Keharusan posisi integral dalam lingkaran kekuasaan agar dapat mempertahankan status quo mengalami kekusutan (error disorder ). Presiden dan jajaran (menteri) yang seharusnya searah malah bergesekan.

Sejak pertama kali digulirkan oleh Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia, pada Januari 2022 dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR-RI. Selanjutnya, wacana ini mendapatkan dukungan dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartanto.

Wacana ini hingga sekarang tetap dipertahankan dalam wacana perpolitikan kita. Penegasian terhadap wacana jabatan presiden tiga periode kian menjadi isu populer karena terus menerus dibumbui, baik oleh mereka yang mendukung wacana atau menggugatnya.

Posisi menteri dalam ketatanegaraan adalah sebagai pembantu presiden dalam menjalankan tugas-tugasnya. Posisi presiden dan menteri bersifat integral. Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal  17 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4). Keduanya seyogianya  saling berkolaborasi dalam menjalankan pemerintahan. Dalam pasal 7 Undang-Undang 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara fungsi menteri sebagai pembantu presiden kembali ditegaskan.

Terbilang tindakan yang cukup berani yang diambil oleh menteri-menteri tersebut, melihat usulan wacana presiden tiga periode diusulkan oleh menteri dalam kabinet presiden sendiri menunjukkan pola an integrasi yang tentu saja tidak baik bagi kekuasaan. Mengingat di mana Presiden Joko Widodo telah tiga kali menolak wacana itu.

Presiden Joko Widodo dengan political will dan legitimasi perundang-undangan dapat mengganti menteri-menteri terkait. Namun sejauh ini belum menunjukkan bahwa Jokowi akan mengambil sikap ke arah itu.

Ada dua hal yang menarik di sini. Yang pertama adalah motif dari para menteri ini mengusulkan jabatan presiden tiga periode—dengan penekanan lebih yang membedakan dengan wacana serupa yang digemborkan oleh para politisi. Hal ini berkenaan, posisi keduanya adalah berbeda: menteri adalah bagian dari pemerintahan sedangkan ketua umum partai politik tidak memiliki keterikatan apa pun. Kedua adalah seberapa konsisten Presiden Joko Widodo dengan pernyataannya taat pada konstitusi.

Pengkhianatan dalam sebuah pemerintahan bukanlah hal yang baru. Dalam sejarah kerajaan-kerajaan di Nusantara terdapat Ken Arok dari kerajaan Singo Sari yang mati dibunuh oleh anak tirinya sendiri, Anusapati.

Kabar ini terdapat dalam kitab Pararaton dan Negarakertagama. Kemudian juga ada Kerajaan Mataram, di mana rajanya Amangkurat I dikhianati oleh pembantu-pembantu kerajaan dan juga kemenakannya sendiri pada 1677 M. Hal ini ditulis oleh seorang sejarawan asal Australia, H.J. De Graaf dalam bukunya Runtuhnya Istana Mataram (Historia.id, 29 Mei 2001).

Pola perebutan kekuasaan dari dalam yang dilakukan oleh menteri-menteri yang mengusung wacana presiden tiga periode ini terlihat tidak realistis. Kita dapat menduga-duga kemungkinan besar wacana ini dimainkan untuk mempertahankan legitimasi mereka dalam pemerintahan.

Mengingat ketiga menteri ini adalah pengusaha. Tapi tindakan mereka akan menjadi bumerang bagi presiden sendiri. Wacana seperti ini hanya akan menimbulkan kegaduhan publik dan memperburuk citra Presiden Joko Widodo.

Dalam filsafat politik terdapat istilah Machiavelisme. Machiavelisme merupakan istilah yang merujuk kepada siasat politik Niccolo Machiavelli, seorang filsuf asal Italy pada abad pertengahan.

Machiavelli dikenal sebagai belibis politik dan menulis sebuah buku terkenal dengan judul II Principle. Machiavelli mengajarkan seorang raja tidak membutuhkan kontrol moral. Yang paling penting bagi seorang raja adalah bagaimana mengamankan kekuasaannya. Seluruh tindakan raja dikatakan baik selama itu bertujuan mempertahankan kekuasaan dan menjaga kestabilan.

Ada analisis menarik yang dipaparkan oleh Chairul Umam dari Managing Director Paramadina Public Policy Institute. Umam melihat Presiden Joko Widodo tidak menunjukkan ketegasan dan menilai Presiden mengambil sikap bersayap.

Presiden Joko Widodo yang menyatakan akan taat konstitusi mirip dengan pernyataan Presiden Soeharto pada zaman pemerintahan Orde Lama. Apalagi melihat pernyataan Presiden Joko Widodo yang beberapa waktu lalu bahwa itu—jabatan presiden tiga periode—merupakan aspirasi rakyat itu sendiri.

Tuntutan agar Presiden mengeluarkan pernyataan yang lebih tegas dapat dipahami mengingat parlemen juga dikuasai oleh partai-partai koalisi pemerintahan. Tercatat koalisi pemerintahan mempunyai 472 kursi atau 82% suara di parlemen. Tentu saja dengan keadaan tersebut mudah saja bagi elite politik ini memuluskan perpanjangan masa jabatan presiden dengan jalan amandemen konstitusi. Atau dengan kata lain pernyataan di mana Presiden Joko Widodo—dan PDI-P—menolak bukanlah titik terang, karena yang diperlukan itu adalah kebijakan berupa produk hukum.

Jabatan presiden selama lima tahun dan dapat dipilih kembali selama satu periode merupakan amanat konstitusi. Efisiensi ketatanegaraan merupakan cita-cita besar reformasi. Dan seharusnya semua pihak harus berpegang pada konsensus tersebut. Tidak layak bagi pemerintah yang memegang amanat rakyat membuat kegaduhan bagi rakyat. Presiden tiga periode? Kita taat konstitusi saja.

Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatra Barat Dr Riki Saputra

The post Alibi, Kekuasaan dan Machiavelisme appeared first on Langgam.id.

Berita Pasaman Barat – berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini: Tolak Wacana Presiden 3 Periode, Mahasiswa di Pasbar Turun ke Jalan.

Langgam.id – Puluhan mahasiswa di Kabupaten Pasaman Barat turun ke jalan menggelar aksi damai di depan Kantor DPRD setempat, Senin (11/04/2002). Sempat diguyur hujan saat menyampaikan orasi, namun mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) itu tetap bertahan.

Aksi mahasiswa dimulai dari depan Masjid Agung Pasaman Barat, dan bergerak menuju Kantor DPRD Kabupaten Pasaman Barat. Selama perjalanan dan menggelar aksi, terlihat puluhan personel Polsek Pasaman, Polres Pasaman Barat, TNI dan Satpol PP berjaga-jaga di sekitar lokasi.

Koordinator aksi Joni Yuanda Harahap mengatakan, aksi itu bentuk kepedulian mahasiswa di tengah banyaknya permasalahan bangsa saat ini. Selama aksi, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan.

Di antara tuntutan mahasiswa, yakni menolak wacana presiden tiga periode, serta penundaan pemilu. Mahasiswa juga mengecam pemerintah karena sudah menyengsarakan rakyat akibat kenaikan harga BBM, kenaikan PPN dan harga sembako seperti minyak goreng.

“Kami minta semua tuntutan kami disampaikan dan dipenuhi,” kata Joni Yuanda.

Joni menjelaskan, aksi ini dilakukan secara serentak oleh Mahasiswa se-Indonesian. Mahasiswa Pasaman Barat ikut menyuarakan aspirasi agar bisa didengar oleh pengambil kebijakan di tingkat nasional.

Sementara, beberapa isu daerah, seperti kelangkaan BBM jenis solar dan naiknya harga minyak goreng juga harus segera disikapi pemerintah pusat dan daerah agar masyarakat tidak makin sengsara.

“Perwakilan anggota DPRD sudah menerima aspirasi kita dan kami menunggu tindak lanjutnya,” sebut Joni.

Pasca menggelar aksi dan orasi di depan gerbang Kantor DPRD Kabupaten Pasaman Barat, sejumlah perwakilan mahasiswa terlihat melakukan diskusi dan dialog dengan perwakilan DPRD Kabupaten Pasaman Barat, Baharuddin R dan Ali Nasir. Mahasiswa akhirnya membubarkan diri, setelah menggelar doa bersama demi menjaga NKRI dan keselamatan bangsa.

Baca juga: Ikut Demonstrasi Mahasiswa, Emak-emak: Turunkan Harga Minyak Goreng

Mahasiswi juga terlihat membubarkan diri dengan tertib, setelah menyampaikan aspirasi dan doa bersama. Mereka mengaku menunggu tindak lanjut dari aksi dan tuntutan mereka. (Aas)

—

Dapatkan update berita Pasaman Barat – berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini dari Langgam.id. Mari bergabung di Grup Telegram Langgam.id News Update, caranya klik https://t.me/langgamid, kemudian join. Anda harus instal aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

The post Tolak Wacana Presiden 3 Periode, Mahasiswa di Pasbar Turun ke Jalan appeared first on Langgam.id.

Berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini: Muhammadiyah Sumbar meminta agar mahasiswa menyampaikan aspirasi mereka dengan hati sejuk.

Langgam.id – Mahasiswa dari berbagai kampus dan organisasi bakal terjun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi mereka hari ini, Senin (11/4/2022). Termasuk dari Sumatra Barat (Sumbar) yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa se-Sumbar (BEM SB).

Di Sumbar, aksi demonstrasi itu bakal dipusatkan di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar di Jalan S Parman, Nomor 221, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang.

Menanggapi aksi demonstrasi itu, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumbar, Shofwan Karim meminta agar mahasiswa menyampaikan aspirasi sesuai ketentuan, agar tak berbenturan dengan pihak keamaan.

“Kita berharap, mahasiswa kita menyuarakan hak-hak masyarakat untuk mendapatkan solusi. Dan mahasiswa menyampaikan dengan cara kepala dingin, hati sejuk dan ucapan terkontrol sesuai budaya,” ujar Shofwan Karim kepada langgam.id, Minggu (10/4/2022) malam.

Shofwan mengakui, bahwa ia mengikuti perkembangan rencana aksi demo mahasiswa ini di Jakarta, termasuk di Sumbar. Dalam negara demokrasi, menyampaikan aspirasi dengan unjuk rasa merupakan hal biasa.

Namun, kata Shofwan, mahasiswa juga harus mengikuti perkembangan, bahwa Presiden Joko Widodo telah menegaskan tidak ada penundaan pemilu. Pemilu bakal digelar 24 Februari 2024.

“Dan tidak ada isu presiden tiga periode. Tapi tuntutan (mahasiswa) tidak hanya itu, soal minyak goreng atau BBM. Yang penting dijaga, jangan sampai terprovokasi,” ungkapnya.

Shofwan yakin, aksi demonstrasi yang dilakukan mahasiswa dapat berlangsung dengan kepala dingin, hati lapang dan arif. Dan ia mengajak agar bersama-sama menjaga pembangunan bangsa.

“Kemudian, (kita-red) ingin negara tetap maju dan pemerintah stabil harga pangan stabil. Kita harapkan, jangan sampai di luar tuntutan. Dan tentu harus dengan sabar, jangan berbenturan dengan pihak keamanan,” ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, BEM SB akan menyampaikan sejumlah tuntutan dalam aksi hari ini. Di antaranya, meminta Presiden Joko Widodo secara tegas menolak tiga periode dan menolak penundaan pemilu.

“Kami juga meminta kepada pemerintah pusat untuk segera menyelesaikan permalasahkan harga pokok yang naik,” ujar Koordinator Daerah I BEM SB, Aprian Candra kepada langgam.id.

Selanjutnya, kata Aprian, mereka juga meminta pemerintah menuntaskan persoalan mafia minyak goreng. Terkahir, tuntutan mahasiswa merupakan isu daerah.

Ia menyebutkan, tuntutan isu daerah itu terkait evaluasi satu tahun Mahyeldi-Audy. Apalagi, sampai saat ini gubernur belum menepati janjinya untuk bertemu mahasiswa.

Baca juga: BEM SB Juga Bakal Demo 11 April 2022, Pusat Aksi di Kantor DPRD Sumbar

“Ini juga kami minta kepada legislatif agar bisa dipertemukan dengan gubernur. Tuntutan secara garis besar adalah permalasahkan di Sumbar, mulai dari soal agraria di Mentawai dan Pasaman, instruktur, dan pendidikan, yakni kesejahteraan guru honorer,” katanya.

—

Dapatkan update berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini dari Langgam.id. Mari bergabung di Grup Telegram Langgam.id News Update, caranya klik https://t.me/langgamid, kemudian join. Anda harus instal aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

The post Soal Demonstrasi Mahasiswa Hari Ini, Muhammadiyah Sumbar: Sampaikan dengan Hati Sejuk appeared first on Langgam.id.

Berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini: IMM Sumbar menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Sumbar, Kamis (7/4/2022).

Langgam.id – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Sumatra Barat (Sumbar) menggelar unjuk rasa penolakan wacana penundaan pemilu dan presiden tiga periode di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar, Kamis (7/4/2022).

Selain menolak wacana penundaan pemilu, orator aksi unjuk rasa juga menuntut pemerintah untuk mengatasi kelangkaan bahan bakar dan menekan harga minyak goreng.

Sekretaris Umum IMM Sumbar, Hamzah Jamaris menyebutkan, aksi unjuk rasa ini didasari kondisi sosial-politik yang kian gaduh, salah satunya dengan adanya wacana penundaan pemilu dan presiden tiga periode.

“Kita ingin pemerintah provinsi Sumbar mendengar dan menyampaikan tuntutan kami ke pemerintahan pusat,” ujar Hamzah kepada awak media di lokasi, Kamis (7/4/2022).

Hamzah menilai, adanya wacana penundaan pemilu dan presiden tiga periode yang bergulir di kalangan elit mengindikasikan kegagalan partai politik menjalankan fungsinya.

“Apakah partai yang ada di parlemen hari ini tidak sanggup bertarung, tidak sanggup untuk berjuang dan berkompetisi dalam demokrasi?,” ucapnya.

Ia juga menilai, adanya wacana presiden tiga periode hanya akan memperkeruh keadaan yang sudah sulit. Terlebih saat ini, kata Hamzah, pemerintah terlihat gagap dalam mengatasi kenaikan harga sembako dan BBM.

“Dua periode saja sudah seperti ini, apalagi tiga periode. Mau diapakan negara kita ini,” katanya.

Menurut Hamzah, aksi kali ini murni tanpa ada kepentingan dan yang menunggangi. “Apa kepentingannya? Tentu kepentingan masyarakat, apalagi di Bulan Ramadan, sembako naik semuanya naik. Pertanyaannya apa yang harus turun? Tentu presiden yang harus turun. Itu harapan kita,” tegasnya.

Baca juga: Wacana Presiden 3 Periode, Pengamat Bicara Potensi Konflik dan Peluang SBY Maju

Ia menambahkan, aksi unjuk rasa penolakan wacana penundaan pemilu ini yang pertama diadakan di Sumbar. Selanjutnya, Hamzah mengku akan mengupayakan bagi seluruh organisasi mahasiswa untuk bisa bergabung dalam unjuk rasa berikutnya.

—

Dapatkan update berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini dari Langgam.id. Mari bergabung di Grup Telegram Langgam.id News Update, caranya klik https://t.me/langgamid, kemudian join. Anda harus instal aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

The post Tolak Rencana Penundaan Pemilu dan Presiden 3 Periode, IMM Sumbar Unjuk Rasa ke DPRD Sumbar appeared first on Langgam.id.

Berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini: Pengamat politik Unand Asrinaldi memberi komentar soal rencana ribuan kepala desa yang akan mendeklarasikan dukungan kepada Jokowi untuk menjabat 3 periode.

Langgam.id – Pengamat politik dari Universitas Andalas (Unand) Asrinaldi memberi komentar soal rencana ribuan kepala desa yang akan mendeklarasikan dukungan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menjabat 3 periode.

Sebelumnya diketahui ribuan kepala desa di Indonesia yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) mengikuti Silahturahmi Nasional Desa di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (30/3/2022).

Dalam kegiatan itu rencananya kepala desa bakal mendeklarasikan dukungan agar Jokowi menjabat 3 periode, namun akhirnya deklarasi tersebut tidak jadi dilakukan pada pertemuan tersebut.

Selanjutnya deklarasi direncanakan dilakukan usai lebaran nanti.

Pengamat politik Unand Asrinaldi mengatakan ada dua sisi yang dapat dilihat. Pertama, kalau seandainya dukungan itu aspirasi berasal dari arus bawah tentu dapat diapresiasi.

“Hal itu bisa diapresiasi karena memang prestasi seperti dana desa dan pembangunan desa di zaman Jokowi, jadi wajar saja kepala desa mendukung tiga periode itu,” katanya, Kamis (31/3/2022).

Kedua, menurutnya hal ini bisa saja digalang karena momennya tepat sehingga seolah kepala desa mendukung Jokowi 3 periode, namun tidak diketahui pada posisi mana sebenarnya.

“Tapi kalau dilihat dari aspirasi seperti itu, ya karena dilihat dari dana desa muncul di zaman Jokowi, lebih banyak dukungan dari situ,” katanya.

Secara objektif ungkapnya, dapat dilihat bahwa dukungan dari kepala desa karena dari dana desa yang meningkat terus, sehingga wajar saja kepala desa memberi apresiasi kepada Jokowi.

Namun dibalik itu terangnya, tidak diketahui apakah benar-benar murni dukungan.

“Ini yang menjadi persoalan, apakah ini murni aspirasi atau ini terkait dengan mobilisasi yang dilakukan oleh elit tertentu,” katanya.

Namun menurutnya, persoalan dukung mendukung hal itu biasa saja karena itu juga bagian dari demokrasi. Hal itu juga bukan keputusan final.

Dia mengatakan, secara aturan tentu tidak bisa tiga periode karena telah diatur dalam undang-undang.

Kalau pun ditunda katanya, maka harus ada syarat yang dimungkinkan sebagaimana yang disebut dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 seperti bencana alam, gangguan keamanan, bencana non alam dan lainnya.

“Itu juga harus ada aturan dari KPU, karena memang harus lihat dulu kondisinya, dipelajari apakah diundur atau ditunda,” katanya.

Selain itu, menurut dia agar Jokowi bisa menjabat 3 periode juga harus ada perubahan konstitusi. Sementara dukungan dari kepala desa juga tidak terlalu berpengaruh terhadap perubahan itu karena perubahan konstitusi ada di tangan MPR RI.

“Tidak juga, karena yang mengubah itu MPR, MPR itu kan terdiri dari partai politik, DPR saya kira juga tidak setuju. Beberapa partai kunci seperti PDIP, Nasdem, Demokrat, PKS, PPP tidak mendukung, jadi tidak mungkin itu, pak Jokowi juga bilang tidak mau,” ujarnya.

Terkait adanya dukungan dari masyarakat ungkapnya, hal itu juga tidak bisa dibuktikan. Jadi hal itu sebagai opini saja seperti tes the water, menggiring seolah aspirasi masyarakat.

Baca juga: Soal Ribuan Kades Rencana Deklarasi Jokowi 3 Periode, Dosen HTN Unand: Trik Lama dan Busuk

“Padahal masyarakat banyak juga yang menolak. Apalagi di media sosial satu orang bisa memegang ribuan akun, tentu tidak bisa  itu dijadikan bukti dukungan,” bebernya.

—

Dapatkan update berita terbaru dan terkini hari ini dari Langgam.id. Mari bergabung di Grup Telegram Langgam.id News Update, caranya klik https://t.me/langgamid, kemudian join. Anda harus instal aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

The post Kata Pengamat Politik Unand Soal Ribuan Kades Rencana Deklarasi Jokowi 3 Periode appeared first on Langgam.id.

Berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini: Feri menilai, rencana ribuan kades deklarasi Jokowi 3 periode itu gaya politik Orba, trik lama dan busuk.

Langgam.id – Dosen Hukum Tata Negara (HTN) Universitas Andalas (Unand) Feri Amsari mengkritik rencana ribuan kepala desa yang akan mendeklarasikan dukungan perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi 3 periode.

Feri menilai, saat ini masih ada yang berpendapat jika wacana tiga periode itu bukan direncakan Joko Widodo. Tapi, kata Feri, acara (rencana deklarasi) itu akan dihadiri Jokowi dan Luhut Binsar Panjaitan (LBJ).

“Ini gaya-gaya politik Orba, pura-pura bukan dari keinginannya, tapi desakan kepala desa. Emang presiden dipilih kepala desa? Trik lama yang usang dan busuk,” ujar Feri kepada langgam.id, Rabu (30/3/2022).

Dijelaskan Feri, terkait masa jabatan presiden, penting bagi regenerasi kepemimpinan nasional. Jika masa jabatan presiden bisa terus diperpanjang, maka hanya akan melahirkan pemimpin yang abai pembatasan kekuasaan.

“Akibatnya sirkulasi kepemimpinan dan kekuasaan tidak terjadi. Negara berujung kepada otoriterianisme,” ungkapnya.

Selain itu, sebut Feri, konstitusi juga tidak boleh diubah hanya untuk sekadar menguntungkan orang yang sedang berkuasa.

“Jadi, perpanjangan masa jabatan dengan mengubah konstitusi untuk sekadar Jokowi bisa terus berkuasa (3 periode) itu tidak benar dan tidak boleh dilakukan,” tegasnya.

Proses dukung mendukung ini, lanjut Feri, hanya sandiwara saja. Bahkan, ia menilai itu bisa dicek dari aliran dana kegiatan terkait sah atau tidaknya, disponsori orang-orang dekat istana atau pakai anggaran negara. Kedua-duanya aneh.

“Anehnya, Jokowi sibuk membuat keributan seperti ini, kan lebih bijaksana dia mengatakan cukup dua periode demi penghormatan terhadap UUD 1945. Jokowi mulai terlihat ambisius,” ucapnya.

Diketahui, Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) akan menggelar kegiatan Silahturahmi Nasional Desa di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (29/3/2022). Namun, deklarasi itu dibatalkan, karena ada larangan dari sejumlah pihak, seperti Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Baca juga: Penjelasan Forwana Sumbar Soal Ribuan Kepala Desa Dukung Jokowi 3 Periode

Tapi, masih ada kabar, bahwa APDESI berencana menyiapkan deklarasi Jokowi 3 periode usai lebaran nanti.

—

Dapatkan update berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini dari Langgam.id. Mari bergabung di Grup Telegram Langgam.id News Update, caranya klik https://t.me/langgamid, kemudian join. Anda harus instal aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

The post Soal Ribuan Kades Rencana Deklarasi Jokowi 3 Periode, Dosen HTN Unand: Trik Lama dan Busuk appeared first on Langgam.id.