Berita Padang – berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini: Kini, Kota Padang resmi masuk PPKM level 3. Sekolah tatap muka bakal diterapkan 50 persen.

Langgam.id – Kota Padang resmi ditetapkan masuk Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3. Seiring dengan itu, Pembelajaran Tatap Muka (PTM) bakal diterapkan 50 persen.

Juru Bicara Satgas Covid-19 Kota Padang, Barlius mengatakan, saat ini Kota Padang memang sudah naik level menjadi level 3. Banyak hal yang harus dilakukan oleh masyarakat untuk menghentikan penyebaran Covid-19.

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri), kata Barlius, seluruh kegiatan belajar tatap muka di sekolah dilaksanakan dengan sistem 50 persen. Belajar dilakukan 50 persen dari total siswa dalam kelas, kemudian bergantian datang ke sekolah setiap harinya.

“Artinya seluruh sekolah menggalakkan sistem ini juga bertujuan untuk menghentikan Covid-19 ini,” ujar Barlius, Selasa (15/2/2022).

Menurut Barlius, Februari ini, sudah ada 10 sekolah yang disterilisasi, karena terdapat warga sekolah yang dinyatakan positif Covid-19.

“Yang sudah disemprot (disinfektan-red) itu mulai dari SMK, SMA, dan SD yang ada di Kota Padang. Penyemprotan ini dilakukan berdasarkan permintaan masyarakat,” ungkapnya.

Barlius menjelaskan, bahwa masyarakat harus menghindari kerumunan, menggunakan masker, mencuci tangan dan tetap memperketat protokol kesehatan. Kemudian, ia juga mengimbau, bagi yang belum vaksin, agar segera divaksinasi.

Lalu, kepada para orang tua atau wali murid, Barlus meminta agar mengizinkan anak-anaknya untuk divaksin. Karena, vaksin merupakan salah cara untuk menbentengi anak-anak dari virus.

“Kalau memang punya penyakit bawaan, maka boleh tak divaksin,” jelasnya.

Diketahui, PPKM luar Jawa-Bali diperpanjang selama dua pekan mulai Selasa (15/2/2022) hingga Senin (28/2/2022). Hal ini dijelaskan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 11 Tahun 2022 yang diterbitkan pada Senin (14/2/2022).

Baca juga: Padang PPKM Level 3, Ini Aturan Sekolah Tatap Muka Berdasarkan SKB 4 Menteri

Di dalam Inmendagri itu, juga dijelaskan pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri.

—

Dapatkan update berita Padang – berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini dari Langgam.id. Mari bergabung di Grup Telegram Langgam.id News Update, caranya klik https://t.me/langgamid, kemudian join. Anda harus instal aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

The post PPKM Naik ke Level 3, Pemko Padang Terapkan PTM 50 Persen appeared first on Langgam.id.

Berita Padang – berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini: Kota Padang ditetapkan masuk PPKM Level 3 sampai Senin (28/2/2022).

Langgam.id – Kota Padang, Sumatra Barat (Sumbar) ditetapkan masuk dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3, berlaku selama dua pekan, Selasa (15/2/2022) sampai Senin (28/2/2022).

Keputusan itu tertuang dalam Instruksi Menteri Dalan Negeri (Imendagri) Nomor: 11 tahun 2022, yang diterbitkan pada Senin (14/2/2022).

Disebutkan, Kota Padang masuk PPKM Level 3, karena meningkatnay kasus positif Covid-19, terutama Varian Omicron.

Masuknya Kota Padang dalam PPKM Level 3 juga dibenarkan Juru Bicara (Jubir) Satgas Covid-19 Kota Padang, Barlius.

Menurut Barlius, Kota Padang masuk PPKM Level 3 bersama enam kabupaten dan kota laiinya di Sumbar.

Aturan Sekolah Tatap Muka berdasarkan SKB 4 Menteri. (Foto: Tangkapan layar SKB 4 Menteri)

“PPKM naik level, karena kasus Covid-19 kita juga naik. Sekarang memang lagi trend, di mana-mana naik, seperti Jakrta,” ujar Barlius kepada Langgam.id, Selasa (15/2/2022).

Sementara itu, berdasarkan Surat Keputasan Bersama (SKB) 4 Menteri, yaitu Menteri Pendidikan, Kebudayan, Riset, dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehata dan Menteri Dalam Negeri, juga telah mengatur pelaksanaan pembelajaran di sekolah sesuai level PPKM, serta capaian vaksinasi.

Dalam SKB 4 Menteri tersebut disebutkan, bahwa untuk daerah dengan PPKM Level 3, melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas, atau jarak jauh, dengan ketentuan sebagai berikut:

• Satuan pendidikan dengan capaian vaksinasi Covid-19 dosis 2 pada pendidik dan tenaga kependidikan
  paling sedikit 40 persen dan capaian vaksinasi dosis 2 pada lansia minimal 10 persen, maka pembelajaran tatap muka terbatas dilaksanakan dengan ketentuan:

1. Setiap hari secara bergantian
2. Jumlah Peserta didik 50 persen dari kapasitas ruang kelas
3. Belajar paling lama per hari 4 jam

• Bagi satuan pendidikan dengan capaian vaksinasi Covid-19 dosis 2 pada pendidik dan tenaga kependidikan di bawah 4O persen, dan capaian vaksinasi dosis 2 pada lansia di bawah 1O persen di tingkat kabupaten atau kota, maka dilaksanakan pembelajaran jarak jauh.

Lalu, juga dijelaskan, pendidik dan tenaga kependidikan yang bertugas pada pembelajaran
tatap muka terbatas, maja diwajibkan vaksiansi Covid-19.

Baca juga: Kasus Covid-19 Meningkat, Kota Padang Naik Status Jadi PPKM Level 3

“Bagi pendidik yang tidak bisa divakisin, dengan alasan memiliki komorbid tidak terkontrol, atau karena kondisi medis tertentu, maka pembelajaran dilakukan dengan jarak jauh,” tertulis dalam SKB tersebut.

—

Dapatkan update berita Padang – berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini dari Langgam.id. Mari bergabung di Grup Telegram Langgam.id News Update, caranya klik https://t.me/langgamid, kemudian join. Anda harus instal aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

The post Padang PPKM Level 3, Ini Aturan Sekolah Tatap Muka Berdasarkan SKB 4 Menteri appeared first on Langgam.id.

Hal tersebut disebabkan karena status Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Padang Panjang berada di level 1.

“Ketetapan ini mengacu kepada Instruksi Menteri Dalam Negeri dan Surat Keputusan Bersama (SKB) empat menteri,” ujar Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Padang Panjang M Ali Thabrani, Senin (10/1/2022).

Ia menjelaskan, bahwa di dalam Imendagri disebutkan bahwa Padang Panjang berada pada PPKM level 1.

Kemudian, di dalam SKB empat menteri ungkapnya, dijelaskan bahwa bagi satuan pendidikan yang berada pada PPKM level 1 dan 2, diperbolehkan PTM 100 persen secara terbatas.

SKB yakni empat menteri tersebut ialah, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri.

Ali mengungkapkan, syarat untuk bisa PTM 100 persen secara terbatas tersebut yaitu, level 1 guru atau tenaga pendidik (GTK) telah vaksin 80 persen. Serta, lansia 50 persen ke atas.

Ia menjelaskan, pembelajaran dilaksanakan enam jam dengan menerapkan protokol kesehatan (prokes).

“Jam belajar tidak boleh melebihi enam jam. Prokes harus tetap dijalankan. Tim Monitoring akan melakukan pengawasan ke sekolah-sekolah,” bebernya.

Kabid Pembinaan Pendidikan Dasar Muji Sirwanto menambahkan, keputusan memulai PTM 100 persen tersebut juga berdasarkan pada rapat Pemko Padang Panjang beberapa waktu lalu.

Baca juga: BKMT Padang Panjang Gelar Wirid Pertama di 2022

Namun PTM 100 persen itu sebutnya, tetap dilakukan monitoring oleh tim terpadu. Rapat pemko itu sendiri diikuti oleh Asisten I, Disdikbud, BPBD Kesbangpol, Dinas Kesehatan, Kantor Kemenag dan Satpol PP.

—
Dapatkan update berita terbaru setiap hari dari Langgam.id. Mari bergabung di Grup Telegram Langgam.id News Update, caranya klik https://t.me/langgamid, kemudian join. Anda harus instal aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

The post PPKM Level 1, Padang Panjang Gelar Sekolah Tatap Muka 100 Persen appeared first on Langgam.id.

Kepala Disdik Kota Padang Habibul Fuadi menjelaskan PTM secara penuh di Kota Padang sudah bisa dilaksanakan mengacu kepada Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri.

Berdasarkan SKB 4 Menteri tersebut, wilayah yang berada di Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 1 dan 2 dapat melakukan PTM yang diikuti oleh 100 persen siswa dengan lama belajar maksimal 6 jam. Diketahui Kota Padang sekarang berada pada PPKM level 2.

“Saat ini Kota Padang sudah berada di PPKM Level 2, dengan tingkat capaian vaksinasi diangka 80 persen, berarti kita sudah memenuhi syarat sesuai dengan SKB 4 Menteri tersebut,” ujarnya dikutip dari infopublik.id, Rabu (5/1/2022).

Menindaklanjuti rencana itu, Disdik Padang menurutnya sedang melakukan pengecekan terhadap kesiapan sekolah dalam menerapkan protokol kesehatan (prokes) selama proses belajar mengajar.

Untuk pengawasan di lapangan, Dinas Pendidikan Kota Padang akan melibatkan tim yang sudah dibentuk semenjak merebaknya kasus Covid-19 di Kota Padang.

“Saat ini kita sedang menyiapkan surat edaran terkait pelaksanaan PTM penuh, nantinya surat edaran tersebut akan kita bagikan ke sekolah-sekolah,” katanya.

Diketahui sebelumnya, Wali Kota Padang Hendri Septa mengatakann akan menerapkan PTM secara penuh di sekolah. Kebijakan ini dilakukan karena kasus Covid-19 di Kota Padang semakin melandai.

Rencana disampaikan oleh Wali Kota Padang Hendri Septa usai melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke SMP Negeri 6 Padang  dan SDN 37 Pagambiran yang berada di Jl. Bakti Abri, Pagambiran Ampalu Nan XX, Senin (3/1/2021).

“Seiring melandainya pandemi Covid-19, pembelajaran tatap muka di Kota Padang kedepannya akan kembali dilaksanakan secara penuh di sekolah,” katanya dikutip dari keterangan resmi Prokompim Pemko Padang, Selasa (4/1/2022).

—
Dapatkan update berita terbaru setiap hari dari Langgam.id. Mari bergabung di Grup Telegram Langgam.id News Update, caranya klik https://t.me/langgamid, kemudian join. Anda harus instal aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

The post Disdik Padang Mulai Pembelajaran Tatap Muka di Sekolah Pekan Depan appeared first on Langgam.id.

Keempat menteri tersebut yakni Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim, dan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menerbitkan panduan terbaru mengenai penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 yang tertuang di dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Mendikbudristek, Menag, Menkes, dan Mendagri Nomor 05/KB/2021, Nomor 1347 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/6678/2021, Nomor 443-5847 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).

SKB Empat Menteri yang disusun atas masukan berbagai elemen masyarakat ini berisi penyesuaian aturan PTM terbatas yang lebih baik dan lebih rinci dengan tetap mengedepankan kesehatan dan keselamatan warga sekolah sebagai prioritas utama.

Aspek pemantauan dan evaluasi PTM terbatas yang lebih mutakhir juga dituangkan dalam SKB ini, seperti penggunaan teknologi, termasuk dashboard notifikasi kasus yang dapat diakses oleh satuan pendidikan, dan surveilans epidemiologis bagi satuan pendidikan yang sudah melaksanakan PTM terbatas.

Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim menyambut positif dukungan berbagai elemen masyarakat atas keluarnya SKB Empat Menteri ini, mengingat sudah hampir dua tahun anak-anak melakukan pembelajaran jarak jauh (PJJ).

“Berbagai riset menunjukkan bahwa pandemi menimbulkan kehilangan pembelajaran (learning loss) yang signifikan. Anak-anak berhak bersekolah sebagaimana mestinya. Pemulihan pembelajaran sudah sangat mendesak untuk dilakukan selagi masih bisa kita kejar,” terang Menteri Nadiem, di Jakarta, Kamis (23/12/2021), sebagaimana dicuplik dari setkab.go.id.

Riset yang dilakukan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) terhadap 3.391 siswa SD dari tujuh kabupaten/kota di empat provinsi, pada bulan Januari 2020 dan April 2021 menunjukkan bahwa pandemi menimbulkan kehilangan pembelajaran (learning loss) yang signifikan.

Misalnya untuk kelas 1 SD, di masa pandemi ini anak-anak kehilangan pembelajaran literasi setara dengan enam bulan belajar. Sementara untuk numerasi setara dengan lima bulan belajar.

Kajian UNESCO, UNICEF, dan Bank Dunia juga mendorong dibukanya kembali sekolah sebagai prioritas setiap negara. Krisis kehilangan pembelajaran secara global banyak membuat anak kehilangan kemampuan berinteraksi sosial, menurun tingkat kesehatannya, mengalami kekerasan termasuk pernikahan dini, dan terganggu perkembangan mentalnya.

SKB empat Menteri ini, menurut Mendikbudristek, ditetapkan melalui berbagai pertimbangan yang matang demi kemaslahatan bersama, khususnya masa depan anak-anak Indonesia.

“Pendidikan adalah hak setiap warga negara dan merupakan tanggung jawab bersama. Pemulihan pendidikan tidak kalah pentingnya dengan pemulihan ekonomi,” ujarnya.

Sejalan dengan Mendikbudristek, Menkes Budi Gunadi Sadikin juga menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan PTM terbatas dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.

“Sudah saatnya warga satuan pendidikan membiasakan diri hidup di tengah situasi pandemi, dengan tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan dan ikut vaksinasi COVID-19. Beberapa bulan terakhir seluruh kabupaten/kota berada pada PPKM level 1, 2, dan 3, sehingga dimungkinkan untuk dilakukannya PTM terbatas,” ujar Budi.

Menkes menambahkan, pelaksanaan vaksinasi yang gencar dilakukan termasuk bagi warga satuan pendidikan juga mendukung pelaksanaan PTM terbatas ini.

“Saat ini, lebih dari 50 persen sasaran vaksinasi telah menerima vaksinasi dosis kedua, termasuk cakupan vaksinasi pendidik dan tenaga kependidikan yang sudah mencapai 80 persen, kelompok usia remaja (12-17 tahun) 82 persen dan sudah dimulainya vaksinasi COVID-19 pada usia 6-11 tahun,” ujarnya.

Selain ketentuan, pemantauan, dan evaluasi PTM terbatas yang lebih baik, SKB Empat Menteri menjelaskan bahwa pemerintah pusat, pemerintah daerah, kantor wilayah Kementerian Agama provinsi, kantor Kementerian Agama kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya mewajibkan seluruh satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi di wilayahnya untuk melaksanakan PTM terbatas mulai semester genap tahun ajaran dan tahun akademik 2021/2022.

Terkait hal tersebut, Mendagri Tito Karnavian menegaskan pemerintah daerah dan satuan pendidikan harus membuka kesempatan untuk mengembalikan hak anak belajar sebagaimana mestinya meskipun secara terbatas.

“Pemerintah daerah perlu mengawal PTM terbatas dengan sebaik-baiknya dan tidak boleh melarang PTM terbatas bagi sekolah yang memenuhi kriteria dan tidak boleh menambahkan kriteria yang lebih berat,” tuturnya. Kriteria yang dimaksud Mendagri tertuang secara jelas di dalam SKB Empat Menteri.

Senada, Menag Yaqut Cholil Qoumas juga mendorong PTM terbatas dijalankan sebaik-baiknya demi masa depan anak-anak Indonesia.

“Satuan pendidikan, termasuk pesantren, sekolah berasrama, madrasah, seminari, dan satuan pendidikan pra sekolah yang terbukti melanggar protokol kesehatan dapat diberikan sanksi administratif dan dibina oleh Satgas Penanganan COVID-19 atau tim Pembina UKS/M. Jika ada kasus di satuan pendidikan, sudah pasti pelaksanaan PTM terbatas akan ditinjau kembali sesuai SKB Empat Menteri,” ujar Yaqut.

Selain itu, Menag juga mengimbau seluruh masyarakat untuk saling menjaga kesehatan dan keselamatan bersama.

“Mari momentum terkendalinya penyebaran COVID-19 ini kita manfaatkan sebaik-baiknya dengan saling menjaga kesehatan dan keselamatan bersama, serta untuk memberikan hak bagi anak-anak kita yang kehilangan pembelajaran. Anak-anak kita adalah masa depan kita,” tandasnya.

The post 4 Menteri Terbitkan SKB Panduan Pembelajaran di Masa Pandemi appeared first on Langgam.id.

Kepala Bidang Pemberantasan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinkes Padang, dr Gentina mengatakan tindakan itu dilakukan untuk memastikan kesiapan Kota Padang dalam melaksanakan PTM secara penuh.

Hal itu disampaikannya saat pertemuan dengan sejumlah Kepala Puskesmas dan Koorwil Dinas Pendidikan Kota Padang, Rabu (15/12/2021)

“Dinas Kesehatan Kota Padang akan langsung mengunjungi sekolah-sekolah untuk melakukan survey kasus. Pada survey kasus ini juga akan dilakukan tes Swab secara acak terhadap siswa dan guru,” katanya dikutip dari infopublik.id, Kamis (16/12/2021).

Dia menjelaskan survey kasus ini akan dilaksanakan pada tanggal 20 s.d 30 Desember 2021. Pihaknya akan mengambil secara acak sample 10 persen dari jumlah siswa dan guru di setiap sekolah.

Survey kasus ini dilakukan sebagai antisipasi dan mengevaluasi kegiatan PTM terbatas yang telah dilaksanakan sebelumnya. Nantinya diketahui apakah terjadi peningkatan kasus atau berdampak terhadap timbulnya klaster baru.

“Dari hasil survey tersebut akan ditentukan, apakah PTM penuh sudah dapat dilaksanakan di Kota Padang,” ujarnya.

Sebelumnya menurut Gentina, Dinkes Padang telah melakukan survey perilaku saat dilakukannya PTM terbatas dengan memantau penerapan protokol kesehatan, terutama penggunaan masker di lingkungan sekolah.

“Ada beberapa titik yang kita pantau yakni, ruang kelas, ruang guru dan gerbang sekolah. Sebenarnya kita juga akan mamantau kantin, cuma selama pandemi rata-rata kantin sekolah tutup,” katanya.

Dari hasil survey perilaku tersebut menurut pihaknya menyimpulkan penerapan protokol kesehatan di sekolah-sekolah sudah dilaksanakan dengan baik.

Rencananya pada tahun 2022, Pemko Padang akan mulai melaksanakan PTM penuh. Kebijakan itu seiring dengan menurunnya kasus Covid-19, dan tercapainya angka vaksinasi sebesar 71 persen, serta turunnya level PPKM menjadi level 2. (*/Rahmadi)

The post Dinkes Padang Survey Kasus Covid-19 di Sekolah Sebelum Pelaksanaan PTM 2022 appeared first on Langgam.id.

“Mengenai proses belajar dan mengajar dalam PPKM level 2, proses belajar dan mengajar hanya untuk 50 persen. Dan ini sudah diatur dan sudah kami sampaikan juga kepada Dinas Pendidikan mengenai pengaturannya,” ujar Pj Sekda Kota Padang, Arfian, Rabu (20/10/2021).

Arfian menambahkan, dalam PTM pada PPKM level 2 ini, yang bisa mengikuti proses belajar mengajar hanya bagi siswa dan guru yang telah melakukan vaksinasi. Serta sekolah yang telah melaksanakan protokol kesehatan yang ketat.

“Nanti kami juga menenkan jaga jarak dalam ruangan itu. Dan untuk siswa yang belajar, ada 3 hari di sekolah, dan 3 hari di rumah,” jelasnya.

Arfian menjelaskan, saat PTM nanti, siswa juga sudah bisa memakai seragam sekolah seperti biasa. Hal ini karena Padang sudah diperbolehkan dalam sekolah tatap muka.

Sebelumnya, Pemko Padang menyebutkan bahwa tidak ada aturan yang wajib yang dipakai anak didik, apalagi berpakaian bebas. Anak-anak boleh berpakaian seragam atau pun ingin pakaian yang disesuaikan.

Selanjutnya dalam PTM nanti terang Arfian, akan memberikan sedikit keistimewaan bagi siswa yang belum melaksanakan vaksinasi karena memiliki penyakit bawaan. Keistimewaan ini terkait mengizikan melaksanakan sekolah tatap muka.

Baca juga: Padang PPKM Level 2, Pemko Segera Bahas Aturan Sekolah Tatp Muka

“Kami cuma menyarankan mereka sekolah daring, karena akan berisiko ditularkan lewat temannya. Tapi kalau dia tetap mau melaksanakan sekolah tatap muka, kami akan upayakan kebijakan dari masing-masing sekolah untuk mengizikan mereka sekolah tatap muka dengan prokes yang ketat,” katanya.

Selain itu, dalam PTM nanti, Arfian mengatakan, kantin-kantin di sekolah sudah diizinkan kembali berjualan. Dengan catatan siswa tidak diperbolehkan makan di lokasi.

“Kami meminta juga, setiap sekolah dan majelis guru untuk mengawasi siswanya. Hal ini agar jangan sampai terjadi, ketika sekolah dibuka akan menjadi klaster baru,” jelasnya.

The post PTM di Padang: Siswa Sudah Bisa Pakai Seragam Lagi, Kantin Sekolah Diizinkan Jualan appeared first on Langgam.id.

Ia menyebutkan bahwa Kota Padang sudah mencapai syarat minimal pembelajaran tatap muka.

“Kita tidak memberatkan semuanya, dan kita sudah mencapai syarat minimal pada awalnya. Dan pemberitaan ini juga sudah disampaikan kepada masyarakat. Masyarakat sangat senang dengan pemberitaan ini,” ujarnya saat di Auditorium Gubernuran Sumbar, Kamis (7/10/2021) malam.

Selain itu, dalam melaksanakan pembelajaran tatap muka kali ini, ia mengikuti arahan dari beberapa pihak. Lebih lanjut, ia menyebut, tidak akan memaksa siswa untuk bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka.

“Saya sudah koordinasi, dan saya sudah bertanya keberapa pihak. Dan pihak itu sudah mengizinkan kita untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka pada 1 Oktober lalu,” ungkapnya.

“Jadi saya mengikuti arahan saja, berdasarkan fakta-fakta di lapangan. Jadi pembelajaran tatap muka ini sendiri bukan kehendak saya,” sambungnya.

Baca juga: Ombudsman Pantau Pelaksanaan Sekolah Tatap Muka di Kota Padang

Hendri menambahkan, bahwa masyarakat menolak penundaan pembelajaran tatap muka.  Mengenai teguran dari pemerintah Pusat, ia menyebut hampir semua daerah kena tegur.

“Semuanya sudah kena tegur,” imbuhnya.

Teknis pembelajaran tatap muka ini kata Hendri, dibuat oleh Dinas Pendidikan. Selain itu, selama pelaksanaan pembelajaran tatap muka, ia akan memantau sekolah-sekolah.

“Saya berharap kerja sama dalam protokol kesehatan saat pembelajaran tatap muka.  Lalu siswa yang sudah memenuhi syarat dalam vaksin, silahkan divaksin. Agar sama-sama menjaga,” pungkasnya.

The post Pembelajaran Tatap Muka Tetap Digelar, Ini Penjelasan Pemko Padang appeared first on Langgam.id.

Asisten Ombudsman RI Perwakilan Sumbar Adel Wahidi mengatakan Pemerintah Kota (Pemko) Padang harusnya tidak boleh membuat kebijakan yang membingungkan masyarakat. Apalagi dalam satu hari kebijakan bisa berubah-ubah sampai tiga kali.

Hal ini terkait kebijakan Pemko Padang yang tetap melaksanakan pembelajaran tatap muka saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4. Bahkan para pejabat menurutnya memberi komentar yang saling bertabrakan satu sama lain.

“Ini membuat kebingungan di tengah masyarakat yang memiliki hak untuk mendapatkan layanan pendidikan, apakah tatap muka atau secara daring, nampak sekali pejabat ini kurang koordinasi dalam kebijakan itu,” katanya Kamis (7/10/2021).

Baca juga: Sejumlah Ortu Siswa Dukung Sekolah Tatap Muka di Padang Dilanjutkan Meski PPKM Level 4

Hal yang lebih aneh, kata dia, Pemko Padang mengaku lewat suratnya mengambil kebijakan tatap muka karena dirasa PPKM  sudah level 3. Padahal kebijakan itu harus diambil berdasarkan bukti yang jelas dan teradministrasi.

Apalagi setiap minggu biasanya selalu ada pengumuman resmi soal PPKM yang diikuti surat instruksi oleh Mendagri.

“Paling tidak publik sebagai orang yang akan dilayani dalam pendidikan menjadi bingung dengan kebijakan yang berubah-ubah, layanan publik jadi gaduh karena kebijakan tarik ulur maju mundur,” katanya.

Selain itu, Ombudsman Sumbar akan melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan pembelajaran tatap muka di Kota Padang. Hal ini merupakan instruksi khusus dari Ombudsman pusat.

Pemantauan dilakukan agar dapat memastikan pembelajaran tatap muka dilaksanakan sesuai ketentuan yang ada dari pusat, bukan yang dibuat sendiri oleh pemerintah daerah.

“Harusnya sampai tanggal 18 Oktober Dinas Pendidikan Kota Padang bisa menyiapkan mitigasinya sedemikian rupa sebelum pembelajaran tatap muka dimulai,” katanya.

Dimulainya pembelajaran tatap muka di Kota Padang saat PPKM Level 4 juga dianggap sebagai bagian dari tidak sinkronnya kebijakan pusat dan daerah. Ditambah lagi beberapa pakar masih menyarankan sekolah daring selama PPKM masih berada di level 4.

“Kami secara khusus melakukan pemantauan untuk sekolah tatap muka, seperti di Bukittinggi yang sudah tatap muka, kami cek apakah sesuai dengan protokol kesehatan seperti rombongan belajarnya,” katanya.

The post Ombudsman Pantau Pelaksanaan Sekolah Tatap Muka di Kota Padang appeared first on Langgam.id.

Sejumlah orang tua siswa atau wali murid mendukung keputusan itu. Mereka menilai pembelajaran tatap muka di sekolah lebih efektif untuk anaknya.

Helza Fitria (41), adalah salah seorang wali murid yang mendukung sekolah tatap muka. Dia memiliki seorang anak yang kini duduk di kelas 2 Sekolah Menengah Pertama (SMP) 25 Padang.

Baca juga: Pemko Padang Revisi Surat Edaran Disdik, Pj Sekda: Siswa Boleh Hadir ke Sekolah

“Dalam belajar daring itu, umumnya anak-anak bermain-main dalam belajar. Jadi dalam mendapat materi pembelajaran sangat sedikit,” ujarnya saat dihubungi langgam.id, Kamis (7/10/2021).

“Jadi sebagai orang tua, saya mendukung anak saya sekolah tatap muka, biar dia fokus mendengarkan materi dari gurunya. Tidak masalah, mau pakaian bebas atau pakaian sekolah. Yang penting pembelajaran itu didapatkan anak saya dalam belajar,” imbuhnya.

Sama dengan Helza, Rina (34) salah seorang wali murid yang anaknya duduk kelas 3 SD. Dia sependapat jika pembelajaran secara daring untuk anak SD tidak efektif.

“Hampir 2 tahun ini anak saya belajar daring, saya lihat anak saya tidak banyak berkembang dalam pembelajaran. Tugas yang dikasih guru umunya dikerjakan orangtua. Jadi untuk sekolah daring bagi anak SD tidak efektif sama sekali,” sebutnya.

Terkait sekolah tatap muka yang telah dilakukan beberapa hari ini, ia berharap tetap dilajutkan. Dia pun sempat kecewa mendengar kabar sekolah tatap muka ditunda.

“Kemarin saya dapat kabar sekolah ditunda lagi, jadi kemarin itu saya sempat kecewa,” katanya.

Soal risiko anak akan tertular Covid-19, Rina mengaku tak terlalu khawatir. Sebab hal itu menurutnya bisa dicegah dengan protokol kesehatan yang ketat di sekolah.

“Saya yakin sekolah-sekolah di Padang sudah menerapkan protokol kesehatan, dan saya yakin itu. Semoga sekolah berlanjut,” imbuhnya.

The post Sejumlah Ortu Siswa Dukung Sekolah Tatap Muka di Padang Dilanjutkan Meski PPKM Level 4 appeared first on Langgam.id.