Di antaranya, pada petani di Piai Tangah mengeluhkan irigasi yang mampet dan pupuk. Mereka juga berharap ada bantuan ternak dan bibit ikan sungai untuk bisa menjadi tambahan sumber pendapatan.

Salah seorang warga, Darwis mengatakan, di Piai Tengah ini sangat banyak warga yang merupakan petani. Tapi sawah mereka sering kekurangan air.

“Irigasi ada yang rusak, dan ada juga yang mampet. Jadi lahan kami kekurangan air,” ujar Darwis.

Ia berharap Iqra bisa membawa program pembangunan irigasi ke Piai Tengah sehingga petani tidak lagi kesulitan air.

Darwis juga menyampaikan para petani kesulitan memenuhi kebutuhan pupuk. Terkadang pupuk langka atau harganya di atas harga eceran tertinggi (HET).

Para petani juga meminta adanya penyaluran bantuan ternak atau bibit ikan sungai. Sehingga sambil bertani mereka bisa juga beternak untuk menambah pendapatan.

Masih terkait irigasi, warga lainnya, Desi meminta saluran irigasi yang berada di dekat perumahan warga untun didam. Ini dikarenakan saat debit air tinggi, air melimpah dan masuk ke perumahan warga. Belum lagi saat ini jumlah perumahan di daerah tersebut semakin bertambah.

“Kami takut tiba-tiba air besar, bukan saja banjir yang terjadi, tapi diterjang rumah kami oleh air,” ujar Desi.

Selain itu, lanjut Desi, ada satu jembatan di area itu yang relatif berbahaya dilalui kendaraan bermotor. Lebar jembatan itu bisa dilalui motor, hanya saja menurun dan terjal sehingga pengendara takut jatuh ke sungai.

Ditambah lagi, terang Desi, warga ragu akan kekokohan jembatan yang sudah tua itu. Jembatan itu sepanjang lebih kurang dua meter dengan lebar 1 meter.

Sejumlah warga lain juga menyalurkan aspirasi lain. Di antaranya permintaan betonisasi ulang jalan perumahan Piai dan betonisasi jalan Piai Tangah yang ke arah Lubuk Begalung karena badan jalan sudah banyak yang rusak.

Kemudian aspirasi terkait permohonan pemerataan bantuan terkait pendidikan, pembangunan masjid dan bantuan modal usaha untuk kaum perempuan.

“Kami di sini ada kelompok wanita tani dan kelompok-kelompok lain. Jika ada bantuan modal usaha tentu akan sangat membantu warga meningkatkan pendapatan rumah tangga,” ucapnya.

Warga lain, Anan meminta Iqra membantu menjembatani permohonan warga terkait penambahan tiang listrik di perumahan Piai Tangah. Jumlah tiang listrik sangat kurang sehingga mengkhawatirkan warga. Sementara jumlah rumah semakin banyak.

Sementara itu, Plt Lurah Piai Tangah, Safarin mengatakan di sana ada 4 RW yang terdiri dari 12 RT. Dikarenakan program pembangunan pemerintah adalah dari bawah. Maka ditetapkan setiap RW mengusulkan 2 program. Sehingga ada delapan program.

“Empat program telah ada yang menindaklanjuti. Namun empat lagi belum. Kami berharap bisa ditindaklanjuti dengan menggunakan dana pokok pikiran (pokir) Bapak Iqra sebagai wakil ketua DPRD Sumbar,” katanya.

Menanggapi aspirasi-aspirasi yang disampaikan masyarakat, Wakil Ketua DPRD Sumbar, M Iqra Chissa Putra mengatakan seluruh aspirasi dan keinginan yang disampaikan tersebut akan ia coba untuk setahun ke depan bisa diwujudkan.

Baik itu aspirasi terkait pertanian, peternakan, pembangunan infrastruktur, pendidikan dan pemberdayaan masyarakat.

Untuk memenuhi persyaratan regulasi, Iqra meminta masyarakat melalui RT, RW dan lurah untuk mengajukan proposal terkait aspirasi-aspirasi tersebut. Sehingga lebih mudah untuk nantinya diperjuangkan masuk program pemerintah provinsi.

Iqra juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama menyukseskan program pemerintah yang nantinya masuk ke Piai Tengah.

“Mari kita jaga, mudahkan dan bantu bersama pelaksanaan program itu. Jangan sampai ada perilaku dari oknum-yang akhirnya menghambat progam itu,” katanya.

Ia menegaskan pembangunan di setiap daerah amat penting, termasuk di Piai Tengah. Maka itu juga menjadi tanggung jawab warga setempat untuk mengawasi dan menyukseskannya.

“Pembangunan yang sukses di daerah kita nanti manfaatnya bukan hanya untuk kita saja. Namun juga terasa sampai ke anak cucu,” ujarnya. (*)

The post Wakil Ketua DPRD Sumbar M Iqra Chissa Putra Serap Aspirasi Warga Piai Tangah Padang appeared first on Langgam.id.

Dalam kesempatan itu, Evi Yandri mengungkapkan bahwa ada batas kewenangan dalam pelaksanaan pembangunan daerah, baik kota, provinsi dan Pusat.

“Silahkan disampaikan aspirasinya, bila itu kewenangan kota akan kita koordinasi dengan teman separtai di Kota Padang. Jika kewengan Provinsi kita akan langsung carikan solusi, jika tidak kita sampaikan juga ke pemerintah pusat. Insya Allah kita akan bantu demi kesejahteraan masyarakat,” ujar Evi Yandri dilansir dari rilis DPRD Sumbar.

Evi Yandri mengungkapkan bahwa dalam memberikan solusi dari persoalan pembangunan daerah, pemikirannya adalah pemerintah memberikan pancing, bukan ikan.

“Sehingga diharapkan solusi menjawab persoalan itu memberikan dampak berkelanjutan dan memberikan perubahan kehidupan yang lebih baik dari setiap warga kota dan lingkungannya,” terangnya.

Evi Yandri juga mengatakan dari reses kali ini, dirinya telah mencatat semua aspirasi masyarakat Batipuh Panjang. Mulai dari soal drainase jalan yang belum ada dan ada banjir pada saat hujan lebat.

“Masyarakat juga minta bantuan bedah rumah bagi warga kurang mampu, bantuan sembako karena harga kebutuhan sehari-hari yang begitu tinggi, kita akan fasilitasi sesuai program dan kewenangan Provinsi yang nanti akan melibatkan Badan Amil Zakat, tapi itu hanya untuk sesaat,” ucapnya.

Evi Yandri, juga mengajak masyarakat Batipuh Panjang untuk berani membuat usaha kecil yang berkelompok, pakai UMKM memasak kue, menjahit atau keahlian teknis bengkel las atau lain sebagainya. Dimana hal itu akan membantu masyarakat kurang mampu meningkatkan pendapatan rumah tangganya.

“Kita akan berikan pelatihan bimbingan teknis secara berkelompok, minimal 16 orang 1 (satu) kelompok. Program ini telah masuk dalam kegiatan pemerintahan Provinsi Sumatra Barat, tinggal menambahkan saja kegiatan pokok-pokok pikiran yang akan dituangkan dalam APBD Provinsi Sumbar nantinya,” ujarnya.

Evi Yandri bertekad bagaimana kehidupan dan potensi masyarakat Kota Padang hidup dalam berkedudukan yang layak sesuai dengan potensi dan pengembangan diri semaksimal mungkin.

“Pemerintah Provinsi Sumatra Barat selalu menekan angka kemiskinan di Sumbar termasuk kemiskinan masyarakat Kota Padang. Kemauan untuk merubah nasib dan kemauan bekerja masyarakat tentulah yang kami harapkan, sehingga segala program pemerintah Provinsi Sumatra Barat dapat berjalan dengan baik demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.

Adapun aspirasi yang terhimpun dalam reses tersebut antara lain, pembangunan jalan betonisasi, drainase, bedah rumah, soal program BPJS, normalisasi sungai, serta perhatian terhadap permodalan UMKM.

Hadir dalam kesempatan tersebut, Kabag Persidangan dan Perundang-Undangan Sekretariat DPRD Sumbar, Zardi Syahrir, Camat Koto Tangah, Lurah Batipuh Panjang, RT dan RW serta beberapa tokoh masyarakat. (*)

The post Reses di Padang, Wakil Ketua DPRD Sumbar Evi Yandri Rajo Budiman Terima Aspirasi Warga appeared first on Langgam.id.

Berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini: Gelar Paripurna, DPRD Sumbar Sampaikan Hasil Reses ke Pemprov

Langgam.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) menyampaikan hasil kunjungan ke daerah-daerah pemilihan selama masa istirahat bersidang (reses) dalam rapat paripurna pembukaan dan penutupan masa sidang kedua tahun 2021-2022  di Gedung DPRD Sumbar, Kamis (28/4/2022).

Ketua DPRD Sumbar Supardi saat memimpin paripurna mengatakan hasil reses merupakan bahan yang digunakan untuk menyusun pokok-pokok pikiran anggota dewan yang akan dimasukkan ke dalam program pembangunan daerah.

“Reses menjadi wadah bagi anggota DPRD dalam menghimpun aspirasi masyarakat di setiap masa persidangan. Reses masa sidang kedua dilakukan pada tanggal 12 sampai 19 Februari 2022 lalu,” katanya.

Dia mengatakan, dari kunjungan reses tersebut, anggota dewan bertemu langsung dengan masyarakat di daerah pemilihan masing-masing. Banyak aspirasi yang berhasil dihimpun dan menjadi kewajiban bagi anggota DPRD untuk diperjuangkan sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan politis kepada konstituen.

Hasil reses merupakan bahan yang digunakan untuk menyusun pokok-pokok pikiran anggota DPRD untuk menjadi telaahan bagi pemerintah daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Untuk itu hasil reses disampaikan langsung kepada gubernur dalam rapat paripurna agar masyarakat mengetahui bahwa aspirasinya telah diperjuangkan untuk masuk ke dalam program pembangunan daerah.

“Selain menyampaikan laporan hasil reses, DPRD juga menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan selama masa persidangan kedua,” katanya di paripurna yang dihadiri Sekda Prov Hansastri mewakili gubernur.

Laporan tersebut disampaikan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

Terkait pelaksanaan kegiatan selama masa persidangan kedua, Supardi mengakui ada kelemahan kinerja dari sisi pelaksanaan fungsi legislasi atau pembentukan peraturan daerah. Diantaramya dari 12 target kinerja Program Pembentukan Peraturan Daerah tahun 2022 belum satupun Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang masuk dalam pembahasan.

“Oleh sebab itu pada masa persidangan ketiga nanti, DPRD bersama pemerintah daerah mendorong OPD terkait untuk segera menyampaikan usul pembahasannya ke DPRD,” katanya.

Kemudian dalam menjalankan fungsi pengawasan, DPRD telah banyak memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah. Baik rekomendasi terkait Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) maupun rekomendasi lainnya.

Namun DPRD tidak mengetahui progress tindak lanjut yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan OPD terkait. Komisi-komisi perlu melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan rekomendasi DPRD tersebut.

Sementara itu, menyoal masa persidangan ketiga yang dimulai 30 April sampai 28 Agustus 2022 mendatang, Supardi mengingatkan beberapa agenda penting terkait pengelolaan keuangan daerah. Antara lain pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang didahului oleh LHP BPK atas LKPD tahun 2021.

Agenda lainnya, adalah adalah pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (RKUA PPAS) tahun 2023 serta KUPA PPAS tahun 2022. Sedangkan terkait pembahasan perubahan APBD 2022 dia mengingatkan, DPRD mendorong pemerintah daerah untuk melakukan percepatan penyampaiannya. Sebab, banyak kegiatan yang telah selesai dilaksanakan namun belum dibayarkan sehingga dinilai merugikan rekanan kontraktor sebagai pihak pelaksana.

Sementara itu, Sekdaprov Sumbar Hansastri menyatakan menyambut penyampaian laporan tersebut dan menyampaikan apresiasi pemerintah daerah kepada DPRD.

Baca juga: Anggota DPRD Sumbar Sosialisasikan Perda Perlindungan Lahan Pertanian di Payakumbuh

“Hasil reses DPRD akan menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun RKPD,” katanya.

Menurut dia, selama masa persidangan kedua, banyak agenda yang berhasil dituntaskan bersama antara DPRD dan pemerintah daerah. Selanjutnya, di masa persidangan ketiga seluruh agenda yang telah direncanakan dapat berjalan lancar.

—

Dapatkan update berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini dari Langgam.id. Mari bergabung di Grup Telegram Langgam.id News Update, caranya klik https://t.me/langgamid, kemudian join. Anda harus instal aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

The post Gelar Paripurna, DPRD Sumbar Sampaikan Hasil Reses ke Pemprov appeared first on Langgam.id.

Ketua DPRD Sumbar Supardi mengatakan, reses tersebut dilaksanakan dalam rentang waktu 15 hingga 25 Maret 2021. Pimpinan dan anggota DPRD turun ke daerah pemilihan (dapil) masing-masing menjemput aspirasi masyarakat yang diwakilinya.

“Hasil reses disampaikan oleh 65 anggota DPRD. Hasil reses tersebut sangat urgen terhadap pelaksanaan pembangunan Sumbar,” katanya.

Selain itu terangnya, dari hasil reses merupakan kewajiban pula bagi pemerintahan provinsi bisa menelaah apa yang telah disampaikan DPRD melalui rapat paripurna. Hasil reses menjadi pokok-pokok pikiran DPRD.

“Itu nanti akan disinkronisasikan dengan RPJMD, renstra, dan kewenangan Provinsi Sumbar. Kalau masuk, wajib hukumnya dimasukkan dalam RKPD 2021 yang akan diputuskan gubernur,” tegasnya.

Ia menjelaskan, banyak hal yang disampaikan konstituen saat reses. Di antaranya mengenai akses pertumbuhan ekonomi warga seperti kemudahan mobilitas jalan, irigasi pertanian dan sebagainya.

Ia mencontohkan di daerah pemilihannya sendiri di Kabupaten Lima Puluh Kota, ada akses jalan bagi warga Nagari Gelugur Kapur IX yang jalan itu merupakan kewenangan provinsi Sumbar.

Menurutnya akses jalan itu merupakan urat nadi perekonomian dan pintu masuk pertumbuhan ekonomi antar lintas provinsi khususnya Sumbar-Riau.

“Sampai hari ini jalan itu belum bisa dilewati kendaraan apapun. Ada sekitar 20 kilometer yang belum dijamah fasilitas oleh pemerintah,” ungkapnya.

Kemudian kata Supardi, belum lagi masalah infrastruktur lain, seperti irigasi dan sebagainya. Oleh karena mata pencarian masyarakat dominan bergerak di sektor pertanian, tentunya petumbuhan ekonomi harus mengarah ke kebijakan pertanian.

“Irigasi merupakan paling mutlak yang harus dilakukan. Kewenangan provinsi sendiri masalah irigasi masih kecil,” katanya.

Selain itu, soal kemudahan akses listrik, ia tidak ingin ada juga masyarakat yang tidak tersentuh listrik. Hal ini tentu pemerintah kota dan kabupaten yang akan menindaklanjuti dengan intansi PLN.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy dalam rapat paripurna menyatakan reses anggota DPRD merupakan agenda penting. Reses merupakan media untuk berkomunikasi dengan konstituen.

“Reses yang telah dilaksanakan merupakan langkah strategis pemda. Masukan dapat didengar dan diketahui, aspirasi ditampung dan dicari solusi bersama-sama,” bebernya. (Rahmadi/yki)

The post DPRD Sumbar Serahkan Hasil Reses Masa Persidangan Kedua ke Pemprov appeared first on Langgam.id.