Setidaknya ada dua pola argumen yang bisa diamati. Pertama, narasi yang menyentuh sisi emosional dan identitas kultural, misalnya mengutip adagium yang hidup dalam masyarakat Minang “jan kan ka kalah, podo se ndak namuah.” Orang Minang katanya tidak perlu pusing dengan data ekonomi tersebut karena aset yang dimiliki masih bisa membuatnya tegak dengan kokoh.

Kedua, narasi yang menampilkan data statistik lain, yang sekilas memberi kesan keberhasilan di sektor berbeda. Setidaknya, itu yang saya temukan dalam pamflet yang berjudul “80 tahun Provinsi Sumatera Barat.” Data pamflet itu diambil dari BPS dan Dikcapil Sumbar.

Sayangnya, dua pendekatan ini agak terkesan hanya sibuk merapikan bingkai cerita daripada masuk ke inti masalah. Narasi sentimental kultural gagal menjawab soal perlambatan ekonomi, walau agak berhasil menggugah kebanggaan emosional yang bersifat sesaat dan memainkan otak reptil pembaca. Akan tetapi, itu semua tidak lebih dari hiburan retoris.

Narasi statistik hanya mengalihkan sorotan dengan angka-angka lain yang tampak lebih cerah. Alhasil, publik dibawa berputar di lorong-lorong data yang semu dan mengaburkan inti persoalan. Kontra narasi seperti itu, “bak maeto kain saruang” saja. Sia-sia!!! Semakin dijawab semakin lucut ditampar fakta.

Darrel Huff dalam buku How to Lie with Statistik sudah mengingatkan bagaimana angka bisa dipakai untuk menipu. Angka tidak pernah bohong, tetapi orang yang memilih, mengolah, dan menyajikannya bisa dengan mudah membuatnya tampak sesuai keinginan. Strategi komunikasi politik yang jamak dilakukan seperti penggunaan grafik, pemilihan data yang menguntungkan, dan dikemas dengan narasi-narasi utopis. Publik yang awam dengan metodologi statistik pun akhirnya luluh, terpesona oleh tabel dan persentase. Namun, pada titik ini publik harus sadar, bahwa bukan data yang berbahaya, melainkan cara data dipakai untuk menutup kenyataan.

Mark Twain dalam Autobiography of Mark Twainmenyebutkan, “There are three kinds of lies: lies, damned lies, and statistics.” Statistik bukan sekadar berfungsi sebgai alat penjelas saja, melainkan bisa berubah menjadi tirai-tirai lusuh yang menutupi kenyataan. Perlu dipupuk kewaspadaan bahwa data danangka apapun bisa dipoles, tetapi realita tak bisa ditipu selamanya. Statistik bisa dijadikan tirai untuk menyurukkan kenyataan dan itu penanda bahaya.

Padahal, inti persoalan bukan terletak pada angka dan data yang bisa dipilih seenaknya. Ini soal arah, kepemimpinan, dan keberanian menata prioritas. Pembangunan ekonomi tidak bisa disulap dengan postingan media sosial dan atau filosofi kultural yang diulang-ulang. Pembangunan harus diukur dari kerja nyata yang terstruktur, konsisten, dan berkelanjutan. Perlu ada kebijakan yang tajam, prioritas yang jelas, dan keberanian untuk bekerja serius di ruang-ruang hening yang tidak disorot kamera.

Sayangnya, yang terjadi justru sebaliknya. Energi besar tercurah untuk mengelola citra, bukan mengelola tantangan nyata. Bahkan, tak jarang pula ada Aparatur Sipil Negara yang dieksploitasi untuk menjadi buzzergratisan. Diperintahkan untuk membuat postingan keberhasilan dan merapikan narasi pencitraan secara masif, alih-alih fokus pada tugas utamanya. Pemerintah akhirnya lebih mirip seperti jasa biro iklan. Atau lebih bahaya lagi, apakah budaya “asal bapak senang” masih bersemayam di dalam prilaku birokrasi kita?

Kontra narasi yang digulirkan pun sarat paradoks. Di satu sisi, publik diajak percaya bahwa orang Minang tidak pernah kalah, karena masih mampu membeli kendaraan bermotor dan memiliki sertifikat tanah. Di sisi lain, fakta tetap tak terbantahkan bahwa kapasitas produksi dan pertumbuhan ekonomi Sumbar berada di papan bawah nasional. Filosofi budaya tidak bisa dijadikan alasan pembenar bagi kinerja yang kusut masai itu. Sampai kapan kita mau terjebak dalam glorifikasi, sementara kenyataan pahit terus menghentak?

Tulisan ini dibuat bukan untuk mendeskripsikan kebencian, melainkan sebagai bentuk kecintaan pada Sumbar dan pemimpinnya. Dengan alasan cinta itulah sepahit apapun nuansa batin harus disampaikan. Apalagi ketika pemerintah sendiri mengusung slogan “Gerak Cepat untuk Sumbar.” Gerak cepat itu seharusnya hadir dalam manajemen kepemimpinan dan berdampak pada pembangunan, keberanian mengubah prioritas, dan ketegasan melawan stagnasi. Gerak cepat itu bukan soal cepat menanggapi caruik saja, tetapi cepat menanggapi kebutuhan rakyat. Tak usah pula meracau dengan setiap kritikan yang datang.

Berhentilah berpura-pura bekerja di depan kamera, lalu panik setiap kali linimasa gaduh dengan “caruik” warganet. Mulailah bekerja serius di ruang-ruang yang sepi sorotan, tapi nyata dampaknya bagi rakyat. Popularitas tidak akan pernah bisa menjawab persoalan nyata. Citra manipulatif hanya menunda kekecewaan. Sekali kekecewaan itu meledak, pencitraan sehebat apapun hanyalah bahan ejekan.

Pada akhirnya, kita tidak butuh pemimpin yang lihai membantah dan beretorika. Publik sudah terlalu sering disuguhi angka dan kata-kata. Mungkin sudahsaatnya menunggu aksi nyata. Jangan biasakan menutupi minimnya prestasi dengan membangun mimpi yang tak akan pernah diwujudkan. Kita tidak butuh kelihaian dalam membantah fakta.

Disclaimer: Penulis bukan ekonom, bukan pula pengamat statistik. Hanya seorang yang ingin melihat daerahnya kembali dikenal karena prestasi nyata, bukan karena narasi kultural atau data yang dipoles sedemikian rupa.

The post Di Balik Prestasi Sumatra Barat appeared first on Langgam.id.

Berita ini seakan terpinggirkan dari pembicaraan, padahal sudah dirilis sejak bulan Agustus 2025. Kita disibukkan oleh cerita-cerita heroik yang dibangun citra media sosial, tapi lupa bahwa dapur rakyat tetap berasap dengan tungku yang hampir padam.

Memang benar, pertumbuhan ekonomi daerah tidak bisa dilepaskan dari kebijakan nasional. Tetapi, seberapa jauh kepala daerah memainkan peran dalam mendesain prioritas pembangunan akan menentukan seberapa sehat denyut nadi ekonomi lokal. Jika ibarat sebuah rumah tangga, maka pemerintah daerah adalah kepala keluarga: apakah uang belanja dipakai untuk membeli bahan pokok, memperbaiki atap bocor, atau malah sibuk membeli hiasan dinding agar rumah tampak indah dari luar?

Alih-alih berbenah dari segala ketertinggalan, Sumbar belakangan lebih sering memilih jalan terakhir. Skala prioritas seakan berubah menjadi postingan-postingan media sosial, bukan daftar kebutuhan mendesak. Gimik-gimik kerja yang berkilau di panggung publik lebih diutamakan daripada program nyata yang dirasakan masyarakat. Mencari prestasi Sumbar hari ini sama sulitnya dengan mencari ketiak ular: entah ada, entah tidak, dan kalau pun ada, tentu tersembunyi jauh dari pandangan.

Jika diketik “prestasi Sumbar 2025” di mesin peramban, sederet penghargaan bermunculan: mulai dari BAZNAS Awards, Provinsi Layak Anak, Penghargaan Kebersihan Data Pendidikan, hingga posisi kedua dalam Indeks Perencanaan Pembangunan (IPP). Semua ini pantas diapresiasi. Namun, prestasi semacam ini kerap hanya menjadi pajangan saja, tidak berdampak pada perubahan struktural.

Ironisnya, prestasi paling menonjol justru datang dari jagat maya: Wakil Gubernur Sumatra Barat, baru-baru ini dinobatkan sebagai wagub paling popular di Indonesia menurut riset social media analytic2025. Mungkin inilah capaian yang paling membuat hidung Pemprov mengembang. Rupanya, Sumbar harus dipoles di media sosial agar prestasinya sejajar dengan popularitas pejabatnya. Seolah-olah kinerja pemerintahan kini bisa diukur dari jumlah “likes” dan “shares,” bukan dari angka pertumbuhan atau kualitas hidup masyarakat.

Lebih aneh lagi, akhir-akhir ini Pemprov bisa begitu cepat mengurus konten “caruik” di media sosial. Seakan-akan mengelola provinsi bisa selesai dengan menandatangani surat edaran yang muncul setiap kali linimasa ribut. Padahal, membangun daerah bukan perkara meredam komentar warganet. Jika energi besar dihabiskan untuk melawan caruik, jangan heran kalau energi yangtersisa semakin kecil untuk melawan kemiskinan, pengangguran, dan stagnasi ekonomi.

Mengurus daerah tidak cukup dengan berkoar-koar sebagai tokoh yang punya banyak jaringan nasional. Jaringan itu ibarat peta jalan: berguna hanya jika benar-benar dipakai untuk bergerak. Tanpa langkah konkret, jaringan hanya menjadi “palamak ota”, bukan jalan keluar dari stagnasi pembangunan. Masyarakat tidak butuh konten-konten pertemuan dengan tokoh-tokoh nasioanl, mereka butuh bukti nyata di lapangan.

Masalahnya, gejala klasik kian menonjol: menutupi minimnya prestasi nyata dengan sensasi populis. Citra dipoles, realita dikaburkan. Ruang publik sepi dari kritik yang telanjang; pemberitaan lebih sibuk mengemas kinerja pemerintah yang dihasilkan dari rilis resmi humas dibanding laporan investigatif.

Sumatra Barat tampak kehilangan nafas panjang untuk bersaing di arena kebijakan modern.

Padahal, daerah ini punya potensi luar biasa: sumber daya alam, tradisi pendidikan, hingga diaspora yang kuat di tingkat nasional. Namun potensi itu sering terhenti pada seremoni dan penghargaan simbolis, bukan pada desain pembangunan yang konsisten.

Pertanyaannya, apakah kita akan terus puas dengan cerita kejayaan masa lalu, atau berani mengubah arah dengan kebijakan yang benar-benar berdampak? Sumbar tak butuh sekadarkepala daerah “paling popular,” melainkan provinsi yang mampu membuktikan bahwa angka ekonomi bisa lebih cepat bergerak naik daripada jumlah barisan penyuka di media sosial.

Disclaimer: Penulis bukan ekonom, bukan pula pengamat profesional. Hanya seorang warga Sumatra Barat yang rindu melihat daerahnya kembali dikenal karena prestasi nyata, bukan sekadar berita polesan atau sensasi yang lewat di linimasa.

The post Mencari Prestasi Sumatra Barat appeared first on Langgam.id.