Pada pelantikan tersebut, Safni mengatakan bahwa pengangkatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah menyelesaikan penataan tenaga non-ASN secara berkeadilan.

Safni menjelaskan bahwa ribuan pegawai tersebut berasal dari berbagai perangkat daerah di lingkungan Pemkab Limapuluh Kota.

“Saya mengajak dan mengimbau kepada semua PPPK Paruh Waktu yang dilantik untuk terus meningkatkan kapasitas dan kualitas diri, jaga terus etos kerja yang produktif, terampil dan kreatif,” ujarnya.

Safni mengharapkan PPPK Paruh Waktu dapat menjaga citra positif dan nama baik daerah dengan tidak melakukan hal-hal yang menyimpang dari norma-norma dan ketentuan yang berlaku.

Menurut Safni, dengan telah resmi dilantik, seharusnya menjadi sebuah titik baik positif untuk bersama-sama mengabdi untuk kemajuan daerah.

“Selamat bekerja dan semoga sukses, sebagai PPPK Paruh Waktu dapat membantu meningkatkan jalannya birokrasi menjadi lebih baik. Berikan energi positif untuk perkembangan daerah,” ungkapnya. (*/y)

The post Bupati Limapuluh Kota Lantik 1.316 PPPK Paruh Waktu appeared first on Langgam.id.

Pelantikan tersebut dilaksanakan Balairung Rumah Dinas Bupati Agam, Lubuk Basung, Selasa (30/9/2025). Mereka yang dilantik tersebut yaitu tenaga teknis sebanyak 27 orang, 21 PPPK guru dan 13 PPPK tenaga kesehatan.

Pada kesempatan itu, Benni mengungkapkan bahwa proses pelantikan dan pengangkatan ini bukan sekadar seremonial.

“Saya berharap pengangkatan hari ini bisa saudara jadikan sebagai momentum untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih bersyukur. Serta melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, loyalitas, dan dedikasi tinggi,” kata Benni dilansir dari amcnews.co.id.

Selain itu, Benni juga menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi dalam bekerja. Hal ini dikarenakan sekarang sudah berada di era digital.

“Pelaksanaan pekerjaan lebih diarahkan menggunakan teknologi informasi. Keseharian saudara tidak akan terlepas dari IT. Karena itu, ikutilah perkembangan dan terus tingkatkan pengetahuan saudara,” harapnya.

Benni juga mengingatkan agar para ASN menjalankan tugas dengan integritas dan profesionalisme.

“Jadilah ASN yang profesional, memiliki integritas, jujur, kompeten, bekerja keras, dan menjadi teladan di tengah masyarakat. Perlihatkan kesungguhan saudara dalam mengemban tugas, tanggung jawab, dan amanah ini. Bekerjalah dengan disiplin, jaga persatuan, dan jalinlah silaturahim,” ujar Benni.

Kemudian, kata Benni, bahwa pernyataan yang telah ditandatangani para pegawai bukanlah sekadar formalitas. Melainkan janji pribadi kepada diri sendiri, masyarakat Kabupaten Agam dan Allah SWT.

“Kiranya apa yang saya sampaikan dapat menjadi bahan renungan bagi kita bersama, serta memberikan motivasi dalam melaksanakan setiap tugas dan amanah yang sudah dipercayakan di pundak kita. Serta jadikanlah profesi yang kita laksanakan sebagai bentuk jalan kita menuju surga Allah,” tutur Benni. (*/y)

The post 61 PPPK Agam Dilantik, Bupati Tekankan Profesionalisme dan Penguasaan Teknologi appeared first on Langgam.id.

“Betul, kita sedang jadwalkan waktu untuk penyerahan SK kepada PPPK rencananya pekan depan,” ujar Kepala BKPSDM Kota Padang, Mairizon dilansir dari laman Facebook Diskominfo Padang, Selasa (17/6/2025).

Mairizon menambahkan bahwa sebanyak 2.815 PPPK menerima SK di Balai Kota Padang, Aia Pacah. Saat ini, penandatanganan SK bagi 2.815 PPPK sudah selesai dilakukan pihak BKN.

Sementara itu, terang Mairizon, sebanyak 42 berkas PPPK lainnya masih dalam proses di Kanreg XII BKN Pekanbaru.

“Kita masih terus konfirmasi dan koordinasikan dengan BKN agar segera selesai dan dapat segera dibagikan,” beber Mairizon.

Ia mengharapkan agar seluruh tenaga honorer atau kontrak yang telah bergabung menjadi ASN Kota Padang agar lebih meningkatkan kinerjanya dalam melayani masyarakat.

“Tentunya kita harapkan juga dapat mewujudkan program unggulan wali kota dan wakil wali kota,” ungkap Mairizon. (*/y)

The post Ribuan PPPK Pemko Padang Akan Terima SK Pekan Depan appeared first on Langgam.id.

Keputusan pemerintah soal pengangkatan CASN 2024 tersebut yaitu untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) akan selesai paling lambat pada Juni 2025.

Kemudian untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paling lambat pada Oktober 2025.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB), Rini Widyantini mengungkapkan, bahwa mekanisme percepatan ini telah mendapatkan persetujuan dari Presiden.

“Alhamdulillah, kami dapat menemukan mekanisme percepatan, dan Bapak Presiden menyambut baik upaya ini. Beliau memberikan arahan yang sangat berpihak kepada rakyat dan CASN,” ujar Rini dilansir dari infopublik.id, Senin (17/3/2025).

Rini menjelaskan bahwa penyelesaian pengangkatan CASN akan segera ditindaklanjuti sesuai dengan kesiapan masing-masing kementerian, lembaga, pemerintah daerah (Pemda), dan instansi terkait.

“Sesuai dengan persiapan masing-masing instansi, CPNS akan diangkat paling lambat Juni 2025, dan PPPK seluruhnya paling lambat Oktober 2025,” ujarnya.

Dengan kebijakan ini, Kemen PANRB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) akan memfasilitasi pengangkatan CASN selama instansi terkait telah memenuhi persyaratan.

“Hal ini sudah merupakan kebijakan yang sangat optimal sesuai aspirasi yang kami terima. Peran aktif kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah sangat dibutuhkan,” ungkap Rini.

Rini mengatakan bahwa pengangkatan CASN memiliki beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap instansi. Antara lain telah melakukan proses seleksi bagi peserta yang mendaftar dan dinyatakan lulus.

Bagi CPNS, instansi telah mendapatkan persetujuan teknis dan penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) dari Kepala BKN atau sedang dalam proses pemberkasan.

Untuk PPPK, instansi telah mengusulkan kepada Kepala BKN untuk mendapatkan NIP PPPK dan sedang dalam proses pemberkasan.

Peserta telah membuat surat pernyataan bersedia mengabdi dan tidak mengajukan pindah instansi.

Kemudian, Pejabat Pembina Kepegawaian telah menetapkan keputusan pengangkatan sebagai ASN, dan instansi telah menyiapkan anggaran yang tertuang dalam DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) serta sarana prasarana untuk mengangkat CASN.

Rini juga memastikan bahwa tidak akan ada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap tenaga non-ASN atau tenaga honorer.

“Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menyampaikan bahwa tidak ada PHK terhadap pekerja honorer di kementerian, lembaga, dan pemda. Tahun lalu, saya juga telah mengeluarkan surat edaran agar K/L dan Pemda menganggarkan pendapatan bagi tenaga non-ASN yang terdata selama proses rekrutmen ini berjalan,” tutur Rini.

Dengan kebijakan itu, terang Rini, pemerintah berharap proses pengangkatan CASN 2024 dapat berjalan lancar dan sesuai target. Langkah ini tidak hanya mempercepat penempatan ASN baru, tetapi juga memastikan kesejahteraan tenaga honorer selama proses rekrutmen berlangsung. (*/yki)

The post Dipercepat, Pengangkatan CPNS 2024 Paling Lambat Juni dan PPPK Oktober 2025 appeared first on Langgam.id.

Kegiatan diawali dengan pengukuhan yang didasarkan pada Keputusan Wali Kota Pariaman Nomor 800/801/Ket/Walikota-2025 tentang pengangkatan PPPK jabatan fungsional guru yang telah ditetapkan pada 18 Februari 2025.

Setelah pembacaan naskah pengukuhan, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan naskah pelantikan PPPK dengan jumlah yang dilantik sebanyak 588.

Para PPPK kemudian mengikuti pengambilan sumpah jabatan yang dipimpin oleh Roberia. Sebagai tanda resmi pengangkatan, setiap PPPK menandatangani Surat Pernyataan Pelantikan serta Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.

Pada kesempatan itu, Roberia mengatakan bahwa pelantikan ini merupakan amanah besar bagi para PPPK yang telah resmi dikukuhkan.

“Sumpah yang saudara ucapkan adalah bentuk tanggung jawab kepada negara, Undang-Undang Dasar 1945, dan rakyat yang saudara layani, serta disaksikan orang-orang yang hadir dan oleh Allah SWT, ” ujar Roberia.

Kemudian, Roberia mengingatkan pentingnya integritas, disiplin, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas. Ia menegaskan agar para PPPK tidak melakukan tindakan korupsi, tidak menyalahgunakan jabatan, serta tetap bersyukur atas amanah yang diberikan. (*/yki)

The post Lantik 588 PPPK, Pj Wako Pariaman Minta Bekerja Profesional dan Disiplin appeared first on Langgam.id.

Diketahui, seleksi PPPK tahap 1 sudah dilaksanakan pada Desember 2024. Sedangkan seleksi tahap 2 bakal digelar pada 16-17 Mei 2025.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Padang, Mairizon mengatakan, seleksi tahap 1 diikuti 2.933 peserta. Kemudian untuk seleksi tahap 2 akan diikuti 1.966 peserta.

“Penyerahan SK akan dilakukan serentak pada Juli 2025 bagi seluruh PPPK yang lolos seleksi tahap 1 dan 2,” ucap Mairizon dilansir dari infopublik.id pada Jumat (31/1/2025).

Mairizon mengungkapkan bahwa dalam proses seleksi PPPK ini tidak ada istilah tidak lulus, melainkan tertunda atau R3.

“Tertunda (R3) ini terjadi karena formasi yang tersedia tidak mencukupi dibandingkan jumlah peserta yang mengikuti seleksi,” ujar Mairizon.

Ia menjelaskan, bagi peserta yang masuk dalam kategori R3 akan dioptimalisasi ke formasi yang masih kosong setelah seleksi tahap 1 dan 2 selesai.

“Pada seleksi tahap 1, terdapat kurang dari 50 peserta yang masuk dalam kategori R3. Mereka akan diprioritaskan untuk mengisi formasi yang masih tersedia di tahap berikutnya,” bebernya.

Mairizon mengatakan, PPPK yang mengikuti seleksi tahun ini merupakan tenaga yang memiliki masa kerja di atas 2 tahun.

Namun, masih ada sekitar 250 pegawai dengan masa kerja di bawah 2 tahun, yang nasibnya masih menunggu keputusan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

“Kemenpan RB masih fokus pada seleksi tahap 1 dan 2. Untuk PPPK yang belum memenuhi syarat masa kerja 2 tahun, aturan selanjutnya masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat,” kata Mairizon.

Mairizon menyebutkan, PPPK yang menerima SK akan mendapatkan kontrak kerja selama 5 tahun. Setelah masa kontrak berakhir, status mereka bisa diperpanjang atau tidak, tergantung hasil evaluasi kinerja.

Mairizon mengatakan, bahwa kinerja PPPK akan dievaluasi secara berkala. Oleh karena itu, PPPK yang telah menerima SK diharapkan bekerja dengan maksimal dan menunjukkan dedikasi yang tinggi dalam menjalankan tugasnya.

“Kami berharap seluruh PPPK yang lolos seleksi dapat menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan profesionalisme,” harap Mairizon. (*/yki)

The post Juli 2025, Pemko Padang Bakal Serahkan SK Bagi 4.899 PPPK yang Lolos Seleksi appeared first on Langgam.id.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Padang, Mairizon mengatakan bahwa pelaksanaan tes kompetensi hari ini terbagi dalam dua sesi.

Sesi pertama, terang Mairizon yaitu 391 orang dan sesi kedua 400 orang. “Alhamdulillah kehadiran peserta lengkap,” ucapnya saat mendampingi Pj Wali Kota Padang Andree Algamar di lokasi ujian.

Untuk hari kedua dan ketiga yang akan berlangsung pada Minggu (15/12/2024) dan Senin (16/12/2024), kata Mairizon, tes kompetensi masing-masing akan berlangsung dalam tiga sesi.

Mairizon mengharapkan kepada seluruh peserta untuk mengikuti seluruh rangkaian ujian dengan sungguh-sungguh.

“Jangan sia-siakan kesempatan ini. Pak Pj Wali Kota sudah memperjuangkan nasib PPPK. Banyak pembangunan fisik kita tunda demi mendahulukan anggaran gaji rekan-rekan,” bebernya.

Ia juga tak pernah bosan mengingatkan kepada peserta untuk menggunakan waktu yang disediakan dengan sebaik-baiknya.

Sementara itu, terkait tes kompetensi PPPK Kota Padang tahap kedua, ia menyebut jadwalnya direncanakan berlangsung pada Mei 2025.

“Walaupun proses tes berbeda, penerbitan Nomor Induk Pegawai (NIP) tetap dijadwalkan bersamaan, yaitu menjelang bulan Juni,” tuturnya.

Pihaknya memastikan bahwa hak-hak para pegawai yang lolos seleksi tidak akan diputus sampai penerbitan NIP.

“Gaji akan tetap diterima seperti biasa sampai NIP keluar. Hal ini sesuai dengan peraturan pemerintah terbaru,” ujar Mairizon. (*/yki)

The post 791 Peserta Ikuti Tes PPPK Pemko Padang Hari Pertama appeared first on Langgam.id.

Ujian yang digelar di UBH Convention Hall di Ulak Karang, Padang ini, akan berlangsung selama tiga hari ke depan.

Pj Wali Kota Padang, Andree Algamar meminta seluruh non-ASN yang akan mengikuti ujian untuk dapat serius menghadapi ujian. Hal itu disampaikan Andree saat tabligh akbar bersama seluruh pegawainya di Masjid Agung Nurul Iman, Padang, Jumat (13/12/2024).

“Bagi pegawai yang belum mampu mengoperasikan komputer agar belajar dulu sebelum ujian,” ungkap Andree.

Ia mengharapkan agar pelaksanaan ujian berlangsung lancar dan tertib. Serta juga mengharapkan seluruh pegawai dapat diangkat menjadi tenaga PPPK.

“Kita mendapatkan formasi yang cukup banyak. Memperjuangkan untuk bisa mendapatkan formasi cukup banyak butuh perjuangan berat,” kata Andree.

Selain berjuang keras agar mendapatkan formasi yang cukup banyak, Pemko Padang juga berjuang keras agar gaji seluruh PPPK yang diterima dapat terakomodir di tahun 2025 nanti.

“Kita juga siapkan anggaran yang besar, hingga puluhan miliar rupiah untuk menggaji PPPK nanti,” terang Andree.

Ia mengaku bersyukur karena mampu mendapatkan formasi yang cukup besar pada penerimaan PPPK kali ini. Jumlahnya mencapai lima ribuan orang. “Formasi kita cukup besar dibanding daerah lain,” ucapnya. (*/yki)

The post Semua Pegawai Non ASN di Pemko Padang Bakal Ikuti Ujian PPPK appeared first on Langgam.id.

Apel tersebut gelar oleh Pemko Pariaman untuk mendengarkan arahan dari Penjabat (Pj) Wali Kota Pariaman Roberia yang diwakili oleh Kasatpol PP Kota Pariaman Alfian.

Pada kesempatan itu Alfian menyampaikan amanat dari Roberia yang tidak bisa hadir karena tuntutan pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan.

“Saya menyampaikan ucapan maaf dari Pj Wali Kota Pariaman Bapak Roberia dan Bapak Sekdako Pariaman Yaminu Rizal, yang tidak bisa hadir karena ada kegiatan lain yang tidak bisa ditinggalkan. Beliau memberikan ucapan selamat kepada 667 orang calon tenaga PPPK yang sudah lolos seleksi gelombang pertama dan bersiap untuk mengikuti seleksi berikutnya,” ujar Alfian.

Alfian menyebutkan bahwa Pj Wako Pariaman Roberia berpesan kepada 667 orang tersebut mulai dari sekarang belajar dan mempersiapkan diri guna mengikuti tes berikutnya.

Seperti tes CAT yaitu sistem seleksi dengan alat bantu komputer yang digunakan untuk mendapatkan lulusan yang memenuhi standar minimal kompetensi. Sistem CAT ini didesain semudah mungkin, sehingga peserta seleksi dipastikan dapat mengoperasikannya.

“Salut buat Bapak Roberia yang tidak tanggung-tanggung membantu 667 orang yang lolos ini dengan menyediakan fasilitas belajar bagi mereka yang tidak bisa menggunakan komputer sebagai media tes nantinya, dan juga mengajarkan bagaimana caranya tes tersebut dilakukan dengan harapan 667 orang ini bisa menjawab seluruh soal yang diberikan walaupun jawabannya salah yang pasti soal harus dijawab semua,” beber Alfian.

“Bagi yang belum lolos masih ada gelombang kedua yang bisa diikuti oleh 824 orang lagi tenaga honorer Kota Pariaman. Semoga semua dapat lulus menjadi tenaga PPPK dan dapat merubah nasib mereka menjadi lebih baik lagi,” harap Alfian. (*/yki)

The post 667 Honorer Pemko Pariaman yang Lolos Seleksi Administrasi Gelombang I PPPK Bersiap Ikuti Tes appeared first on Langgam.id.

Ketua Tim Kerja Kepegawaian, Fauqa Nuri Ichsan mengatakan, proses pendaftaran seleksi dilaksanakan 21 Oktober hingga 4 November 2024.

“Mulai hari ini, para CPPPK sudah bisa memilih formasi sesuai dengan PDM. Untuk seleksi administrasi dilaksanakan pada 21 Oktober hingga 9 November 2024,” ujar Fauqa saat melakukan pendampingan pendaftaran CPPPK di lingkungan Kanwil Kemenag Sumbar, Jumat (25/10/2024).

Ia menjelaskan bahwa untuk Kanwil Kemenag Sumbar ada 32 honorer yang berpeluang untuk bisa ikut seleksi CPPPK. Delapan diantaranya, mengikuti seleksi ditahap 1, mereka adalah honorer yang berstatus selain sopir, tenaga kebersihan dan tenaga keamanan.

Kepala Kanwil Kemenag Sumbar diwakili Kabag TU mengatakan CPPPK 2024 diperuntukkan bagi pelamar Eks Tenaga Honorer Kategori II yang terdaftar di Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan aktif bekerja di instansi saat mendaftar.

Kedua, tenaga non Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdaftar pada BKN dan aktif bekerja pada Instansi Pemerintah tempat bekerja saat mendaftar.

Untuk itu, Kabag TU mengimbau kepada calon PPPK Kemenag yang memenuhi kriteria pada rekrutmen tahap 1 untuk segera membuat akun di sscasn.bkn.go.id dan memilih formasi sesuai dengan PDM.

“Jangan sampai salah pilih formasi karena formasi bersifat eksisting. Jika sampai salah memilih formasi, otomatis dianggap Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Kesempatan untuk menjadi PPPK akan sirna,” beber Kabag TU.

Kabag juga mengimbau kepada jajaran Kantor Kemenag se-Sumbar agar medampingi para honorer atau calon PPPK Kemenag untuk mendaftar sehingga tak salah memilih formasi.

“Kami meminta kepada tim kepegawaian daerah melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan Kanwil Kemenag. Sehingga para honorer kita tidak kehilangan kesempatan untuk berjuang di CPPPK,” ucapnya.

“Formasi itu sudah sudah ditentukan atau bersifat eksisting (sudah disediakan). Pelamar juga tidak bisa melakukan pindah atau bertukar formasi dengan rekan sesama kerja. Itu tidak bisa memenuhi syarat,” terang Edison. (*/yki)

The post Pendaftaran Seleksi CPPPK Dimulai, Kemenag Sumbar: Jangan Salah Pilih Formasi appeared first on Langgam.id.