Dana tersebut akan digunakan untuk memberikan bantuan bahan bangunan senilai Rp18 juta kepada setiap rumah yang direhab.

Sekretaris Dinas Perumahan Permukiman (Disperkim) Agam, Rudi Hendri, menjelaskan bahwa program ini merupakan hasil dari pokok-pokok pikiran (pokir) beberapa anggota DPRD Agam, dengan data calon penerima manfaat yang telah diusulkan.

“Saat ini, kami tengah melakukan sosialisasi kepada calon penerima manfaat,” ujarnya.

Penerima manfaat program ini adalah masyarakat berpenghasilan rendah dengan kondisi rumah yang tidak layak huni, tidak sesuai dengan kapasitas penghuni, dan memenuhi kriteria lainnya.

Proses rehabilitasi rumah akan dilaksanakan di 12 kecamatan di Kabupaten Agam, yaitu Kecamatan Tanjung Raya, Matur, Tanjung Mutiara, Kamang Magek, Palembayan dan Baso.

Kemudian Kecamatan Banuhampu, Sungai Pua, Tilatang Kamang, Canduang, Ampek Angkek dan Lubuk Basung.

“Kami upayakan agar pengerjaan rehabilitasi rumah dapat dimulai pada bulan Juni mendatang,” kata Rudi Hendri.

Selain program rehab RTLH dari APBD, Pemkab Agam juga mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk merehab 712 unit RTLH lainnya.

Pemerintah Kabupaten Agam berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan menyediakan hunian yang layak dan nyaman. (*/Yh)

The post Pemkab Agam Rehab 106 Rumah Tidak Layak Huni, Sasar 12 Kecamatan appeared first on Langgam.id.

UPZ Polres Solok pun melakukan peninjauan untuk melihat langsung kondisi keluarga Usman (42), warga Jorong Sungai Rotan, Nagari Cupak, Kabupaten Solok.

Usman salah satu keluarga calon penerima program bantuan bedah rumah Polres Solok bersama Baznas setempat.

Pengurus UPZ Polres Solok Bripka Isperi Mulyadi mengatakan, pemilihan keluarga Usman sebagai penerima program bedah rumah mengingat kondisi keluarga yang sangat membutuhkan.

Isperi Mulyadi datang bersama Bhabinkamtibmas Cupak, Bripka Dori Harlianto didampingi aparatur Nagari Cupak.

“Kita melakukan peninjauan untuk menyusun perencanaan program bedah rumah. Semoga berjalan dengan baik,” kata Isperi Mulyadi.

Pihaknya berharap, program bedah rumah Baznas Solok bersama Polres Solok bisa membantu masyarakat untuk mendapatkan hunian yang layak.

Dia juga mengajak semua pihak untuk ikut andil membantu masyarakat. Terutama, lanjutnya, swadaya saat pembangunan rumah nantinya.

Baa Juga: Program Rehab Rumah Pemko Payakumbuh Terus Berjalan

Pantauan tim, Usman bersama keluarga hanya tinggal dalam sebuah gubuk kecil di tengah sawah. Rumah tersebut hanya berdinding terpal dengan ukuran yang sangat kecil.

—

Dapatkan update berita Kabupaten Solok – berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini dari Langgam.id. Mari bergabung di Grup Telegram Langgam.id News Update, caranya klik https://t.me/langgamid, kemudian join. Anda harus instal aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

The post Sambangi Rumah Berdinding Terpal di Tengah Sawah, Ini Rencana UPZ Polres Solok appeared first on Langgam.id.

Setiap kecamatan tersebut terang Rida, jumlahnya bervariasi. Setiap tahunnya, Pemko Payakumbuh selalu memperbaiki rumah warga kita tidak layak menjadi layak huni sekitar 300-an unit.

“Kita berharap dari dukungan semua pihak agar semua rumah masyarakat kita di Payakumbuh ini menjadi layak huni. Sehingga warga kita menjadi nyaman tinggal di rumahnya sendiri,” ujarnya.

Hal itu disampaikan Rida saat peletakan baru pertama kegiatan rehab rumah tidak layak huni di Kelurahan Talang, Minggu (21/11/2021). Rumah yang direhab tersebut milik Didi Hermanto.

Rehab rumah tidak layak huni ini merupakan kerjasama antara Kwartir Cabang (Kwarcab) 0314 Gerakan Pramuka Kota Payakumbuh dengan Baznas dan Dinas Perkim.

Ia mengungkapkan, untuk dana merehap rumah Didi Hermanto ini, bersumber dari anggaran Pramuka Rp17 juta.

Kemudian, dana dari Baznas Kota Payakumbuh Rp28 juta. Serta ditambah dengan dana dari swadaya masyarakat.

Baca juga: Minang Geopark Run Digelar, Wako Harap Iven-iven di Payakumbuh Kembali Menggeliat

“Dengan dana yang Rp45 juta ini, kita akan maksimalkan pembangunannya. Nanti Dinas Perkim akan terus melakukan pengawasan untuk konstruksi bangunannya sampai selesai tepat waktu,” beber Rida yang juga ketua Kwarcab 0314.

Sementara itu, Didi Hermanto yang rumahnya direhab merasa bersyukur sekali atas bantuan dari Kwarcab 0314 Kota Payakumbuh dan Baznas tersebut. Sebab sudah memperbaiki rumahnya menjadi lebih layak untuk ditempati.

The post Pemko Bakal Rehab 1.400 Rumah Tidak Layak Huni di Payakumbuh appeared first on Langgam.id.

Kepala Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Pessel, Mukhridal mengatakan, bahwa pemkab secara bertahap akan terus melakukan perbaikan terhadap rumah masyarakat miskin yang tidak layak ditempati.

“Sejak empat tahun terakhir, di Pessel sudah ada sebanyak 7 ribu unit rumah keluarga miskin yang dilakukan perbaikan. Yaitu melalui program rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH),” ujarnya seperti dilansir dari website Pemkab Pessel.

Mukhridal menambahkan, meski sudah dilakukan perbaikan terhadap 7 ribu unit rumah, namun masih ada 12 ribu unit rumah lagi yang masuk kategori tidak layak huni.

“Pendataan itu sudah kita lakukan di 182 nagari pada Desember 2020 lalu bersama tim pusat. Kemudian dilanjutkan pada awal Januari 2021 lalu bersama tim dari masing-masing nagari,” ucapnya.

Mukhridal menjelaskan bahwa semua data yang diperoleh dari survei tersebut telah diserahkan ke Kementerian PUPR untuk ditindaklanjuti.

Ia berharap agar pada 2021 ini dan tahun berikutnya,  Kementerian PUPR tetap menjadikan Pessel sebagai daerah penerima bantuan RTLH.

Baca juga: 3 Orang Terseret Ombak di Pantai Kito Pesisir Selatan, 1 Meninggal Dunia

“Oleh karena itu, semua data dari 182 nagari itu kita serahkan ke Kementerian PUPR. Namun hingga sekarang belum ada jawaban,” bebernya.

2021, Target 2 Ribu Perbaikan RTLH

Ia menyebutkan, berdasarkan kondisi di lapangan, kebutuhan terhadap perbaikan RTLH masih tinggi di Pessel. Oleh karena itu ia berharap pemerintah pusat dapat mengabulkan permohonan program RTLH tersebut minimal 1.000 unit di tahun 2021 ini.

Mukhridal mengungkapkan, bahwa selain melalui upaya ke pusat, Pemkab Pessel pada tahun 2021 ini juga telah mengalokasikan bantuan RTLH sebanyak 520 unit.

“520 unit rumah yang sudah dalam proses pengerjaan itu, merupakan realisasi APBD tahun 2020 yang tertunda akibat refocusing anggaran karena covid-19,” tuturnya.

Mukhridal mengatakan, Pemkab Pessel juga berharap program RTLH tersebut melalui bantuan Baznas. Kemudian, dana pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRD dan juga nagari.

Hal ini dilakukan terangnya, agar agar target 2 ribu unit perbaikan RTLH di tahun 2021 ini bisa tercapai.

The post 12 Ribu Unit Rumah di Pesisir Selatan Masih Tidak Layak Huni appeared first on Langgam.id.