Alex, dalam keterangan yang diterima pada Senin (18/9/2023), menyebut tiga orang itu adalah Puan Maharani, Saldi Isra dan Mochamad Basuki Hadimuljono.

“Ketiga figur ini, jadi pembicaraan serius di tingkat kader PDI Perjuangan Sumatra Barat dalam menentukan estafet kepemimpinan bangsa kedepan,” ungkap Alex, Minggu (17/9/2023).

Puan Maharani merupakan perempuan pertama yang mengemban amanah sebagai Ketua DPR RI. Puan juga pernah menjabat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK).

Dalam dunia politik praktis, Puan memiliki jabatan strategis di PDIP. Serta pernah jadi peraih suara pribadi terbanyak pada dua kali perhelatan Pemilu, tahun 2009 dan 2019.

“Pada diri Puan, mengalir kental darah Minang, baik dari pihak bapak maupun ibu. Nenek Puan, Fatmawati merupakan istri ketiga Soekarno yang berasal dari keturunan Kesultanan Indrapura di Sumatra Barat,” kata Alex.

Lanjutnya, Ibunda Puan, Megawati Soekarnoputri merupakan anak kedua dari pasangan Soekarno dan Fatmawati.

Dari garis sang ayah, Taufik Kiemas, darah Minang Puan berasal neneknya. Diketahui, Taufiq Kiemas lahir dari pasangan Tjik Agus Kiemas, asal Sumatra Selatan dan Hamzathoen Roesyda berasal dari Kabupaten Tanah Datar, Sumatra Barat.

Dalam perjalanannya, Taufik Kiemas kemudian memangku gelar adat, Datuk Basa Batuah dari Nagari Sabu di Kabupaten Tanah Datar yang merupakan tanah kelahiran ibundanya Taufik Kiemas.

Sementara, Saldi Isra adalah anak Minangkabau kelahiran Paninggahan, Kabupaten Solok yang kini mengemban amanah sebagai wakil ketua Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2023-2028.

Saldi Isra adalah akademisi Universitas Andalas dan Hakim Konstitusi Republik Indonesia sejak 11 April 2017.

“Prestasinya telah moncer sejak jadi mahasiswa. Ia jadi mahasiswa berprestasi tingkat nasional dan Ketua I Senat Mahasiswa FH Unand, selain berhasil lulus dengan predikat summa cum laude dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,86,” ujar Alex.

Selama jadi akademisi, Saldi dikenal sebagai pemerhati hukum tata negara dan penggiat gerakan antikorupsi di Indonesia, baik melalui opini dan pendapat di media massa atau sejumlah buku.

Ketika di kampus pun Saldi ikut mendirikan Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Unand yang konsen pada isu-isu ketatanegaraan dan sempat jadi direktur di sana.

Sedangkan Mochamad Basuki Hadimoeljono jelas Alex, adalah sumando rang Kabupaten Pesisir Selatan. Istrinya, Kartika Nurani merupakan bundo kanduang Rang Pasisia.

Basuki merupakan salah satu menteri yang banyak menarik perhatian di periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo.

“Ia dianggap sebagai orang yang berperan besar dalam pembangunan infrastruktur, program prioritas Jokowi. Sehingga, di mata Menteri Keuangan, Sri Mulyani, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di dua periode pemerintahan Joko Widodo ini, dijulukinya sebagai ‘Bapak Pembangunan Indonesia.” katanya.

“Ketiga nama ini, di mata internal kader, layak untuk ditimbang sebagai calon pemimpin bangsa ini kedepan. Kapasitas mereka telah teruji di profesinya masing-masing,” ungkap Alex.

Ia mengatakan pada perhelatan Pemilu 2024 mendatang, Puan Maharani, Saldi Isra maupun Mochamad Basuki Hadimoeljono, memiliki kapasitas yang telah teruji dalam mendermakan bakti terbaiknya bagi bangsa. (yki)

The post PDIP Sumbar Sebut 3 Tokoh Ini Layak Pimpin Bangsa ke Depan, Ada Nama Saldi Isra appeared first on Langgam.id.

“Selamat atas terpilihnya anggota Dewan Komisioner OJK Periode 2022-2027. Semoga ke depan, OJK sebagai lembaga independen yang bertugas mengawasi seluruh kegiatan berkaitan dengan keuangan dapat semakin profesional,” kata Puan, Jumat (8/4/2022).

Anggota DK OJK periode 2022-2027 dipilih setelah menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang digelar Komisi XI DPR. Hasil keputusan ini akan disahkan dalam Rapat Paripurna DPR pekan depan.

Salah satu yang dipilih Komisi XI adalah Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar yang terpilih sebagai Ketua DK OJK. Puan berharap Mahendra dapat mewujudkan visi misinya terkait pelaksanaan pengawasan OJK agar lebih terintegrasi dan lebih berkualitas dalam hal perlindungan konsumen serta masyarakat.

“Dan secara khusus saya mengapresiasi kinerja anggota DK OJK sebelumnya di bawah kepemimpinan bapak Wimboh Santoso yang sebentar lagi akan purna tugas,” sebut perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

Lebih lanjut, Puan meminta kepada anggota DK OJK terpilih untuk dapat terus menjaga stabilitas sektor jasa keuangan. Secara khusus, ia menyoroti mengenai investasi ilegal yang sudah banyak memakan korban.

“Masyarakat telah banyak yang dirugikan akibat investasi ilegal. Kami berharap OJK dapat lebih berperan melakukan pencegahan, termasuk dengan penguatan literasi keuangan kepada masyarakat Indonesia,” ungkap Puan.

Mantan Menko PMK tersebut juga berharap OJK bisa lebih menunjukkan taringnya dalam memerangi praktik-praktik investasi bodong. Puan mengatakan, OJK harus mampu menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara maksimal.

“Kami semua menantikan OJK dapat lebih tegas dalam menegakkan aturan sehingga berbagai upaya penyelewengan dalam sektor jasa keuangan dapat diminimalisir,” tegasnya.

“Sepak terjang OJK yang baik akan menjaga sehatnya sistem jasa keuangan Indonesia,” lanjut Puan.

Adapun, komisi XI DPR telah memilih tujuh nama komisioner OJK periode 2022-2027 yaitu Ketua Dewan Komisioner Mahendra Siregar, dan Wakil Ketua Dewan Komisioner Mirza Adityaswara.

Kemudian, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Dian Ediana Rae, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Inarno Djajadi, Kepala Eksekutif Pengawas IKNB Ogi Prastomiyono, Ketua Dewan Audit Sophia Issabella Watimena, dan anggota yang membidangi Edukasi dan Perlindungan Konsumen Friderica Widyasari Dewi.

—

Dapatkan update berita nasional – berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini dari Langgam.id. Mari bergabung di Grup Telegram Langgam.id News Update, caranya klik https://t.me/langgamid, kemudian join. Anda harus instal aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

The post Marak Investasi Ilegal, Ketua DPR Ingatkan Komisioner OJK Terpilih Perhatikan Perlindungan Konsumen appeared first on Langgam.id.

Dia menilai, penutup kepala yang dipakai Puan Maharani sangat cocok. Penampilannya sebagai ketua DPR RI yang berdarah Minang dan juga menggunakan busana Minang ini, sehingga nampak keanggunannya.

“Saya kira sangat bagus sekali dan sangat cocok mbak Puan. Apalagi beliau kan juga punya darah Minang, nampak kebundokandungannya,” kata Mahyeldi di Auditorium Gubernuran, Selasa, (17/8/2021).

Mahyeldi menambahkan, baik Puan Maharani atau Megawati Soekarnoputri, dinilai memiliki kecintaan kepada Minangkabau. Sebab orang yang cinta dan sayang pasti akan sering disebut. Keduanya memiliki darah Minang sehingga ada rasa cintanya.

“Itulah disampaikan dengan beberapa hal yang mungkin beliau ada yang disampaikan ide-ide dan berbagai hal dan usulan, saya yakin itu,” katanya.

Baca juga: Puan Kenakan Tingkuluak Balenggek, Bupati Tanah Datar Sampaikan Pesan Ini

Dirinya sendiri juga memakai baju adat saat mengikuti upacara bersama presiden. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo agar menggunakan baju adat. Dirinya untuk kali ini memakai baju adat ninik mamak.

Sebagaimana diketahui, Ketua DPR RI Puan Maharani dipercaya menjadi pembaca teks Proklamasi dalam Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan RI di Istana Negara, Jakarta, Selasa (17/8/2021).

Puteri presiden kelima Indonesia Megawati Seokarnoputri itu tampak mengenakan pakaian adat Minangkabau tepatnya daerah Lintau, Kabupaten Tanah Datar. Yaitu dengan ciri khas tingkuluak balenggek berwarna merah.

The post Puan Pakai Tingkuluak Khas Lintau, Gubernur Sumbar: Bukti Cinta Minang appeared first on Langgam.id.

Puan tampak anggun dengan pakaian adat itu saat membaca teks proklamasi pada upacara HUT RI di Istana Negara, Jakarta.

Menurut Ketua Dewan Pimpinan Daerah PDI-Perjuangan Sumbar, Alex Indra Lukman, Puan Maharani memakai pakaian adat Minangkabau menggambarkan ikatan emosional yang erat.

Sebab, kata dia, Puan Maharani berdarah Minang. Almarhum orang tuanya, Muhammad Taufiq Kiemas, berasal dari Kabupaten Tanah Datar.

“Jadi, almarhum Taufiq Kiemas itu orang Tanah Datar. Gelarnya Datuk Basa Batuah. Kan baju adat (yang dipakai) asal Tanah Datar, baju adat dari kampung bapaknya,” kata Alex dihubungi langgam.id, Selasa (17/8/2021).

Baca juga: Bacakan Teks Proklamasi, Puan Kenakan Tingkuluak Balenggek Khas Lintau

Alex mengungkapkan, dengan Puan Maharani memakai pakaian adat Minangkabau tentunya memiliki filosofi sejarahnya. “Ada sejarahnya, ikatan emosional,” ujarnya.

Bupati Tanah Datar, Eka Putra mengapresiasi Puan Maharani yang telah memakai pakaian adat Tanah Datar.

“Mbak Puan itu berdarah Minang, ayahnya berasal dari Nagari Sabu, Tanah Datar. Bisa jadi, itu adalah bentuk ikatan emosional beliau dengan Tanah Datar. Wajar beliau memakai pakaian Tanah Datar,” jelasnya.

Eka menyebutkan secara tidak langsung, Puan juga membantu mempromosikan tingkuluak balenggek. Ia pun mengucapkan terima kasih.

“Terimakasih dan semoga hal ini membuat pakaian adat yang ada di Tanah Datar bisa dilestarikan dan semakin dikenal,” tuturnya.

The post Puan Maharani Pakai Tingkuluak Balenggek Saat HUT RI, PDIP: Ikatan Emosional appeared first on Langgam.id.

Menurutnya,tugas membacakan Teks Proklamasi memiliki makna tersendiri karena sang kakek Soekarno, merupakan sosok yang membacakan naskah proklamasi tersebut sebagai tanda kemerdekaan Indonesia 76 tahun yang lalu.

“Tugas ini dipercayakan kepada saya kan terkait posisi saya selaku Ketua DPR RI,” kata Puan dalam keterangan tertulis, Selasa (17/8/2021).

“Namun saya termasuk orang yang tidak percaya begitu saja akan sebuah kebetulan belaka, bahwa kakek saya saat itu yang didaulat membacakan teks proklamasi dan 76 tahun kemudian cucu perempuannya yang didaulat untuk membacakan teks yang sama,” ujar dia.

Baca juga: Bacakan Teks Proklamasi, Puan Kenakan Tingkuluak Balenggek Khas Lintau

Puan mengaku bisa merasakan suasana tidak menentu akibat Perang Dunia II ketika Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945.

“Hari ini, suasana tak menentu yang sama dirasakan dunia akibat ‘perang’ melawan Covid-19 dan varian Delta,” kata Puan.

Puan menuturkan, dirinya mencoba merenungi pesan dibalik tugas yang diberikan kepadanya sebagai pembaca teks proklamasi.

“Satu hal yang saya resapi sejak hari saya dilantik sebagai Ketua DPR, bahwa saya harus terus menjaga dan memperjuangkan cita-cita kemerdekaan yang diinginkan para founding fathers kita dan penjuang-pejuang terdahulu,” ujar Puan.

Puan mengatakan, cita-cita yang dimaksud adalah agar Indonesia sebagai negara yang merdeka harus berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam budaya bangsanya.

Baca juga: Puan Kenakan Tingkuluak Balenggek, Bupati Tanah Datar Sampaikan Pesan Ini

Diketahui, Puan Maharani tampak mengenakan tingkuluak balenggek, penutup kepala khas Lintau, Tanah Datar saat membaca teks proklamasi.

Bupati Tanah Datar Eka Putra turut mengapresiasi Puan yang memakai pakaian adat Lintau. Ia mengatakan, semoga hal tersebut dapat membuat pakaian Lintau semakin dikenal.

“Terimakasih dan semoga hal ini membuat pakaian adat yang ada di Tanah Datar bisa dilestarikan dan semakin dikenal,” pungkas Eka.

The post Baca Teks Proklamasi, Puan Kenang Perjuangan Sang Kakek 76 Tahun Lalu appeared first on Langgam.id.

Sungguh tak berlebihan jika Esha memberi kata ‘Dituba’ pada judul puisinya. Orang yang dituba (ditubo) tidak mati seketika itu juga dibuatnya, tapi menyiksanya perlahan-lahan sebelum orang itu mati.
.
Begitu juga cara kerja kabut asap yang menuba tidak hanya masyarakat di Sumbar tapi sebagian besar Sumatera dan Kalimantan pada September 2015 itu. Ia mengandung berbagai partikel berbahaya seperti gas karbondioksida (CO2), karbon monoksida (CO), sulfur oksida (SO2), dan nitrogen oksida (NO2).

Kualitas udara berada di bawah ambang batas wajar, bahkan telah mencapai level sangat membahayakan untuk dihirup. Sepanjang musim asap 2015 itu, udara macam itulah yang kita hirup.
.
Daya rusak asap itu tidak main-main. Pada 2016, sekelompok peneliti dari Harvard University Columbia memperkirakan telah terjadi sebanyak kurang lebih 100.000 kematian prematur akibat menghirup asap kebakaran besar 2015. Dan 90% dari jumlah kematian itu berada di Indonesia.

Meski sebagian besar korbannya orang dewasa, laporan-laporan tentang kematian Balita juga muncul pada tahun itu.
.
BNPB mengumumkan 43 juta orang terkena dampak dan 500.000 orang mengalami infeksi pernafasan serius akibat kabut asap tahun 2015 itu. Di Sumbar sendiri ribuan orang menderita ISPA, termasuk di Padang yang pada Oktober tahun itu, tercatat sedikitnya 7800 warga menderita ISPA.

Sementara pengumunan resmi pemerintah mengatakan hanya 19 orang korban meninggal di seluruh Indonesia akibat kebakaran hutan 2015 itu.
.
Empat tahun kemudian, pada 2019, pembakaran hutan lagi-lagi terjadi. Sekitar 900.00 orang Indonesia diperkirakan menderita ISPA karenanya. Masyarakat Sumbar pun sekali lagi ikut kena tuba, dengan daya rusak yang tentu saja tak jauh berbeda. Ribuan orang di berbagai Kabupaten di Sumbar dilaporkan terserang ISPA pada tahun itu.

Saya yakin pembaca masih sangat ingat betul bagaimana rasanya harus menghirup racun setiap hari selama musim asap 2019 itu. Kerongkongan kering dan gatal, sesak napas, demam, mual dan pusing.
.
Bahkan untuk kedua kalinya, setelah kabut asap 2015, kita menyaksikan salah satu kejadian paling ganjil dan memilukan dalam sejarah Sumbar yang serba hebat itu: orang-orang membeli udara bersih untuk dihirupnya.

Kelompok yang rentan terhadap kabut asap, seperti penderita asma dan orang usia lanjut, harus mengeluarkan uang ekstra untuk mendapat oksigen. Itu jika mereka sanggup membeli, jika tidak? Wallahuallam.

Tidak cukup sampai di situ, kabut asap beracun itu adalah ancaman langsung bagi generasi akan datang. Anak-anak yang terpapar kabut asap tidak hanya dapat membuat anak gampang sakit-sakitan hingga dewasa, lebih parah dari itu, kabut asap juga mengakibatkan gangguan perkembangan otak anak terutama anak di bawah usia 6 tahun.

Artinya, satu generasi terancam mengalami gangguan kecerdasan. Dekadensi permanen di depan mata.

Di Tengah Ekosida

Para ahli lingkungan memberi gambaran betapa buruk keadaan seperti itu: kita tengah berada dalam ekosida. Yaitu suatu kondisi terancamnya kelangsungan hidup sebagian besar umat manusia sebagai akibat dari pengrusakan alam besar-besaran, termasuk pembakaran hutan.

Kita tengah berada dalam fenomena global ‘pembantaian massal’ akibat kerakusan perusahaan-perusahaan besar dan otoritas yang abai terhadap keselamatan lingkungan.

Di Indonesia kita bisa melihat dengan mata telanjang betapa berbelitnya proses hukum untuk membuat jera perusahaan-perusahaan besar yang ditengarai menjadi dalang pembakaran hutan di Riau, Jambi atau Kalimantan. Sejak 2015 pemerintah bahkan terkesan menunda-nunda proses hukum tersebut.

Kecaman dari organisasi pegiat lingkungan dan aktivis kemanusiaan di tingkat global dan nasional seperti angin lalu saja. Badan Restorasi Gambut yang dibentuk untuk menanggulangi persoalan kabut asap ini, terancam dikebiri jika RUU Cipta Kerja disahkan oleh DPR.

Di hadapan itu semua, kita nyaris tak bisa melakukan apa-apa.

Ruok atau Pokok?

Saat dicekik kabut asap 2015 dan 2019 yang lalu itu, kita juga tak bisa apa-apa kecuali bercarut pungkang sambil berharap udara kembali bersih dengan cepat.

Saat itu wakil rakyat yang kita pilih sebagai penyalur aspirasi nyaris tak terdengar suaranya. Hampir tidak ada kita mendengar desakan serius terhadap pemerintah pusat untuk menghukum berat perusahaan yang terbukti melakukan pembakaran hutan, misalnya. Apakah karena mereka bisa dengan mudah membeli oksigen atau terbang keluar negeri mencari udara bersih? Entahlah.

Saat ini adakah upaya serius menangani persoalan kabut asap beracun itu agar dalam tahun-tahun ke depan kita tidak lagi terpaksa menghirup racun? Malahan sepertinya banyak yang setuju-setuju saja dengan RUU-Cipta Kerja yang jika disahkan berpotensi sekali memperparah kebakaran hutan.

Sungguh berbeda dengan heboh tempo hari antara Pemprov ditambah DPRD Sumbar dengan otoritas di Riau terkait bagi hasil PLTA Koto Alam. Saat itu banyak sekali yang bersemangat mengecam provinsi tetangga, bahkan harga diri masyarakat Sumbar sampai dibawa-bawa. Begitu juga dalam kasus Ade Armando serta Puan Maharani yang oleh sebagian orang Sumbar dirasa menyinggung keminangan.

Kalau soal harga diri dan identitas, sungguh banyak pihak yang bersuara. Lain sekali jika menyangkut isu-isu seperti pengrusakan lingkungan. Padahal keselamatan lingkungan bertalian erat dengan nyawa dan nasib generasi penerus. Apakah keminangan itu masih punya arti kalau generasinya cacat otak gara-gara menghisap asap beracun itu?

Seperti Pahat, Ditokok Baru Bergerak

Gambaran buruk yang diberikan para ahli lingkungan di atas bukan tidak mungkin menjadi kenyataan, jika kondisi seperti ini dibiarkan terus. Sejak kebakaran hebat pada 1997, sebagaimana wilayah lainnya, Sumbar secara berkala terus dituba asap beracun.

Tahun ini mungkin kita beruntung. Tapi sama sekali tidak ada jaminan kalau tuba itu tidak akan datang lagi di kemudian hari.

Dan saat ia datang mencekik kita semua, apakah kita harus kembali pasrah?

Seharusnya negara menjadi alat bagi kita untuk menjamin terpenuhinya hak-hak mendasar termasuk hak untuk mendapat udara yang bersih. Dengan memilih Wakil Rakyat, Presiden dan Kepala Daerah, alat itu seharusnya sudah bekerja untuk kita.

Namun kenyataannya tidak begitu. Alat itu harus kita ‘tokok’ pula supaya bergerak demi kepentingan kita, kalau tidak ia hanya akan diam: diam-diam bekerja demi kepentingan sedikit orang. (*/)

The post Alam Terkembang Jadi Tuba appeared first on Langgam.id.

Walaupun ada upaya-upaya hegemoni makna sebagai wujud “mitologisasi” Pancasila, seperti dilakukan anggota DPR yang mengajukan RUU Haluan Ideologi Pancasila dan kemudian “dikoreksi” dengan RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila beberapa waktu lalu, namun pada saat yang sama muncul arus balik yang menentangnya.

Mereka yang menentang hegemoni pemaknaan Pancasila tidak hanya golongan “Islamis”, yang antara lain mencurigai adanya upaya-upaya “pemerasan” dasar negara di balik manuver elit politik, tetapi juga kaum “rasionalis” yang mengkhawatirkan kembalinya proses mitologisasi ideologi negara hanya untuk kepentingan politik semata sebagaimana pernah dilakukan dua rezim otoritarian dalam sejarah Indonesia: Demokrasi Terpimpin (1959-1966) dan Orde Baru (1966-1998).

 Sejarah Pancasila

Menyimak sejarah, Pancasila yang kita kenal sekarang secara konseptual adalah hasil rumusan lima dasar negara yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 yang disahkan 18 Agustus 1945 atau sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan.

Rumusan Pancasila dalam Pembukaan UUD ini sudah berbeda dengan rumusan-rumusan dasar negara yang mengemuka pada sidang BPUPK 1 Juni 1945 maupun Piagam Jakarta 22 Juni 1945.

Istilah Pancasila sendiri pertama kali dimunculkan dalam sidang BPUPK itu, ketika beberapa tokoh seperti Muhammad Yamin, Soepomo dan Soekarno menyampaikan pidato tentang pokok pikiran dasar negara. Soekarno sendiri tampil di sesi pamungkas, seolah meramu pendapat-pendapat sebelumnya.

Momen itu terjadi pada 1 Juni 1945 yang belakangan diperingati sebagai Hari Lahirnya Pancasila. Namun pidato itu dan pembahasannya belum bersepakat mengenai sila-sila dasar negara.

Barulah 22 Juni 1945 Panitia Sembilan menyepakati isi (rancangan) Pembukaan UUD yang alinea terakhirnya mencantumkan lima dasar negara: Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya; Kemanusiaan yang Adil dan Beradab; Persatuan Indonesia; Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dan Permusyawaratan/Perwakilan; dan Keadilan Sosial bagi Seluruh rakyat Indonesia.

Ternyata rumusan “tujuh kata” dalam sila pertama itu menimbulkan keberatan di kalangan tokoh komunitas non-Muslim dari kawasan Timur yang notabene “mengancam” tidak bergabung dalam negara Indonesia yang akan dibentuk. Situasinya tentu menjadi rumit.

Pada saat seperti itulah, Bung Hatta membujuk tokoh-tokoh Islam untuk legawa menghilangkan perkataan “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dan menggantinya dengan “Ketuhanan yang Maha Esa” saja. Akhirnya, dengan jiwa pengorbanan dan “demi persatuan yang bulat”, tokoh-tokoh Islam yakni Ki Bagus Hadikusumo, Wahid Hasyim, dan lainnya bersedia menghilangkan “tujuh kata” itu.

Mereka (dalam bahasa Hatta) menginsyafi bahwa dalam negara yang ber-Bhinneka Tunggal Ika, tiap-tiap peraturan dalam kerangka syariat Islam yang hanya mengenai orang Islam dapat dimajukan sebagai rencana undang-undang ke DPR, yang setelah diterima DPR akan mengikat umat Islam Indonesia (Hatta, 2011: 97).

Pada akhirnya lima butir dasar negara dalam Pembukaan UUD 1945 adalah Pancasila sebagai norma bernegara yang kita kenal sampai sekarang, sekalipun dalam perjalanan sejarahnya terutama hingga dekade 1950-an muncul lagi dinamika aspirasi yang kembali menggugat penghapusan “tujuh kata” itu.

Pelaksanaan Pancasila

Masalah utama Pancasila kemudian bukan lagi pada normanya, tetapi tafsiran dan pelaksanaannya. Setiap rezim seolah punya tafsiran sendiri sesuai kepentingan kekuasaannya. Pada zaman Demokrasi Terpimpin (1959-1965), negara tak hanya mengakomodir Komunisme (dalam konsepsi Nasakom) yang ajarannya bertentangan dengan Pancasila, tapi kelima sila dasar negara itu malah coba diperas-peras menjadi “Trisila” dan “Ekasila” (Kuntowijoyo, 2002: 201).

Pada masa Orde Baru (1966-1998), penyimpangan Pancasila lebih sistemik lagi. Rezim Soeharto memang penyelamat Pancasila setelah menumpas gerakan makar PKI tahun 1965 dan menjadikannya sebagai partai/ideologi terlarang lewat TAP MPRS No 25 Tahun 1966.

Namun yang berkembang kemudian hegemoni tafsir atas Pancasila yang justru mendiskreditkan kelompok-kelompok kritis sebagai anti-Pancasila. Otoritarianisasi Pancasila ini bahkan kemudian membawa implikasi serius.

Aneka kebijakan penguasa dan implikasinya, seperti maraknya KKN, justru mencerminkan penyimpangan serius terhadap nilai-nilai Pancasila itu sendiri.

Pada era reformasi penguasa tak bisa lagi serta merta memonopoli pemaknaan atas Pancasila, tapi tak berarti akar persoalannya benar-benar sudah selesai. Pada tataran abstrak memang seolah tak ada lagi hubungan konfliktual agama dan Pancasila, tapi pada tataran praksis-politik persoalannya menjadi ruwet.

Lagi-lagi dalam konteks ini saling silang kepentingan politik sering mengaburkan kesepakatan politik para pendiri negara kita.

Mungkin saja elit politik pada dewasa ini menganggap bahwa sebuah RUU diperlukan untuk lebih menjamin implementasi nilai-nilai Pancasila, umpamanya di bidang perekonomian, yang selama ini dianggap sudah melenceng jauh dari nilai dasar bernegara kita.

Tapi problemnya ikhtiar “pembumian” nilai-nilai dasar bernegara itu sering ambyar karena diblokir kepentingan-kepentingan sempit yang dilandasi pemikiran-pemikiran “kerdil” yang justru memancing riak-riak dan pertentangan yang menyita energi bangsa.

*Dosen Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas

The post Dialektika Pancasila appeared first on Langgam.id.

“Kalaulah ucapan bu Puan dianggap menyinggung perasaan masyarakat Sumbar, saya mengajak masyarakat agar memaafkan beliau dan mari ke depan kita jalin silaturahmi untuk kepentingan Sumbar,” kata Irwan dalam keterangan tertulis, Senin (14/9/2020).

Menurut Irwan, masyarakat ingin polemik ini cepat selesai dan ada sikap saling memaafkan. Dia memandang positif apa yang disampaikan puan yang kini berujung polemik itu.

“Saya tetap memandang positif ucapan bu Puan dan terimakasih kami sudah didoakan. Bila ada kesalahan di Sumbar, mari kita perbaiki bersama,” ucapnya.

Baca juga: Ustaz Abdul Somad Anggap Ucapan Puan Jadi Iklan Gratis untuk Anak Minangkabau

Hal senada juga disampaikan Ketua Bundo Kanduang Sumatera Barat, Prof. Raudha Thaib. Raudha berpesan agar masalah itu tak lagi diperpanjang dan diselesaikan dengan lapang dada.

“Adat dan budaya Minangkabau baalam lapang ba padang leba. Ndak ado kusuik nan indak salasai, karuah nan indak ka janiah. Soal pernyataan Puan, tak perlu lagi diperpanjang. Persoalan maaf memaafkan itu dalam budaya Minangkabau sudah membudaya. Saya berharap, mari kita lakukan dialog dengan Puan Maharani, namun harus dengan pendekatan kebudayaan, jangan pendekatan politik,” ucapnya.

“Bagaimanapun Puan Maharani adalah dunsanak kita, bahagian dari kita Minangkabau. Soalnya, gelar yang diberikan kepada bu Megawati adalah gelar saya yang diserahkan. Lalu untuk apalagi diperpanjang. Sebaiknya kita lakukan dialog dengan melibatkan semua stakeholder masyarakat Minangkabau” tegas Prof. Raudha Thaib.

Sebelumnya sejumlah pihak menyayangkan ucapan Puan terkait Sumbar dan Pancasila. Puan juga didesak menjelaskan langsung maksud perkataannya dan minta maaf pada masyarakat Sumbar.

Pernyataan Puan tentang Sumbar dan Pancasila itu dilontarkan saat PDIP mengumumkan Mulyadi-Ali Mukhni sebagai kandidat cagub-cawagub Sumbar yang didukung oleh PDIP. “Semoga Sumbar menjadi provinsi yang memang mendukung negara Pancasila,” ucap Puan di DPP PDIP, Jakarta, Rabu (2/9/2020).  (Amalia/ABW)

The post Irwan Prayitno Minta Masyarakat Sumbar Maafkan Puan Maharani appeared first on Langgam.id.

PalantaLanggam – Ikatan Keluarga Mahasiswa Minangkabau (IKMM) Provinsi Jambi melaksanakan kegiatan diskusi daring dengan tema “Haruskah Kita Tersinggung dengan Pernyataan Uni Puan?, Rabu (9/9), pukul 20.00 WIB. Kegiatan ini dimoderatori oleh Arrahman Khalidi salah satu pengurus dari IKMM.

Deki Azhari sebagai Ketua Umum IKMM menuturkan, diskusi ini dilatarbelakangi oleh viralnya pernyataan Puan Maharani terkait Pancasila dan Sumbar. IKMM sebagai salah satu Organisasi kesatuan untuk kaum intelektual minang kita hanya perlu mengkaji dan bermusyawarah saja terkait fenomena ini.

“Sedangkan untuk pemateri atau narasumber, kita tidak memerlukannya, sumber-sumber dan pendapat terkait masalah ini sudah sangat banyak dari para tokoh,hari ini kita hanya butuh pandangan dari setiap insan di Internal IKMM Provinsi Jambi,” tambahnya.

Pelaksanakan diskusi ini via aplikasi Zoom. Dalam kegiatan ini semua akan dipandu oleh moderator setiap peserta boleh menyampaikan argumentasinya juga terdapat sesi tanya jawab dari peserta dan nanti akan dijawab oleh beberapa orang yang dituakan secara intelektual dan kemampuan di IKMM.

Yoggy E. Sikumbang salah satu senior di IKMM sangat mengapresiasi dan mendukung penuh agenda ini.

“Ya saya mendukung bahkan mengapresiasi penuh agenda kawan kawan IKMM ini, karena di IKMM itu sendiri di kenal dengan istilah “bulek ayia dek pambuluah bulek kato dek mufakaik” yang artinya semua permasalahan ataupun polemik bisa kita dudukan sembari bermusyawarah dan bermufakat, selain itu saya juga melihat ini bisa menjadi ajang silahturahmi lintas angkatan di IKMM itu sendiri,” jelas yoggy.

Harapannya dengan adanya kegiatan ini dapat membuka pandangan dan wawasan setiap anggota tentang situasi dan kondisi agar minimal tetap tidak mudah terprovokasi dengan isu-isu yang mencuat, baik secara nasional maupun secara kedaerahan. (Osh)

The post Mahasiswa Minang di Jambi Bincangkan Pernyataan Puan appeared first on Langgam.id.

“Saya kira ini adalah iklan gratis untuk anak-anak muda Minangkabau supaya dia lebih memahami siapa Minangkabau, apa Minangkabau bagaimana sejarah orang Minangkabau, saya menganggap di balik ini semua tentu ustad selalu berkata ada hikmahnya,” kata Somad.

Pernyataan itu disampaikan Somad dalam acara Indonesia Lawyers Club (ILC) yang disiarkan langsung TvOne, Selasa (8/9/2020). Dalam acara itu, Somad juga menjelaskan cara orang-orang Minangkabau menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan.

Baca juga: Fadli Zon Ungkap 5 Tonggak Penting Nasionalisme Orang Minang

Selian itu, Somad juga mengingatkan agar hati-hati dalam berbicara. Sebab, kata dia, apa yang disampaikan merupakan cerminan orang yang berbicara.

“Siapa yang berbicara dia sedang menunjukkan isi kepalanya pada orang banyak. Itu kalau kita tidak terlalu terlatih, untuk bisa lebih, baiklah bicara pakai teks lebih selamat karena kita pun sudah terbiasa berbicara pakai teks dari dulu sampai sekarang,”

Baca juga: Puan Dituntut Minta Maaf Soal Sumbar dan Pancasila, PDIP: Dimana Salahnya?

“Saya pun sebelum bicara saya latih-latih dulu mudah-mudahan tidak terpeleset karena kita manusia biasa boleh jadi kita terlupa,” imbuhnya.

Sebelumnya, Puan Maharani menyinggung Pancasila dan Sumbar saat mengumumkan calon gubernur yang akan mereka usung dalam Pilgub nanti. Dalam Pilgub nanti, partai berlogo banteng itu memberikan dukungan kepada Mulyadi-Ali Mukhni.

“Untuk Provinsi Sumbar rekomendasi diberikan kepada Mulyadi dan Ali Mukhni, merdeka. Semoga sumbar menjadi Provinsi yang memang mendukung negara Pancasila, merdeka!,” ucap Puan, Rabu (2/9/2020). (*/ABW)

The post Ustaz Abdul Somad Anggap Ucapan Puan Jadi Iklan Gratis untuk Anak Minangkabau appeared first on Langgam.id.