Bangunan yang disulap menjadi museum itu merupakan peninggalan De Javasche Bank (DJB, cikal bakal BI) pada masa Hindia Belanda. Mulai didirikan pada 31 Maret 1921, butuh hampir empat tahun menyelesaikannya sebelum diresmikan pada 12 Januari 1925. Jika ditilik dari tanggal peresmian tersebut, maka gedung DJB Padang saat ini sudah berusia 99 tahun.

Pembukaan Cabang DJB di Padang dan Gedung Awal

Seperti sudah banyak dibahas, DJB Padang menjadi cabang ketiga di Hindia Belanda setelah Semarang dan Surabaya atau yang pertama di luar Pulau Jawa. DJB melihat Padang memiliki prospek menjanjikan. Sebagai kota yang ramai oleh arus lalu lintas perdagangan dengan bangsa asing, kebutuhan akan uang kertas yang masif menjadi keniscayaan.

Usulan pendirian kantor cabang di Padang disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada 6 Agustus 1864, sebagaimana diwartakan De Oostpost. Gubernur Jenderal Hindia Belanda mengeluarkan izin pendirian De Javasche Bank Agentschap Padang lewat SK No. 2 tanggal 11 Agustus 1864. DJB Padang secara resmi beroperasi pada 29 Agustus 1864 dengan direkturnya yang pertama bernama A.W. Verkouteren.

Melalui kerja sama dengan Gubernur Pantai Barat Sumatera, DJB dapat membeli sebidang tanah di Jalan Nipah, sejajar dengan rumah kantor gubernur atau berseberangan dengan gedung DJB sekarang. Tanah tersebut dibeli dengan harga f 1.000, angka yang tergolong mahal mengingat lokasinya berada di kawasan komersial Handelskade (jalan sepanjang tepi pelabuhan Batang Arau).

“Kami sempat mencari lokasi lain, tetapi tanpa hasil yang memuaskan, karena mahalnya harga tanah di daerah tersebut, sementara tidak ada lokasi yang memiliki lokasi sebaik lokasi di mana gedung bank sekarang berdiri,” demikian laporan manajemen DJB yang dipublikasikan Kamar Dagang Hindia Belanda dalam verslag tahun 1866.

Mengutip laporan yang sama, gedung awal DJB Padang mulai ditempati pada 16 Desember 1865. Menjelang pembangunan gedung selesai, DJB Padang menempati sebuah kantor yang disediakan oleh Gubernur Pantai Barat Sumatera.

Lantaran ketiadaan biro arsitek saat itu, Presiden DJB C. F. W. Wiggers van Kerchem meminta Kapitein der Genie Letnan Kolonel L.H. Deeleman mengerjakan rancangan gedung. Pekerjaan pembangunan diserahkan pada kontraktor. Insinyur J. A. Schiotling bertindak melakukan pengawasan harian.

Jika melihat foto lampau, gedung awal DJB Padang tampak memiliki arsitektur sederhana dengan bentuk persegi panjang, jendela kayu berdaun ganda yang terlindung oleh tritisan, dan kanopi rendah tetapi lebar di pintu masuk. Bentuknya kurang lebih mirip dengan Kweekschool Bukittinggi. Di gedung itulah, DJB Padang melakukan pelayanan perbankan: diskonto, jual beli mata uang, jual beli surat berharga, pelayanan rekening koran, dan pengiriman uang

Kehadiran DJB Padang di Batang Arau disusul pembukaan cabang bank swasta Padangsche Spaarbank pada 1879 dan Nederlandsch-Indische Escompto Maatschappij (atau Escompto Bank) pada 1899.

Setelah hampir 50 tahun beroperasi, DJB merasa perlu memiliki gedung baru yang representatif untuk meningkatkan pelayanan. Selain itu, gedung lama meninggalkan kesan “suram” di mata Presiden DJB Mr. G. Vissering.

Kesan demikian awalnya diungkapkan Presiden DJB Mr. G. Vissering ketika datang melakukan kunjungan dinas ke Padang pada 2 April 1912, seperti diulas surat kabar De Expres. Setibanya pukul 7 malam, ia memeriksa brankas tempat penyimpanan uang tunai. Namun, pencahayaan dari lampu minyak tanah di ruang itu tidak bisa diandalkan, Terpaksa, ia menggunakan lilin untuk memberi pencahayaan tambahan.

Menutup pemberitaannya, De Expres mengutip kata Mr. G. Vissering: Padang adalah cabang pertama yang dipertimbangkan untuk dibangun gedung baru.

Tak hanya itu, pembangunan gedung baru DJB didasari kekhawatiran terhadap sistem keamanan gedung lama.

Pada 26 November 1912, kepolisian Padang menangkap tiga orang Eropa yang memiliki peralatan lengkap untuk pencurian, di antaranya peleleh besi dan alat pernafasan oksigen. Mereka adalah Bakkerus bersaudara dan Kühn. Komplotan ini sebelumnya telah berhasil melancarkan pencurian di Kantor Perbendaharaan Negara Bandung dan Yogyakarta.

Bakkerus bersaudara dan Kühn dikenal licin dan mampu menghilang dari kejaran polisi. Mereka menjadi buron dan kabur ke Singapura melalui Surabaya. Pelarian mereka akhirnya terhenti di Padang.

Perlu waktu cukup lama mewujudkan pembangunan gedung baru DJB Padang. Saat itu, Direksi DJB masih berfokus pada pembangunan beberapa kantor cabang lain. Barulah pada 1920, DJB Padang mendapat angin segar soal pembangunan gedung, seperti dikabarkan Atena edisi 05-11-1920. “DJB akan segera membangun sebuah kantor baru di Padang beserta rumah tinggal modern untuk agen (kepala cabang),” tulis Atena.

Meski demikian, DJB harus kembali menghadapi masalah pemilihan lokasi. DJB tetap mengincar kawasan komersial Handelskade. Hanya saja, tak ada lagi lahan yang tersedia di situ karena di sepanjangnya sudah berdiri berjejer gudang/kantor milik pemerintah dan swasta.

Terkait ini, DJB sempat mempertimbangkan opsi menghancurkan gedung lama untuk dibangun gedung baru di atasnya. Namun, hal ini ditentang oleh Direksi DJB. Akhirnya, DJB melirik lahan di seberang (lokasi DJB sekarang) yang ditempati gudang milik pemerintah peninggalan abad ke-19 yang sudah bobrok.

Untuk mendapatkan lahan itu, DJB menawarkan pertukaran. Pemerintah bisa menempati gedung lama DJB dan DJB menawarkan untuk menanggung semua biaya mengalihkan gudang ke lokasi yang baru.

Pemerintah pada awalnya keberatan, terutama dengan alasan menjaga agar lokasi tersebut tetap tersedia untuk rencana pengembangan pelabuhan Muara. “Namun, pada akhirnya pemerintah menerima, karena DJB tidak dapat menunggu lebih lama lagi untuk membangun kantor baru. DJB menanggung sendiri risikonya dengan memulai pembangunan baru,” cerita Kepala Cabang DJB Padang F.H. Westerling dalam sambutan peresmian gedung baru pada 1925.

Arsitek, Mandor, dan Pekerja

Bangunan DJB Padang direncanakan oleh biro arsitek milik Arthur Fermont dan Eduard  Cuypers yang berkantor di Amsterdam dan Batavia (Jakarta). Jika gaya arsitektur DJB yang didirikan sebelumnya kental dipengaruhi aliran neoklasik, gedung DJB Padang dibangun dalam bentuk yang sederhana dengan tetap menampilkan nuansa lokal.

Bertindak sebagai arsitek untuk DJB Padang yakni Theo Taen, sebagaimana dicatat Obbe Norbruis dalam buku Indische Bouwkunst terbitan tahun 2022. Sebelumnya, ia merancang DJB Pematang Siantar (1923) dan nantinya DJB Banjarmasin (1923), Pontianak (1928), dan Kediri (1929).  Tak ayal, kita dapat menemukan kemiripan pada kelima cabang DJB tersebut, terutama pada DJB Kediri.

Theo Taen atau nama lengkapnya Theodorus Josephus Taen Err Toung (1889-1970) merupakan keponakan dari Eduard Cuypers. Ia menjadi kepala kantor biro arsitek milik sang paman di Batavia sejak 1921 sepeninggal Marius J. Hulswit, rekan Eduard Cuypers. Saat itu, usianya berarti masih 22 tahun. Di Padang, bangunan lain hasil rancangan Theo Taen yakni gedung Escompto yang kini ditempati Bank Mandiri.

Pembangunan gedung DJB Padang memakan waktu empat tahun. Berdasarkan penelusuran dari surat kabar sezaman, ada setidaknya dua peristiwa menarik di sekitar pembangunan.

Pertama, soal kematian mandor. Pekerjaan pembangunan DJB Padang dipimpin oleh insinyur P.A. De Graaf. Namun, sebelum pembangunan selesai, ia dilaporkan mengalami kecelakaan fatal yang meregang nyawanya pada 11 Desember 1924. “Ia tidak sempat melihat hasil kerja kerasnya,” kenang Arthur Fermont saat peresmian gedung baru DJB Padang pada 1925. Tugas-tugas De Graaf diestafet oleh oleh Roestenburg.

Berita kematiaan De Graaf diketahui dari ucapan duka yang dikirimkan Biro Hulswit-Fermont-Cuypers di Sumatra-Bode edisi 13-09-1924. Pemberitaan di koran pada hari itu hanya menyebut sang mandor meninggal akibat kecelakaan sepeda motor meski sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit Militer Ganting.

Kronologis mengenai kecelakaan De Graaf baru diketahui dari laporan lengkap Bataviaasch Nieuwsblad edisi 20-09-1924. Disebutkan, kecelakaan motor terjadi di depan biara Zusters van Liefde melibatkan dua pengendara sepeda motor, De Graaf dan Rückert, usai melewati gang Gurun Kecil (sekarang Jl. Gereja) dalam perjalanan menuju Hotel Oranje.

Di depan biara, terdapat truk tangki air. Di sisi lain jalan, sebuah mesin penggilas uap sedang bekerja. De Graaf mengemudi di depan, sementara Rückert mengikuti dari jarak sekitar 30 meter. De Graaf berhasil menghindari mesin penggilas uap, tapi menabrak truk. Ia terjatuh di tengah jalan dan sepedanya terpental. Rückert, yang mengemudi di belakangnya, gagal mengerem, sehingga menabrak De Graaf yang malang.

De Graaf yang tidak sadarkan diri dan dalam kondisi parah dibawa dengan tandu oleh Rückert ke Hotel Oranje. Rückert sendiri mengalami luka-luka pendarahan di kaki dan tangan.  De Graaf mengalami patah kaki di bagian pergelangan kaki dan diduga mengalami gegar otak. Sempat dibawa ke rumah sakit militer dengan tandu, nyawanya tak tertolong. Ia meninggal pada malam hari tanggal 12.

“De Graaf merupakan sosok yang dikenal periang, sederhana, dan humoris. Ia memiliki banyak teman dan kenalan dalam waktu yang singkat. Almarhum baru berusia 30 tahun. Pemakaman De Graaf dilakukan pada sore hari tanggal 13,” tutup laporan Sumatra-Bode.

Hal kedua yang menarik dari dalam proses pembangunan gedung DJB Padang yakni melibatkan narapidana sebagai pekerja. Mereka merupakan tahanan penjara Padang lama yang terletak di belakang kantor gubernur. Para narapidana ini mengerjakan pertukangan kayu untuk interior dan fasad di bawah pengawasan orang Eropa.

“Sungguh menakjubkan bahwa pekerjaan seperti itu dapat dilakukan dengan pengawasan yang sangat minim (hanya ada dua ahli kayu di penjara ini) dan pekerja yang relatif tidak terampil,” tulis laporan Sumatra-Bode pada 1925. (*/)

The post 99 Tahun Gedung De Javasche Bank Padang (1) appeared first on Langgam.id.

Menurut Pejabat Pembuat Komitmen 1.1 Satuan Kerja PJN I Sumbar, Reni Marlisa, diruntuhkan tugu linggarjati bukan berarti pihaknya menghilangkan sejarah. Keberadaan tugu ketika itu membahayakan saat masa konstruksi.

“Kami tidak mungkin menghilangkan sejarah. Tapi keberadaan tugu membahayakan pekerja dan pengguna jalan waktu masa kontruksi, makanya kami runtuh kan sementara,” kata Reni kepada langgam.id, Rabu (3/2/2021).

Pascapengerjaan jembatan, kata Reni, pihaknya akan membangun kembali tugu linggarjati. Hal ini telah dikoordinasikan dengan pihak terkait.

“Rencananya malah kami mau membangun yang lebih bagus lagi, karena ingin memberikan hal lebih kepada Kota Padang. Dalam minggu ini kami akan bangun kembali,” tegasnya.

Sebelumnya, hilangnya tugu linggarjati banyak dipertanyakan dan disesalkan. Sebab, tugu tersebut sejarah untuk memperingati perjanjian linggarjati antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah kolonial Belanda pada 1947.

“Perjanjian Linggarjati adalah semangat anak bangsa mempertahankan setiap jengkal tanah republik. Kini bukti sejarah kepada generasi penerus itu sudah lenyap,” kata Anggota DPRD Sumbar Fraksi Demokrat, Nurnas.

Menurutnya, bisa saja anak muda sekarang tidak percaya lagi dengan Perjanjian Linggarjati karena tidak ada buktinya. Menurutnya, dulu ada relokasi tugu Linggarjati namun tidak jadi dilakukan. (Irwanda/SS)

The post Bangun Kembali Tugu Linggarjati, PJN Sumbar: Kami Tidak Mungkin Hilangkan Sejarah appeared first on Langgam.id.

“Perjanjian Linggarjati adalah semangat anak bangsa mempertahankan setiap jengkal tanah republik. Kini bukti sejarah kepada generasi penerus itu sudah lenyap,” kata Anggota DPRD Sumbar Fraksi Demokrat Nurnas, Selasa (2/1/2021).
.
Baca Juga: Bangun Kembali Tugu Linggarjati, PJN Sumbar: Kami Tidak Mungkin Hilangkan Sejarah

Menurutnya, bisa saja anak muda sekarang tidak percaya lagi dengan Perjanjian Linggarjati karena tidak ada buktinya. Menurutnya, dulu ada relokasi tugu Linggarjati namun tidak jadi dilakukan.
.
Baca juga: DLH Optimalkan Nilai Ekonomis Taman di Padang, Ribuan Bibit Produktif Ditanam

Ia mengatakan dulu sebelum ada jalan dua jalur letak tugu bersejarah itu persis di samping jalan, sehingga daerah sekitarnya dikenal dengan daerah Linggarjati. Kemudian saat dibuat jalan dengan dua jalur, Tugu Linggarjati tetap dipertahankan dan tidak pula digeser sedikitpun.

Lalu ada pembangunan penggantian jembatan dan tugu langsung hilang. Menurutnya, sikap yang menghilangkan tugu tersebut merupakan salah satu sikap yang tidak menghargai sejarah.

“Harusnya Balai Jalan bertanggungjawab. Hari ini keaslian Tugu LInggarjati sudah  hilang, walaupun nanti dibuat lagi. Apa susahnya menjaga dulu waktu membangun jembatan itu,” katanya

Ia mengingatkan, bahwa menjaga dan merawatnya sekarang tidak sesulit saat darah dan air mata dikorbankan mempertahankan setiap jengkal tanah Indonesia. Tugu Linggarjati adalah bukti heroiknya masyarakat Padang mempertahankan tanah republik.

Tindakan menghilangan tugu itu menurutnya sebuah pemberangusan sejarah nasional. Dia berharap harus ada pihak yang bertanggungjawab dari lenyapnya tugu itu. Jangan karena pembangunan lalu tugu yang menjadi bukti perjuangan bangsa hilang begitu saja.

Ia juga meminta Pusat Sejarah TNI untuk turun tangan mengusut hal ini. Tugu Linggarjati merupakan bukti patok daerah perluasan kekuasaan Kolonial Belanda dulunya. Tugu Linggarjati, kata dia, menjadi bukti bahwa orang Indonesia khususnya Padang tetap bertahan dan bergerilya melawan.

“Orang Padang tidak mau menyerahkan sejengkal tanahnya kepada Belanda. Tugu tersebut adalah kebijakan pemerintah pusat yang mengadakan persetujuan dengan Belanda. Sebelum menjadi problem sosial, sejarah dan hukum, Tugu Linggarjati harus dikembalikan,” ujarnya. (Rahmadi/ABW)

The post Tugu Linggarjati di Padang Hilang, DPRD Sumbar Minta Kembalikan appeared first on Langgam.id.

Mengutip Algemeen Handelsblad (26-10-1907), Akademisi Universitas Indonesia Akhir Matua Harahap dalam blognya menulis, banjir itu terjadi pada 28 dan 29 September 1907. Banjir ini mengakibatkan satu orang tewas dan banyak ternak tenggelam. Kerugian ditaksir sebesar 2 ton emas.

Verslag over de Burgerlijke Openbare Werken in Nederlandsch-Indie (Laporan Dinas Pekerjaan Umum di Hindia Belanda) Volume 1-4 (1914) menyebut, banjir itu terjadi pada 27 September 1907. Banjir tersebut, menurut sumber ini menimbulkan kerugian sekitar 200 ribu gulden.

Terlepas dari perbedaan versi hari, banjir besar tersebut mendorong pemerintah kolonial Belanda berpikir keras untuk mengatasi agar tidak berulang. Sebelumnya, pada 5 dan 6 Desember 1898 serta 25 Maret 1904 juga ada banjir di Padang. Namun tak sebesar banjir pada 1907 ini.

Burgerlijke Openbare Werken (BOW) atau Dinas Pekerjaan Umum kemudian mendesain mendesain tata kota berbasis pengendalian banjir. Dalam laporan BOW, selama tahun 1911 sampai 1913, untuk mengatasi banjir, maka mesti melakukan tiga hal yakni; menggali saluran drainase, mendorong air di Batang Arau agar masuk ke saluran drainase, dan memanfaatkan drainase tersebut untuk jalan atau lalu lintas.

Pemerintah Hindia Belanda pun merancang pembuatan kanal yang akan mengendalikan banjir. Kanal yang kemudian dikenal sebagai “Banda Bakali” itu atau dalam bahasa Indonesia berarti sungai yang digali. Rusli Amran dalam Buku “Padang Riwayatmu Dulu” (1988) menulis, upacara awal penggalian kanal tersebut dipestakan di Welkom Lubuk Begalung pada 29 Oktober 1911.

Prosesnya pun dimulai. Sebagaimana ditulis di Indisch Bouwkundig Tijdschrift, 28 Februari 1917, pada mulut kanal dikunci, diikuti dengan pembangunan pintu air untuk kebutuhan sawah dan usaha di Alai. Saat bersamaan, saluran drainase (kanal) juga dibangun antara Lubuk Begalung dengan Purus. Kanal besar juga dibangun, namun dalam penggaliannya mengalami kesulitan karena persoalan tanah dan air hujan.

Kanal awalnya dibangun antara Alai dengan ujung Belantung (maksudnya jalan Rasuna Said saat ini). Selanjutnya diteruskan ke Purus, mulut muara.

“Di sisi lain, lokasi di mana air dari kanal turun mengalir ke mulut Purus, sering tidak lancar setahun awal karena ada semacam gundukan tanah (gosong) di mulut muara, sehingga air kadang tertambat,” demikian penjelasan dari pihak pelaksana proyek saat itu.

Agar saluran drainase tetap memiliki kapasitas yang memadai di mulut saluran, maka diputuskan untuk mengangkut kapal pengeruk yang ditempatkan di mulut Batang Arau, melalui pelabuhan layanan pelabuhan ke Purus.

“Sampai dua kali, ia berusaha menarik kapal pengeruk ini ke arah laut yang tinggi melintasi bukit pasir, namun saat tiba di sana selalu ganjalan,” tulis Indisch Bouwkundig Tijdschrift.

Tantangan lain dalam pembebasan Padang dari banjir bukan saja pengerjaan drainase hingga kanal yang sulit, melainkan juga infrastruktur yang sudah ada atau melintas di koridor drainase dan kanal.

Infrastruktur yang menjadi kendala tentu saja rel kereta api. Tahun 1914, moda transportasi kereta api menjadi vital karena satu-satunya angkutan masal. Sehingga selalu sibuk lalu lalang membawa penumpang.

Ketika kanal melewati Alai, persis beririsan dengan rel kereta api dan saluran air. Untuk melancarkan pengerjaan kala, maka jembatan yang membentang diatasnya serta saluran air mau tak mau harus dibuka.

Akhirnya, ada banyak tantangan dari mereka yang memanfaatkan air tersebut seperti dari pemilik penumbuk padi, Setelah bertahun-tahun bernegosiasi dengan pemiliknya, namun tidak membuahkan hasil. Hingga akhirnya, sempat dilakukan penghentian penggalian.

Selanjutnya, ketika banjir kanal semakin terbuka karena penggalian yang menyambungkan dari aliran Batang Arau ke Purus, semakin mendekati kenyataan, jembatan penghubung antar konsentrasi penduduk pun dibangun.
Ada lima jembatan yang dibangun yakni di Marapalam, Andalas, Jati, Ujung Belantung (jalan Rasuna Said), dan Purus.

Sejak ada banjir kanal ini, menurut Rusli Amran, bahaya banjir di Padang pada zaman Hindia Belanda jauh berkurang. (Yose Hendra/HM)

The post Banjir Besar Padang 1907, Latar Belanda Menggagas Pembuatan Banda Bakali appeared first on Langgam.id.

Peristiwa itu terjadi tepat 116 tahun yang lalu dari hari saat tulisan ini ditulis pada Jumat (1/3/2019).

Sebelum itu, Padang tak disebut kota. Ordonansi yang kemudian diundangkan dalam lembaran negara pemerintahan kolonial dengan tajuk Staatsblad nomor 151 tersebut menjadikan Padang secara administratif resmi menjadi Kota.

Mardanas Safwan, Ishaq Taher, Gusti Asnan dan Syafrizal dalam Buku ‘Sejarah Kota Padang’ (1987) menulis, Padang kemudian dikenal sebagai Gemeente Padang. Gemeente dalam struktur pemerintahan Kerajaan Belanda adalah kota. Struktur itu yang kemudian diadopsi untuk wilayah koloni.

Menurut Mardanas dan tim, meski diterbitkan sejak 1 Maret, keputusan tersebut baru dijalankan pada 1 April 1906. Namun, agaknya guna efisiensi, jabatan Burgesmeester alias wali kota di tahun-tahun awal Padang menjadi kota dirangkap oleh Asisten Residen yang membawahi wilayah pesisir Sumatra Barat.

Gusti Asnan dalam Buku ‘Memikirkan Ulang Regionalisme: Sumatera Barat tahun 1950-an’ (2007) menulis, Padang saat itu, sudah berada dalam wilayah Gouvernement Sumatra’s Westkust. Level wilayah pemerintahan kolonial tingkat provinsi ini lebih luas dari Provinsi Sumatra Barat saat ini.

Hal itu, karena wilayahnya juga meliputi Tapanuli dan Singkil. Baru pada 1905, dua wilayah tersebut lepas. Tapanuli berdiri sebagai sebuah keresidenan sendiri. Sementara, Singkil digabungkan ke Aceh.

Selain Keresidenan Tapanuli, mengutip Kielstra, guru besar Ilmu Sejarah Universitas Andalas itu menyebut, Gouvernement Sumatra’s Westkust terdiri atas Keresidenan Padangsche Benendenlanden yang membawahi pesisir Sumatra Barat saat ini, termasuk Padang. Juga, Keresidenan Padangsche Bovenlanden, yang membawahi wilayah Minangkabau di pedalaman.

Berdasarkan pasal 7 ordonansi yang mengesahkan Padang sebagai kota tersebut, juga didirikan lembaga perwakilan yang disebut Gemeente Raad van Padang. Anggotanya terdiri atas 19 orang. Namun, masih didominasi orang Eropa sebanyak 13 orang. Selain itu, ditambah empat orang Indonesia dan dua orang timur asing.

Meresmikan Padang jadi sebuah kota, disebutkan merupakan wujud desentralisasi. Hal ini upaya modernisasi pemerintahan ala Hindia Belanda pada zaman itu. Wali Kota Padang dalam aturan tersebut, bertanggung jawab kepada dewan ini.

Penerapan desentralisasi ini tak lepas dari diberlakukannya UU Desentralisasi Hindia Belanda pada 1903. Beleid ini disebut De Wet Houdende Decentralisatie van Het Bestuur in Nederlands-Indie. UU yang baru disetujui di Belanda setelah tarik ulur pembahasan tak kurang dari 50 tahun.

Setelah 22 tahun jabatan wali kota dirangkap oleh asisten residen, baru pada 1928, Padang punya wali kota sendiri. Tentu saja wali kota orang Belanda. W.M  Ouwerkerk menjadi burgemeester Padang sampai 1940. Ia digantikan D. Kaptyen mulai 1940 hingga Jepang masuk dan mengusir Belanda dari Padang pada 1942. Sehingga, hanya dua orang Belanda itu yang pernah menjadi wali
kota di Padang.

Dalam Jurnal Suluah (2013) yang diterbitkan Balai Pelestarian Nilai Budaya Padang, Gusti menulis, meski secara politik, tahun 1906 Padang mendapat status sebagai gemeente, namun secara ekonomi, pada kurun waktu yang sama Padang mulai mengalami kemunduran. Kejayaan kopi, sebagai urat nadi utama kejayaan Padang dapat dikatakan mulai berakhir. Aktivitas niaga di Kota Padang juga mengalami kemunduran.

“Penurunan ini semakin terasa pada dekade kedua, seterusnya pada dasawara ketiga dan tahun-tahun 1930-an. Kapal-kapal antarSamudera yang hingga akhir abad ke-19 masih menyinggahi Padang mulai mengalihkan pelayaran mereka ke kawasan Selat Malaka,” tulisnya.

Mengutip Colombijn (1994), Gusti menulis, berbagai handelhuizen dan perusahaan yang sebelumnya beroperasi di Padang mulai pindah atau menutup usahanya. Beberapa konsulat perdagangan negara asing juga tutup dan memindahkan kegiatannya terutama ke Kota Medan.

Meski demikian, sebagai kota yang masih berperan sebagai pusat kegiatan politik pada tingkat keresidenan dan pusat kegiatan ekonomi, sosial dan budaya untuk wilayah Sumatra’s Westkust, sebetulnya Padang masih merupakan kota terpenting di bagian barat Sumatra.

“Karena itu perkembangan dan pembangunan kota masih tetap berlangsung sejak tahun-tahun permulaan abad ke-20,” tulis Gusti.

Terlepas dari tonggak sejarah penting pada 1 Maret ini bagi Padang di masa lalu, masyarakat Kota Padang setelah merdeka tak menjadikan tanggal ini sebagai patokan hari ulang tahun ibu kota Sumatra Barat ini.

Pada 31 Juli 1986, DPRD Tingkat II Kotamadya Padang dengan suara bulat menetapkan 7 Agustus 1669 sebagai hari jadi kota yang pernah menjadi rebutan Belanda, Inggris dan Prancis tersebut.

Semangat heroisme menegakkan keadilan dan menolak kesewenang-wenangan pada 7 Agustus 1669, saat masyarakat Pauh, Koto Tangah dan Muaro menyerang dan mengepung loji milik VOC, dipatrikan sebagai semangat yang mesti jadi teladan hingga kini. (HM)

The post Kala Hindia Belanda Resmikan Padang Jadi Kota appeared first on Langgam.id.

Untuk mengetahui kisah permainan ini, Langgam.id menemui Syafriawati (50), salah seorang tokoh masyarakat Seberang Palinggam yang saat ini ikut menghidupkan kembali selaju sampan tersebut.

Ia ditemui di sela acara pada Kamis (21/2/2019). Saat ini Syafriawati juga ikut dalam kepanitiaan Kejuaraan Selaju Sampan Dayuang Palinggam Piala Kapolda Sumatra Barat 2019.

Syafriawati adalah anak dari Bahctiar Djamin, salah seorang tokoh pendayung selaju sampan yang cukup dikenal dahulunya. Ia mendengar langsung cerita tentang selaju sampan dari ayahnya saat masih hidup. Selain cerita, Syafriawati juga memiliki catatan kecil milik ayahnya yang berisi perjalanan singkat selaju sampan Seberang Palinggam.

“Ayah saya sudah menjadi pendayung sejak masa bujangnya di  zaman Hindia Belanda. Ia juga seorang veteran. Ayah sudah meninggal sekitar dua tahun lalu dalam usia 95 tahun,” katanya.

Belum diketaui informasi rinci, kapan pastinya selaju sampan diadakan. Tapi, ia memperkirakan selaju sampan sudah diadakan sebelum tahun 1930-an.

Dalam catatan Bahctiar Djamin yang disimpan Syafriawati, pada tahun 1938, lomba selaju sampan tidak dilaksanakan karena pecahnya perang dunia kedua. Artinya Selaju Sampan sudah diselenggarakan sebelum tahun 1938.

Pada zaman itu, sudah ada klub selaju sampan dengan nama ‘Seberang Palinggam Sejati’ (SPS). Bachtiar merupakan salah satu anggotanya.

Formasi selaju sampan masa itu, diawaki oleh 12 orang pendayung. Sampan yang digunakan memiliki lebar sekitar satu meter dan panjang sekitar 12 meter.

Perlombaan dilaksanakan di permukaan sungai Batang Arau, kawasan Seberang Palinggam dengan panjang lintasan sekitar 500 meter. Pemenang ditandai dengan pendayung paling depan sampan yang pertama berhasil menyentuhkan dayungnya dengan labu-labu yang tergantung dengan seutas tali melintang di atas sungai. Labu-labu tersebut menjadi semacam garis finis.

Jalur yang digunakan saat ini masih sama dengan jalur yang sejak dahulunya dipakai. Hal itu, menurut Syafriawati, karena jalur yang dipakai sekarang lebih lurus dan tidak berkelok seperti bagian sungai lainnya. Hanya saja sungai saat ini lebih lebar karena dibangunnya banjir kanal. Sedangkan zaman dahulu sungai masih dengan sisi yang alami.

Selaju sampan sejak dahulunya menggunakan dua sampan yang berwarna hijau dan merah. Penggunaan warna merah dan hijau ini juga tidak diketahui apa alasannya.

“Kami tidak tahu mengapa sampannya berwarna merah dan hijau. Yang jelas, sejak zaman Belanda memang itu warnanya, dan kami tidak pernah mencoba mengubah warnanya serta tetap melanjutkan seperti itu,” kata Syafriawati.

Untuk mencari pemenang, panitia menggunakan sistem gugur. Setiap dua tim bertanding, yang menang kembali diadu dengan tim lain yang menang. Yang kalah, gugur dalam perlombaan, sehingga didapatlah satu pemenang yang berhasil mengalahkan semua lawan yang dihadapinya.

Saat itu, pertandingan diadakan antar kampung. Selain urang awak, menurut Syafriawati, orang-orang Belanda juga ikut bermain dan menonton selaju sampan. Apalagi kawasan Seberang Palinggam merupakan jalur transportasi sungai penting bagi Pemerintah Kolonial Belanda. Pemenangnya, bukan dapat hadiah uang, melainkan sapi dan kambing.

“Saat itu kan belum ada kelurahan atau RT RW seperti saat sekarang Yang menjadi peserta saat itu adalah pendayung antar kampung di sekitar Seberang Palinggam,” kata Syafriawati.

Setelah Indonesia merdeka, selaju sampan kembali diadakan pada 1951. Sebagai ketua panitia saat itu adalah Marah Dahler. Dalam tahun 1953 dan 1954 Club SPS mejadi juara A, B, C dan D pada masa Walikota Dr. Rasyidin.

Juara A, B, C, dan D merupakan nama juara saat itu yang kurang lebih sama artinya dengan juara 1,2,3, dan 4. Bachtiar Djamin merupakan salah seorang pendayung SPS waktu itu.

Pada masa itu juga tercipta lagu Dayuang Palinggam, yang saat ini sudah dinyanyikan oleh banyak penyanyi Minang seperti Benigno dan Yetti. Acara selaju sampan pada masa itu, dimeriahkan dengan nyanyian Dayuang Palinggam secara langsung dengan menggunakan pentas.

Acara dimeriahkan oleh penyanyi Minang hingga penyanyi ibukota Jakarta, seperti Usman Gumanti, Titien Sumarni, Siti Aziza, dan Djamaluddin Malik.

Selanjutnya, pada 1955 selaju sampan dilaksanakan Teluk Bayur dengan jalur di atas laut sekitarnya. Saat itu klub SPS milik masyarakat Seberang Palinggam juga menjadi juara dan mengalahkan tim kampung lain.

Selaju sampan di Teluk Bayur merupakan yang terakhir sebelum kisruh masalah Reuni Dewan Banteng dan dilanjutkan konflik Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI).

Tujuh tahun kemudian, selaju sampan diadakan kembali di tempat semula di Batang Arau, Seberang Palinggam. Sejaka 1962 tersebut, selaju sampan bisa dilangsungkan terus hingga 1964. Pada 1965 kembali terhenti karena pecahnya peristiwa Gerakan 30 September (G30S).

Tahun 1967, selaju sampan berusaha dibangkitkan kembali oleh Kepala Kampung Pasa Gadang Ismael Belek. Seberang Palinggam masuk ke dalam Kelurahan Pasa Gadang saat itu. Setahun berikutnya, pada 1968 giliran Wali Kota Padang Chairul Yahya yang mendorong kembali diadakan. Ismael Belek kembali menjadi ketua panitia acara sebelum kemudian kembali vakum.

Pada 1980, masyarakat Seberang Palinggam bangkit kembali untuk melaksanakan selaju sampan. Selaju Sampan saat itu dilaksanakan untuk memperingati HUT Republik Indonesia 17 Agustus 1980. Tokoh masyarakat Seberang Palinggam yang memprakarsai saat itu yaitu, Efendi Radjo Bungsu, Bachtiar Djamin, Ramlan Zakaria, Zulhasan Latief, dan Irsan Sulaiman. Irsan Sulaeman merupakan Lurah Pasa Gadang saat itu.

Ada perubahan dengan formasi pendayung saat itu. Sejak tahun 1980 hingga 1984 selaju sampan dilaksanakan oleh empat orang pendayung. Sedangkan tahun 1985 hingga 1987 selaju sampan dilaksanakan oleh enam orang pendayung.

“Saat itu sampannya lebih kecil, lebarnya sekitar 60 centimeter dan panjang sekitar enam meter, namanya sampan selodang, sampan itu mudah terbalik kalau kita banyak bergerak,” kata Syafriawati.

Dijelaskan Syafriawati, setelah 1987 selaju sampan sering kali tidak diadakan. Namun pernah dilaksanakan beberapa kali pada tahun 1990-an. Selama pelaksanaan selaju sampan juga diwarnai dengan keributan, sehingga terkadang ketertiban dalam acara menjadi terganggu.

Setelah terhenti, pemerintah Kota Padang juga mulai membuat pertandingan serupa yaitu dragon boat.

“Pada zaman Pak Fauzi Bahar (mantan Wali Kota Padang), diangkatlah perlombaan serupa yaitu dragon boat. Kepanitiaannya juga ada dari orang Seberang Palinggam,” katanya.

Warga Seberang Palinggam Paryono (50) mengatakan, tradisi selaju sampan sangat identik dengan masyarakat Seberang Palinggam yang banyak berprofesi sebagai nelayan.

Zaman dahulu, transportasi air menggunakan sampan menjadi andalan masyarakat Seberang Palinggam. Sama halnya dengan orang Belanda yang banyak melakukan aktivitas di Sungai Batang Arau pada eranya.

“Acara ini sering mati hidup mati hidup, karena perang dan karena kekurangan sponsor. Biasanya diadakan untuk menyambut perayaan kemerdekaan. Sebelum diadakan pada tahun ini, sempat digelar pada 2017, lalu kembali absen dan pada 2019 kembali diadakan lagi,” katanya.

Syafriawati mengharapkan pemerintah lebih memperhatikan selaju sampan dayung Palinggam. Bila dragon boat yang merupakan tradisi warga keturunan Tionghoa bisa terus diadakan, selaju sampan dari Palinggam juga diharapkan demikian.

Gelaran kembali selaju sampan, diharapkan Syafriawati bisa mendorong masyarakat mencintai dan menjaga kebersihan Sungai Batang Arau. Ia juga berharap even yang sama terus dilaksanakan oleh Polda Sumatra Barat bersama masyarakat Seberang Palinggam.

Polda Sumbar memang mendorong masyarakat kembali mengadakan lomba selaju sampan pada tahun ini untuk memperebutkan Piala Kapolda Sumbar.

Kapolda Sumbar, Irjen Pol Fakhrizal saat membuka lomba menyebutkan, olahraga tidak hanya sekedar mengejar prestasi. Tetapi juga merupakan bagian dari upaya menumbuhkan daya cegah dan daya tangkal terhadap kejahatan. Maka peranan olahraga menjadi sangat penting dan strategis.

“Selaju sampan dayuang Palinggam merupakan legenda selaju sampan di Ranah Minang. Karena itu, saya ingin mendukung program kejuaraan ini sebagai agenda tahunan, sehingga selaju sampan dayuang Palinggam menjadi populer kembali di Sumbar,” katanya sebagaimana dilansir tribratanews di situs resmi Polri.

Peserta yang mengikuti perebutan piala Kapolda Sumbar tersebut sebanyak 117 tim dayung dan memperebutkan total hadiah hingga Rp100 juta. (Rahmadi/HM)

The post Hidup Mati Perjalanan Selaju Sampan Seberang Palinggam Sejak Zaman Kolonial appeared first on Langgam.id.

Acara serak gulo dilakukan di depan Masjid Muhammadan Jalan Pasar Batipuh, Padang Selatan, kota Padang pada Selasa (5/2/2019) sore. Tradisi ini merupakan bentuk rasa syukur masyarakat keturunan India atas rezeki yang telah didapatkan.

Serak gulo adalah tradisi menaburkan gula dari atas tempat yang tinggi di depan masjid Muhammadan dan sekitarnya, kemudian masyarakat menantikan di bawah untuk menangkap gula yang disebarkan tersebut.

Selain simbol mengungkapkan rasa syukur, tradisi Serak Gulo juga untuk memperingati wafatnya ulama di Nagore, India, yakni Shaul Hamid. Seorang ulama sufi besar yang sangat dihormati muslim di India.

“Shaul Hamid itu semacam orang suci, dia membagikan gula sebagai rasa syukur atas manisnya ilmu dan rezeki yang dia dapatkan,” kata Ali Khan Abu Bakar Ketua Himpunan Keluarga Muhammadan Padang.

Tradisi serak gulo di Kota Padang juga sudah dilakukan sejak lebih dari 200 tahun lalu. Jadwal serak gulo selalu dilakukan setiap tanggal 1 Jumadil Akhir tahun Hijriah.

Menurut Ali Khan tradisi serak gulo hanya terdapat di tiga negara yaitu di India, Singapura, dan Indonesia.

“Tradisi serak gulo merupakan satu-satunya tradisi keturunan India yang ada di Indonesia, dan itu hanya ada di Padang,” kata Ali Khan kepada wartawan setelah selesai prosesi serak gulo.

Menurut Ali Khan prosesi serak gulo kali ini lebih ramai dibandingkan tahun sebelumnya.

“Sekarang lebih ramai, kalau tahun kemaren kita membagikan sekitar enam ton gula, tahun ini kita bagikan sekitar delapan ton gula,” kata Ali Khan.

Dalam acara serak gulo tampak ribuan masyarakat mengikuti dengan penuh antusias, termasuk wisatawan asing. Sora (21), seorang turis asal Mesir mengatakan acara tradisi serak gulo sangat menarik.

“Saya sangat menikmatinya, ini pertama kali saya melihat ini, saya juga mendapat kan dua kantong gula tadi,” katanya. (Rahmadi/HM)

The post Serak Gulo, Tradisi Ratusan Tahun Keturunan India di Padang appeared first on Langgam.id.