Peringatan HUT ke-21 AJI Padang digelar bersamaan dengan diskusi publik lintas sektor yang melibatkan jurnalis, akademisi, aktivis lingkungan dan HAM, komunitas pendidikan, kelompok perempuan serta mahasiswa dan masyarakat umum.

Kegiatan ini berlangsung di Pustaka Steva, Kelurahan Kurao Pagang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Sumatra Barat, Sabtu (24/1/2026).

Diskusi lintas sektor tersebut membahas isu-isu krusial pemulihan pasca bencana dari berbagai perspektif, mulai dari hak asasi manusia, lingkungan hidup hingga evaluasi dan perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Ketua AJI Padang, Novia Harlina dalam sambutannya menegaskan bahwa tema “Mengawal Sumatra Pulih” dipilih bukan sekadar slogan, melainkan sikap pers dalam arti etik berpihak pada keselamatan rakyat dan keberlanjutan lingkungan.

“Bencana ekologis yang berulang di Sumatra tidak bisa lagi dipandang sebagai peristiwa alam semata. Ada persoalan tata kelola sumber daya alam, kebijakan pembangunan, dan lemahnya pengawasan yang harus terus dikawal,” ujar Novia.

Menurut Novia, jurnalisme tidak berhenti pada peliputan saat bencana terjadi, tetapi harus terus hadir dalam fase pemulihan jangka panjang. Pers, kata dia, berperan penting mengawasi apakah hak-hak korban terpenuhi, apakah lingkungan dipulihkan secara berkelanjutan, dan apakah kelompok rentan.

“Kita ingin memastikan bahwa suara korban tidak tenggelam setelah perhatian publik mereda. Di sinilah fungsi kontrol pers diuji mengawal rehab rekon, mengkritisi kebijakan yang abai pada aspek ekologis,” tambahnya.

Pada kegiatan diskusi lintas sektor, AJI Padang mengundang empat orang pembicara yaitu Amalya Reza dari Trend Asia, Aidil Ikhlas dari AJI Padang, Mitra Oktavia dari LBH Padang, Khalid Syaifullah dari Posko Sumbar Peduli dan dipandu oleh Yola Sastra dari AJI Padang.

Mengawali kegiatan diskusi lintas sektor tersebut, Amalya Reza perwakilan Trend Asia, menegaskan bahwa bencana ekologis yang berulang di Sumatra tidak bisa dilepaskan dari fenomena polikrisi yakni kondisi ketika krisis iklim berinteraksi dengan krisis sosial, ekonomi, dan tata kelola secara bersamaan.

“Krisis iklim hari ini tidak berdiri sendiri. Ia hadir bersamaan dengan krisis pangan, krisis energi dan krisis ekonomi. Inilah yang disebut sebagai polikrisis. Dampaknya berlapis dan paling berat dirasakan oleh kelompok rentan, terutama masyarakat di wilayah rawan bencana,” ujar Amalya.

Menurut Amalya, bencana banjir, longsor dan kerusakan ekosistem yang terus berulang menunjukkan bahwa pendekatan pembangunan dan pemulihan pascabencana masih belum berbasis pada keadilan iklim.

Negara, kata dia, hanya fokus pada pemulihan fisik dan infrastruktur, namun mengabaikan akar persoalan struktural seperti eksploitasi sumber daya alam, alih fungsi lahan, dan ketergantungan pada energi fosil.

“Jika pemulihan pascabencana tidak disertai perubahan kebijakan yang menyasar akar krisis iklim, maka yang terjadi adalah siklus bencana yang terus berulang. Rehabilitasi dan rekonstruksi harus ditempatkan dalam kerangka transisi yang adil, berkelanjutan, dan berpihak pada keselamatan warga,” tegasnya.

Perwakilan AJI Padang, Aidil Ikhlas yang terlibat langsung dalam pemantauan lapangan ke sejumlah lokasi banjir bandang di Sumatra Barat, membagikan temuan faktual dari kondisi di lapangan.

Aidil menyebut, dari kunjungan langsung ke beberapa titik terdampak, terlihat jelas bahwa dampak bencana tidak hanya bersifat material, tetapi juga menyisakan persoalan sosial dan ekologis yang serius.

“Ketika turun langsung ke lokasi-lokasi bencana dan melihat sendiri bagaimana warga kehilangan rumah, lahan pertanian, hingga sumber penghidupan. Banyak dari mereka masih hidup dalam ketidakpastian, sementara proses pemulihan berjalan lambat dan tidak selalu melibatkan warga terdampak,” kata Aidil.

Menurut Aidil, pola bencana yang berulang di berbagai daerah di Sumatra Barat menunjukkan adanya persoalan struktural yang belum diselesaikan, terutama terkait kerusakan lingkungan dan tata kelola ruang.

Ia menilai bahwa banjir bandang tidak bisa dilepaskan dari pembukaan hutan, aktivitas ekstraktif, serta lemahnya pengawasan terhadap kebijakan pembangunan di kawasan rawan bencana.

“Di lapangan, ditemukan bahwa banyak wilayah terdampak berada di sekitar kawasan yang mengalami perubahan fungsi lahan. Ini memperkuat dugaan bahwa bencana bukan semata kejadian alam, tetapi juga akibat dari pilihan kebijakan,” tegasnya.

Dari perspektif hak asasi manusia, LBH Padang menegaskan bahwa bencana ekologis di Sumatra Barat tidak dapat dipisahkan dari persoalan pelanggaran HAM yang bersifat struktural.

Mitra Oktavia, perwakilan LBH Padang menyampaikan bahwa kerja-kerja pendampingan hukum pascabencana menunjukkan adanya kerentanan serius terhadap pemenuhan hak-hak dasar warga terdampak.

“Dalam banyak kasus pascabencana, korban tidak hanya kehilangan tempat tinggal dan sumber penghidupan, tetapi juga kehilangan akses terhadap hak atas rasa aman, kesehatan, pendidikan, dan keadilan. Situasi ini diperparah ketika negara justru membuka atau membiarkan proyek-proyek ekstraktif seperti pertambangan di wilayah rawan bencana,” ujar Mitra.

Mitra menjelaskan, LBH Padang kerap menemukan irisan antara wilayah terdampak bencana dengan kawasan aktivitas tambang dan ekstraksi sumber daya alam.

“Alih-alih melakukan evaluasi menyeluruh terhadap izin tambang dan kebijakan tata ruang, negara sering kali justru melanjutkan atau bahkan memperluas proyek ekstraktif atas nama pembangunan dan pemulihan ekonomi. Ini adalah persoalan HAM serius karena menempatkan warga dalam siklus kerentanan yang terus berulang,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa pendekatan pemulihan pascabencana seharusnya berbasis hak korban, bukan semata berbasis proyek.

“Pemulihan yang adil harus memastikan tidak ada kebijakan yang justru memperparah risiko bencana ke depan. Negara wajib melindungi warga dari dampak krisis iklim dan aktivitas ekstraktif, bukan sebaliknya,” pungkas Mitra.

Sementara itu, dari sisi respons kemanusiaan dan pemulihan pascabencana, Perwakilan Posko Sumbar Peduli, Khalid Syaifullah menekankan pentingnya perubahan pendekatan dalam agenda rehabilitasi dan rekonstruksi serta sejumlah rekomendasi berbasis pengalaman pendampingan langsung terhadap masyarakat terdampak bencana di Sumatra Barat.

“Pengalaman kami di lapangan menunjukkan bahwa rehabilitasi dan rekonstruksi tidak boleh hanya fokus pada pembangunan kembali rumah atau infrastruktur yang rusak. Pemulihan harus dimulai dari pemetaan risiko, pemulihan ruang hidup warga, serta penguatan kapasitas masyarakat agar lebih siap menghadapi bencana di masa depan,” ujar Khalid.

Menurut Khalid, salah satu persoalan utama dalam proses rehab rekon adalah minimnya pelibatan masyarakat terdampak dalam perencanaan dan pengambilan keputusan.

“Warga sering hanya dijadikan penerima bantuan, bukan subjek pemulihan. Padahal, mereka yang paling memahami kondisi wilayahnya. Tanpa partisipasi warga, rehab rekon rawan menjadi proyek administratif yang mengabaikan aspek sosial, budaya dan ekologis,” tegasnya.
Khalid.

Ia menuturkan pascabencana di Sumatra Barat dilakukan dengan pendekatan berbasis ekologi dan pengurangan risiko bencana, termasuk evaluasi tata ruang, penghentian aktivitas yang merusak lingkungan di kawasan rawan, serta integrasi pengetahuan lokal dalam mitigasi bencana.

“Jika rehabilitasi dan rekonstruksi tidak disertai koreksi kebijakan tata ruang dan perlindungan lingkungan, maka bencana serupa hanya tinggal menunggu waktu. Pemulihan sejati harus memutus siklus kerusakan, bukan sekadar membangun ulang di atas risiko yang sama,” tutupnya.

Sebagai bagian penutup dari rangkaian HUT ke-21, AJI Padang juga memberikan Anugerah Pers Mahasiswa sebagai bentuk apresiasi terhadap karya-karya jurnalistik mahasiswa yang konsisten mengangkat isu lingkungan hidup dan bencana ekologis.

Selain itu, AJI Padang akan menyalurkan donasi untuk anak-anak korban bencana ekologis, sebagai wujud solidaritas dan kepedulian nyata terhadap kelompok paling rentan yang terdampak bencana. (*/Yh)

The post AJI Padang Peringati HUT ke-21, Tegaskan Komitmen Pers Mengawal Pemulihan Ekologis Sumatra appeared first on Langgam.id.

Hal itu disampaikan Sekretaris Utama BNPB Rustian saat memberikan arahan kepada pemerintah daerah se-Sumatera Barat melalui Zoom Meeting, dalam rangka percepatan penyusunan dokumen R3P, Kamis (25/12) malam.

Rustian menegaskan, BNPB menargetkan dokumen R3P tersebut harus selesai paling lambat 6 Januari 2026. Maka seluruh daerah diminta bekerja cepat dan fokus agar target penyelesaian dapat tercapai sesuai jadwal.

“Ini perlu disegerakan. Kalau tidak dikerjakan dengan sungguh-sungguh, R3P tidak akan selesai sesuai batas waktu,” tegasnya.

Dikatakan, Pemprov Sumbar diminta untuk terlibat aktif dalam proses percepatan penyusunan R3P, mulai dari memonitor, mengevaluasi hingga mengawasi dokumen yang disusun oleh pemerintah kabupaten dan kota.

Menurutnya, dokumen R3P dari masing-masing daerah nantinya akan dikonstelasi oleh pemerintah provinsi, kemudian ditetapkan melalui Keputusan Gubernur sebagai dokumen perencanaan pascabencana yang mengikat.

Dia juga mengingatkan agar personel yang ditugaskan menyusun R3P tidak dibebani tugas lain, sehingga dapat fokus penuh dalam menarasikan dan memetakan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi ke dalam dokumen tersebut.

“Perlu komitmen bersama pimpinan daerah, BPBD dan OPD terkait. Semua harus satu arah untuk menyelesaikan percepatan R3P ini,” ujarnya, dicuplik dari AMC, Jumat (26/12/2025).

Dalam mendukung percepatan tersebut, BNPB akan memberikan pendampingan teknis pada 27-29 Desember 2025 kepada pemerintah daerah.

Rustian menjelaskan, data yang digunakan sebagai dasar penyusunan R3P dihimpun oleh pemerintah kabupaten dan kota dengan mengacu pada instrumen Jitupasna, sesuai Peraturan BNPB Nomor 5 Tahun 2017.

Dokumen R3P menjadi acuan kementerian dan lembaga, bersama pemerintah provinsi serta kabupaten dan kota terdampak, dalam penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang terintegrasi dengan RPJMN, RPJMD, RKP, dan RKPD serta menjadi prioritas dalam penganggaran.

Dalam proses percepatan penyusunan dokumen tersebut, Bappeda ditetapkan sebagai komando penuh. 

Dokumen R3P yang telah ditetapkan bersifat mengikat seluruh pihak, sehingga keterlambatan penyampaian data dan usulan yang telah diagendakan akan berdampak pada tidak terakomodasinya program dan kegiatan dalam R3P.

Sementara itu, Bupati Agam, Benni Warlis yang turut hadir dalam Zoom Meeting mengatakan bahwa Pemkab Agam terus melakukan pembaruan data sebagai dasar penyusunan dokumen R3P.

“Data kita di Agam yang ada saat ini masih belum sempurna dan masih ada yang terus diinventarisir,” ujar Benni Warlis.

Dikatakan, untuk mempercepat penyusunan dokumen R3P, Pemkab Agam akan segera melakukan konsolidasi internal bersama OPD terkait.

“Besok pagi kita rangkum semua bersama OPD terkait guna percepatan penyusunan dokumen R3P. Kita harus cepat bergerak untuk ini,” tegasnya.

Benni Warlis juga mengungkapkan bahwa kondisi kebencanaan di Kabupaten Agam masih terus berkembang. Bahkan, bencana susulan masih terjadi.

“Siang tadi terjadi galodo di Maninjau, Kecamatan Tanjung Raya. Material kembali menerjang permukiman warga sehingga menambah kerusakan rumah,” ungkapnya.

Menurutnya, kondisi tersebut semakin menegaskan pentingnya percepatan penyusunan dokumen R3P agar penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi dapat segera dilakukan secara terencana dan terintegrasi. (*/Yh)

The post BNPB Kejar Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana appeared first on Langgam.id.

Kabid Perumahan Dinas Perkim Agam Rudi Hendri mengatakan, BSPS ini merupakan bantuan untuk merehabilitasi rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui APBN.

“Saat ini kita masih menunggu SK calon penerima bantuan dari Pemprov Sumbar, selaku pemegang kewenangan bantuan ini,” ujar Rudi, Kamis (11/2/2021).

Ia menambahkan, pada 2021 ini, Dinas Perkim Agam mengusulkan proposal rehabilitasi rumah MBR sebanyak 2.100 unit. Baik untuk reguler maupun strategis.

Namun terang Rudi, pihaknya belum dapat data berapa jumlah yang disetujui. Sebab  akan menyesuaikan kuota dari provinsi.

Baca juga: 132 Unit Rumah Tidak Layak Huni di Agam Bakal Direhab Tahun Ini

Ia menjelaskan, SK calon penerima bantuan ini diperkirakan keluar pada Maret 2021. Setelah itu langsung disosialisasikan kepada penerima manfaat.

“Paling tidak pengerjaannya dapat dimulai Mei 2021,” sebutnya.

Tahun sebelumnya, besaran bantuan ini senilai Rp20 juta per rumah termasuk upah, yang diserahkan dalam bentuk bahan bangunan.

“Pada tahun lalu, Agam mendapat BSPS sebanyak 620 unit, dengan rincian 460 unit reguler dan 160 unit strategis,” kata Rudi. (*/yki)

The post Pemkab Agam Usulkan 2.100 Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah Direhab appeared first on Langgam.id.

“Dari APBD sebesar Rp280.000.000 untuk 20 unit RTLH, masing-masing menerima Rp14 juta. Sedangkan DAK Rp2.240.000.000 untuk 112 unit RTLH, masing-masing menerima Rp20 juta,” ujar Kabid Kawasan Permukiman Dinas Perkim Kabupaten Agam Nelfendri, Kamis (11/2).

Ia menjelaskan, RTLH yang akan direhab melalui APBD tersebar di Nagari Kampuang Tangah, Kecamatan Lubuk Basung 10 unit dan Nagari Persiapan Durian Kapeh Darussalam, Kecamatan Tanjung Mutiara 10 unit.

Kemudian, melalui DAK tersebar di Kecamatan Banuhampu seperti di Nagari Pakan Sinayan 20 unit, Padang Lua 20 unit, Cingkariang 20 unit, Ladang Laweh 20 unit, Taluak IV Suku 15 unit dan Kubang Putiah 17 unit. “Bantuan diberikan berupa bahan bangunan,” kata Nelfendri.

Ia menambahkan, untuk pengerjaan, diupayakan secara bergotong-royong oleh penerima manfaat dalam menghindari pengeluaran upah, yang nanti juga dibentuk sebuah kelompok untuk mengkoordinirnya.

Saat ini terangnya, Dinas Perkim Agam masih menunggu perbup dan juknis dari Kementerian PUPR terkait pelaksanaan rehabilitasi.

“Jika sudah keluar akan disosialisasikan kepada penerima manfaat yang berasal dari masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),” tuturnya.

Ia mengungkapkan, kriteria RTLH yang direhabilitasi adalah rumah kayu atau semi permanen yang dihuni, tidak memenuhi syarat keselamatan dan kesehatan, serta tanahnya dalam penguasaan sendiri. (*/yki)

The post 132 Unit Rumah Tidak Layak Huni di Agam Bakal Direhab Tahun Ini appeared first on Langgam.id.

Ketua Baznas Tanah Datar, Emrizal menyebutkan, saat ini, Baznas tanah datang memiliki program bantuan di bidang pendidikan, kesehatan, kemanusiaan dan ekonomi. “Hari ini, kita salurkan zakat sejumlah Rp85.325.000 untuk 31 pelajar Tanah Datar yang lulus PTN,” ujarnya melalui rilis yang diterima Langgam.id, Rabu (9/10/2019).

Lalu, Baznas Tanah Datar juga menyalurkan sebanyak Rp574 juta untuk program rehab rumah. “Ada 28 rumah, masing-masing kecamatan ada dua rumah, mereka akan menerima bantuan sejumlah Rp20 juta,” jelasnya.

Tidak hanya itu, menurut Emrizal, sebelumnya Baznas Tanah Datar juga telah menyalurkan Rp167 juta untuk tiga orang putra/putri Tanah Datar yang melanjutkan kuliah ke Timur Tengah. “Ada tiga orang yang kita bantu, masing-masing mereka dibantu Rp30 juta,” ungkapnya.

Kemudian, ada juga bantuan kuliah di dalam negeri sebesar Rp51,9 juta. “Sekarang, kita salurkan untuk bantuan masuk PTN sebesar Rp85.325.000,” ucap Emrizal.

Menurut Emrizal, tahun ini penerimaan zakat menurut dari tahun-tahun sebelumnya, hanya sebanyak Rp7 miliar. “Ini karena kewenangan Sekolah Menengah Atas (SMA) ada di Provinsi. Padahal sebelumnya zakat yang kita perleh per tahun itu mencapai Rp10 miliar,” katanya.

Kedepannya, Baznas akan terus mengoptimalkan penyaluran zakat di Kabupaten Tanah Datar, kata Emrizal.

Sementara itu, Bupati Kabupaten Tanah Datar, Irdinansyah Tarmizi mengatakan, hingga saat ini, Tanah Datar masih berkomiten untuk memperjuangkan kebutuhan masyarakat. “Sejak awal kepemimpinan kami, banyak permintaan masyarakat secara langsung untuk bantuan pendidikan, biaya berobat dan bantuan usaha, itu yang kita optimalkan,” ujarnya.

Lalu, Irdinansyah mengaku, melihat kondisi di lapangan, masih banyak masyarakat yang perlu dibantu untuk meningkatkan kesejahteraan. “Kami sudah lihat langsung ke lapangan, karena itulah muncul berbagai inovasi dan kebijakan untuk menjawab permasalahan masyarakat,” jelasnya.

Untuk pendidikan, katanya, Pemerintah Daerah (Pemda) sudah bertekad membantu biaya masuk PTN bagi pelajar yang berasal dari keluarga tidak mampu, dengan program Gerakan Pembangunan Masyarakat Cerdas (Gerbang Cerdas).

Lalu, untuk bantuan rehap rumah tidak layak huni, ada program Gerakan Pugar Rumah Masyarakat Tidak Mampu (Gapura Mantap).

“Komitmen kita jelas, tidak ada anak-anak di Tanah Datar yang gagal masuk PTN karena ketiadaan biaya,” ucapnya.

Tahun ini, kata Irdinansyah, Pemda menyalurkan lebih kurang Rp1 miliar untuk mengantarkan putra/putri Tanah Datar melanjutkan pendidikan ke PTN. “Program kita ini tidak hanya sekedar membantu, tapi mengangkat derajat dan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Lebih lanjut, data bantuan rehap rumah, menurut Irdinansyah sudah mencapai sekira 2.800 unit. Tahun 2017 sebanyak 600 unit, 2018 sebanyak 1.000 unit dan untuk tahun 2019 sebanyak 1.200 unit.

“Menjelang berakhir RPJMD, masih ada sekira 800 unit lagi yang akan diberikan bantuan rehap,” ujarnya. (*/ZE)

The post Baznas Tanah Datar Salurkan Bantuan Pendidikan dan Rehab Rumah appeared first on Langgam.id.