observasi, investigasi dan mencari kebenaran tentang apa yang terjadi.

Kalau ditemukan kesalahan, kata Hidayat, maka akan menjadi hal yang sangat serius untuk dievaluasi oleh Disdik Sumbar. “Kalau proses belajar mengajar terhenti, kita akan tuntut pertanggungjawaban disdik,” jelasnya.

DPRD Sumbar berencana memanggil pihak Disdik Sumbar, Kamis (14/03/2019) untuk meminta keteranagan. “Besok, disdik akan ke SMAN 5 Padang untuk mencari fakta tentang apa yang terjadi,” ungkapnya.

Hidayat meminta, agar siswa tidak lagi mogok bejalar. “Jalankan hari seperti biasa, biar kami yang mengurus, kami hargai aspirasi dan tuntutan adik-adik. Beri kami waktu untuk menuntaskan ini,” katanya. (Rahmadi/FZ)

The post Siswa SMAN 5 Padang Adukan Kepsek ke DPRD Sumbar appeared first on Langgam.id.

Mereka meminta, kepala sekolah SMAN 5 Padang, Yenni Putri dicopot dari jabatannya.

M. Risko Ilham, siswa yang memimpin orasi menyebutkan, banyak persolan yang terjadi di SMAN 5 Padang, solusinya kepala sekolah harus mundur dari jabatannya.

“Kepala sekolah hanya mementingkan dirinya, kebanyakan pencitraan. Siswa disuruh ikut lomba, tapi tidak didanai. Tidak transparan soal kekuangan sekolah serta prestasi akademik menurun sejak SMAN 5 Padang dipimpin Yenni Putri,” ujarnya.

Dikatakan Risko, kepala sekolah munafik. “Bunda (kepala sekolah-red) manis di luar, busuk di dalam, pak. Kalau ada kegiatan, kami diminta menyumbang, padahal dana itu ada, alasannya komite tidak mengeluarkan dana,” jelasnya.

Seluruh siswa, kata Risko, sepakat untuk mogok belajar jika kepala sekolah tidak diganti, terutama kelas 1 dan 2. Sedangkan kelas 3 tetap belajar, karena mereka akan mengikuti ujian nasional.

“Meskipun tidak ikut aksi, kelas 3 tetap mendukung aksi ini,” ungkapnya.

Dikatakan Risko, semua sudah tahu bagaimana sebenarnya bunda itu. “Inilah buktinya dari semua siswa itu. Kami di sini bersama atas nama siswa, demi kebaikan SMAN 5 Padang. Kami kompak mogok belajar, kami ingin bunda diganti. Kalau tidak, kita akan mogok belajar,” katanya.

Menanggapi hal itu, Yenni Putri, Kepala Sekolah SMAN 5 Padang mengaku selalu memberi dukungan terhadap seluruh kegiatan sekolah.

Bahkan, kata Yenni, ketika mengikuti Liga Pendidikan Indonesia (LPI), dirinya menggunakan uang pribadi sejumlah Rp2 juta untuk traktir siswa yang ikut lomba, karena tidak ada dana dari sekolah. “Itu untuk mendukung prestasi siswa,” ujarnya.

Yenni mengaku terkejut dengan apa yang dilakukan siswanya.

Menurutnya, terkait uang komite, memang tidak ada pungutan, sehingga sekolah tidak punya dana untuk membiayai siswa mengikuti lomba.

“Padahal, ketika ingin mengikuti lomba, sudah dijelaskan bahwa kita tidak punya uang. Mereka bilang tidak apa-apa. Mereka setuju yang membayar itu orang tua, lalu kami minta surat persetujuan dari orang tua,” ungkap Yenni.

Selain itu, soal transparasi dana pembangunan musala akan dilaporkan setelah pembangunan selesai. “Dana pembanguna itu dari para guru dan infak. Saat ini musala itu masih dalam tahap pembangunan,” jelasnya.

Jika siswa mengancam mogok belajar, Yenni tidak terlalu menanggapi. Besok, proses belajar mengajar tetap seperti biasa. “Kalau soal mundur, itu kita serahkan ke dinas pendidikan. Besok tetap belajar seperti biasa, sambut mereka, jalankan tugas. Kalau mereka tidak mau belajar, berati kami gagal mendidik karakter mereka,” ujarnya.

Selain itu, Sekretaris Dinas Pendidikan (Diskdik) Provinsi Sumatra Barat, Bustavidia meminta kepapa para guru agar dapat menenagkan siswa.

Dikatakannya, disdik akan segera memanggil kepala sekolah dan ketua komite. “Kita selesaikan dulu, tanya dulu, verifikasi dulu apa yang menjadi permasalahan. Ini tidak bisa instan, anak-anak mohon bersabar. Kita cari jalan terbaik,” ujarnya.

Bustavida berharap agar seluruh siswa mengikuti proses belajar mengajar seperti biasa. “Apalagi ada ujian nasional yang akan dilaksanakan. Kita tidak ingin siswa kelas 3 terganggu dalam proses kelulusannya nanti,” jelasnya.

Kalau pemberhentian kepala sekolah, kata Bustavida, disdik tidak bisa sembarangan memutuskan hal itu. “Kita tidak bisa semena-mena dan seenaknya saja. Nanti kita memberhentikan orang tanpa ada kesalahan yang pasti, kita pula yang kena nanti,” ungkapnya. (Rahmadi/FZ)

The post Ratusan Siswa SMA 5 Padang Aksi Tuntut Kepala Sekolah Diganti appeared first on Langgam.id.