Berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini: KI Sumbar: Perda KIP Dorong Penyelenggaraan Pemerintahan Transparan.

Langgam.id – Perda KIP yang ditarget tuntas Februari 2022 harus mampu mendorong penyelenggaraan pemerintahan transparan ke depannya. Komisi Informasi (KI) Provinsi Sumatera Barat berharap, keterbukaan informasi bukan sekadar lip service semata.

“Keterbukaan informasi publik (KIP) dalam penyelenggaraan pemerintahan, diharapkan tidak hanya menjadi retorika semata. Namun lebih dari itu, bisa menjadi kebiasaan,” kata Wakil Ketua KI Sumbar Adrian Tuswandi, Kamis (20/1/2022).

Pernyataan itu disampaikan saat sesi diskusi dalam studi banding DPRD Sumbar tentang Ranperda Keterbukaan Informasi Publik, di Aula Dinas Kominfotik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). KIP, sebutnya, mesti menjadi etos kerja dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan transparan serta pelayanan publik yang lebih baik.

“Kehadiran Perda KIP adalah bagaimana memastikan KIP itu bukan lip service saja. Tapi jadi budaya, suatu keharusan, karena dengan kemajuan teknologi informasi komunikasi saat ini, semua orang bisa tau tentang apa saja,” kata Adrian.

Mantan Ketua KI Sumbar ini juga menanyakan beberapa poin lainnya seperti penguatan PPID, serta koordinasi antar lembaga. Dalam pertemuan yang berlangsung selama dua jam ini, rombongan diterima oleh Kabid IKP Diskominfo DIY Rahmat Sutopo dan Komisioner KID DIY Sri Surani.

Sri Surani, mengungkapkan, keberadaan Perda KIP di DIY sangat efektif meningkatkan keterbukaan dan pelayanan informasi pada masyarakat. Terbukti, jika sebelumnya hanya 34 dari 386 badan publik yang informatif, meningkat pada tahun 2021 menjadi 86 badan publik.

“Kita tidak berhenti di situ, kita terus berinovasi. Terutama penguatan koordinasi dengan stakeholder, dengan anggaran yang tidak besar, menjadi suatu tantangan bagi kami bagaimana meningkatkan sinergi dengan banyak pihak,” ungkap Sri.

Komisi Informasi DIY menurut Sri juga mendorong BUMD hingga desa dan kelurahan untuk memastikan badan publik tersebut mengetahui tentang KIP, kategorinya dan cara meningkatkan hingga menjadi informatif.

Beberapa kiat yang juga dilakukan Pemprov DIY untuk mendongkrak KIP adalah dengan mengumumkan oleh gubernur secara langsung dalam satu kesempatan yang dihadiri semua OPD tentang setiap kategori yang didapatkan OPD. Hal ini menurut Sri akan memotivasi OPD yang belum informatif.

Hal senada juga disampaikan Rahmat Sutopo. Pihaknya selalu berupaya melakukan penguatan PPID, optimalisasi reward and punishment serta mengupayakan penyediaan sekretariat, panitera dan tenaga ahli.

Wakil Ketua DPRD Sumbar, Irsyad Syafar selaku ketua rombongan menyebut studi banding ini dalam rangka pengayaan karena Provinsi DIY sudah memiliki Perda KIP dan sudah informatif.

Sebelumnya rombongan yang terdiri dari 10 anggota DPRD, Kadis Kominfotik Sumbar Jasman Rizal, pimpinan dan komisioner Komisi Informasi, Asisten Pemerintahan Devi Kurnia dan Ka Biro Adpem & Rantau Luhur Budianda, juga berkunjung ke Provinsi Banten.

—

Dapatkan update berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini dari Langgam.id. Mari bergabung di Grup Telegram Langgam.id News Update, caranya klik https://t.me/langgamid, kemudian join. Anda harus instal aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

The post KI Sumbar: Perda KIP Dorong Penyelenggaraan Pemerintahan Transparan appeared first on Langgam.id.

Berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini: DPRD Sumbar Targetkan Februari Ketuk Palu Ranperda KIP.

Langgam.id – DPRD Provinsi Sumatera Barat menargetkan Rancangan Perda tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Ranperda KIP) ketuk palu Februari mendatang. Upaya penyempurnaan materi, Komisi I melakukan studi banding ke Provinsi Banten, Selasa (18/1/2022).

“Banten telah lebih dahulu memiliki Perda KIP. Sudah sejak tahun 2012,” kata Wakil Ketua DPRD Sumbar Irsyad Syafar menyebutkan alasan dipilihnya Banten untuk studi banding.

Irsyad Syafar mengaku mendapat banyak pengayaan materi di sana. Keterbukaan informasi publik di Banten dinilai bagus sehingga perlu diterapkan di Sumbar.

“InsyaAllah, awal Februari kita sudah ketuk palu. Kemudian akan dilanjutkan dengan peraturan gubernur dan penerapan di OPD-OPD,” tutur Irsyad.

Ketua Komisi I DPRD Sumbar Syamsul Bahri mengatakan, ada enam poin penting yang ingin digali dari hasil kunjungan tersebut. Yakni, katanya, tentang bagaimana penyelenggaraan dan pengelolaan SPBE OPD di lingkup Provinsi Banten.

Kemudian, mekanisme penyelenggaraan KIP, dan koordinasi serta pembiayaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Penting juga mengkaji nilai-nilai dan kearifan lokal dalam KIP.

“Kemudian tingkat partisipasi masyarakat. Serta seperti apa reward dan punishment yang diberikan oleh gubernur terhadap OPD dalam penyelenggaraan keterbukaan informasi publik,” katanya seperti dilansir sumbarprov.go.id.

Baca juga: Dorong Keterlibatan Publik, DPRD Sumbar Bahas Ranperda Keterbukaan Informasi

KIP penting demi mewujudkan pemerintahan akuntabel dan tranparansi. Khususnya, lanjut Syamsul Bahri, dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Diketahui, DPRD Sumbar melalui hak inisiatifnya, menggagas Ranperda tentang KIP Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Untuk penyempurnaan materi muatan Ranperda, Komisi I DPRD Sumbar melakukan pembahasan ke berbagai daerah.

Kunjungan kemarin, rombongan terdiri dari 10 anggota DPRD Sumbar. Kemudian, Kadis Kominfotik Sumbar dan Ketua Komisi Informasi Nofal Wiska.

—

Dapatkan update berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini dari Langgam.id. Mari bergabung di Grup Telegram Langgam.id News Update, caranya klik https://t.me/langgamid, kemudian join. Anda harus instal aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

The post DPRD Sumbar Targetkan Februari Ketuk Palu Ranperda KIP appeared first on Langgam.id.