Saat ini, rumah dinas Sekda Sumbar bertempat masih di Jaksa Agung R.Soeprapto, dekat Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Sumatra Barat. “Rumah Sekda dipindahkan di dekat Dinas Kehutanan,” ujar Kabiro Umum Pemprov Sumbar, Edi Dharma, Minggu 21 September 2025.

Sebelumnya, rumah dinas Sekda Sumber berdempetan dengan rumah dinas Wakil Gubernur Sumbar yang berada di Jalan Flamboyan Kelurahan No.20 A. 

Namun sejak sebulan yang lalu, bekas rumah dinas sekda difungsikan sebagai ruang rapat serta tempat menerima tamu bagi Vasko. 

“Karena wagub memiliki agenda rapat yang padat dari pagi sampai malam, menerima tamu yang banyak. Sedangkan di rumah dinas itu pak wagub tinggal bersama keluarga. Jadi kalau kegiatan rapat-rapat ini bercampur dengan keluarga tidak mungkin,” katanya.

Ia menegaskan tidak ada orang yang menginap di bekas rumah dinas sekda tersebut. Kemudian, untuk pengamanan disatukan dengan Satpam yang bertugas di rumah dinas wagub.

Ia mengungkapkan keputusan penggunaan rumah dinas sekda sesuai dengan surat dari Badan Keuangan Aset Daerah. “Biro Umum tugasnya pelaksana, terkait pertimbangan lainnya di pimpinan,” kata Edi.(fx)

The post Rumah Dinasnya Dijadikan Ruang Rapat Wagub Vasko, Kediaman Sekda Pindah appeared first on Langgam.id.

Bekas rumah sekda itu pun kini menjadi bangunan khusus untuk rapat dan menerima tamu bagi Vasko yang belum menjabat satu tahun sebagai Wakil Gubernur Sumbar. 

“Rumah Dinas Sekda kini difungsikan sebagai rumah tamu bagi pak Wagub untuk rapat,” ujar Kabiro Umum Pemprov Sumbar, Edi Dharma, Minggu 21 September 2025.

Ia menjelaskan rumah sekda itu telah digunakan sebagai ruang rapat sejak sebulan lalu. Alasannya, lantaran Vasko memiliki agenda rapat yang padat. Ia menegaskan tidak ada orang yang menginap di rumah tamu tersebut.

“Karena wagub memiliki agenda rapat yang padat dari pagi sampai malam. Sedangkan di rumah dinas itu pak wagub tinggal bersama keluarga. Jadi kalau kegiatan rapat-rapat ini bercampur dengan keluarga tidak mungkin,” katanya.

Sementara itu, Edi menyebutkan untuk rumah dinas Sekda kini bertempat di dekat Dinas Kehutanan Sumatera Barat, di Jalan Jaksa Agung R.Soeprapto.

Ia mengungkapkan keputusan penggunaan rumah dinas sekda sesuai dengan surat dari Badan Keuangan Aset Daerah. “Biro Umum tugasnya pelaksana, terkait pertimbangan lainnya di pimpinan,” kata Edi.(fx)

The post Rumah Dinas Wagub Vasko Diperluas, Caplok Rumah Dinas Sekda appeared first on Langgam.id.

Menurut Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Sumbar, Mursalim, agenda open house itu akan dimulai pukul 08.00 WIB. Open house terbuka untuk umum. Pejabat dan masyarakat bisa datang secara bersamaan, tidak ada pembagian waktu khusus, semuanya sama.

“Itu dibuka untuk umum, siapa saja boleh datang. Kita tidak pakai undangan,” ujar Mursalim, dilansir dari InfoPublik Padang, Rabu (10/4/2024).

Meski pun dibuka untuk umum dan tidak formal, Mursalim mengingatkan agar setiap tamu yang datang tetap harus tertib dan mengikuti aturan yang berlaku, serta berpakaian sopan. “Tentu saja diharapkan, semua tamu yang datang harus tertib dan mengikuti aturan. Tujuannya agar penyelenggaraan acara bisa berjalan lancar,” imbuh Mursalim.

Lebih lanjut Mursalim menerangkan, lama penyelengaraan open house, nantinya akan disesuaikan dengan tingkat animo masyarakat. Open house juga tidak hanya diselenggarakan di kediaman Gubernur saja, tapi juga dilangsungkan di kediaman Wakil Gubernur dan Sekda pada waktu bersamaan.

Diharapkan, momentum tersebut dapat dimanfaatkan masyarakat untuk bersilaturahmi dengan ketiga pucuk pimpinan Pemprov Sumbar secara langsung. (*/Yh)

The post Gubernur Sumbar Gelar Open House appeared first on Langgam.id.

Bahkan ia juga disuruh oleh Ketua DPD Partai Gerindra Sumbar Andre Rosiade untuk menghentikan kelanjutan pembangunan rumah dinas tersebut.

Menanggapi instruksi itu, ia mengatakan tidak masalah bahkan mendukung keputusan partai.

Namun terang Supardi, dirinya tidak berwenang menghentikan proyek itu karena itu adalah proyek Pemerintah Provinsi Sumbar. Jadi kalau ingin dihentikan itu terserah Pemprov Sumbar.

“Gedung ini untuk pelayanan publik dan bukan fasilitas pribadi ketua DPRD. Saya setuju proyek ini dihentikan, silahkan tapi yang menghentikan bukan kami, yang menghentikan adalah pemerintah,” katanya, Sabtu (21/8/2021).

Baca juga: Gerindra Tegur Ketua DPRD Sumbar, Minta Renovasi Rumah Dinas Dihentikan

Sebelumnya, Partai Gerindra memberikan teguran keras pada Ketua DPRD Sumbar Supardi dan meminta renovasi rumah dinas senilai Rp5,6 miliar dihentikan.

“Kami sudah memberikan yang bersangkutan teguran keras dan menginstruksikan agar proyek ini segera dihentikan. Ketua DPRD Sumbar Supardi juga diminta berkoordinasi dengan Sekwan (Sekretaris DPRD Sumbar) untuk segera menindaklanjutinya,” ujar kata Ketua DPD Partai Gerindra Sumbar Andre Rosiade.

Menurut Andre, dana rehabilitasi rumah dinas tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pendanaan pemberantasan covid-19 di Sumbar.

“Kami minta semua kader menahan diri dan fokus dalam menekan penyebaran covid-19 ini, agar pandemi bisa segera dihentikan,” harap Andre.

The post Gerindra Minta Rehab Rumah Dinas Dihentikan, Ini Respons Ketua DPRD Sumbar  appeared first on Langgam.id.

“Kepada warga Sumbar, saya Supardi, atas nama pribadi dan pimpinan DPRD meminta maaf dengan sebenarnya dan setulusnya atas kondisi yang terjadi, karena ini menimbulkan ketidaknyamanan di masyarakat,” kata Supardi di rumah dinasnya di Padang, Sabtu (21/8/2021).

Dia berharap, penjelasan darinya bisa menyelesaikan semua pertanyaan yang muncul akibat hebohnya pemberitaan ini.

Menurutnya, sejak dihuninya sejak 2019, belum sekalipun rumah dinas kediamannya direnovasi. Rumah masih peninggalan seperti saat bersama ketua sebelumnya.

Selain meminta maaf, ia juga menjelaskan bahwa pembangunan renovasi di komplek rumah dinas bukanlah kediaman dirinya pribadi bersama keluarga.

Namun terangnya, itu adalah ruangan publik yang digunakan untuk pertemuan dengan tamu yang terdiri dari berbagai masyarakat dari daerah-daerah di Sumbar.

Ruang publik yang dimaksud terdiri dari dua lantai yang di dalamnya ada ruangan rapat dan di atasnya kamar tamu.

Baca juga: Rehab Rumah Dinas di Tengah Pandemi, PMM: Ketua DPRD Sumbar Harus Mengundurkan Diri 

Sementara di lantai paling atas direncanakan untuk shelter karena Sumbar membutuhkan itu sebagai wilayah rawan bencana.

“Jadi sebenarnya pembangunan itu bukanlah renovasi, tetapi pembangunan gedung baru karena gedung lama rusak dan tidak layak. Hanya saja nomenklaturnya adalah renovasi rumah dinas,” ungkap Supardi.

Selama ini  terang Supardi, banyak tamu yang datang hanya menginap di musala atau diinapkan di penginapan sekitar dengan biaya sendiri.

Sebab selama ini, Supardi tidak hanya bekerja di kantor DPRD, tetapi juga menerima tamu dari berbagai daerah hingga malam. Itulah sejumlah alasan pembangunan gedung itu karena untuk kebutuhan publik.

Adapun rumah pribadi saat ini yang dihuninya tidak ada melakukan renovasi. Sekalipun sudah banyak kekurangan seperti banyak atap yang bocor. Bahkan ia memastikan sampai tahun 2022 nanti tidak ada niat dirinya untuk merenovasi rumah dinas.

“Bahkan kalau disuruh saya mengosongkan rumah dinas sekalipun saya siap untuk keluar, tidak ada masalah bagi saya, mungkin bisa saja rumah ini  dimanfaatkan untuk isolasi mandiri,” katanya.

The post Renovasi Rumah Dinas Bikin Heboh, Ketua DPRD Sumbar Minta Maaf appeared first on Langgam.id.

Fikri mengatakan, meski ketua DPRD Sumbar tidak melanggar regulasi apapun, namun ketua DPRD sudah melakukan kesalahan yang besar.

Yaitu terang Fikri, dimana hilangnya rasa empati dan kepekaan melihat situasi yang terjadi di tengah pandemi,

“Legislatif dalam hal ini DPRD Sumbar fungsinya melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah dalam hal ini gubernur dan wakil gubernur,” ujar Fikri dalam rilis yang diterima langgam.id, Sabtu (21/8/2021).

Ia menambahkan, bahwa DPRD Sumbar harusnya berbicara dan menyuarakan kepentingan masyarakat Sumbar yang ada di di berbagai kabupaten/kota .

Dimana saat ini terang Fikri, keadaan masyarakat sangat sulit di tengah pandemi covid-19. Belum lagi kebijakan pemerintah melanjutkan PPKM yang berjilid-jilid, membuat masyarakat semakin sulit.

“Ini sungguh lebih keterlaluan, keputusan merenovasi rumah dinas yang memakan anggaran yang cukup besar di tengah pandemi covid-19 merusak marwah legislatif sendiri sebagai representasi masyarakat,” tegas Fikri.

Baca juga: Gerindra Tegur Ketua DPRD Sumbar, Minta Renovasi Rumah Dinas Dihentikan

Ia mengungkapkan, ketua DPRD tidak layak memimpin lembaga yang menjadi representatif masyarakat Sumbar. Seharusnya terang Fikri, ketua DPRD mengundurkan diri dan tidak cukup hanya dengan meminta maaf.

Fikri menjelaskan, kebijakan legislatif dan eksekutif hari ini harus mengedepankan sense of crisis. Setiap kebijakan harus melihat kepekaan dalam menghadapi krisis yang diakibatkan pandemi covid-19.

Menurutnya, seluruh bupati dan wali kota maupun ketua DPRD di tingkat kabupaten/kota dan provinsi, harus memiliki kepekaan kewaspadaan dan kesiapsiagaan yang telah direncanakan sebaik mungkin dalam menghadapi krisis.

“Setiap kebijakan harus tepat sasaran dan tidak bertele-tele pada sebuah keputusan dilandaskan prinsip kemanusiaan dan saling menghargai,” tutur Fikri.

The post Rehab Rumah Dinas di Tengah Pandemi, PMM: Ketua DPRD Sumbar Harus Mengundurkan Diri  appeared first on Langgam.id.

Ia menjelaskan, kegiatan rehab berat bangunan berada di bagian belakang rumah dinas yang ditempati ketua DPRD. Artinya yang direhab bukan rumah dinas yang ditempati ketua DPRD.

“Melainkan bangunan yang ada di belakang yang masih satu kesatuan kawasan rumah dinas ketua DPRD,” katanya, Jumat (20/8/2021).

Menurutnya, kondisi bangunan yang berada di belakang rumah dinas ketua DPRD tersebut sejak tahun 2005 belum pernah direhab.

Kemudian kondisi konstruksinya sudah tidak aman karena guncangan gempa 2009 lalu dan kondisi atapnya sudah banyak yang bocor.

“Rehab bagian belakang tersebut direncanakan juga untuk dimanfaatkan sebagai tempat isolasi bagi siapapun masyarakat yang terkena covid-19 dan harus menjalani isolasi,” katanya.

Kemudian terang Hidayat, juga direncanakan untuk ruang pertemuan dan menerima tamu yang kadang sampai malam yang sering datang dari berbagai lapisan masyarakat dan daerah di Sumbar.

Tamu tersebut kadangberasal dari unsur ormas, tokoh masyarakat, perguruan tinggi. Kemudian juga diamanfaatkan untuk petugas keamanan yang bekerja di rumah dinas.

“Sementara untuk kondisi rumah dinas yang ditempari ketua DPRD saat ini, sejak ditempati pada November 2019 lalu, belum pernah direhab termasuk belum pernah pergantian mobiler,” katanya.

Hidayat mengungkapkan, kondisi rumah dinas saat ini banyak yang bocor. Seperti, dapur bocor, kamar ada yang bocor, pintu rumah dinas tidak bisa dikunci. Artinya, yang direhab itu bukanlah rumah dinas yang ditempati ketua DPRD.

Baca juga: Rp5,6 Miliar untuk Rehab Rumah Dinas DPRD Sumbar, Fraksi Gerindra: Bukan Kediaman Ketua

Sedangkan anggaran sesuai kontrak Rp5,6 miiliar dari pagu anggaran 6,8 miliar dan informasinya pelaksanaan pekerjaan sudah dimulai sejak beberapa minggu lalu.

“Berhubung sudah ada kontrak kerja dan pembangunan rehab sudah dilaksanakan, maka agar tidak menjadi objek gugatan hukum dari kontraktor, maka pembangunan rehab mau tidak mau dilanjutkan,” katanya.

Pihaknya dari Fraksi Gerindra DPRD Sumbar juga meminta dan mendesak pihak pengguna jasa dan penyedia jasa untuk melakukan evaluasi atau melakukan perubahan atas kontrak yang sudah disepakati.

Hal ini terang Hidayat, agar melakukan perubahan atau adendum kesepakatan yang tertuang dalam kontrak kerja.

“Yakni, bagaimana seefisien mungkin dalam pengunaan anggaran, namun fungsi rehab tersebut tetap tercapai walau tidak 100 persen,” tuturnya.

Artinya sebut Hidayat, anggaran yang tergunakan misalnya cukup 25 persen saja, namun fungsi tetap dapat dimanfaatkan walau tidak 100 persen sesuai perencanaan awal.

“Kelebihan anggaran yang tidak terpakai 100 persen tersebut kemudian bisa dialokasikan untuk penanganan pandemi covid-19,” harapnyta.

Sebagaimana diketahui, yang tertera dalam situs lpse.sumbarprov.go.id, proyek rehab rumah dinas DPRD Sumbar anggarannya bersumber dari APBD 2021. Nilai pagu paket rehab rumah dinas DPRD Sumbar ini, senilai Rp7,360 miliar.

Sementara harga perkiraan sendiri (HPS) yang tercantum dalam situs itu senilai Rp6,876 miliar. Dari 141 peserta lelang yang ikut, sudah ditentukan satu perusahaan sebagai pemenang tender. Besaran nilai sesuai penawan dari perusahaan pemenang itu Rp5,6 miliar.

The post Hidayat: Rehab Rumah Dinas DPRD Sumbar Rencananya untuk Penanganan Covid-19 appeared first on Langgam.id.

Sebagaimana yang tertera dalam situs lpse.sumbarprov.go.id, proyek rehab rumah dinas DPRD Sumbar anggarannya bersumber dari APBD 2021. Nilai pagu paket rehab rumah dinas DPRD Sumbar ini senilai Rp7,360 miliar.

Sementara harga perkiraan sendiri (HPS) yang tercantum dalam situs itu senilai Rp6,876 miliar. Dari 141 peserta lelang yang ikut, sudah ditentukan satu perusahaan sebagai pemenang tender. Besaran nilai sesuai penawaran dari perusahaan pemenang itu Rp5,690 miliar.

Anggota DPRD Sumbar dari Fraksi Gerindra Hidayat menjelaskan, bahwa yang direnovasi itu bukan rumah dinas yang dihuni ketua DPRD. Namun bangunan di belakang rumah dinas yang masih satu komplek dengan rumah dinas.

“Selain itu, renovasi rumah dinas ini juga sudah dialokasikan tahun 2021, itu bukan rehab rumah dinas ketua DPRD namanya, tapi rehab atau gedung yang berada di belakang rumah dinas ketua DPRD,” katanya, Jumat (20/8/2021).

Baca juga: Serahkan Mobil Dinas Baru ke Satgas Covid-19, Mahyeldi: Sementara Saya Dipinjamkan SKPD

Terkait adanya kritikan melakukan renovasi saat banyaknya refocusing anggaran di masa pandemi covid-19, ia mengatakan tidak bisa lagi, karena sudah dalam masa pelaksanaan. Saat ini pengerjaannya sudah mulai.

“Kalau sudah dimulai tidak bisa begitu saja dihentikan, karena sudah ada perjanjian sesuai hukum diantara pelaksana dan penyedia,” ungkapnya.

Berbeda kalau belum ditender terang Hidayat, baru bisa disepakati untuk direfocusing. Kalau pekerjaan sudah ditender tentu tidak bisa direfocusing. Selain itu gedung ini menurutnya juga digunakan untuk masyarakat.

“Gedung ini nantinya juga digunakan untuk isolasi mandiri bagi pasien covid-19, karena belakangan informasinya gedung itu banyak yang bocor dan konstruksinya banyak rusak akibat gempa 2009 yang lalu,” katanya.

Dia mengatakan, sejak rusak akibat gempa 2009 sampai sekarang, bangunan itu belum pernah direhabilitasi.

The post Rp5,6 Miliar untuk Rehab Rumah Dinas DPRD Sumbar, Fraksi Gerindra: Bukan Kediaman Ketua appeared first on Langgam.id.