Ketua DPD GMNI Sumbar, Fikri Lafendra, menyayangkan munculnya narasi kecaman yang justru menyerang sesama mahasiswa. Menurutnya, gerakan mahasiswa tidak seharusnya diposisikan sebagai sesuatu yang keliru, apalagi jika lahir dari keresahan akar rumput.

“Gerakan sipil adalah bagian dari kontrol sosial (social control). Ia hadir sebagai suara masyarakat, bukan untuk membela tampuk kekuasaan,” ujarnya.

Fikri menegaskan bahwa perbedaan pandangan dalam gerakan mahasiswa adalah hal yang wajar, namun tidak seharusnya berujung pada saling serang di ruang publik. Ia menilai, mahasiswa semestinya menjaga solidaritas dengan tetap berpegang pada garis kaderisasi dan ideologi masing-masing organisasi.

Lebih jauh, Sekretaris DPD GMNI Sumbar, Dio Pratama juga menyoroti adanya kecenderungan sebagian kelompok mahasiswa yang justru berdiri di sisi kekuasaan untuk kepentingan tertentu. Fenomena ini dinilai berbahaya karena berpotensi memecah soliditas gerakan mahasiswa secara keseluruhan. Kelompok-kelompok tersebut dianggap telah mengalami pergeseran nilai, menjauh dari semangat perjuangan yang seharusnya menjadi landasan gerakan mahasiswa.

“Dalam praktiknya, organisasi justru digunakan sebagai alat untuk membela kepentingan pihak tertentu, bahkan rela “menjual” independensi gerakan demi kedekatan dengan kekuasaan,” tegas Bung Dio Pratama, Sekretaris DPD GMNI Sumatera Barat.

Dalam konteks kritik terhadap presiden, Bendahara DPD GMNI Sumatera Barat, Mael Yunus menyebut bahwa kritik ditujukan kepada presiden sebagai pejabat publik, bukan kepada individu secara personal seperti Prabowo Subianto.

“Perlu dibedakan antara jabatan publik dan pribadi. Kritik terhadap kebijakan atau kepemimpinan adalah bagian dari demokrasi,” jelasnya.

Terkait istilah “pakak” yang menjadi sorotan dalam unggahan BEM KM UNAND, Mael Yunus menjelaskan bahwa dalam terminologi Minangkabau, kata tersebut berarti “tuli” atau tidak dapat mendengar. Dalam konteks kritik, istilah ini dapat dimaknai sebagai analogi terhadap pemimpin yang dinilai tidak mendengar aspirasi masyarakat.

“Makna ‘pakak’ itu lebih kepada kiasan. Artinya, ada anggapan bahwa pemimpin tidak mendengar suara rakyat. Ini masih berada dalam koridor kritik,” tambahnya.

DPD GMNI Sumbar menegaskan bahwa dinamika gerakan mahasiswa harus tetap dijaga dalam koridor intelektual dan etika. Mereka berharap organisasi mahasiswa tidak terjebak dalam polemik saling menyalahkan, melainkan tetap fokus menjalankan peran sebagai agen perubahan dan kontrol sosial, serta menjaga independensi dari tarik-menarik kepentingan kekuasaan.

The post Kritik Dikecam, Kekuasaan Diamankan, GMNI Sumbar: Gerakan Mahasiswa Disandera Kepentingan? appeared first on Langgam.id.

Langkah-langkah tersebut terang Jokowo mencakup evakuasi korban, penanganan pengungsi, hingga pembangunan infrastruktur darurat.

Hal itu disampaikan Jokowi saat meninjau langsung area terdampak bencana banjir bandang lahar dingin di Kabupaten Agam, Sumatra Barat, Selasa (21/5/2024).

“Pembangunan jalan juga jembatan-jembatan darurat semuanya sudah dilakukan dan masih ada 1-2 yang masih dalam proses, ini yang kita kejar agar semuanya secepatnya kembali normal,” ungkap Jokowi dilansir dari setkab.go.id.

Sementara itu, Kepala BNPB Suharyanto menyebutkan, bahwa proses penanganan bencana telah memasuki hari ke-11 dan semuanya berjalan dengan lancar. Saat ini tim gabungan berfokus pada pencarian korban yang masih hilang dan pembersihan material bencana.

“Di pinggang-pinggang gunung itu banyak material yang ini harus kita waspadai jangan sampai ada bencana susulan,” ucapnya.

Kepala Basarnas, Kusworo mengatakan, bahwa saat ini masih ada 11 korban yang dinyatakan hilang. Sementara itu, korban meninggal dunia ada 61 dengan 59 di antaranya sudah teridentifikasi, dua lainnya belum teridentifikasi.

“Korban (meninggal dunia) secara keseluruhan ada 61, teridentifikasi 59. Di sisi lain, dalam pencarian 11 (orang),” terangnya. (*/yki)

The post Presiden Nilai Penanganan Bencana di Sumbar Sudah Berjalan Baik appeared first on Langgam.id.

Salat Idulfitri tersebut diselenggarakan secara terbatas dan diikuti perangkat kepresidenan, Paspampres, dan keluarga pegawai Istana Yogyakarta.

Sekitar pukul 06.28 WIB, Presiden Jokowi beserta Ibu Iriana dan putra bungsunya, Kaesang Pangarep, tampak keluar dari Gedung Agung menuju halaman depan. Presiden langsung menempati saf paling depan, sementara Ibu Iriana menempati tempat yang telah ditentukan bagi jemaah wanita di sebelah kiri.

Tepat pada pukul 06.35 WIB salat Idulfitri pun dimulai. Bertindak selaku imam dan khatib dalam kesempatan tersebut yaitu Masmin Afif yang merupakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta. Sementara itu, bertindak sebagai bilal adalah Abdul Rosyid, pengurus Masjid Darussalam Istana Yogyakarta.

Dalam khotbahnya selepas salat, khatib menyampaikan khotbah yang bertema “Solidaritas Sosial di Masa Pandemi”.

Khatib berujar bahwa Idulfitri adalah momentum emas untuk memperkuat solidaritas kemanusiaan umat dengan saling peduli, berbagi, dan menghargai, saling merajut silaturahmi, menyapa dan memaafkan, serta mengaktualisasikan nilai-nilai fitrah dalam perbuatan nyata dan perilaku mulia.

“Semoga momentum Idulfitri juga benar-benar mampu mengantarkan tatanan kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia yang berlandaskan nilai-nilai agama, akhlak mulia, kebersamaan dan kasih sayang, dan terus saling peduli di tengah pandemi demi terciptanya tatanan masyarakat yang berharkat dan bermartabat, sejahtera dan berkeadaban, di bawah naungan rida, magfirah, dan kasih sayang Allah Swt,” ujar khatib.

Selesai menunaikan salat Idulfitri, sekitar pukul 07.00 WIB Presiden Jokowi dan Ibu Iriana kembali ke Gedung Agung. Sambil berjalan, Presiden menyempatkan menyapa jemaah di beberapa saf depan.

Turut mengikuti salat Idulfitri tersebut antara lain Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Widi Prasetijono, Komandan Paspampres Mayjen TNI Tri Budi Utomo, Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti, dan Danrem 072/Pamungkas Brigjen TNI Afianto.

—

Dapatkan update berita Jokowi terbaru dan terkini hari ini dari Langgam.id. Mari bergabung di Grup Telegram Langgam.id News Update, caranya klik https://t.me/langgamid, kemudian join. Anda harus instal aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

The post Jokowi Laksanakan Salat Ied di Halaman Istana Yogyakarta appeared first on Langgam.id.

Mr. Asaat menjabat Presiden Republik Indonesia pada masa Republik Indonesia Serikat (RIS) pasca Konferensi Meja Bundar (KMB) 1949 dan pengakuan kedaulatan .  Pada saat itu, Republik Indonesia menjadi salah satu negara bagian dari RIS. Sementara, RIS sendiri terdiri dari sejumlah negara bagian.

Melansir dari laman kebudayaan.kemdikbud.go.id, Mr Assaat lahir di Agam Dalam, Sumatra Barat (Sumbar). Ia sempat menempuh pendidikan dokter di STOVIA namun memutuskan untuk keluar karena merasa tidak cocok.

Mr Assaat lalu melanjutkan pendidikan ke AMS yang kini setara dengan SMA. Dari AMS, Assaat masuk ke sekolah hukum di Rechts Hoge School (RHS).

Selama menempuh pendidikan di RHS, Assaat aktif sebagai anggota organisasi pergerakan pemuda. Setelah Belanda mengetahuinya, pihak sekolah tidak pernah meluluskan Assaat walaupun dirinya telah mengikuti ujian akhir kelulusan berulang kali.

Merasa kesal, Assat memutuskan berhenti dari RHS dan melanjutkan studi hukum ke Universitas Leiden di Belanda. Di sana, ia akhirnya mendapat gelar Mr. (Meester in de Rechten) atau Sarjana Hukum.

Pada 1945, Assaat bergabung sebagai anggota Komisi Nasional Pusat Indonesia (KNIP). Organisasi tersebut merupakan cikal bakal dari DPR RI di masa sekarang. Dua tahun setelahnya, ia diangkat sebagai Ketua Badan Pekerja (BP) KNIP.

Dilansir dari wikipedia, ketika Belanda melakukan Agresi Militer II pada 1948, beberapa pemimpin RI seperti Ir. Sukarno, Mohammad Hatta, Haji Agus Salim, dan beberapa menteri kabinet lain ditangkap. Kekuasaan pemerintahan lalu dialihkan ke Sumatera Barat di bawah pimpinan Syafruddin Prawiranegara.

Baca juga: Mengenal Raja Sulaeman, Ulama Minangkabau Pendiri Kota Manila Filipina

Diadakan Konferensi Meja Bundar di Den Haag pada Agustus 1949. Salah satu hasil dari perjanjian KMB adalah penyerahan kedaulatan dari Belanda kepada Republik Indonesia Serikat (RIS).

RIS adalah taktik Belanda untuk memecah belah Indonesia. Namun, RIS juga dijadikan taktik para pemimpin RI agar Belanda mengakui kedaulatan Indonesia secara penuh.

Perubahan bentuk negara menjadi RIS membuat Indonesia terbagi menjadi 16 negara bagian. Salah satu negara bagian tersebut adalah Negara Republik Indonesia yang memiliki wilayah di Yogyakarta.

Selain itu, Presiden Sukarno dan Wakil Presiden Moh. Hatta ditunjuk sebagai Presiden dan Perdana Menteri dari RIS sehingga terjadi kekososongan pimpinan untuk pemerintahan Republik Indonesia.

Menurut konstitusi yang ada, jika Presiden dan Wakil Presiden berhalangan dalam memimpin, maka semua tanggung jawab dipegang oleh Ketua BP KNIP. Oleh karena itu, Mr Assaat akhirnya ditunjuk sebagai pemangku jabatan pelaksana Presiden Negara Republik Indonesia.

Selama menjadi  presiden, Mr. Assaat bergelar datuk mudo ini hidup secara sederhana dan tidak pernah mau dipanggil dengan sebutan ‘Yang Mulia Paduka’. Ia juga berjasa dalam menandatangani pendirian Universitas Gadjah Mada (UGM).

Pengembalian jabatan presiden RI dari Assaat kepada Sukarno terjadi pada 15 Agustus 1950. Setelahnya, Assaat sempat menduduki jabatan Anggota Parlemen dan Menteri Dalam Negeri Kabinet Natsir.

Mr Assaat saat di Sumatra Barat pernah bergabung dengan PRRI. Pemerintah Pusat menyerang PRRI, hingga membuat Assaat pun hidup dari hutan ke hutan.

Di antara hutan Sumatra Barat dan Sumatra Utara, Assaat kerap sakit. Ia kemudian ditangkap, dalam keadaan fisik lemah dan menjalani hidup di dalam penjara di era Demokrasi Terpimpin Presiden Sukarno selama 4 tahun (1962-1966). Ia keluar dari tahanan di Jakarta, setelah munculnya rezim berganti, Orde Baru.

Pada 16 Juni 1976, Mr Assaatt meninggal di rumahnya yang sederhana di Warung Jati, Jakarta Selatan dalam usia 72 tahun. Tak banyak yang tahu, anak Agam Dalam ini pernah memangku jabatan Presiden RI.

The post Mr Assaat, Putera Minang yang Pernah Jadi Presiden Indonesia appeared first on Langgam.id.

“Jadi mereka saat ini test the water, dengan harapan melihat reaksi publik terhadap wacana tersebut, ini segelintir orang untuk kepentingan politik dan kepentingan ekonomi,” katanya, Rabu (23/6/2021).

Kemudian, jabatan presiden tiga periode menurutnya tidak konstitusional kecuali kalau UUD 1945 diamandemen. Namun kalau dipaksa melakukan amandemen UUD 1945 berdasarkan kesepakatan politik, maka akan menimbulkan reaksi di tengah masyarakat.

Asrinaldi juga tidak yakin bahwa pihak yang memunculkan wacana itu didukung Jokowi dan Prabowo Subianto. “Jadi ini pandai-pandai mereka saja bilang bahwa Jokowi dan Prabowo mengakomodir kepentingan mereka, itu bullshits,” katanya.

Dia pun mengungkit, berdasarkan pemilu 2019 lalu, Jokowi didukung 55 persen suara dan 45 persen suara milik Prabowo Subianto.

Dipasangkannya dua orang itu pada pemilu selanjutnya, kata Asrinaldi, juga bukan pilihan yang tepat. Sebab Prabowo itu hanya alternatif dan 45 persen suara yang dulu diraihnya belum tentu bisa kembali.

“Sebab Prabowo hanya alternatif karena tidak ada yang lain, saya meyakini kalau Prabowo maju yang 45 persen belum tentu akan memilih, sebab orang kecewa dengan beliau. Jadi jangan anggap bersatu Jokowi Prabowo semua bersatu, bohong itu, berilah alternatif maka akan dikalahkan itu Prabowo,” katanya.

Selain itu, menurutnya jika presiden tiga periode dibolehkan maka mantan presiden seperti Susilo Bambang Yudhoyono bisa maju kembali jadi presiden.

“Semuanya bisa maju lagi, mengapa tidak? Itu berisiko konflik besar, tapi masyarakat pasti menolak dan pasti akan terjadi demo, percayalah,” katanya.

Menurutnya banyak agenda besar lain yang harus diselesaikan oleh pemerintah dan maupun partai politik. Jika wacana presiden tiga periode itu dipaksakan maka bisa terjadi reformasi jilid dua menjadi hal memalukan dalam sejarah bagi Presiden Jokowi.

“Biar saja jadi wacana, tapi partai politik harus ingat banyak agenda reformasi yang harus diwujudkan. Makanya mahasiswa harus kritis dan turun ke jalan kalau yang aneh-aneh saja yang diusulkan oleh partai politik dan elit pemerintahan ini,” katanya. (Rahmadi/ABW)

The post Wacana Presiden 3 Periode, Pengamat Bicara Potensi Konflik dan Peluang SBY Maju appeared first on Langgam.id.

Nyapres 2024 merupakan platform untuk tujuan mendorong munculnya lebih banyak tokoh publik sebagai alternatif dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden 2024.

Melalui platform ini, Nyapres 2024 berupaya untuk mencari, memperkenalkan dan mempromosikan lebih banyak alternatif bakal calon presiden kepada publik. Upaya itu dilakukan, salah satunya melalui kegiatan survei.

Koordinator Nyapres 2024, Veri Junaidi mengatakan, berdasarkan hasil survei online nasional dengan tajuk “Regenerasi Politik Indonesia : Tokoh Muslim Menjelang 2024”, tokoh yang paling diharapkan menjadi Presiden 2024 yaitu Anies Baswedan (40,69 persen) dan Ganjar Pranowo (10 persen).

Bahkan terangnya, hasil kedua tokoh tersebut mengungguli Prabowo Subianto yang hanya mendapatkan 4,05 persen.

“Hasil ini merupakan pilihan responden atas pertanyaan, “dari keseluruhan tokoh-tokoh tersebut, mana yang anda harapkan menjadi Presiden 2024,” ujar Veri dalam keterangan tertulisnya.

Pilihan ini terang Veri, merangkum dari seluruh kategori tokoh muslim yang ditanyakan yakni seperti tokoh muslim dari kalangan politisi, ulama, TNI/Polri, pemuda, dan bahkan kalangan nonmuslim.

Veri menambahkan, dari keseluruhan tokoh tersebut, muncul nama Ahok (Basuki Tjahaya Purnama) yang juga mantan Gubernur DKI Jakarta. Ahok menempati urutan ketiga setelah Ganjar Pranowo dengan 4,7 persen.

“Meskipun demikian, Ahok juga menjadi tokoh yang paling “tidak diharapkan” menjadi Presiden 2024,” ucapnya.

Sementara itu, Sekjen Nyapres 2024, Bayu Adi Permana, dalam survei ini responden diberikan pertanyaan, “dalam memilih presiden, apakah agama calon presiden menjadi pertimbangan anda?”. Hasilnya, 82,7 persen menjawab YA dan 17,6 persen menjawab TIDAK.

“Artinya, agama calon presiden menjadi pertimbangan penting bagi pemilih dalam menentukan Presiden 2024,” ungkapnya.

Survei ini  terang Bayu, juga menanyakan pilihan responden terhadap partai politik berbasis konstituen Islam. Menurut Bayu, urutan partai yang diharapkan menang di Pemilu 2024 adalah PKS (42,14 persen), PKB (19,92 persen), PAN (11,45 persen), Partai Ummat (11,07 persen), PPP (7,71 persen), Partai Gelora (4,89 persen), dan PBB (2,82 persen).

“Menariknya dari hasil itu, partai baru seperti Partai Ummat dan Partai Gelora justru lebih diharapkan menang dibanding partai lama seperti PPP dan PBB,” terang Bayu.

Bayu mengatakan, dalam survei online nasional dengan tajuk “Regenerasi Politik Indonesia : Tokoh Muslim Menjelang 2024”, Nyapres 2021 melakukannya melalui wawancara secara online.

Kuisioner ungkapnya, disebarkan menggunakan jejaring media sosial melalui iklan Facebook dengan pilihan kategori penerima iklan sesuai sebaran propinsi responden dan berusia minimal 17 tahun. Jumlah responden dipilih secara acak dengan memperhatikan proporsionalitas jumlah sampel dengan jumlah pemilih di setiap propinsi.

“Survei ini mengambil sampel 1.310 responden yang tersebar di 32 propinsi dalam kurun waktu 17 April – 10 Mei 2021. Margin of error +/- 2,8% dengan tingkat kepercayaan mencapai 95 persen,” ucapnya.

Selain dari kategori di atas, Survei Online Nasional ini juga menanyakan beberapa kategori tokoh pilihan responden, seperti:

Tokoh Muslim dari Kalangan Politisi dengan hasil:
(1) Anies Baswedan (45,42 persen)
(2) Ganjar Pranowo (12,98 persen)
(3) Prabowo Subianto (4,66 persen)
(4) Ridwan Kamil (4,27 persen)
(5) AHY (3,13 persen)

Tokoh muslim dari kalangan tokoh agama dengan hasil:
(1) Din Syamsudin (23,97 persen)
(2) Mahfud MD (19,16 persen)
(3) Abdul Somad (14,43persen)
(4) Rizieq Shihab (13,82 persen)
(5) Adi Hidayat (7,40 persen)

Tokoh muslim dari kalangan TNI/Polri dengan hasil:
(1) Gatot Nurmantyo (60,61 persen)
(2) Tito Karnavian (15,19 persen)
(3) Andika Perkasa (9,69 persen)
(4) Moeldoko (6,03 persen)
(5) Budi Gunawan (2,29 persen)

Tokoh muslim dari kalangan pemuda dengan hasil:
(1) AHY (42,44 persen)
(2) Emil Dardak (11,15 persen)
(3) Gibran Rakabumi (9,39 persen)
(4) Sunanto (9,16 persen)
(5) Dahnil Anzar Simanjuntak (8,85 persen)

Tokoh Non Muslim pilihan responden adalah
(1) Ahok (34,58 persen)
(2) Ignatius Jonan (18,09 persen)
(3) Lucas Enembe (9,08 persen)
(4) Luhut Binsar Panjaitan (7,48 persen)
(5) Rocky Gerung (2,29 persen) (*/yki)

The post Survei Nyapres 2024: Anies dan Ganjar Paling Diharapkan Jadi Presiden  appeared first on Langgam.id.

Presiden mengatakan hal tersebut ketika menghadiri rangkaian KTT G20 tahun 2020 secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Sabtu (22/11/2020) dan Minggu (23/11/2020).  Dalam pertemuan sesi pertama, Presiden mendorong negara-negara G20 untuk memberikan perhatian bagi akses terhadap vaksin Covid-19 yang harus dibuka kepada semua negara.

Situs resmi Sekretariat Kabinet merilis, pemulihan ekonomi dunia tidak akan dapat dilakukan apabila pemulihan kesehatan dunia tidak tercapai yang salah satunya diupayakan melalui vaksinasi Covid-19.

Rangkaian KTT G20 tahun 2020 yang berlangsung di Kota Riyadh, Arab Saudi, ini akan diakhiri dengan seremoni penutupan. Acaa penutupan ini juga akan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo beserta para kepala negara atau pemerintahan negara-negara G20 lainnya.

Sejumlah menteri mendampingi Presiden dalam acara tersebut. Yakni, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Sherpa G-20 Indonesia Rizal Affandi Lukman yang juga menjabat sebagai Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, serta Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Makro Ekonomi dan Keuangan Internasional Suminto.

Pada sesi kedua Presuden juga menyampaikan pidato. Pertemuan itu membahas pembangunan masa depan yang inklusif, berkelanjutan, dan tangguh.

Hal ini termasuk upaya pengentasan kemiskinan, kesenjangan, anti korupsi, pemberdayaan perempuan dan pemuda, pendidikan, pariwisata, ekonomi digital, serta upaya pengendalian perubahan iklim dan pelestarian lingkungan. (*/SS)

The post Ikuti KTT G20, Presiden: Vaksin Covid-19 Harus untuk Semua Negara appeared first on Langgam.id.

“Ini situasi yang sangat-sangat sulit sekali. Tetapi tidak hanya dialami oleh negara kita Indonesia, tetapi juga dialami 215 negara di dunia. Supaya diketahui, kondisinya hampir-hampir sama dan negara lain justru lebih parah dari yang kita alami di Indonesia,” katanya pada Kamis (15/7/2020).

Presiden meminta agar penanganan Covid-19 di Indonesia jangan sampai lepas kendali. “Manajemen krisis harus betul-betul kita lakukan. Ajak aparat kita di bawah untuk betul-betul bekerja extraordinary. Tak bisa kita dalam situasi seperti ini bekerja normal. Situasi saat ini betul-betul rumit, mengendalikan ekonomi dan kesehatan, betul-betul harus terjaga baik,” katanya.

Baca Juga: Presiden Jokowi Puji Penanganan Covid-19 di Sumbar

Dalam kesempatan itu, Presiden mangapresiasi kinerja provinsi dan para gubernur dalam menangani Covid-19, termasuk Sumbar. “Saya mengapresiasi kerja provinsi-provinsi, para gubernur dalam penanganan Covid-19. Dalam seluruh paramater yang kita miliki memang DIY yang paling baik. Bangka Belitung juga masuk. Ini lima besar yang baik. Aceh juga masuk. Sumbar juga masuk dan Gorontalo, dengan parameter-parameter dari gugus tugas nasional.”

Baca Juga: 4 Fakta dan Angka Penanganan Covid-19 Sumbar di Balik Pujian Presiden

Menurut Jokowi, dalam situasi saat ini tak bisa lagi pemerintah mengharapkan investasi. “Yang bisa diharapkan adalah belanja pemerintah. Belanja pemerintah semuanya harus dipercepat. Kuncinya hanya di situ,” ujarnya.

Belanja pemerintah, menurut Presiden, akan menaikkan konsumsi domestik dan rumah yangga yang anjlok di kuartal kedua. Saat ini, uang pemerintah daerah yang ada di bank masih sangat besar, yakni Rp170 triliun. Ia mengharapkan semua provinsi dan kabupaten/kota mempercepat realisasi APBD.

Dari seluruh provinsi di Indonesia, menurut Jokowi, realisasi APBD tertinggi adalah DKI Jakarta dengan 45 persen. Berikutnya, Nusa Tenggara Barat dan Sumatra Barat, masing-masing 44 persen. Kemudian, Gorontalo dan Kalimantan Selatan 43 persen. Provinsi yang lain di bawah itu.

Berikut arahan lengkap Presiden sebagaimana dilansir situs dan akun resmi Sekretariat Kabinet: (*/SS)

The post 2 Kali Sebut Sumbar, Berikut Video Lengkap Arahan Presiden pada Para Gubernur appeared first on Langgam.id.

“Tidak sehat jika situasi seperti ini berlarut. Terutama di tengah penanganan wabah Covid-19. Karena yang rugi pasti rakyat. Apalagi sampai jadi kegaduhan, karena DPRD sama sekali tidak dilibatkan dalam proses tersebut. Padahal salah satu fungsi DPRD juga pengawasan agar proses penanganan Covid, khususnya bantuan dan pelayanan kesehatan untuk masyarakat,” ungkap LaNyalla di Gedung DPRD Jember, Kamis (4/6/2020).

Dalam kesempatan itu, Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi menyampaikan beberapa hal kebijakan Bupati Jember yang dinilai melanggar aturan dan sama sekali tidak melibatkan dewan dalam membuat keputusan. “Dalam penyaluran bantuan, bupati membuat satgas sendiri tanpa dasar hukum. Satgas tersebut diisi relawan bupati yang bekerja untuk kepentingan pilkada,” beber Syauqi.

Ia juga mengungkap, bupati tidak melibatkan RT/RW dan pondok pesantren dalam proses penyaluran bantuan dan penanganan Covid-19. Padahal Jember memiliki sekitar 700 ponpes. “Ini kan arogan. Karena itu kami mendukung penuh keputusan mayoritas Senator di Senayan, agar Pilkada 2020 ditunda dulu,” bebernya.

Dialog PTKIN

Sebelumnya, Rabu (3/6/2020) malam, LaNyalla hadir dalam acara Ngobrol Bareng Tapi Santai (Ngobras) bersama Ketua Forum Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN), yang juga Rektor IAIN Jember, Profesor Babun Suharto serta perwakilan dari sembilan IAIN di Indonesia dengan tema “Roadmap dan Masa Depan PTKIN” yang digelar secara virtual.

Dalam kesempatan itu, LaNyalla berkomitmen untuk memberikan dukungan percepatan proses perubahan status dari 9 IAIN di Indonesia itu menjadi UIN. Ketua DPD RI akan menyampaikan hal itu kepada Menpan/RB Tjahyo Kumolo, mengingat proses perubahan tersebut hanya menunggu persetujuan dari Menpan/RB.

Ia meyakini, pemerintah akan terus memberikan fasilitas, dukungan pendidikan, dan pengembangan diri bagi talenta anak-anak bangsa, karena akan memberikan kontribusi terhadap percepatan pembangunan Indonesia. Dan IAIN sebagai salah satu pencetak SDM terdidik yang memiliki akhlak mulia dan visi keagamaan, harus mengambil peran. Sebab, salah satu kualifikasi SDM unggul adalah berakhlak mulia dan taat menjalankan syariat agamanya.

“Dengan perubahan menjadi UIN, maka semua skup yang dijalankan dan ditargetkan juga akan lebih luas. Jumlah tenaga pendidik juga akan meningkat. Jumlah mahasiswa juga akan meningkat. Infrastruktur dan fasilitas juga akan ikut meningkat. Sehingga hasil akhirnya, secara kualitatif akan terjadi peningkatan output lembaga pendidikan ini. Itulah harapan kita semua,” tukas alumni Fakultas Teknik Universitas Brawijaya Malang ini.

Sementara itu, Ketua Forum PTKIN Profesor Babun Suharto berterimakasih atas arahan dan dukungan yang telah diberikan oleh DRD RI dalam proses peralihan status IAIN menjadi UIN tersebut. “Kami atas nama 9 rektor IAIN sangat berterimakasih kepada Ketua DRD RI yang telah memberi dukungan pengembangan pendidikan tinggi Islam dalam membangun peradaban bangsa,” kata Profesor Babun.

Selain Rektor IAIN Jember, hadir dalam diskusi virtual tersebut Rektor IAIN Surakarta, IAIN Tulungagung, IAIN Purwokerto, IAIN Ambon, IAIN Bengkulu, IAIN Samarinda, IAIN Palu dan IAIN Gorontalo. Selain itu tampak hadir pula Rektor IAIN Papua yang oleh Kemenag RI belum diajukan sebagai kandidat alih status. (inforial)

The post Ketua DPD Janji Bawa Persoal Pemkab dan DPRD Jember ke Presiden appeared first on Langgam.id.

Dalam pertemuan yang berlangsung hampir satu jam itu, Ketua DPD menyampaikan beberapa masukan strategis terkait ketahanan di sektor kesehatan, sektor pangan dan sektor sosial. Selain juga menyampaikan perlunya dukungan pemerintah dalam penguatan dan perluasan peran, tugas dan fungsi DPD RI.

“Intinya saya hanya melakukan penajaman terkait upaya eksekutif dalam konteks pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19 ini. Melalui tiga ketahanan yang strategis, kesehatan, pangan dan sosial,” tandasnya usai pertemuan.

Terkait ketahanan sektor kesehatan, Ketua DPD menyinggung soal kampus UGM yang telah berhasil membuat prototipe ventilator yang standar digunakan di ruang ICU. Sehingga menurutnya, saatnya karya anak bangsa ini diproduksi massal, mengingat harganya yang jauh di bawah harga internasional.

Sementara terkait ketahanan sektor pangan, LaNyalla meminta pemerintah mengajak swasta nasional untuk investasi dengan pola kemitraan dengan petani, peternak, petambak dan nelayan. “Dengan pola kemitraan, petani terjamin dari sisi modal dan teknologi serta serapan hasil panen. Apalagi jika kita memasuki musim kemarau, akan berat bagi petani tanpa mitra,” urainya.

Ia juga menyinggung ketahanan sosial dengan program serap tenaga kerja di sektor pangan dan konstruksi yang bisa dilakukan pemerintah dalam menangani badai PHK atau pengangguran terbuka di daerah.

“Semua bisa dihitung, dan sudah ada beberapa ahli yang membuat pemetaannya. Misalnya, program hutan industri, dengan luas 200 ribu hektar, dengan biaya APBN Rp 1 trilyun, bisa menyerap 300 ribu tenaga kerja. Atau di sektor perikanan, dengan APBN Rp. 1,5 trilyun bisa membuat 1.000 kapal tangkap dan 10 ribu hektar areal budidaya, ini bisa menyerap 200 ribu tenaga kerja,” urai mantan ketua KADIN Jawa Timur ini.

Masih dalam pertemuan konsultasi tersebut, LaNyalla juga meminta Presiden Jokowi mendukung proses legislasi tripatrit dalam setiap pembahasan RUU yang terkait dengan kewenangan DPD. Hal ini merujuk kepada keputusan Mahkamah Konstitusi yang memperluas dan memperkuat kewenangan DPD RI.

Diungkapkan LaNyalla, setelah ada putusan MK No.92/PUU-X/2012 dan No.79/PUU-XII/2014, seharusnya dilakukan perubahan terhadap UU MD3 dan UU No.12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan kewenangan DPD RI. “Semua sudah saya sampaikan ke Pak Jokowi, dan alhamdulillah Presiden merespon baik,” pungkasnya. (inforial)

The post Satu Jam Bersama Presiden, Ketua DPD Sampaikan Ketahanan Pangan Hingga Penguatan Lembaga appeared first on Langgam.id.