Siswa berinisial AM dan DP ini sebelumnya dikeluarkan dari sekolah karena tunggakan biaya seragam Rp300 ribu. Pihak sekolah mengambil keputusan secara sepihak.  

Ketua Panti Asuhan Nur Ilahi, Renol Putra mengatakan, usai polemik tunggakan biaya seragam, kedua siswa terpaksa pindah sekolah. Kini melanjutkan pendidikan ke SMA Persatuan Guru Agama Islam (PGAI) Padang.

Kata Renol, keputusan untuk pindah sekolah itu murni keinginan dari kedua siswa tersebut. 

“Jadi mereka memang tidak mau lagi sekolah di MAS Al Furqan atas keinginan sendiri,” ujarnya saat ditemui Langgam.id, Senin (11/5/2026). 

Renol menambahkan, kendala finansial yang sempat menghambat proses belajar-mengajar telah teratasi karena dibantu donatur. Termasuk biaya pendidikan di sekolah yang baru.  

“Untuk biaya sekolah, alhamdulillah sudah ada donatur yang membiayainya,” ungkapnya.  

Kasus dua sisiwa dikeluarkan dari sekolah ini viral dan menjadi sorotan publik. Renol menyayangkan kebijakan drastis yang diambil oleh pihak sekolah tersebut.

Hal ini mengingat nominal yang dipermasalahkan pihak sekolah tidak besar dan tidak sebanding dengan dampak terhadap hak pendidikan para siswa.  

“Saya heran, kenapa gara-gara uang Rp 300 ribu sampai-sampai anak harus dikeluarkan dari sekolah,” sesalnya. (KSR) 

The post Polemik Tunggakan Seragam Rp300 Ribu 2 Siswa di Padang: Putuskan Pindah Sekolah, Kini Dibantu Donatur  appeared first on Langgam.id.

Ketua Panti Asuhan Nur Ilahi, Renol Putra mengatakan, keputusan sepihak yang dilakukan sekolah dipicu tunggakan biaya seragam sebesar Rp300 ribu per siswa. Biaya ini belum mampu dilunasi oleh pihak panti.

Kata Renol, kejadian bermula pada Sabtu (9/5/2026). Saat itu, dirinya tengah berada dalam perjalanan dari Jakarta menuju Padang. Di perjalanan, kepala sekolah menghubungi dirinya secara intensif untuk menagih biaya yang dimaksud.

“Anak-anak ini memang disuruh berhenti dan mencari sekolah lain. Sebelum diberhentikan, kepala sekolah sudah berbicara kepada kami dan meminta uang Rp300 ribu tersebut,” ujarnya kepada Langgam.id, Senin (11/5/2026).

Renol menjelaskan, saat dirinya sedang dalam perjalanan, ia tidak dapat merespons panggilan telepon dari pihak sekolah secara langsung. 

Ia kemudian meminta agar persoalan biaya ini dibahas secara tatap muka setelah sampai di Padang. Namun, pihak sekolah justru mengirim pesan singkat (WhatsApp) yang berisi instruksi agar kedua siswa keluar dari sekolah.

Kebijakan drastis yang diambil oleh pihak sekolah ini sangat disayangkan, mengingat nominal yang dipermasalahkan tidaklah besar dibandingkan dengan hak pendidikan anak-anak tersebut.

“Saya heran, kenapa gara-gara uang Rp300 ribu sampai-sampai anak harus dikeluarkan dari sekolah,” ungkapnya.

Hingga saat ini, pihak Panti Asuhan Nur Ilahi masih menunggu itikad baik dari pihak sekolah . Renol menyatakan telah mengundang manajemen sekolah untuk datang ke panti guna memberikan klarifikasi sekaligus mencari solusi agar permasalahan ini tidak berlarut-larut.

Meski telah ada beberapa pihak yang menghubungi melalui telepon dan mengklaim sebagai perwakilan sekolah, hingga berita ini diturunkan, belum ada pertemuan formal atau kesepakatan yang tercapai.

“Bagi saya, yang terpenting permasalahan ini cepat selesai agar anak-anak bisa kembali bersekolah dengan tenang,” ucapnya.  

Sementara itu, Kepala MAS Al Furqan, Desmaelfa Sinar ketika dihubungi Langgam.id enggan berkomentar menyikapi persoalan ini. (KSR)

The post Kronologi 2 Siswa MAS Al Furqan Padang Dikeluarkan Sekolah karena Tunggakan Seragam Rp300 Ribu appeared first on Langgam.id.

Sebanyak 104 kepala sekolah resmi dilantik dan diambil sumpahnya oleh Bupati Agam yang diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten Agam Mhd Lutfi, di Masjid Agung Nurul Falah Lubuk Basung, Rabu (1/4).

Dari jumlah tersebut, terdiri dari 92 kepala SD dan 12 kepala SMP yang mengalami rotasi maupun promosi jabatan.

Mhd Lutfi mengatakan, mutasi dan promosi ini merupakan bagian dari upaya regenerasi dan penyegaran organisasi guna meningkatkan profesionalisme di dunia pendidikan.

“Para kepala sekolah yang dilantik hari ini merupakan hasil seleksi murni berdasarkan kompetensi, integritas dan profesionalisme. Tidak ada unsur kedekatan apalagi nepotisme,” tegasnya, dicuplik dari AMC.

Dia menekankan, jabatan kepala sekolah merupakan amanah besar, bukan sekadar rotasi struktural. Posisi tersebut, menurutnya, adalah bentuk kepercayaan masyarakat dalam memimpin garda terdepan pendidikan.

Karena itu, kepala sekolah diharapkan tidak hanya fokus pada capaian akademik, tetapi juga berperan dalam membentuk karakter, akhlak serta kepercayaan diri peserta didik.

“Mewujudkan hal tersebut, para kepala sekolah harus terus meningkatkan kapasitas diri dan menghadirkan inovasi dalam pembelajaran. Termasuk implementasi digitalisasi, memperkuat sinergi serta menjaga amanah di tengah berbagai tantangan,” pungkasnya. (*/Yh)

The post 104 Kepala Sekolah di Agam Berganti appeared first on Langgam.id.

Pada kesempatan itu, Maigus mengungkapkan pentingnya rakor sebagai langkah memperkuat kelembagaan dan tata kelola pendidikan, terutama di tengah perubahan nomenklatur di Kementerian Pendidikan.

“Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul dalam rakor SMP swasta. Rapat ini penting agar pengelolaan pendidikan tetap sejalan dengan aturan terbaru, serta mampu melahirkan inovasi agar sekolah menjadi tempat yang menyenangkan, bukan menjenuhkan,” ucap Maigus dalam keterangannya.

Menurut Maigus, suasana belajar yang nyaman dan inovatif akan membantu siswa bangga dengan sekolahnya serta menjauhkan mereka dari perilaku negatif.

“Kalau anak-anak senang berada di sekolah, mereka tidak akan mencari pelampiasan ke hal-hal yang merugikan seperti tawuran. Justru kreativitas, prestasi, dan akhlak yang akan tumbuh,” sebut Maigus dalam rakor yag dihadiri Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang, Yopi Krislova ini

Kemudian, Maigus mengatakan bahwa pendidikan adalah kunci utama pembangunan.

“Sebanyak apapun dana pembangunan dikucurkan, kalau pendidikan kita gagal, maka hasil pembangunan juga akan gagal. Karena itu pendidikan harus jadi prioritas,” tutur Maigus dihadapan ratusan peserta yang terdiri dari kepala sekolah, wakil kurikulum, hingga pengawas SMP swasta.

Koordinator Pengawas (Korwas) SMP Kota Padang, Razali dalam rakor itu menyampaikan rincian ekuivalensi tugas tambahan guru. Mulai dari menjadi tim pencegahan kekerasan, pengurus organisasi pendidikan, tutor inklusi, hingga instruktur nasional.

“Setiap tugas dihitung setara jam mengajar, sehingga memberikan apresiasi nyata terhadap dedikasi guru di luar kelas,” bebernya.

Razali mengungkapkan bahwa regulasi baru ini diharapkan bisa memacu semangat guru dalam menjalankan peran tambahan.

“Tugas tambahan guru kini lebih terstruktur dan diakui ekuivalensinya. Dengan begitu, guru semakin termotivasi untuk berperan aktif dalam mengembangkan sekolah,” sebutnya. (*/y)

The post Jauhkan Siswa dari Perilaku Negatif, Maigus Dorong Sekolah Inovatif dan Menyenangkan appeared first on Langgam.id.

Saya ingat, wajah itu menatap saya tajam sekitar tahun ‘87 atau mendekati ’88 ketika saya masih belajar di sebuah SD di Sungai Penuh, Kerinci, Jambi. Kepala Sekolah di masa itu, sebut saja namanya Pak Kepsek, tiba-tiba memanggil saya ke ruangannya.  

Ruangan Kepsek berada tepat bersisian dengan ruang guru, hanya dibatasi dinding yang menyisakan celah untuk orang berjalan.  Semua guru agaknya ada di ruang itu, karena waktu itu jam istirahat sedang berlangsung. Di sanalah Kepsek menampar saya.  Alasannya; saya menolak menyetor sejumlah uang yang akan dipakai oleh guru-guru untuk rapat.

Bagi saya, uang di masa itu adalah sesuatu yang teramat sulit. Saya tidak tahu situasi ekonomi-politik nasional, kecuali dari apa yang disampaikan Menteri Penerangan kala itu, Harmoko.  Benak kanak-kanak saya terlalu sibuk memikirkan perang antariksa dan pertukaran almanak yang terasa sangat lama. Jadi sikap saya sesungguhnya bukan karena anti korupsi, istilah yang baru belakangan saya pahami.

Waktu merambat pelan, saya sudah berada di tengah-tengah kerumunan masa menuntut Presiden Soeharto mundur. 1998, entah apa yang saya pikirkan waktu itu. Bayangan Pak Kepsek muncul kembali saat orang-orang menyerukan anti KKN; korupsi, kolusi dan nepotisme. Orang-orang juga bicara tentang mencabut fungsi tentara (ABRI di masa itu). Sebagian bahkan ada yang menuntut pembubaran Partai Golongan Karya.

Perilaku culas koruptor mulanya saya pahami dari buku Anak Penjamun di Sarang Perawan, terbit sekitar tahun 1966, ditulis Effendi Sahib.  Buku ini berkisah tentang skandal korupsi yang dilakukan Jusuf Muda Dalam (JMD), Menteri Urusan Bank Sentral di periode ’63-’66, berikut pula mengulas sisi jelek Orde Lama yang dianggap penuh penyelewengan.

Saya menemukan buku itu berdebu di atas loteng rumah kami di Sungai Penuh, dalam sebuah kotak usang bekas sepatu.  Agaknya seseorang sengaja menyembunyikannya.  Penulis buku sengaja menulis dengan gaya popular, agar pembaca merasa terlibat di dalam tulisannya.  

Saban hari saya naik ke atas loteng yang pengap dan panas, hanya untuk membaca kisah-kisah seks antara JMD dengan banyak perempuan muda. Seingat saya, waktu itu saya masih kelas 3 SMP. Bagi saya yang sedang puber, kisah seks itu lebih seru ketimbang hiruk -pikuk politik. Apa lagi saya tahu, tentulah ada alasan mengapa buku itu sampai terbang ke loteng rumah.

Kasus JMD yang ditulis itu, belakang baru saya sadari, menjadi bahan propaganda rezim yang saat itu berkuasa.  Orde Baru menitik beratkan bahwa kekacauan yang terjadi di masa itu merupakan konsekuensi dari apa yang terjadi di orde sebelumnya.

Bodohnya, saya justru lupa tamparan Pak Kepsek saat asik membaca.  Tamparan itu baru saya ingat lagi ketika saya kembali ke rumah di era 2000an, sayangnya saya tak lagi menemukan buku tersebut.  Mungkin sudah dibakar seiring renovasi rumah.

Saat Komisi Pemberantasa Korupsi (KPK) didirikan, 27 Desember 2002, saya sangat gembira.  Di benak saya, mungkin saya akan membaca lagi buku-buku seru skandal korupsi.  Tapi di masa itu, bukan hanya buku lagi yang saya harapkan, namun juga perubahan mendasar atas sistem pemberantasan korupsi.  Undang Undang nomor 30 tahun 2002 akhirnya lahir sebagai buah kejengahan publik atas perilaku koruptor.

Bertahun sebelum itu, tepatnya tahun 1996, kasus Eddy Tansil menyeruak.  Dia dihukum penjara 20 tahun lantaran menggelapkan uang negara.  Namun, Eddy berhasil kabur dari tahanan dan sialnya banyak orang terlibat membantu melepaskan Eddy sampai ke luar negeri. Kasus ini seperti sekali lagi menampar saya.

Berkali-kali akhirnya tamparan demi tamparan membuat saya bebal. Mungkin itu pula yang dirasakan banyak orang di luar sana. Mereka ditampar oleh perilaku yang buruk dan culas. Bahkan mungkin pula sebagian sudah kebal, sekebal para koruptor.

Pak Kepsek adalah kisah nyata. Namun, perilaku korupsi lebih nyata lagi. Saya tak dapat membayangkan bagaimana VOC – Kongsi dagang Belanda di abad 17 sampai 18 – membungkam anak negeri dan membiarkan para pejabat lokal menghisap rakyatnya sendiri?  Para pejabat selevel regent, wedana, patih dan ambtenaar dibiarkan menumpuk kekayaan pribadi? Mereka hidup senang berkelimpahan, sementara rakyatnya dibiarkan hidup menderita.

Setelah hampir dua abad berlalu, kisah-kisah itu masih saja terasa membebani.  Kendatipun saya pernah mendengar tahun 2012, seorang pejabat partai politik menyerukan agar koruptor digantung di Monas.  Tapi hingga saat ini, kasus demi kasus korupsi terus-terusan menciderai nurani saya.

Dewasa ini, saya jarang sekali mendengar atau membaca cerita tentang pejabat negara yang mati-matian menjaga marwahnya sebagai pejabat, menjauhkan keluarganya dari fasilitas umum.  Kisah Umar Bin Khattab 14 abad yang lalu, mendengung di telinga saya, telinga yang dulu pernah terkena tamparan Pak Kepsek.

Dikisahkan, Umar Bin Khattab mendapati rambut anaknya tampak indah karena diolesi minyak.  Selidik punya selidik, ternyata minyak itu diambil anaknya dari Baitul Mal (tempat pengumpulan zakat), dari sisa-sisa yang masih menempel di bejana.  Umar Bin Khattab marah, kendatipun minyak itu adalah sisa yang tidak digunakan.  Anaknya diperingatkan untuk tidak menggunakan jabatan ayahnya untuk berlaku sekehendak hati.

Tak sadar tangan saya menjamah telinga kiri ini.  Telinga yang dulu pernah berasa kebas dan panas.  Saya masih merasa beruntung telinga itu tidak tuli, masih bisa mendengar ucapan selamat dari Pak Kepsek ketika saya lulus dari SD.  Saya sudah memaafkan beliau, apapun yang terjadi.

Medan, 13 Agustus 2025.

The post Memaafkan Tamparan Pak Kepsek appeared first on Langgam.id.

Ketua Adiwiyata SMAN 7 Padang, Fitrianis, menyampaikan bahwa sekolahnya telah aktif mengikuti program Adiwiyata sejak tahun 2013 dengan melaksanakan berbagai edukasi dan kegiatan peduli lingkungan yang melibatkan siswa. Semua ini dilakukan sesuai dengan visi dan misi SMAN 7 Padang yang berkomitmen pada pelestarian lingkungan.

“Berkat program edukasi yang konsisten terhadap siswa mengenai kepedulian lingkungan di sekolah, pada tahun 2016 SMAN 7 Padang berhasil meraih penghargaan Adiwiyata tingkat Kota Padang. Kemudian, pada tahun 2017, sekolah ini berhasil mendapatkan Adiwiyata tingkat Provinsi,” ujar Fitrianis di Kota Padang, Provinsi Sumbar pada Sabtu (5/10/2024).

SMAN 7 Padang memperbarui sertifikat Adiwiyata tingkat Provinsi dan melanjutkan program gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (PBLHS). Sekolah ini kemudian memasukkan data ke dalam aplikasi Sistem Informasi Adiwiyata (Sidia) untuk penilaian calon Sekolah Adiwiyata, dan tahun ini berhasil menyabet penghargaan Adiwiyata Nasional setelah melalui proses seleksi yang ketat.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sumbar, Tasliatul Fuaddi, mengapresiasi 12 sekolah di Sumbar yang berhasil meraih penghargaan Adiwiyata Nasional dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dari 512 sekolah di seluruh Indonesia yang mendapatkan penghargaan tersebut, 12 di antaranya berasal dari Sumbar.

“Ke-12 sekolah tersebut adalah SDN 10 Sangkir Agam, SDN 1 Sijunjung, SDN 6 Palangki Sijunjung, SMPN 6 Sijunjung, SDN 03 Pakan Labuah Bukittinggi, SMAN 7 Padang, MTSS DMP Diniyah Puteri Padang Panjang, SDN 5 Padang Panjang Barat, SDN 12 Cubadak Mentawai Pariaman, SDN 03 Payakumbuh, SDN 58 Payakumbuh, dan SMPN 1 Payakumbuh,” jelas Tasliatul Fuaddi.

Penghargaan Adiwiyata ini diharapkan dapat memotivasi sekolah-sekolah lain di Sumbar untuk terus berinovasi dan menciptakan lingkungan pendidikan yang berwawasan lingkungan hidup. (*/Yh)

The post SMAN 7 Padang Raih Penghargaan Adiwiyata Nasional appeared first on Langgam.id.

Sektor pendidikan menjadi salah satu fokus Pemerintahan Kabupaten Solok Selatan yang terus di kebut program-programnya diantaranya melalui program seragam sekolah gratis.

Selain menyasar tingkat PAUD, TK, SD dan SLTP, program ini juga disalurkan untuk siswa-siswi tingkat SLTA. Kendati berada dalam kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Bupati Solok Selatan, Khairunas mengatakan hal ini sebagai wujud komitmen visi dan misi pemerintahan terutama pada sektor pendidikan.

“Kita melihat bahwa sekolah ini berada di wilayah Solok Selatan, maka para pelajar disini tidak boleh luput dari perhatian pemerintahan kabupaten Solok Selatan,” kata Khairunas, dikutip Kamis (19/9/2024).

Lebih lanjut disampaikan, Pemkab Solok Selatan menyediakan sebanyak 2.457 stel seragam gratis untuk siswa baru tingkat SLTA, termasuk diantaranya sebanyak 147 stel seragam SLTA yang dibagikan hari ini untuk siswa-siswi baru kelas X.

Jenis seragam yang diberikan masing-masing berupa seragam Putih Abu-abu dan seragam Pramuka. Selain itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Solok selatan juga menyediakan beasiswa untuk murid berprestasi, baik di tingkat SD, SMP dan SMA maupun untuk masuk ke perguruan tinggi.

Hal ini ditegaskan dengan telah terjalinnya kerjasama dengan beberapa Universitas ternama di Sumatera Barat dan menggandeng berbagai perusahaan BUMN dan Swasta yang ada di Kabupaten Solok Selatan agar membantu memberikan beasiswa kepada putra putri Solok Selatan yang berprestasi.

“Tentu dengan bantuan seragam ini, dapat meringankan beban para orang tua dan memotivasi para anak-anak kami agar lebih giat lagi untuk belajar,” ungkapnya.

Diakhir sambutannya, Khairunas menyebut perlunya dukungan dari berbagai pihak untuk mewujudkan pendidikan gratis hingga jenjang SLTA. (*/Fs)

The post Pemkab Solsel Targetkan Beri Seragam Gratis untuk Semua Tingkatan Sekolah appeared first on Langgam.id.

Informasi dibuka seleksi sekolah kedinasan 2024 ini diketahui dari postingan di akun Instagram Sekretariat Kabinet pada Kamis, (16/6/2024).

“Pemerintah melalui delapan instansi membuka pendaftaran sekolah kedinasan tahun 2024 mulai 15 Mei 2024, dengan total 3.445 formasi,” tulis Sekretariat Kabinet.

Sekretariat Kabinet menyebutkan bahwa pendaftaran ini berlangsung hingga 13 Juni 2024 melalui portal SSCASN BKN dikdin.bkn.go.id.

Berikut rincian delapan instansi yang buka seleksi sekolah kedinasan 2024 beserta formasinya:

1. Kementerian Keuangan (722 formasi)

• Politeknik Keuangan Negara – Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (PKN – STAN)

2. Kementerian Dalam Negeri (721 formasi)

• Instittut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

3. Kementerian Perhubungan (622 formasi)

• Sebanyak 15 sekolah kedinasan

4. Kementerian Hukum dan HAM (400 formasi)

• Politeknik Ilmu Permasyarakatan (Poltekip)
• Politeknik Imigrasi (Poltekim)

5. Badan Intelijen Negara (400 formasi)

• Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN)

6. Badan Pusat Statistik (355 formasi)

• Sekolah Tinggi llmu Statistik (STIS)

7. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (120 formasi)

• Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (STMKG)

8. Badan Siber dan Sandi Negara (105 formasi)

• Politeknik Siber dan Sandi Negara (Poltek SSN). (*/yki)

The post 8 Instansi Buka Seleksi Sekolah Kedinasan 2024, Tersedia 3.445 Formasi appeared first on Langgam.id.

Disdikbud Padang pun sudah mengeluarkan surat edaran Nomor: 000/758/Dikbud-Pdg/V/2024 perihal Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2024/2025.

Dalam surat tertanggal 11 Mei 2024 dan ditandatangani oleh Kepala Disdikbud Padang, Yopi Krislova, disebutkan ada empat jalur PPDB, yaitu:

1. PPDB Jalur Prestasi Non Akademik

• Prestasi non akademik perorangan adalah jalur PPDB untuk masuk SMP negeri yang dilaksanakan berdasarkan prestasi peserta didik perorangan yang menjadi utusan Kota Padang ke tingkat Provinsi dan selanjutnya. Prestasi perorangan yang dimaksud adalah prestasi dari cabang sains. Olahraga dan seni yang kejuaraan/kompetisinya secara berjenjang dari tingkat Sekolah atau Kecamatan yang diselenggarakan oleh Pengurus Cabang Olahraga Kota, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Kementerian Agama, dan Kementerian Pemuda dan Olahraga.
• Prestasi Non Akademik Beregu/Tim/Grup adalah jalur PPDB untuk masuk SMP negeri yang dilaksanakan berdasarkan prestasi peserta didik beregu/Tim/Grup yang menjadi utusan Kota Padang ke tingkat Provinsi dan selanjutnya. Prestas beregu/Tim/Grup yang dimaksud adalah prestasi dari cabang olahraga dan seni yang kejuaraan/kompetisinya secara berjenjang dari tingkat sekolah atau Kecamatan yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi serta Kementerian Agama.
• Prestasi beregu/Tim/Grup adalah jalur PPDB untuk masuk SMP negeri yang dilaksanakan berdasarkan prestasi peserta didik beregu/Tim/Grup yang menjadi utusan Kota Padang ke tingkat Provinsi dan selanjutnya. Prestas beregu/Tim/Grup yang dimaksud adalah prestasi dari cabang olahraga yang kejuaraan/kompetisinya secara berjenjang yang diselenggarakan Penguru Cabang Olahraga Kota Padang, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Kementerian Pemuda Olahraga yang minimal meraih medali Perunggu atau peringkat 3 (tiga) di tingkat provinsi.
• Lomba yang dimaksud terdiri dari : Lomba kesiswaan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan : 1) Olimpiade Sain Nasional (OSN), 2) Olimpiade Olaharaga Siswa Nasional (O2SN), 3) Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N)

• Lomba Kesiswaan di lingkungan Kementerian Agama : 1) Ajang Kompetisi Seni Olahraga Madrasah (AKSIOMA), 2) Kompetisi Sains Madrasah (KSM), 3) Pekan Olahraga Seni Diniah (POSADIN) , 4) Pentas PAIS.
  Lomba/Kejuaraan di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, 1) Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA), 2) Pekan Olahraga Pelajar Naional (POPNAS), 3) Pekan Olahraga Propinsi (PORPROV), 4) Pekan Olahraga Nasional (PON), 5) Sea Games.
• Untuk prestasi Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) adalah paling rendah Juara 3 (tiga) Tingkat Provinsi bagi peserta didik dari luar kota Padang.
• Seleksi Tahfizh Al Qur’an oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang bekerja sama dengan Sekolah Tinggi Agama Islam Pengembangan Ilmu Al Qurán (STAI-PIQ) Sumatra Barat.

Untuk PPDB jalur prestasi ini, pendaftaran/pengambilan formulir dilaksanakan 13 – 15 Mei 2024. Pengembalian formulir dan penyerahan persyaratan administrasi 13 – 15 Mei 2024.

2. PPDB Jalur Anak Kandung Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) tempat tugas

Ini merupakan jalur PPDB untuk masuk SD negeri dan SMP negeri yang dilaksanakan untuk mengakomodir calon peserta didik yang merupakan anak kandung dari orang tua yang bekerja pada sekolah tersebut.

PPDB jalur pendidikan jalur anak kandung GTK ini pendaftaran/pengambilan formulir pada 13 – 15 Mei 2024. Serta, pengembalian formulir dan penyerahan persyaratan administrasi 13 – 15 Mei 2024.

3. PPDB Jalur Pendidikan Inklusif

Merupakan jalur PPDB untuk masuk SD negeri dan SMP negeri yang dilaksanakan untuk mengakomodir dan memberikan hak dan kesempatan yang sama terhadap siswa yang berkebutuhan khusus untuk memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

4. PPDB Jalur Online

Merupakan penerimaan peserta didik baru SD negeri dan SMP negeri Kota Padang yang dilaksanakan melalui jalur online.

Untuk SD, pendaftaran tahap I dilaksanakan 19 – 21 Juni 2024. Untuk SMP, dimulai dengan pra Pendaftaran (luar kota Padang/paket A/tamatan sebelum 2023) pada 11 – 15 Juni 2024.

Sedangkan pendaftaran online PPDB jalur zonasi tahap I untuk SMP ialah 13-16 Juni 2024. Dalam surat tersebut, Disdikbud Padang menyebutkan bahwa khusus untuk teknis pelaksanaan PPDB online akan diberitahukan/diumumkan tersendiri. (*/yki)

The post Ini 4 Jalur Masuk PPDB SD dan SMP Negeri di Padang 2024 appeared first on Langgam.id.

Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Kejar Mutu SD yang telah sukses dilaksanakan.  Kampanye Sekolah Sehat ini telah diselenggarakan di 17 Provinsi dan 24 Kabupaten yang termasuk dalam daerah afirmasi. Salah satunya adalah Provinsi Sumatera Barat, khususnya di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Kegiatan ini merupakan langkah konkret dalam mewujudkan satuan pendidik, terutama sekolah dasar, yang mampu mandiri dan berkelanjutan dalam mengimplementasikan tiga aspek kesehatan, yaitu sehat gizi, sehat fisik, dan sehat imunisasi.

Didi Rahmadi, Direktur Eksekutif Daulat Institute (DI), menyampaikan bahwa program KSS ini menjadi penting karena melibatkan riset terpadu dari kementerian kesehatan dan perguruan tinggi. Program ini memberikan solusi terhadap kondisi kesehatan anak usia dini hingga usia sekolah yang mengkhawatirkan, terutama dalam beberapa tahun terakhir yang dipengaruhi oleh pandemi Covid-19.

“Keterbatasan sumber daya alam dan manusia di daerah-daerah afirmasi turut berkontribusi terhadap situasi ini,” jelas Didi. “Kampanye Sekolah Sehat mengusung prinsip 3S, yaitu Sehat Bergizi, Sehat Fisik, dan Sehat Imunisasi, dan telah dilaksanakan di 30 sekolah dasar di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, yang tersebar di Kecamatan Sikakap, Pagai Utara, dan Pagai Selatan.”

Program Kejar Mutu KSS ini, meskipun memiliki durasi relatif singkat kurang dari 3 bulan, telah memberikan stimulus pada satuan pendidik di Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk mengaktifkan kembali konsep Sekolah Sehat. Pentingnya pemahaman masyarakat, terutama di daerah afirmasi, tentang makanan bergizi, imunisasi, dan gaya hidup aktif sejak dini menjadi fokus utama. Riset status gizi Indonesia tahun 2022 mencatat kasus stunting sebanyak 21,6%, kasus wasting meningkat dari 7,1% di tahun 2021 menjadi 7,7% di tahun 2022, dan status underweight juga mengalami peningkatan dari 17% di tahun 2021 menjadi 17,1% di tahun 2022.

Masih ada permasalahan terkait imunisasi anak dan kontrol terhadap kantin di sekolah yang menjual jajanan tidak sehat. Daulat Institute, sebagai mitra fokus pada pendidikan dan pemberdayaan masyarakat, tidak hanya memberikan edukasi tetapi juga memberikan saran dan masukan kepada sekolah-sekolah untuk merubah kebiasaan dan dogma orang tua siswa serta mendidik kantin dengan pendekatan yang baik.

Program KSS diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam perubahan perilaku dan pemahaman masyarakat terhadap kesehatan anak di masa depan. (*/Yh)

The post Daulat Insitute Sukses Laksanakan Program Kampanye Sekolah Sehat di Kabupaten Kepulauan Mentawai appeared first on Langgam.id.