Kapolres Solok, AKBP Apri Wibowo mengatakan, sidak yang digelar Propam Polda Sumbar sebagai bentuk pengecekan kelengkapan dan sikap tampang personel serta adminitrasi kelengkapan pribadi personel Polres Solok.

“Pengecekan kelengkapan personel ini merupakan kegiatan rutin, dilakukan secara reguler setiap tiga bulan sekali ke seluruh Polres yang ada di wilayah Polda Sumbar,” ujar Apri dikutip dari laman solok.sumbar.polri.go.id, Rabu (16/11/2022).

Tim Propam Polda Sumbar memotong rambut personel Polres Solok karena dinilai panjang dan telah menyalahi sikap dan tampang sebagai personel Polisi. [Foto: Dok. solok.sumbar.polri.go.id]

“Mereka yang menyalahi aturan ini mendapat teguran agar segera memperbarui SIM dan memangkas rambutnya agar rapi kembali,” ungkapnya.

Sementara itu, Wakapolres Solok, Kompol Irwan Zani menegaskan, personel yang kena tegur atas sikap dan tampang serta soal kelengkapan, diimbau agar segera mengubah penampilan, dan SIM yang tidak aktif agar segera mengurusnya.

Baca juga: Tragedi Kanjuruhan Malang, Kapolres Solok: Semoga Tak Terjadi di Daerah Ini

“Ini semua berkaitan dengan kedisiplinan personel, harus benar-benar diikuti sebagai anggota untuk menjadi polisi yang presisi,” ujar Irwan Zani.

—

Ikuti berita Sumatra Barat hari ini, terbaru dan terkini dari Langgam.id.  Anda bisa bergabung di Grup Telegram Langgam.id News Update di tautan https://t.me/langgamid atau mengikuti Langgam.id di Google News pada tautan ini.

The post Bak Razia Anak Sekolah, Propam Potong Rambut 4 Personel Polres Solok appeared first on Langgam.id.

Kedatangan Audy ke rumah sakit itu untuk mengecek pos pelayanan, kebersihan, respons IGD, hingga antisipasi peredaran obat-obatan yang dilarang dan ditarik BPOM akibat meningkatnya penyakit gagal ginjal pada anak beberapa waktu lalu.

Dikutip dari rilis resmi Diskominfo Sumbar, hasil sidak itu, tidak ditemukan adanya obat-oabat yang dilarang beredar di RSAM Bukittinggi.

Seorang apoteker yang ditanyai Audy, menjelaskan bahwa sebagian obat-obatan yang dilarang memang tidak diresepkan di RSAM, karena tidak terdaftar dalam e-katalog pengadaan obat.

Sementara, sebagian obat-obatan lainnya yang diindikasi tercemar Etilen Glikol sudah ditarik sejak BPOM menerbitkan larangan.

Lalu, terkait pelayanan kesehatan, Audy juga berkeliling area rumah sakit untuk bertanya langsung pada pasien-pasien yang berkunjung. Secara umum, pasien mengaku puas dengan pelayanan RSAM, karena lingkungan bersih, respons pelayanan cepat, serta menerima pendaftaran secara online.

“Ini salah satu rumah sakit utama kita di Sumatra Barat yang pasiennya cukup banyak juga dari luar kota, bahkan provinsi. Jadi kita harus cek, untuk memastikan dan meningkatkan pelayanan rumah sakit terhadap masyarakat,” ujar Audy.

Kemudian, Audy meminta RSAM untuk terus berinovasi dan berkreasi meningkatkan kualitas SDM dan layanan kesehatan.

Sementara itu, Direktur RSAM drg. Busril menjelaskan, guna peningkatan pelayanan kesehatan, pihaknya akan membuka loket prioritas bagi geriatri atau pasien usia lanjut, dengan begitu pasien lansia bisa mendapat pelayanan lebih cepat.

Baca juga: RSAM Bukittinggi Tambah Ruang Isolasi dan Siapkan IGD Khusus Pasien Corona

Selain itu, kata Busril, untuk memberikan pelayan maksimal, dalam waktu dekat RSAM juga akan meresmikan gedung IGD baru, dengan kapasitas yang lebih besar. Sementara gedung IGD yang lama akan dijadikan poli pelayanan eksekutif.

—

Dapatkan update berita terbaru dan terkini hari ini dari Langgam.id. Mari bergabung di Grup Telegram Langgam.id News Update, caranya klik https://t.me/langgamid, kemudian join. Anda harus instal aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

The post Wagub Sumbar Sidak Obat-obatan dan Layanan Kesehatan RSAM Bukittinggi appeared first on Langgam.id.

Berita Dharmasraya – berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini: Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan sidah ke perusahaan sawit.

Langgam.id – Menyikapi anjloknya harga Tandan Buah Segar (TBS) sejak dua minggu terakhir, Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan Inspeksi Mendadak (Sidak) ke sejumlah perusahaan Kelapa Sawit di daerah yang ia pimpin, Selasa (17/5/2022).

Sidak itu, Sutan Riska juga didampingi Kapolres Dharmasraya, AKBP Nurhadiansyah serta beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya.

Persoalan rendahnya harga TBS, Sutan Riska mendesak agar perusahaan tidak menentukan harga sekehendak hati, tetapi harus menyesuaikan harga CPO dunia.

“Perusahaan jangan membuat rakyat saya sengsara, sampai rakyat saya tidak makan karena murahnya harga sawit. Tolong diperhatikan itu,” ujar Sutan Riska melalui keterangan tertulisnya, Selasa (17/5/2022).

Kemudian, dalam sidak itu, Sutan Riska juga menyinggung terkait adanya perusahaan yang tidak menerima TBS milik rakyat.

“Kami tegaskan kepada perusahaan, jangan sampai menutup dan tidak menampung sawit petani Dharmasraya, prioritaskan buah sawit petani Dharmasraya,” ucapnya.

Menanggapi hal itu, Manager PT DSL, Juanan mengatakan, bahwa pihaknya membeli TBS seharaga Rp2.035 per kilogram. “Harga kita hari ini Rp2.035 per kilogram,” ujarnya.

Baca juga: Nikmati Harga TBS Mahal, Ini 3 Daerah dengan Kebun Sawit Rakyat Terluas di Sumbar

Kemudian, Humas PT DSL, Wahyu Sigana menyebutkan, bahwa perusahaan mereka akan selalu memprioritaskan TBS petani dibandingkan dari luar daerah. “Kita akan prioritaskan TBS petani sawit Dharmasraya,” katanya.

—

Dapatkan update berita Dharmasraya – berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini dari Langgam.id. Mari bergabung di Grup Telegram Langgam.id News Update, caranya klik https://t.me/langgamid, kemudian join. Anda harus instal aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

The post Harga TBS Anjlok, Bupati Dharmasraya Sidak ke Pabrik Kelapa Sawit appeared first on Langgam.id.

Berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini: Pesan itu disampaikan Mahyeldi saat sidak ke DKP Sumbar, Jumat (11/2/2022).

Langgam.id – Gubernur Sumatra Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah meminta agar abdi negara tidak boleh lambat, lambat-lambat, memperlambat, apalagi sampai menghambat pekerjaan.

Hal itu disampaikan Mahyeldi saat Inspeksi Mendadak (Sidak) ke Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), Jumat (11/2/2022).

“Sebagai abdi negara kita tidak boleh lambat, lambat-lambat, memperlambat, apalagi sampai menghambat,” ujar Mahyeldi dikutip dari laman resmi milik Pemprov Sumbar.

Mahyeldi juga meminta, agar Aparatur Sipil Negara (ASN) di DKP, memegang teguh prinsip kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas dan kerja ikhlas.

Mahyeldi Ansharullah saat sidak ke DKP Sumbar. (Foto: Dok. Diskominfotik Sumbar)

“Kita harus bisa kerja dengan menjalankan 4 As. Kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas dan kerja iklas. Apa yang sudah dikerjakan hari ini selesaikan, dan tuntaskan hari ini,” tegasnya.

Mahyeldi juga mengintruksikan, agar setiap Jumat, DKP Sumbar menggelar wirid pagi, serta setiap pegawai harus meningkatkan kedisiplinan dan propesional saat bekerja.

Dalam rangkaian sidak itu, Mahyeldi juga meninjau Kantor DKP sekaligus berdiskusi tentang berbagai potensi kelautan dan perikanan di Sumbar.

Mahyeldi berharap, agar DKP Sumbar bisa mengembangkan budidaya laut lebih baik lagi.

Baca juga: Mahyeldi Ingatkan Bahaya “Proxy War” Terhadap Generasi Penerus Bangsa

“Juga harus bisa membantu sarana ke nelayan kecil, mengembangkan Ikan Garing di perairan umum daratan (sungai) serta bisa melakukan pembenihan sendiri terhadap ikan Garing,” katanya.

—

Dapatkan update berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini dari Langgam.id. Mari bergabung di Grup Telegram Langgam.id News Update, caranya klik https://t.me/langgamid, kemudian join. Anda harus instal aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

The post Sidak ke DKP Sumbar, Mahyeldi: Abdi Negara Jangan Lambat, Apalagi Menghambat appeared first on Langgam.id.

Berita Sawahlunto – berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini: Wali Kota Sawahlunto meminta agar anak buahnya tidak menunda-nunda perkerjaan sampai akhir tahun.

Langgam.id – Wali Kota Sawahlunto, Deri Asta mewajibkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk segera merealisasikan pekerjaan-pekerjaan, terutama yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK).

Bahkan, dalam Inspeksi Mendadak (Sidak) di Kantor Dinas Pekerjaam Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Deri Asta mengingatkan agar anak buahnya itu tidak menumpuk pekerjaan di akhir tahun.

“Karena itu, laksanakan sesuai skala prioritas, untuk DAK, masukkan prioritas utama yang harus mulai dikerjakan. Saya tidak ingin mendengar ada yang menunda-nunda pekerjaan, tolong rampungkan perencanaan dan mulai kerjakan,” ujar Deri, Kamis (20/1/2022).

Menurut Deri, salah satu OPD yang berperan strategis dalam pembangunan kota, DPUPR harus mampu bekerja lebih baik. Sehingga, evaluasi yang dilakukan harus ada perubahan sebagai tindak lanjutnya.

“Kami sidak untuk memantau langsung bagaimana disiplin dan kinerja ASN di sini. Jadi, berdasarkan laporan absensi dan sejumlah laporan lainnya tadi, itu sudah menjadi bahan evaluasi kami, tolong itu ditindaklanjuti, ke depan ada perbaikan, sehingga kita meningkat menjadi lebih baik,” tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Sawahlunto, Ambun Kadri mengatakan, agar jajaran DPUPR membaca, memahami dan mematuhi regulasi-regulasi yang ditetapkan, termasuk Peraturan Wali Kota (Perwako) tentang kedisiplinan pegawai.

“Menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) artinya kita sudah diikat oleh aturan-aturan yang berlaku. Maka, mari kita patuhi dan laksanakan aturan itu, apalagi untuk disiplin yang merupakan kunci bagaimana pekerjaan dapat berhasil dan maksimal,” ujar Kadri.

Baca juga: Kabar Gembira! KA Mak Itam di Sawahlunto Bakal Aktif Kembali

Setelah sidak di kantor DPUPR, Deri Asta menuju ke kantor Kesbangpol-BPBD.

—

Dapatkan update berita Sawahlunto – berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini dari Langgam.id. Mari bergabung di Grup Telegram Langgam.id News Update, caranya klik https://t.me/langgamid, kemudian join. Anda harus instal aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

The post Wali Kota Sawahlunto Wajibkan OPD Belanjakan Anggaran di Awal Tahun, Terutama DAK appeared first on Langgam.id.

Sidak ini dilakukan Mahyeldi untuk melihat secara langsung, sekaligus memastikan kesiapan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam sidak di kantor Dinas ESDM Sumbar yang berada di Jalan Joni Anwar, Kelurahan Kampung Lapai, Kota Padang tersebut, Mahyeldi menemukan sejumlah pelanggaran.

Mahyeldi mengatakan, dalam sidak kali tersebut, ia menemui PNS tidak melengkapi atribut pakaian dinas. Seperti kelengkapan papan nama, lambang korpri dan pin tolak gratifikasi.

“Selain itu didapati kursi kosong yang belum ditempati untuk bekerja. Setelah ditanya ketidakhadirannya memiliki alasan yang tidak jelas,” tulis Mahyeldi dalam akun Instagram @mahyeldisp, Selasa (8/6/2021).

Pada kesempatan itu, Mahyeldi menegaskan, bahwa semua ASN tanpa terkecuali di lingkup Pemprov Sumbar, harus bekerja secara maksimal dengan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

“Dan dari sidak yang dilakukan, pelayanan yang diberikan ASN di masing-masing instansi sudah dilaksanakan dengan baik. Bahkan pada setiap bidang pelayanan, semua petugasnya dalam kondisi siap,” ujar Mahyeldi. (yki)

The post Sidak ke Dinas ESDM Sumbar, Gubernur Temukan Kursi Tanpa Pegawai appeared first on Langgam.id.

Kepala Bidang (Kabid) Pengawasan dan Stabilitas Harga, Dinas Perdagangan Kota Padang, Hasna menyebutkan, hasil sidak, ditemukan puluhan gas elpiji 3 kilogram digunakan tidak sesuai dengan aturan yang ada.

Hasil sidak tersebut, kata Hasna, petugas menemukan sebanyak 63 tabung gas elpiji 3 kilogram berada di tempat usaha, dan itu melanggar aturan penggunaan.

“Hasil temuan itu, nanti kita panggil pemiliknya untuk dibina. Setelah itu, kita kembalikan lagi tabung gas elpiji 3 kilogram tersebut,” ujarnya melalui rilis yang diterima Langgam.id, Sabtu (12/10/2019).

Menurut Hasna, sidak yang dilakukan merupakan tindak lanjut keluhan masyarakat terkait kelangkaan gas elpiji di Kota Padang.

Ternyata, masih banyak ditemukan penggunaan gas elpiji yang menyalahi aturan. Seharunya, kata Hasna, pelaku usaha rumah makan memakai tabung gas elpiji 5 kilogram atau 12 kilogram untuk kegiatan usahanya, bukan gas elpiji 3 kilogram yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin.

Jika rumah makan ikut-ikutan memakai gas elpiji 3 kilogram, maka masyarakat yang berhak akan kesulitan mendapatkan gas 3 kilogram tersebut.

“Untuk itu, kita imbau pengelola rumah makan agar tidak lagi menggunakan gas elpiji berukuran 3 kilogram untuk kegiatan usaha,” katanya. (*/ZE)

The post Antisipasi Kelangkaan, Dinas Perdagangan Sidak Penggunaan Gas Elpiji 3 Kilogram appeared first on Langgam.id.

Gudang yang beralamat di RT 1, RW 1, Kelurahan Pasa Gadang, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang tersebut tidak memiliki izin.

Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang, Endrizal menyebutkan, perusahaan itu hanya memiliki izin usaha perdagangan skala besar, dan tidak memiliki izin gudang. “Jadi, perusahaan tidak boleh memasukkan barang lagi, hingga mereka selesai mengurus izin gudang,” ujarnya.

Terkait barang yang sudah berada di gudang, dikatakan Endrizal, pihak perusahaan boleh membawanya keluar. “Barang masuk dilarang. Tapi, barang mereka yang ada di dalam gudang saat ini boleh di bawa keluar,” jelasnya.

Temuan saat sidak, adanya berasa rusak, menurut Endrizal, beras tersebut memang barang rusak dan akan dikirim kembali, bukan untuk dijual. “Perusahaan dapat membuktikan hal itu,” ungkapnya.

Lalu, logo bulog yang digunakan salah satu mobil pengangkut barang, kedepannya tidak boleh lagi menggunakan logo itu. “Logo bulog hanya boleh digunakan untuk fasilitas bulog,” katanya,

Kuasa hukum PT. Sabang Merauke Persada, Yohanas Permana membenarkan bahwa gudang mtersebut tidak memiliki izin. Lalu, pemerintah memberikan sanksi larangan memasukkan barang ke gudang untuk sementara.

“Memang, izin gudang tidak ada. Perusahaan akan segera mengurus itu. Hari ini ada persyaratan yang kita lengkapi, pengurusan izin sedang berjalan,” ujarnya.

Terkait lingkungan sekitar yang kerap dikeluhkan warga, pihak perusahaan akan memperkerjakan orang untuk kebersihan. “Perusahaan akan mencari orang yang akan mengurus selokan di sekitar gudang. Dan juga ketika jam sholat serta jadwal anak-anak mengaji, perusahaan akan menghentikan operasi, karena gudang bersebelahan dengan masjid,” jelasnya.

Yohanas berharap agar pemerintah terus memberikan pembinaan terhadap perusahaan. “Kami ini kan pengusaha, kalau memang ada salah, berilah teguran. Kalau ada kekurangan, kasih tau lah, itu akan kita perbaiki,” ungkapnya. (Rahmadi/FZ)

The post Pasca Sidak, Gudang PT Sabang Merauke Persada Tutup Sementara appeared first on Langgam.id.

Gudang tersebut milik PT Sabang Merauke Persada yang telah beroperasi sejak  2016. Petugas menemukan beras di gudang tersebut. Sidak ini dilakukan oleh pemerintah atas laporan dari masyarakat sekitar yang merasa terganggu dengan aktivitas di gudang seperti adanya debu di sekitar gudang yang menganggu aktivitas warga.

Wali Kota menilai, perusahaan tersebut melanggar perizinan. Izin yang diberikan oleh Pemerintah Kota Padang adalah untuk pool kendaraan, namun dijadikan sebagai tempat bongkar muat.

“Kalau yang namanya pool itu, kendaraannya kosong, tapi mobil bermuatan kita temukan ditaruh di sini,” kata Mahyeldi kepada wartawan.

Pelanggaran lain yang dilakukan perusahaan, menurutnya, izin yang disalahgunakan. semula untuk perkantoran namun dijadikan gudang penyimpanan barang-barang.

“Kita berikan izin untuk perkantoran, itu untuk orang, aktivitas administrasi dan semacamnya. Sementara, kita menemukan penumpukan barang-barang disini,” katanya.

Selanjutnya pemerintah kota akan melakukan opname terhadap perusahaan. Sedangkan untuk penentuan sanksi belum bisa diputuskan, karena menunggu proses lebih lanjut.

Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang, Endrizal menjelaskan opname oleh pemerintah adalah dugaan kepada sebuah perusahaan bahwa ia bersalah. Lalu dilakukan pengecekan oleh pemerintah apakah bersalah atau tidak. Jika perusahaan terbukti bersalah maka akan dipertimbangkan apakah bisa dilakukan pembinaan atau tidak.

“Prinsip kita melakukan pembinaan terlebih dahulu, namun kalau itu berimbas kaitannya dengan hukum maka akan kita bawa ke ranah hukum,” kata Endrizal.

Terkait ditemukannya beras bulog, Endrizal mengaku akan berkoordinasi lebih lanjut dengan pihak bulog.

Kuasa hukum PT Sabang Merauke Persada, Yohanas Permana mengatakan pihaknya memiliki tiga izin yaitu, izin usaha angkutan dengan bermotor umum, izin kantor yang dikomersilkan, dan izin pool kendaraan.

“Untuk pool mobil itu tidak berisi, cuma berdiri saja disini, kita juga tidak melakukan bongkar muat disini,” katanya

Ia juga mengaku tidak pernah menerima protes dari warga sekitar gudang seperti yang dituduhkan. Namun pihaknya memang pernah diprotes beberapa orang, tapi permasalahannya sudah diselesaikan.

“Katanya ada surat yang ditandatangani warga yang protes, tempat kita menganggu sekitar dan mesjid katanya, tapi kita tidak pernah menerimanya,” kata Yohanas.

Sebelumnya pada tahun lalu, menurut Yohanas, wali kota juga melakukan sidak dan perusahaan sudah memperlihatkan izin. Saat itu tidak ada teguran dari pemerintah.

“Yang kita kecewakan sama pemerintah, kalau memang kami salah, tegurlah terlebih dahulu, jangan seperti ini,” kata Yohanas.

Selanjutnya, untuk menyelesaikan permasalahan perusahaan mengaku akan mengikuti dan menghormati instruksi dari pemerintah. (Rahmadi/HM)

The post Wali Kota Sidak Sebuah Gudang di Padang appeared first on Langgam.id.