Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polresta Padang, Kompil Dedy Adryansah mengatakan, DM diamankan karena diduga menjual seorang wanita berinisial YS (18) kepada seorang lelaki hidung belang (tamu).

Menurut Dedy, penangkapan berawal ketika adanya informasi, di hotel tersebut kerap digunakan sebagai tempat prostitusi online.

“Menyikapi informasi itu, Tim Klewang Polresta Padang langsung ke Tempat Kejadian Perkara (TKP),” ujar Dedy dikutip dari keterangan resminya, Selasa (15/11/2022).

Saat di TKP, lanjut Dedy, didapati DM sedang mencari tamu untuk YS. “Pengakuan korban (YS) kepada petugas, DM 20 sudah sering mencarikan tamu (laki-laki hidung belang). Setelah menadapatkan tamu, YS memberikan uang fee sebesar Rp100.000 kepada DM,” ungkapnya.

Saat ini, sebut Dedy, terduga pelaku dan korban beserta barang bukyi telah dibawa ke Mapolresta Padang untuk penyelidikan lebih lanjut.

Baca juga: Peringatan Keras Kapolda Sumbar untuk Anggotanya yang Beking Tempat Prostitusi

“DM disangkakan Undang-undang Nomor: 1 tahun 1946 Pasal 296 KUHP tentang perdagangan orang dan tindak eksploitasi seksual,” katanya.

—

Ikuti berita Sumatra Barat hari ini, terbaru dan terkini dari Langgam.id.  Anda bisa bergabung di Grup Telegram Langgam.id News Update di tautan https://t.me/langgamid atau mengikuti Langgam.id di Google News pada tautan ini.

The post Diduga Jual Wanita ke Lelaki Hidung Belang, Seorang Pria di Padang Diringkus Polisi appeared first on Langgam.id.

“Menjatuhkan hukuman pidana penjara kepada terdakwa selama lima bulan,” kata Ketua Majelis Hakim Reza Himawan Pratama dalam persidangan, Jumat (18/9/2020).

Baca juga: PSK yang Digerebek Polisi Bareng Andre Rosiade Dituntut 5 Bulan Penjara

Hakim juga menjatuhkan vonis lima bulan penjara terhadap terdakwa lain berinisial AS. Terdakwa AS merupakan mucikari dari NN.

Hakim memutuskan kedua terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016, tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menurut mejelis hakim, hal yang meringankan karena yakni terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, dan belum pernah dihukum. Sementara hal-hal yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat.

Vonis yang dijatuhkan hamik tidak berbeda jauh dengan tuntutan jaksa. Pada sidang sebelumnya, jaksa menuntut NN dengan hukuman 5 bulan penjara, sedangkan AS dituntut tujuh bulan penjara.

Atas vonis ini, kedua terdakwa menyatakan menerima dan tidak akan mengajukan banding. “Keputusan untuk menerima putusan itu setelah kami minta pendapat dengan terdakwa, dan ia (terdakwa) menerima putusan tersebut,” kata kuasa hukum terdakwa, Riefia Nadra. (Ldi/ABW)

The post PSK yang Digerebek Andre Rosiade dan Polisi di Padang Divonis 5 Bulan appeared first on Langgam.id.

“Saya kerap menerima laporan dan keresahan masyarakat tentang aktivitas maksiat dan protitusi di Padang, sebagai anggota dewan yang lahir dan besar di Padang akhirnya saya merespon laporan itu,” kata Andre saat sidang di Pengadilan Negeri Klas I A Padang,” Senin (7/9/2020).

Dalam sidang dengan terdakwa NN itu, Andre mengaku menyampaikan laporan itu ke polisi. Menurutnya polisi juga sepakat untuk melakukan penangkapan dengan cara tangkap tangan.

Dia lalu meminta bantuan seseorang bernama Rio untuk dijadikan informan. Rio diminta mengikuti arahan polisi sebelum dilakukan penggerebekan di sebuah hotel di Padang.

Baca juga: Soal Prostitusi yang Diungkap Andre Rosiade, NN Dijerat UU ITE

Andre mengungkapkan, saat penggerebekan berlangsung, dia hanya mendampingi polisi dan berdiri di luar kamar. Andre akhirnya ikut masuk ke dalam kamar setelah diizinkan polisi.

“Saat polisi telah masuk ke kamar, kemudian polisi meminta masuk, baru saya ikut masuk ke dalam kamar,” ucapnya.

Selain Andre, saksi Rio juga dihadirkan dalam sidang ini bersama saksi lainnya Bimo Nugraha. Sidang selanjutnya akan digelar pada Rabu (9/9) dengan agenda pemeriksaan terdakwa.

Kasus ini berawal saat Polda Sumbar bersama dengan anggota DPR RI Andre Rosiade saat menggerebek di sebuah hotel di kota Padang, Minggu (26/1). Dalam penggrebekan itu, Polda sumbar mengamankan NN dan AS (24).

Kedua terdakwa dijerat pasal 27 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008, Juncto (Jo) Pasal 45 Ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, serta pasal 4 Ayat (2), pasal 30 UU RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. (Ldi/ABW)

The post Andre Rosiade Beri Kesaksian di Sidang Kasus Prostitusi Online appeared first on Langgam.id.

Informasinya, bisnis ekspolitasi seksual itu digerebek petugas kepolisian di sebuah indekos kawasan Kecamatan Lubuk Basung. Mereka adalah YP (18), IPS (20), dan RP (26). Selain para tersangka, polisi juga menyita tiga unit HP plus uang Rp250 ribu yang diduga hasil transaksi seks anak di bawah umur.

“Prostitusi ini memanfaatkan media daring. Bisnis prostitusi mereka kita ungkap dua pada Rabu lalu,” kata Kapolres Agam AKBP Dwi Nur Setiawan dalam konfrensi pers di Mapolres Agam, Jumat (15/5/2020).

Ketiga muncikari ini juga memiliki peran yang berbeda. YP membujuk korban agar mau melayani tamu dengan imbalan uang tertentu. Lalu IPS sebagai penyedia kos untuk eksekusi dan RP bertugas mencari pria hidung belang melalui WhatsApp.

Pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat. Polisi pun melakukan penyelidikan hingga akhirnya menangkap para pelaku sesaat usai bertransaksi dengan pelanggan hidung belang.

“Mereka langsung ditangkap dan korban dijadikan sebagai saksi. Saat ini, kami masih mengembangkan kasusnya, apakah masih ada korban yang lain. Ini kasus pertama di wilayah hukum Polres Agam,” katanya.

Atas perbuatannya, ketiga tersangka diancam pasal 76i jo pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan kurungan 10 tahun penjara. (Irwanda/ICA)

The post Prostitusi Online di Agam, 3 Muncikari Anak Bawah Umur Diringkus Polisi appeared first on Langgam.id.

Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari juga menyayangkan aksi penggerebekan itu. Feri menilai, tupoksi Andre Rosiade selaku anggota komisi VI tidak sesuai dengan apa yang dilakukannya.

“Komisinya tidak matching,” ujar Feri dalam diskusi berkala menjelang pilkada dengan tema “Kisruh Kinerja DPR dan Prostitusi Online” yang dilaksanakan di Kedai Kopi Teduh, Kota Padang, Rabu (12/2/2020).

Feri berpendapat, seharusnya Andre Rosiade mencari relasi tugas yang terjadi di Sumbar, kemudian disesuaikan dalam tupoksinya sebagai anggota DPR RI Komisi VI. Hal ini akan ada korelasinya terhadap Andre Rosiade itu sendiri.

“Apa yang terjadi dengan Pak Andre, menurut saya betul-betul kesalahan fatal. Kalau dikaitkan kesalahan fatal itu dengan apa yang harus dilakukan oleh DPR, menjadi sangat penting,” ungkapnya.

Dalam pasal 235 undang-undang MD3 nomor 17 tahun 2014, telah jelas tertulis bahwa masalah etik DPR berkaitan dengan martabat, citra, kehormatan dan kredibilitas (kelembagaan) DPR. Dikatakan Feri, dalam pasal tersebut bukan soal kredibilitas sebagai anggota DPR.

“Jadi etik yang dilakukan anggota (DPR), kalau itu menganggu kredibilitas kelembagaan dia terkena pelanggaran hukum. Coba bayangkan, ada anggota DPR buat vlog nangkap prostitusi pakai lambang partai yang ada fraksinya di DPR?,” jelasnya.

Feri Amsari mengungkapkan, tindakan Andre Rosiade melakukan penggerebekan dengan membuat vlog itu sangat menganggu kelembagaan DPR. Karena DPR seharusnya berada di level pembuatan kebijakan.

“(Anggota DPR) bukan orang yang turun ke lapangan, itu kan tugasnya sudah ada. Kalau reses turun ke jalan, oke. Turun ke konstituen, oke. Tapi ini kan bukan turun ke konstituen, ini melakukan tindakan hukum,” tegasnya. (Irwanda/ZE)

The post Feri Amsari Nilai Andre Rosiade Gerebek Pekerja Seks Tak Sesuai Tupoksi appeared first on Langgam.id.

“Biasalah kan, kalau memang ada anggota DPR RI yang mau turun ke Padang memeriksa itu (prostitusi) silakan, saya welcome. Kalau Provinsi juga turun silakan, masyarakat silakan,” ujar Mahyeldi kepada Langgam.id, Selasa (11/2/2020).

Ia menilai, adanya anggota DPR RI yang ikut ambil bagian dalam membasmi maksiat, sangat membantu Pemerintah Kota Padang. Mahyeldi pun tak menampik, bahwa kasus-kasus seperti itu memang ada di wilayahnya.

“Justru ini sangat membantu kita (Pemerintah Kota) untuk menekan hal-hal yang kurang positif. Karena memang di Kota Padang, kita tidak tutup mata. Memang ada, waktu saya operasi kemarin juga ada,” jelasnya.

Namun, Mahyeldi berpesan, agar saling berkoordinasi. Apalagi dalam pengawasan di jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Padang itu selalu melakukan kegiatan dan terprogram.

“Karena ini yang melakukan anggota DPR RI, makanya ramai. Kalau marak, saya kira perlu didukung. Jika seandainya ada anggota dewan yang melakukan operasi ke lapangan, bagusnya koordinasi dengan pihak terkait, sehingga tugas masing-masing berjalan,” ungkapnya.

Dijelaskan Mahyeldi, tugas seorang legislatif itu sebagai pembuat undang-undang, penganggaran dan pengawasan. Namun, dalam segi pengawasan, tentu harus bersama-sama.

“Kalau tugas badan eksekutif (baru) mengeksekusi. Makanya, sudah ada tugas dan kewenangan masing-masing. Ayo bekerjasama, tidak bisa selesai saja dengan adanya wali kota untuk mewujudkan Kota Padang yang lebih baik,” katanya.

Diketahui sebelumya, Sumbar, khususnya Kota Padang belakang menjadi sorotan nasional, karena adanya kasus prostitusi online. Hebohnya lagi, penggerebekan dilakukan pihak kepolisian itu juga diikuti anggota DPR RI Andre Rosiade.

Kepolisian Daerah (Polda) Sumbar mengklaim Andre Rosiade merupakan informan dalam pengungkapan kasus prostitusi online tersebut. Dalam kasus itu, dua orang ditetapkan sebagai tersangka yaitu NN berperan sebagai pekerjaan seks dan AS sebagai muncikari. (Irwanda/ZE)

The post Andre Rosiade Gerebek Pekerja Seks, Mahyeldi: Jika Masih Ada yang Mau Silakan appeared first on Langgam.id.

NN dijerat dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dia dianggap mendistribusikan foto-foto yang mengarah pada pornografi atau asusila.

Normal sekali, kecuali jika dalam kasus NN kemudian, pihak kepolisian menemukan ada indikasi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Prostitusi tidak bisa dibasmi dengan UU ITE, atau perda maksiat sekali pun. Ada siklus mekanisme pasar di situ, ada supply and demand, ada juga perantara, atau yang memfasilitasi.

Kerena itulah, dalam konteks ini, anggota Ombudsman RI, Ninik Rahayu, melihat dalam kasus NN ada indikasi TPPO. Menurut Ninik, kita semua tentu sepakat melakukan pemberantasan human trafficking, tetapi jangan abaikan melindungi korban, apalagi ada kesewenang-wenangan dalam prosesnya. Perdagangan orang adalah kejahatan kemanusiaan dalam kategori extra ordinary crime sebagaimana diatur dalam UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang TPPO.

Senada dengan Ninik Rahayu, Roni Rajo Batuah aktivis LBH Pers, dalam opininya di Langgam.id berjudul “Polisi Asusila” juga menjelaskan demikian. Menurut Roni, kalau mau serius dalam membasmi prostitusi mesti diterapkan UU TPPO.

Ke depan, harapan tentu tertumpah kepada pihak kepolisian, terutama dalam membasmi prostitusi. UU TPPO perlu diterapkan, agar kasus serupa tak hanya terhenti hanya pada Pekerja Seks Komersial (PSK). PSK terkesan hanya ditempatkan sebagai korban atau tumbal. Padahal, PSK tidak berdiri sendiri, ada problem hulu-hilir, sistemik. Inilah babak baru yang perlu dicoba dalam proses pegungkapan prostitusi di Ranah Minang, patut kita tunggu.

Politik Elektabilitas

Tak dapat dipungkiri, ada nuansa politik elektabilitas yang menyelimuti seputar kasus NN, karena itu kasus ini menyeruak, dan menjadi tak biasa-biasa saja. Wali Kota Padang nan Buya, orang alim, dianggap gagal memberantas maksiat, dan pada saat yang sama bakal maju sebagai Calon Gubernur (Cagub) Sumbar.

Berhadapan dengan Cagub lain, yang kira-kira nanti juga dari Gerindra. Gerindra sendiri di Sumbar dipimpin oleh Andre Rosiade. Para Cagub dari Gerindra masih dalam proses penjaringan, bisa Nasrul Abit (NA), Edriana, atau Andre Rosiade sendiri, atau yang lain, kita tidak tahu.

Namun, dalam kasus NN, pertempuran elektabilitas telah klimaks. Mahyeldi yang tadinya dikesankan gagal dalam memberantas maksiat, malah berbalik memuji Andre, Mahyeldi malah berterima kasih kepada Andre.

Menurut Mahyeldi, ia merasa terbantu oleh Andre dalam memberantas maksiat. Malah kalau perlu lanjut Mahyeldi, semua anggota DPR RI dan DPRD melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan Andre, perang elektabilitas dalam kasus NN tiba-tiba membeku. Mahyeldi sepertinya juga tak mau berada di belakang NN, yang pendukungnya tak banyak.

Saya tak hendak membahas ini lebih panjang, karena bukan bagian saya. Secara cerdas dan nakal, telah dibahas oleh Sadri Chaniago, Dosen Ilmu Politik UNAND. Menurut Sadri, yang dilakukan Andre adalah gimik politik, tapi Sadri berpesan, jangan sampai NN dijadikan sebagai “komoditas” dan bahan gimik politik untuk mendongkrak elektabilitas, walau bagaimanapun, NN adalah seorang manusia, demikian pituah Sadri.

Hanya saja, karena Pilkada masih beberapa bulan lagi, menurut saya, publik masih akan disuguhkan hal-hal kontroversial lainnya. Jadi harus siap-siap, dan terus belajar, agar publik tak mudah terpancing, dan ikut-ikutan. Secara politik, publik harus semakin tercerdaskan.

Etika Pejabat Publik

Soal besar yang membuat kasus NN menjadi viral, yang kata kawan saya mampu mengalahkan viralnya kasus virus Corona, adalah persoalan dugaan pelanggaran etik oleh pejabat publik. Andre diduga melanggar kode etik sebagai anggota dewan saat menggerebek NN. Andre diduga juga tidak punya kewenangan menggerebek, atau melakukan under cover, itu kewenangan Polisi.

Ah, hanya soal etik. “Zaman now ini masih bicara etika”, kata seorang kawan. Padahal etika-lah yang paling tinggi, lebih tinggi hari hukum itu sendiri. Sebelum hukum lahir, etika sudah lebih duluan ada, dan dijunjung tinggi oleh masyarakat.

Mengurus negara, atau menjadi pejabat publik, sebaiknya memang jangan hanya menggunakan sudut pandang hukum positif (legal-formal) saja, namun juga memperhatikan aspek ketaatan kepada nilai/asas kepatutan dalam tindakan dan perilaku penyelenggara negara.

“Bangunan kekuasaan hanya mungkin tegak di atas prinsip moral yang menjunjung tinggi kebajikan dan keadilan,” demikian kata John Rawls.

Sampai saat ini, masing-masing pihak masih saling jawab berjawab. Kata Andre, ia tidak menjebak, kawannya dengan inisial B itu juga tidak memakai NN. Andre kukuh hanya menjalankan tugas sebagai anggota dewan, menindaklanjuti laporan masyarakat, sekaligus ingin membuktikan bahwa prostitusi online itu memang ada. Andre juga merasa tidak membawa wartawan, kebetulan saja wartawan ada di lokasi itu. Entahlah, entah mana yang benar, payah kita.

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sumbar Maulana Yusran, berencana akan melaporkan Andre ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) karena telah melakukan tindakan yang merusak nama baik hotel. Ia juga siap untuk membuka CCTV hotel. Hal serupa dikatakan oleh Direktur Nurani Perempuan, Rahmi Merry Yanti, pihaknya juga berencana melaporkan Andre ke MKD, karena menduga ada penjebakan dalam kasus penggerebekan NN.

Andre sendiri, tampak yakin, ia masih percaya diri. Ia siap diperiksa MKD. Jika iya Andre dilaporkan ke MKD, inilah babak baru kasus NN. Jalan tarantang nan ditampuah, cupak tagak nan diisi. Kita tunggu saja. (***)

The post Kasus NN, Adakah Babak Baru? appeared first on Langgam.id.

Kepala Bidang (Kabid) Humas Polda Sumbar, Stefanus Satake Bayu Setiano menyebutkan, saat ini NN sudah kembali bersama keluarganya sejak penangguhan penahanan dikabulkan.

“Yang jelas, usai penangguhan penahanan, yang bersangkutan ini akan wajib lapor dua kali dalam seminggu ke Polda Sumbar,” ujar Satake Bayu kepada Langgam.id, Senin (10/2/2020).

Baca juga : Polda Sumbar Tangguhkan Penahanan NN yang Digerebek Andre Rosiade

Penangguhan penahanan NN, kata Satake Bayu, karena sudah mendapat jaminan dari pihak keluarga, dan kerena itu juga NN tidak dikirim ke ke Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) Andam Dewi, Kabupaten Solok, seperti beberapa pekerja seks yang pernah diamankan sebelumnya dan ditetapkan sebagai korban.

Terkait keberadaan NN, menurut Satake Bayu harus dirahasiakan, demi keamanan. Yang jelas, katanya, NN sudah bersama keluarganya.

Baca juga : Pekerja Seks yang Digerebek Andre Rosiade Tinggalkan Polda Sumbar

Diketahui sebelumnya, pihak kepolisian hingga saat ini masih terus melengkapi berkas kasus yang menjerat NN untuk segera dilimpahkan ke Kejaksaan. Keterangan saksi ahli akan diperlukan dalam kasus ini.

“Masih menunggu keterangan saksi ahli ITE dan agama. Kami masih tunggu jadwalnya, kapannya saya kurang tahu persis. Nanti dikoordinasikan kembali,” kata Satake Bayu. (Irwanda/ZE)

The post Penahanan Ditangguhkan, NN Wajib Lapor 2 Kali Seminggu ke Polda Sumbar appeared first on Langgam.id.

NN dibebaskan dengan jaminan pihak keluarga dan akan wajib lapor dua kali seminggu ke Polda Sumbar.

Pantauan langgam.id, ibu satu anak ini keluar dari dalam sel tahanan sekitar pukul 21.35 WIB. Kemudian, NN dibawa ke ruangan penyidik Subdit V Cyber Ditreskrimsus Polda Sumbar untuk melengkapi berbagai dokumen.

Penasehat hukum NN dari Lembaga Advokasi Pemberdayaan Perempuan dan Anak (Lappan) Sumbar, juga terus mendampingi di ruangan penyidik. Selain itu, pihak keluarga NN juga turut hadir.

Sekitar pukul 22.58 WIB, NN yang mengenakan kaos dan celana hitam itu keluar dari ruangan penyidik. Diketahui dokumen dan syarat penangguhan penahanan telah mencukupi.

Tak ada satu katapun keluar dari mulut NN. Hanya tertunduk dan menggunakan masker untuk menutupi wajahnya. Selanjutnya, NN dijemput transportasi online yang telah menunggu di basement Polda Sumbar.

“Ada permohonan kepada kita untuk penangguhan penahanan,” kata Dirreskrimsus Polda Sumbar, Kombes Pol Juda Nusa Putra, Minggu (9/2/2020) malam.

Juda mengungkapkan, pihaknya mengabulkan penangguhan penahan karena mempertimbangkan NM memiliki balita. Kemudian, yang bersangkutan juga merupakan tulang punggung keluarga.

“Ditambah pihaknya keluarganya ada juga yang menjamin. Keluarganya baru sampai di Polda malam ini tadi,” katanya.

Salah seorang penasehat NN, Rennal Arifin, mengatakan semua prosedur dalam penangguhan penahan telah lengkap. Pernyataan NN sesuai KUHAP juga telah rampung.

“Kita sudah selesai semua. Penjamin langsung dari keluarga. Secara prosedur sudah kami masukan,” katanya.

Usai penangguhan penahanan, Rennal mengungkapkan, timnya masih mempertimbangkan untuk mengambil langkah praperadilan. Semua tim akan kembali berkoordinasi termasuk dengan NN terkait langkah tersebut.

“Sampai hari ini belum, kaki koordinasikan dengan NN dulu. Apakah nanti ada arahnya ke praperadilan,” tuturnya. (Irwanda/ICA)

The post Pekerja Seks yang Digerebek Andre Rosiade Tinggalkan Polda Sumbar appeared first on Langgam.id.

Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Stefanus Satake Bayu Setianto, membenarkan penangguhan penahanan tersebut. Saat ini, sedang melengkapi berkas terkait pembebasan NN dengan jaminan itu.

“Jadi memang rencana ada pengajuan penangguhan penahanan, sama pimpinan diberikan kebijakan. Keputusan akhirnya ditangguhkan,” kata Sateke Bayu, Sabtu (8/2/2020).

Baca juga : Ombudsman Pastikan Kawal Kasus NN, Pekerja Seks yang Digerebek Andre Rosiade

Ia mengungkapkan, dikabulkan penangguhan penahanan karena dijamin kuasa hukum NN dari Lembaga Advokasi Perempuan dan Anak. Meskipun demikian, untuk proses hukum tetap berlanjut.

“Jaminan ya pendamping, kuasa hukum yang bersangkutan. Proses (hukum) tetap berlanjut, NN akan wajib lapor dua kali dalam seminggu ke Polda Sumbar,” ujarnya.

Sebelumnya, dukungan terhadap NN terus mengalir dari Nurani Perempuan Women’s Crisis Center beserta jaringan. Mereka menganggap NN hanya sebagai korban dalam prostitusi online yang diduga sengaja dijebak oleh Andre Rosiade.

Baca juga : Minta Bebaskan NN, Nurani Perempuan dan Jaringan Galang Petisi

Bahkan Nurani Perempuan Women’s Crisis Cente mendesak Andre Rosiade untuk meminta maaf kepada publik atas tindakannya yang tidak sesuai tupoksinya sebagai anggota DPR RI Komisi VI. Andre Rosiade juga diadukan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR.

“Kami memberikan surat terbuka untuk Andre Rosiade dan Gerindra. Tuntutan dalam surat itu salah satunya meminta Andre Rosiade meminta maaf ke publik karena merendahkan perempuan,” kata Plt Direktur Nurani Perempuan Women’s Crisis Center, Rahmi Merry Yenti.

Sebelumnya, melalui akun twitternya, Andre Rosiade menyatakan tak ingin maksiat merajalela di Padang. “Demi Allah sy sbg yg lahir dan besar di Padang tidak ingin kota sy ini kena Azab Allah krn maksiat merajalela. Dan masyarakat juga byk melaporkan ke sy. Untuk itu sy bekerjasama dgn Polisi utk memberantas Prostitusi Online,” tulisnya. (Irwanda/SS)

The post Polda Sumbar Tangguhkan Penahanan NN yang Digerebek Andre Rosiade appeared first on Langgam.id.