Mereka menyampaikan dukungan itu dalam kegiatan “Silaturahmi untuk Pemenangan Epyardi Asda-Ekos Albar Menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar” di Bukit Cinangkiak, Kabupaten Solok, Sabtu (5/10/2024) lalu.

Koordinator kegiatan tersebut, Yulfadri Nurdin, mengatakan bahwa para kader PPP itu merupakan kader DPC PPP dari 18 kabupaten dan kota di Sumbar.

“Yang tidak datang hanya kader DPC PPP Padang Pariaman, tetapi mereka ingin membuat acara sendiri di Padang Pariaman dengan mengundang Pak Epyardi,” ucap Ketua DPW PPP Sumbar 2013—2018 itu.

Yulfadri mengatakan bahwa DPW PPP Sumbar memang secara resmi belum memutuskan untuk mendukung salah satu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Akan tetapi, kata Yulfadri, DPW PPP Sumbar tidak menganjurkan atau melarang kader PPP di Sumbar untuk memilih pasangan calon gubernur dan wakil gubernur.

“Karena tidak ada larangan, kami kader PPP se-Sumbar memutuskan untuk mendukung Pak Epyardi dan Ekos Albar untuk menjadi gubernur dan wakil gubernur,” ucapnya.

Mengenai kegiatan silaturahmi dengan Epyardi, Yulfadri menjelaskan bahwa ia ditelepon oleh banyak kader PPP di seluruh Sumbar untuk difasilitas bertemu dengan Epyardi. Setelah itu, ia membuat grup WhatsApp bernama “Epyardi Selalu di Hatiku” hingga akhirnya diputuskan pertemuan dengan Epyardi pada 5 Oktober.

Adapun perihal dukungan kader PPP se-Sumbar kepada Epyardi, Yulfadri menerangkan bahwa Epyardi memimpin PPP Sumbar dengan hati ketika menjadi Ketua DPW PPP Sumbar. Menurutnya, hal itu membuat kader PPP di Sumbar dekat dengan Epyardi secara emosinal.

“Pak Epyardi dulu ketika menjadi Ketua DPW PPP Sumbar dekat dengan kader dan tidak berjarak. Kalau ia marah, ia marah bukan karena benci, tetapi agar partai kuat. Jadi, kalau kawan-kawan di PPP Sumbar lupa dengan kebaikan
Pak Epyardi, dengan marahnya kita ingat,” tutur Yulfadri sembari bercanda.

Karena hubungan Epyardi dengan kader PPP di Sumbar dekat secara emosional, kata Yulfadri, banyak kader PPP yang hadir dalam silaturahmi di Bukit Cinangkiak tersebut yang menangis terharu karena sudah lama tidak bertemu dengan Epyardi. Ia mengungkapkan bahwa Epyardi juga terlihat terharu dengan pertemuan tersebut.

“Begitu mendalam hubungan kader PPP di Sumbar dengan Pak Epyardi. Kader PPP di Sumbar masih menganggap Pak Epyardi sebagai bagian keluarga PPP. Begitu Pak Epyardi maju sebagai calon gubernur, bagi kader PPP Sumbar, seakan-akan kader PPP yang maju sebagai calon gubernur,” ujar kader senior PPP Sumbar itu.

Ketua DPC PPP Padang Pariaman, Muhammad Hasby, mengatakan bahwa pihaknya memang ingin membuat acara silaturahmi dengan Epyardi. Waktu untuk acara itu, kata Hasby, sedang disiapkan dan menunggu kesiapan Epyardi untuk datang.

“Secara prinsip, kader DPC Padang Pariaman hingga ke ranting siap untuk memenangkan Pak Epyardi. Secara pribadi, saya memiliki kecocokan dengan Pak Epyardi. Saya pernah sepuluh tahun berhubungan dengan Pak Epyardi ketika Pak Epyardi memimpin PPP Sumbar. Karana itu, berinteraksi kembali dengan Pak Epyardi lebih mudah,” tuturnya.

Alasan lain pihaknya mendukung Epyardi jadi gubernur, kata Hasby, ialah ingin pergantian kepemimpinan di Sumbar. Menurutnya, gubernur definitif Sumbar sekarang terlalu partisan sehingga pihak yang tidak separtai dengan gubernur susah berinteraksi. (*)

The post Seribuan Kader Partai Ka’bah Sumbar Dukung Epyardi-Ekos, Yulfadri: Epyardi Masih Dianggap Keluarga PPP appeared first on Langgam.id.

“Saya sudah pamit ke Plt Ketum dan Sekjen PPP kemaren dan hari ini,” ujar Audy kepada langgam.id, Jumat (26/7/2024)

Ia mengatakan, berterima kasih kepada PPP yang telah memberikan kesempatan untuk belajar berorganisasi dan politik 

Kata dia, PPP sudah memberikan pelbagai kepercayaan dan pelajaran yang luar biasa kepadanya. Ia mohon maaf apabila ada kesalahan baik sengaja maupun tidak yang dilakukan selama berada di PPP.

“Saya juga memohon maaf belum bisa menemui secara langsung para pengurus harian DPP. Insya Allah kita akan selalu menjalin silaturrahmi,” ujarnya.

Audy mulai bergabung dengan PPP saat maju pada Pilkada 2019. Audy juga masuk dalam susunan DPP PPP sebagai Ketua Bidang Pemenangan Dapil 2020-2025.

Sebelumya, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sumbar Hariadi mengatakan, mundur dari partai PPP jelang Pilkada 2024.

“Audy secara resmi sudah menyatakan mundur dari PPP. Sudah seminggu lalu,” kata Hariadi Rabu (24/7/2024).

Kata Hariadi, Audy menyampaikan niat mundurnya dari PPP saat pertemuan dengan para jajaran DPC dan DPW.

“Disampaikan di pertemuan bersama. Sementara (Audy) istirahat. Istirahat dulu dari gonjang-ganjing politik. Dari PPP istirahat dulu,” jelasnya. 

The post Resmi Mundur dari PPP, Audy Joinaldy Pamit ke Plt Ketum dan Sekjen  appeared first on Langgam.id.

“Audy secara resmi sudah menyatakan mundur dari PPP. Sudah seminggu lalu,” katanya, Rabu (24/7/2024). 

Audy mulai bergabung dengan PPP saat maju pada Pilkada 2019. Audy juga masuk dalam susunan DPP PPP sebagai Ketua Bidang Pemenangan Dapil 2020-2025.

Hariadi mengatakan, mundurnya Audy di PPP telah disampaikan dalam pertemuan dengan para jajaran DPC dan DPW. 

“Disampaikan di pertemuan bersama. Sementara (Audy) istirahat. Istirahat dulu dari gonjang-ganjing politik. Dari PPP istirahat dulu,” jelasnya. 

Namun, DPW PPP enggan menjabarkan alasan Padahal sebelumnya, baliho Audy mulai muncul untuk jadi bakal calon gubernur Sumatera Barat (Sumbar) di Pilgub 2024. 

Belum diketahui apakah Audy merapat ke partai mana. Ketua DPW PPP, Hariadi mengatakan, dirinya tidak bisa menjawab dan bukan kewenangannya. 

Terkait sikap PPP di Pilgub Sumbar, Hariadi mengaku belum bisa menjawab. Karena keputusan ada di DPP. 

“Belum jelas juga soal Pilgub. Karena keputusan di DPP yang mengatur,” ungkapnya. 

Nama Audy belakang memang sedang menjadi sorotan, usai DPP PKS dan Gerindra memutuskan bahwa Mahyeldi bergandengan dengan Vasko Ruseimy. 

Baliho Audy yang maju balon gubernur Sumbar mulai bermunculan. Wacana duet Audy Joinaldy dengan Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan pun juga mencuat. 

Bahkan dua tokoh pemimpin muda ini juga kepergok mesra di kegiatan yang sama. Salah satunya seperti kedapatan makan siang bersama di salah satu restoran di Kota Padang.

The post Jelang Pilkada 2024, Audy Joinaldy Mundur dari PPP appeared first on Langgam.id.

PPP berada di posisi kesembilan, di bawah PDI Perjuangan (16,72 persen), Partai Golkar (15, 29 persen), Partai Gerindra (13,22 persen), PKB (10,62 persen), Partai Nasdem (9,66 persen), PKS (8,42 persen), Partai Demokrat (7,43 persen) dan PAN (7,24 persen).

Sejak semula keraguan terhadap PPP memang sudah muncul juga, yakni ketika ambang batas DPR masih 3 persen pada Pemilu 2019. Sebab saat itu PPP berada di posisi juru kunci dari sembilan partai yang lolos ke Senayan. Ketika ambang batas dinaikkan menjadi 4 persen untuk Pemilu 2024, keraguan itu akhirnya menjadi kenyataan: PPP menjadi partai non-parlemen.

Sejarah PPP

PPP dibentuk pada tahun 1973 sebagai hasil penggabungan (fusi) empat partai Islam, yakni Parmusi, NU, PSII dan Perti. Tak heran, PPP diklaim sebagai “rumah besar umat Islam”. Kebijakan penyederhanaan sistem partai-partai pada zaman otoriter Orde Baru tersebut juga melahirkan Partai Demokrasi Indonesia (PDI), sebagai fusi sejumlah partai nasionalis, yakni PNI, IPKI, Murba, Parkindo dan Partai Katolik.

PPP pertama kali ikut kontestasi elektoral pada Pemilu 1977. Inilah momen pencapaian pertama sekaligus tertinggi PPP dalam sejarahnya yakni 29,29 persen, di bawah Golkar 62,11 persen sebagai kendaraan pemerintah dan di atas PDI (8,6 persen). Saat itu masih banyak tokoh Islam bergabung dengan PPP, sekalipun mereka bukan tokoh paling terkemuka.

Beberapa tokoh politik Islam lama sejak awal justru sudah dikebiri rezim militer Orde Baru. Mereka dilarang ikut serta dalam politik praktis. Tokoh kaliber seperti Mohammad Natsir, Syafruddin Prawiranegara dan Burhanuddin Harahap, misalnya, bahkan tak diperkenankan menjadi pemimpin partai Islam manapun. Pembatasan serupa juga dikenakan kepada sejumlah tokoh terkemuka partai nasionalis lama.

Sejumlah tokoh yang kemudian menjadi pimpinan PPP, juga sudah dipreteli pengaruhnya sejak awal. Ruang gerak partai dibatasi. Natsir mengatakan bahwa partai Islam diperlakukan tak ubahnya seperti kucing kurap. Selain itu, penguasa Orde Baru hanya menerima tokoh Islam yang akomodatif dan bahkan oportunis. Syafruddin pernah mengkritik bahwa “Partai Islam sekarang sama buruknya dengan Komunis. Tidak. Tidak benar, karena komunis mau berkorban.” (Kahin, 2005: 403)

Pada pemilu-pemilu berikutnya, PPP tetap tampil seolah hanya sebagai “pendamping” Golkar belaka. Dalam pemilu juru kampanyenya memang masih ada yang “galak”, terutama di DKI Jakarta, tetapi secara umum, sepak terjang mereka dibatasi. Pada tahun 1980-an upaya kebiri atas PPP malah makin meningkat. Lambang partai diubah dari Ka’bah menjadi bintang.

PPP makin kehilangan ciri Islamya dan bahkan alasan keberadaannya ketika Nahdlatul Ulama (NU) secara formal menyatakan keluar dari partai ini pada awal 1980-an. Gaya otoriter pemimpin partai yang kebetulan dari unsur modernis menjadi salah satu sebab NU menyatakan keluar dari PPP dan kembali ke khittah 1926.

Tidak heran sejak itu suara PPP dalam pemilu menjadi  makin rendah (jauh di bawah Golkar): 27,78 persen pada Pemilu 1982, turun drastis menjadi 15,96 persen  pada Pemilu 1987, naik pelan ke angka 17 persen pada 1992, dan naik lagi menjadi 22,43 persen pada Pemilu 1997 — sebagai pemilu terakhir Orde Baru. Dalam kaitan ini, bisa dikatakan bahwa dengan menyelenggarakan pemilu sekali lima tahun,  Soeharto pada akhirnya bisa menggusur Islam sebagai kekuatan dari panggung politik nasional.

Memang pada masa Orde Baru, demokrasinya abal-abal. Pemilunya sudah diatur sedari awal untuk keuntungan penguasa. Tujuannya membangun legitimasi politik, terutama di mata dunia internasional. Beragam sumber daya dikerahkan, mulai dari logistik, aparat negara, sampai tokoh-tokoh masyarakat, termasuk para agamawan yang turut membangun narasi tentang religiusitas Golkar. Golkar dianjungkan, sementara PPP dan PDI dibonsai, dibiarkan hidup tetapi tak boleh besar.

Argumen pokok rezim adalah stabilitas politik untuk menyukseskan pembangunan ekonomi. Apa yang disebut-sebut sebagai trauma praktik Demokrasi Liberal tahun 1950-an yang buruk menjadi alasan penguasa militer Orde Baru yang ditopang banyak cendekiawan untuk mengendalikan partai-partai dan kehidupan politik umum, walaupun kehilangan essensi demokrasinya.

Era Reformasi

Ketika reformasi bergulir pasca jatuhnya rezim Orde Baru, muncul banyak partai baru. Golongan politik Islam, termasuk dua aliran terbesar, yakni tradisionalis yang diwakili NU dan modernis terutama diwakili Muhammadiyah,  membentuk partai-partai baru. Bahkan corak partai baru yang dilahirkan bukan sejenis  partai Islam an sich, seperti di masa lalu, melainkan partai berbasis massa Islam.

NU, misalnya, membidani dan mendirikan PKB dan banyak tokoh Muhammadiyah mendirikan PAN. Walaupun tidak dinyatakan sebagai partai Islam, tetapi inilah dua corak partai baru yang secara signifikan mengakomodasi suara umat Islam yang sebelumnya menjadi basis konstituen PPP.  

Tak heran pada Pemilu 1999 sebagai pemilu pertama era reformasi, suara PPP tidak sebesar pada pemilu sebelumnya. Pada pemilu yang kemudian diikuti 48 partai ini dan masih bersifat proporsional tertutup,  PPP berada di urutan keempat dengan suara 11 persen, setelah PDIP (33 persen), Golkar (22 persen), dan PKB (12 persen). Di posisi kelima dan keenam adalah PAN (7 persen) dan PBB (4 persen), partai yang diklaim punya hubungan “tali darah” dengan Masyumi.

Pada pemilu berikutnya, yakni Pemilu 2004, suara PPP terus melorot. Pada Pemilu dengan sistem proporsional terbuka ini, PPP memang masih berada di posisi keempat, tetapi suaranya hanya 8,15 persen saja, di bawah Golkar (21,8 persen) sebagai pemuncak, PDIP (18, 53 persen) dan PKB (10,57 persen). Pada pesta demokrasi ini, partai-partai tak hanya mengandalkan kinerja caleg dan logistik, tetapi juga figur besar yang secara keseluruhan menjadi daya tarik partai yang mengusungnya sebagai capres atau cawapres.

Selanjutnya pada Pemilu 2009, PPP tersisih dari lima besar, dan berada di urutan keenam dengan perolehan suara sebesar 5,32 persen, di bawah Partai Demokrat (20,85), Partai Golkar (14,45), PDIP (14,05), PKS (7,88), dan PAN (6,01). Pada saat ini Partai Demokrat memang sedang “naik daun” karena tingginya tingkat popularitas capres incumbent Susilo Bambang Yudhoyono.

Pada pemilu 2014, suara PPP naik sedikit menjadi 6,53 persen, tetapi posisinya malah terjerembab ke urutan sembilan, di bawah  PDIP (18,95 persen), Partai Golkar (14,75 persen), Partai Gerindra (11,81 persen), Partai Demokrat (10,19 persen), PKB (9,04 persen), PAN (7,59 persen), PKS (6,79 persen), dan Partai Nasdem (6,72 persen). Partai-partai baru, baik partai Islamis maupun partai nasionalis, (kembali) berhasil melampaui atau menyalip PPP.

Pada Pemilu 2019, PPP melorot lagi, dan kini menempati urutan kesepuluh dengan raihan suara 4,52 persen, di bawah PDIP (19,33 persen), Partai Gerindra (12,57 persen), Partai Golkar (12,31 persen), PKB (9,69 persen), Partai Nasdem (9,05 persen), PKS (8,21 persen), Partai Demokrat (7,77 persen), dan PAN (6,84 persen).

Minimnya figur besar yang terasosiasi dengan partai, logistik, rendahnya kinerja caleg serta positioning politik dan ideologis yang kurang adaptif dianggap sebagai penyebab degradasi PPP sejak era reformasi. Pada Pemilu 2024, PPP bahkan harus menerima kenyataan tidak lagi menjadi partai parlemen (DPR), suatu peran yang telah dimainkannya selama hampir lima dekade dalam sejarah politik Indonesia.

Sudah tentu PPP berikhtiar masuk Senayan lagi di masa mendatang. Walaupun terbilang berat, tetapi terobosan-terobosan yang adaptif terhadap dinamika dan perkembangan politik tentu menjadi suatu keharusan. Tidak hanya menyangkut revitalisasi politik, idiologi,  program, dan bahkan logistik, tetapi juga figur-figur partai yang menjadi daya tarik pemilih, terutama generasi baru Muslim yang jumlahnya makin besar. (*/)

Dr. Israr Iskandar, SS, MA.

Pengajar politik di Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Andalas

The post PPP, Pemilu 2024 dan Politik Islam appeared first on Langgam.id.

Audy mengatakan, bahwa DPW PPP menargetkan delapan kursi di DPRD Sumbar. Menurut Audy, PPP berupa memenangkan setiap dapil (daerah pemilihan) untuk kadernya.

“Target meraih satu kursi tiap dapil yang kita usung, ini butuh doa dan restu dari masyarakat Sumbar sendiri,” katanya.

Ia menambahkan, bahwa partainya sudah melengkapi semua syarat untuk proses bacaleg yang akan bertarung dalam pemilu 2024. Selain itu, katanya, PPP juga sudah diwakili oleh keterwakilan perempuan 30 persen.

Selain itu, ia menyebut partainya kedepan juga menargetkan suara dari pemilih dari generasi milenial atau generasi Z.

“Secara demografi penduduk saat ini gemuk di tengah, dengan artian pemilih di pemilu nanti didominasi generasi milenial, walau partai kami tergolong tua. Kami target curi suara di sini,” jelasnya.

Lebih lanjut, pantauan langgam.id di KPU, PPP merupakan partai ketiga yang mendaftar di KPU Sumbar hari ini. PPP datang ke KPU pada pukul 13.38 WIB mengunakan pakaian serba hijau-hijau.

Dalam pendaftaran bacaleg ini, turut hadir langsung Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP, Hariadi dan kadernya. (yki)

The post Incar Suara Generasi Milenial, PPP Targetkan Raih 8 Kursi DPRD Sumbar appeared first on Langgam.id.

Ditunjuknya kembali Hari Mahesa tertuang dalam Surat Keputusan (SK) DPP Nomor: 0684/SK/DPC/C/VI/2022 tentang pengesahan perubahan susunan DPC PPP Kota Padang masa bakti 2021-2026.

SK tersebut ditandatangani langsung Ketua Umum DPP PPP, Suharso Manoarfa tanggal 28 Juni 2022. Dalam kepengurusan tersebut, Maidestal Hari Mahesa didampingi Firdaus sebagai sekretaris dan Rio Anggara sebagai bendahara.

Ketua DPC PPP Kota Padang, Maidestal Hri Mahesa mengatakan, SK tersebut juga telah memperhatikan berita acara rapat formatur cabang PPP Kota Padang 26 Oktober 2021.

Kemudian, Hasil rapat OKK DPP PPP 9 Desember 2021, dan surat DPW PPP Sumbar Nomor: 198/IN/DPW/I/2022 pada 24 Januari 2022 terjait hal permohonan perubahan susunan dan personalia pengurus DPC.

“Selanjutnya kami mendengar saran dan pendapat para tokoh masyarakat kader dan fungsionaris PPP Kota Padang dan rapat pengurus harian DPC PPP28 Juni 2022,” ujarnya kepada langgam.id, Rabu (6/7/2022).

Hari menyebut, kisruh yang terjadi merupakan sebuah hal yang menarik, bukti PPP masih dicintai ummat, simpatisan, masyarakat dan kadernya. Sebelumnya, telah terjadi tarik menarik, tarik ulur hingga berakhir.

Menurutnya, ada sekitar empat kali ia mengikuti sidang di Mahkamah Partai. Gugatan dilakukan karena menilai penunjukan pengurus yang diketuai Dasman tidak sesuai dengan AD/ART partai.

“Amanah DPP sudah kami terima saat SK ditetapkan, ada beberapa hal, termasuk SK yang lama dan sudah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi,” ungkapnya.

Dengan SK baru ini, lanjut Hari, tidak ada lagi gonjang-ganjing yang selama ini terjadi. Semua informasi yang meragukan masyarakat sudah hilang dengan ditetapkannnya kepengurusan baru.

Dia berharap, dengan kisruh yang terjadi dapat menjadi pelajaran cukup untuk membesarkan PPP di kota Padang. Apalagi, perjuangan kemarin cukup berat, terutama mengahdapi Pemilu 2024.

Selain itu, pengurus sebelumnya yang ditetapkan DPP pimpinan Dasman tetap masuk dalam kepengurusan yang baru. Artinya, masalah yang terjadi tidak membuat partai terpecah belah. “Pengurus yang dibatalkan itu ada dalam kepengurusan, itu artinya PPP kota Padang tidak pecah. Tidak ada yang kami tinggalkan dan semua kami rangkul untuk kejayaan PPP kota Padang,” jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, DPC PPP Kota Padang menyampaikan susunan kepengurusan yang baru periode 2021 – 2026 pada Maret 2022.

Baca juga: Kepengurusan DPC PPP Kota Padang Resmi Berganti

DPC PPP Kota Padang yang saat itu dipimpin Dasman mengatakan, SK yang menunjuk dirinya sebagai pimpinan DPC PPP diterima di Bukittinggi. “Diterima saat Rapat Pimpinan Wilayah (Rapimwil) pada 28 Maret 2022 lalu yang diserahkan oleh DPW PPP Sumbar,” ujar Dasman di Padang, Kamis (31/3/2022).

Saat itu, Dasman menjadi ketua DPC menggantikan Maidestal Hari Mahesa.

The post Usai Gugat Mahkmah Partai, Maidestal Hari Mahesa Kembali Ditunjuk Jadi Ketua DPC PPP Padang appeared first on Langgam.id.

Berita Padang – berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini: Kepengurusan DPC PPP Kota Padang resmi berganti, kini dipimpin Dasman.

Langgam.id – Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Padang resmi berganti. Kini, partai belambang kabah itu dipimpin Dasman, ia menggantikan Maidestal Hari Mahesa.

Pergantian kepengurusan periode 2021-2026 itu juga telah diumumkan oleh Dasman yang kini juga menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang.

Menurut Dasman, Surat Keputusan (SK) yang menunjuk dirinya sebagai pimpinan DPC PPP telah diterima di Bukittinggi dari Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) PPP Sumatra Barat (Sumbar).

“Diterima saat Rapat Pimpinan Wilayah (Rapimwil) pada 28 Maret 2022 lalu yang diserahkan oleh DPW PPP Sumbar,” ujar Dasman kepada awak media di Padang, Kamis (31/3/2022).

Dikatakan Dasman, SK DPP tersebut bernomor 0549/SK/DPP/2/2022 tanggal 26 Februari 2022 tentang pengesahan perubahan susunan kepengurusan DPC PPP Kota Padang masa bakti 2021-2026. “SK ditandatangani oleh Ketua DPP PPP Suharso Monoarfa dengan stempel basah,” ucapnya sambil menunjukkan SK.

Hasil kesepakatan bersama, kata Dasman, juga ditunjuk Sekertaris DPC PPP Kota Padang, yaitu Rosmiati dan Bendahara DPC PPP Kota Padang, Andre Rahadian.

“Saya mendapat kabar SK ini dua hari menjelang pelantikan. Jumlah pengurus semuanya ada 25 orang,” jelasnya.

Sementara itu, terkait persoalan kepengurusan di tubuh DPC PPP Kota Padang ini, Dasman tidak mau menanggapi lebih jauh. Dia lebih memilih fokus untuk bisa memenangkan pemilihan, minimal setiap dapil punya anggota dewan terpilih dari PPP.

Baca juga: DPW PPP Sumbar Targetkan 83 Kursi DPRD di Pileg 2024

“Itu target kita ke depan. Kalau terkait kisruh, tuntutannya silahkan laporkan ke DPP PPP di Jakarta, tetapi kami akan merangkul semuanya, mari kita besarkan partai PPP untuk menuju kemenangan di pemilu 2024,” katanya.

—

Dapatkan update berita Padang – berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini dari Langgam.id. Mari bergabung di Grup Telegram Langgam.id News Update, caranya klik https://t.me/langgamid, kemudian join. Anda harus instal aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

The post Kepengurusan DPC PPP Kota Padang Resmi Berganti appeared first on Langgam.id.

Audy mengenal Haji Lulung sebagai sosok bersahaja. Ia menyebut, Almarhum sangat baik selama hidupnya.

“Sangat baik dan bersahaja. Almarhum low profile. Saya akbar dengan anak beliau,” ujarnya kepada langgam.id Selasa (14/12/2021).

Ia mengatakan, semoga amal ibadah Almarhum diterima di sisi Allah. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dan keikhlasan.

Audy menyebut, PPP kehilangan besar dengan meninggalnya Haji Lulung. Almarhum dikenal sebagai Ketua DPW PPP DKI Jakarta.

“Kehilangan besar bagi PPP di seluruh Indonesia,” ujar Audy yang juga menjabat Ketua DPP PPP Bidang Pemenang Dapil itu.

Sebelumnya Ketua DPP PPP Achmad Baidowi mengatakan, Haji Lulung meninggal dunia di RS Harapan Kita pada pukul 10.51 WIB.

“Baru saja kabar duka cita, Ketua DPW PPP DKI abanda Haji Lulung meninggal dunia,” kata Baidowi dikutip dari Tempo.

The post Haji Lulung Meninggal Dunia, Wagub Sumbar: Sosok Low Profile dan Bersahaja appeared first on Langgam.id.

Diketahui, dari tujuh fraksi di DPRD, usulan hak angket dilakukan oleh tiga fraksi. Yaitu Fraksi Demokrat, Fraksi Gerindra, dan Fraksi PDIP & PKB. Kemudian ditambah dengan satu partai yaitu Partai Nasdem.

PPP sendiri tergabung dalam satu fraksi dengan Nasdem yaitu Fraksi PPP & Nasdem. Namun PPP berbeda sikap dengan Nasdem yang ikut mengusulkan hak angket. Usulan disampaikan kemarin dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Sumbar, Selasa (14/9/2021).

“PPP tidak ikut mengusulkan hak angket dan tidak akan memakai hak angket,” kata Anggota DPRD Sumbar Imral Adenansi, Rabu (15/9/2021).

Baca juga: Hidayat: Usulan Hak Angket Bukan untuk Memakzulkan Gubernur Sumbar

Dia menjelaskan, hak angket karena ada pihak-pihak yang belum move on dari Pilkada 2020 lalu. Jadi bukan karena penilaian objektif dan karena ada sentimen. Padahal jadi politisi ini harus siap kalah dan siap menang.

“Kasihan kita sama daerah, habis energi kita jadinya ribut-ribut seperti ini, tidak jadi tenaga kita untuk membangun daerah,” ujarnya.

Tidak Ada Pelanggaran

Dia mengatakan, kalau surat minta sumbangan gubernur sebenarnya tidak ada pelanggaran. Hal ini karena uang bertujuan untuk membuat buku. Sebab pemanfaatan buku bukan untuk pribadi gubernur, tetapi untuk promosi wisata.

“Dalam buku terkandung promo wisata, tentang adat istiadat, uangnya bisa dipertanggungjawabkan. Malah kalau uangnya berasal dari APBD itu yang masalah,” katanya.

Ia menjelaskan, pembuatan buku adalah pihak ketiga yang tidak mengikat ikut berpartisipasi. Kecuali kalau uang dipakai untuk kepentingan pribadi.

Baca juga: Fraksi PKS DPRD Sumbar Sebut Hak Angket Tidak Efektif dan Membuang Anggaran

Imral menambahkan, periode pemerintahan saat ini sangat singkat, maka seharusnya dipergunakan energi untuk membangun daerah. Bukan malah menghabiskan waktu untuk hal yang tidak produktif.

Dia yakin, nantinya tidak semua anggota DPRD akan mendukung menggunakan hak angket. PPP juga akan  berusaha untuk melakukan lobi-lobi dengan anggota DPRD lainnya agar hak angket tidak jadi dilaksanakan.

Diketahui, total ada 33 anggota DPRD dari seluruh fraksi yang mengusulkan tersebut. Sementara dari tiga fraksi tersebut, sebanyak 17 orang anggota DPRD memberikan tanda tangan dukungan.

Sementara itu, PPP merupakan pendukung pasangan Gubernur Mahyeldi dan Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy saat Pilkada 2020. PPP yang punya empat kursi di DPRD Sumbar berkoalisi dengan PKS yang punya 10 kursi.

The post Terkait Usulkan Hak Angket, PPP: Ada Pihak yang Belum “Move On” Pilkada 2020 appeared first on Langgam.id.

Hariadi terpilih dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) yang ke-9 yang diadakan di Hotel Pangeran Beach Kota Padang sejak Senin (24/5/2021). Muswil dilaksanakan dua hari, 24-25 Mei 2021.

Hariadi BE kembali memimpin PPP Provinsi Sumbar setelah seluruh pengurus PPP Provinsi Sumbar memilih secara aklamasi dalam Muswil PPP yang digelar hingga Senin (24/5/2021) malam.

Ketua Muswil ke-9 PPP Sumbar Amora Lubis mengatakan, terpilihnya kembali Hariadi BE  secara aklamasi, karena kader dan pengurus mengapresiasi kerja dan kinerja beliau selama menjabat sebagai Ketua PPP Provinsi Sumbar.

Baca juga: Perolehan Suara Pemilu di Sumbar Merosot, PPP Siapkan Strategi Baru

“Ketua DPW tetap Pak Hariadi. Putusan itu disampaikan dalam kegiatan penyampaian pandangan umum DPC se-Sumbar,” katanya, Selasa (25/5/2021).

Meski sudah terpilih secara aklamasi terangnya, untuk penetapannya masih menunggu surat keputusan (SK). Dalam Muswil ke-9 DPC mendukung Hariadi, tidak ada yang berseberangan, karena arusnya deras maka yang lain mengikuti saja.

“Pak Hariadi baru ditetapkan sebagai ketua secara aklamasi. Setelah itu, masih dibahas dalam formatur untuk penyusunan kepengurusan selengkapnya,” ujarnya.

Baca juga: PPP Sumbar Gelar Muswil, Sejumlah Nama Digadang-gadang Jadi Ketua DPW

Ia berharap, kepengurusan yang akan datang itu terdiri atas orang-orang yang telah teruji tingkat kehadirannya di partai selama ini.

“Kemudian, harus punya loyalitas ke partai, mempunyai waktu untuk mengurus partai dan komitmen untuk bekerja bersama-sama secara kolektif kolegial,” katanya.

Dirinya berharap nantinya setiap pengurus mendapati posisi, menjaga posisi dan melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing di partai  berlambang Ka’bah tersebut. (Rahmadi/yki)

The post Terpilih Secara Aklamasi, Hariadi Kembali Jabat Ketua DPW PPP Sumbar appeared first on Langgam.id.