“Kalau kita melihat dari segi bagaimana mengajak masyarakat untuk bisa melakukan vaksin, pelaksanaan PPKM saya nilai cukup efektif,” kata Hendri Septa dalam keterangannya, Kamis (22/7/2021).

Ia mengatakan, selama dua minggu dilaksanakannya PPKM, puluhan ribu orang antusias untuk divaksin.

“Saya mendapat informasi, dalam dua minggu ini animo masyarakat luar biasa, sebanyak 45 ribu lebih warga mendatangi tempat vaksinasi,” ujarnya.

Baca juga: Dinkes Padang:Angka Covid-19 Tinggi karena Penyebaran Varian Delta Lebih Cepat

Namun, ia tak menampik jika PPKM di Padang selama ini belum bisa menurunkan penyebaran covid-19.

“Tapi kita pemerintah tidak akan lama-lama (melakukan) PPKM, setelah kita melihat ke lapangan, masyarakat susah akibatnya,” katanya.

Melihat kondisi masyarakat yang terpuruk, ia menerbitkan Surat Edaran (SE) yang memuat cukup banyak pelonggaran. Salah satunya bagi pelaku bisnis yang dibolehkan beroperasi hingga pukul 21.00 WIB.

“Namun kita prioritaskan pembelian secara take away (bawa pulang), bukan dine in (makan di tempat), sehingga tidak terjadi kerumunan,” tuturnya.

The post Evaluasi PPKM, Wako Padang: Efektif Tingkatkan Jumlah Vaksinasi appeared first on Langgam.id.

Dalam aturan di Inmendagri disebutkan bahwa pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum (warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat-pusat perbelanjaan/mal, hanya menerima delivery/take away dan tidak menerima makan di tempat.

Sementara itu, di SE Wako Padang Nomor. 400.650 /BPBD-Pdg/VII/2021 yang dikeluarkan pada Minggu (20/7/2021) disebutkan bahwa, pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum (warung makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan) jam operasionalnya sampai pukul 21.00 WIB dengan waktu makan pengunjung maksimal 30 menit dengan protokol kesehatan yang ketat.

Dalam SE Wako Padang itu juga menyebutkan bahwa, kapasitas tempat duduk 25 persen dari luas ruangan/tempat usaha. Dan diutamakan layanan melalui pesan antar/take away/dibawa pulang.

Tidak Melakukan Revisi

Menanggapi aturan soal makan di tempat umum tersebut, Kepala Badan Pelaksana (Kalaksa) BPBD Kota Padang Barlius mengatakan, perbedaan itu terjadi karena pihaknya mempedomani instruksi Presiden Joko Widodo.

Baca juga: PPKM Darurat Diperpanjang, Ini Aturan bagi Rumah Makan dan Pasar di Padang

Kata dia, saat jumpa pers Presiden Jokowi menyebut, bahwa boleh makan di tempat selama 30 menit. Sedangkan Instruksi Mendagri baru didapatkan subuh tadi.

“Itu dalam pidato presiden boleh sampai pukul 21.00 WIB, makan selama 30 menit. Sementara Instruksi Mendagri pagi tadi keluar, jadi kita sudah buat pedoman dengan pidato presiden,” ujarnya, Rabu (21/7/2021).

Barlius menambahkan, pihaknya juga tidak melakukan revisi dengan edaran itu karena sudah ditandatangani oleh Wali Kota Padang Hendri Septa dan sudah diedarkan pula.

Selebihnya terang Barlius, tidak ada perbedaan dan sama dengan aturan PKKM dengan daerah lainnya.

“Seperti sekolah tidak diadakan, tetap ada penyekatan, dan ini berlaku sampai tanggal 25 Juli, nanti akan ada evaluasi lagi,” ucapnya.

PPKM Diperketat

Barlius mengungkapkan,  PPKM Level 4 ini disepakati berdasarkan instruksi langsung dari pemerintah pusat.

“Kita mengikuti instruksi itu langsung dari Kemendagri, cuma di Kota Padang PPKM Level 4 itu bernama PPKM Diperketat,” tuturnya.

Sementara untuk perbedaan PPKM Darurat dengan PPKM Diperketat, Barlius mengatakan, bahwa rumah makan, restoran, mal dan pusat perbelanjaan memiliki jam operasionalnya hingga pukul 21.00 WIB. Yaitu dengan kapasitas pengunjung maksimal 50 persen.

Baca juga: Jokowi Perpanjang PPKM Darurat, Dilonggarkan 26 Juli Jika Kasus Menurun

“Kalau sebelumnya rumah makan itu kan ditutup, namun sekarang dibuka hingga pukul 9 malam dengan kapasitas pengunjung 50 persen,” katanya.

Sementara itu, ia menyatakan untuk kegiatan di sekolah tetap menggunakan peraturan PPKM Darurat. Yaitu dengan menerapkan sekolah secara daring.

“Sekolah dan objek wisata masih berlanjut akan ditutup hingga tanggal 25 Juli mendatang,” jelas Barlius.

Sebagaimana arahan presiden, Barlius menjelaskan kebijakan tersebut akan dapat dilonggarkan apabila jumlah kasus covid-19 menurun. Sehingga asesmen Kota Padang dinyatakan aman oleh Kemenkes.

Sebelumnya, Pemko Padang melanjutkan penerapan kebijakan PPKM Level 4 yaitu dari 21-25 Juli 2021.

The post Aturan PPKM di SE Wako Padang Berbeda dengan Inmendagri, Kenapa Bisa? appeared first on Langgam.id.

Dalam masa perpanjangan PPKM Darurat tersebut, Pemerintah Kota (Pemko) Padang membolehkan masyarakat untuk makan di tempat.

Baca juga: PPKM Darurat Diperpanjang, Ini Aturan bagi Rumah Makan dan Pasar di Padang

Meski dibolehkan, ada sejumlah aturan yang harus dipatuhi oleh pelaku usaha warung atau rumah makan, kafe, PKL, lapak jalanan dan lainnya.

Yakni waktu makan di tempat maksimal 30 menit, menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan kapasitas tempat duduk 25 persen dari kapasitas ruangan atau tempat usaha.

“Karena sebelumnya, tidak membolehkan pengunjung makan di tempat dan hanya boleh delivery atau take away,” kata Wali kota Padang Hendri Septa, Rabu (21/7/2021), dikutip dari Info Publik

“Kita tentu berharap para pelaku usaha dapat menjalankan aturan itu dengan sebaik-baiknya. Bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi sesuai dengan Perda Nomor 1 Tahun 2021 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru,” sambungnya.

The post PPKM Darurat Padang Diperpanjang, Pengunjung Boleh Makan di Tempat Maksimal 30 Menit appeared first on Langgam.id.

Aturan perpanjangan PPKM Darurat ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) Wali Kota Padang nomor: 400.650/BPBD-Pdg/VII/2021 tentang PPKM Darurat Pencegahan Pandemi Covid-19.

Dalam surat edaran tersebut, poin 10 mengatur pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum, seperti rumah makan, warung makan, kafe, pedagang kaki lima dan lapak jalanan, diizinkan buka sampai pukul 21.00.

Sementara waktu makan pengunjung maksimal 30 menit, dengan kapasitas tempat duduk 25 persen dari kapasitas dan diutamakan untuk pesan antar atau dibawa pulang.

Kemudian, untuk usaha kecil seperti laundry, warung kelontong, bengkel kecil, juga diizinkan buka sampai pukul 21.00 WIB.

Begitu juga dengan pusat perbelanjaan, mall, swalayan ataupun minimarket diizinkan buka hingga pukul 21.00 WIB dengan kapasitas 50 persen.

Selanjutnya, Pasar Tradisional akan diizinkan dibuka sampai pukul 20.00 dengan kapasitas 50 persen.

“Aturan PPKM darurat Padang ini berdasarkan arahan Presiden Republik Indonesia tanggal 20 Juli 2021 tentang perkembangan terkini PPKM Darurat dan rapat Forkopimda,” kata Wali Kota Padang Hendri Septa.

Baca juga: Jokowi Perpanjang PPKM Darurat, Dilonggarkan 26 Juli Jika Kasus Menurun

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyebut Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat akan diperpanjang hingga 25 Juli. Kebijakan itu akan dilonggarkan mulai 26 Juli jika kasus covid-19 menurun.

“Jika tren kasus terus mengalami penurunan maka 26 juli 2021 pemerintah akan melakukan pembukaan secara bertahap,” kata Jokowi dalam konferensi pers virtual, Selasa (20/7/2021).

The post PPKM Darurat Diperpanjang, Ini Aturan bagi Rumah Makan dan Pasar di Padang appeared first on Langgam.id.

“Sebanyak 1.154 orang yang mencoba masuk dari empat posko di Kota Padang kita tolak,” kata Koordinator Posko Utama PPKM BPBD Padang, Rita Sumarni, Selasa (20/7/2021).

Dikatakannya, ribuan orang tersebut ditolak masuk ke Kota Padang karena tidak dapat menunjukkan sertifikat vaksin, surat antigen/PCR kepada petugas di perbatasan. Mereka terpaksa harus kembali ke daerah asalnya.

Rita merinci, jumlah orang yang paling banyak ditolak masuk Padang yakni pada Jumat (16/7/2021). Pada hari itu 385 orang terpaksa putar balik.

Baca juga: Jumlah Kurban di Padang Panjang Naik, Mencapai 609 Sapi

Kemudian pada Sabtu (17/7/2021), sebanyak 314 orang juga ditolak ketika akan masuk Padang. Sementara pada hari Minggu (18/7/2021), sebanyak 191 orang yang tertahan di posko perbatasan.

“Kita memang bertegas-tegas kepada yang datang, jika tidak mengantongi kelengkapan yang ditentukan, tentu tidak kita bolehkan masuk Padang,” ujarnya.

Sementara itu, selama enam hari pelaksanaan PPKM Darurat di Padang, 1.612 kendaraan harus putar balik. Sebab, penumpang dan sopir kendaraan juga tidak mengantongi sertifikat vaksin atau surat tes antigen/PCR.

“Di hari pertama PPKM saja, sebanyak 411 kendaraan harus berputar arah karena tidak ada kelengkapan,” terang Rita.

The post PPKM Darurat, 1.154 Orang Tak Bersertifikat Vaksin Ditolak Masuk Padang appeared first on Langgam.id.

Kedatangan Awaludin bertujuan untuk meminta maaf kepada pihak kepolisian atas video viral tersebut. Saat mendatangi Polresta Padang, tampak kondisi pelipis mata yang bersangkutan dibalut perban.

“Saya datang ke sini dengan kesadaran sendiri tentang video viral saya. Kita tidak bicara ke belakang lagi,” kata Awaluddin diwawancarai wartawan, Minggu (18/7/2021).

Awaludin mengungkapkan saat kejadian itu dirinya dalam situasi panik. Hal ini membuatnya berteriak dan meminta tolong karena wajahnya yang telah berdarah.

Namun, kata dia, tidak ada tindakan penusukan terhadap matanya. “Saya tidak melihat ada aparat yang menusuk saya. Namun saat itu saya sudah melihat sudah berdarah kening saya makanya saya berteriak-teriak meminta tolong. Intinya tidak ada saya melihat jelas ada aparat menusuk saya,” ujarnya.

Awaludin meminta maaf atas kegaduhan video tersebut. Dirinya tidak ada niat untuk menjelekkan petugas di pos penyekatan, terutama institusi kepolisian.

“Saya kira, bagi diri saya ini sebagai permohonan maaf yang saya sampaikan ke institusi kepolisian di mana ada orang yang meviralkan tentang video saya yang saya sendiri tidak tau tujuannya,” jelasnya.

“Saya rela dan ikhlas dan sebaliknya memohon maaf sedalam-dalamnya apabila dengan video viral itu mengurangi konsentrasi atau menambah tugas kepolisian, khususnya Polresta Padang. Mata saya mulai membaik,” sambungnya.

Sebelumnya, Kasubag Humas Polresta Padang, Ipda Adha Tawar dalam keterangan tertulisnya pada Sabtu (17/7/2021), mengatakan kejadian tersebut merupakan kesalahpahaman.

Menurut Adha, korban bernama datang dari arah solok menuju Kota Padang dengan menggunakan mobil.

“Saat memasuki pos penyekatan PPKM darurat yang berada di Lubuk paraku Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang, Korban tidak bisa menunjukan surat vaksin minimal vaksin pertama, hasil Swab PCR (H-2)/ hasil Rapid Antigen (H-1). Sehingga korban disuruh putar balik tidak diperbolehkan masuk oleh petugas yang berjaga,” tulisnya di situs resmi Polri.

Selanjutnya, kata Adha, korban beradu argumen dengan petugas. “Kapolsek Lubuk Kilangan berusaha untuk menenangkan korban yang memberontak. Saat korban dirangkul untuk masuk kembali kedalam mobil seketika korban langsung mendorong dan memberontak,” tulisnya.

Akibat kejadian itu, menurutnya, kepala korban terbentur sudut pintu depan dan terluka. Korban berinisiatif untuk memvideokan aksi tersebut. “Korban sempat dilarikan ke rumah sakit oleh Petugas,” ujarnya. (Irwanda/ABW)

The post Pria Berdarah di Pos PPKM Datangi Polresta Padang, Minta Maaf Soal Video Viral appeared first on Langgam.id.

Diantaranya, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Padang, Aksi Cepat Tanggap (ACT) Sumbar, dan lainnya.

Bantuan beras bagi masyarakat ini dibagikan oleh Wali Kota Padang Hendri Septa didampingi Kapolresta Padang Kombes Pol Imran Amir, Dandim 0312/Padang Kolonel Inf M Ghoffar Ngismangil dan Kajari Padang Ranu Subroto.

Wako Hendri Septa mengatakan, bahwa bantuan ini sebenarnya sudah mulai dibagikan sejak Kamis (15/7/2021).

Kemudian pada Jumat malam (16/7/2021) dilanjutkan  dengan bersama-sama turun ke jalan menyerahkannya bagi sejumlah pedagang kaki lima (PKL) dan sejenisnya.

Hendri menambahkan, selain menyerahkan bantuan, ia juga ingin memastikan kondisi masyarakat termasuk para pelaku usaha saat ini.

Baca juga: Gubernur Sumbar Sebut Belum Ada Keputusan PPKM Darurat Diperpanjang

“Setelah kita tanya kepada para PKL, jawaban mereka cukup menyedihkan. Untuk itu kita sangat berharap semoga PPKM ini tidak diperpanjang dan wabah covid-19 ini dapat tertangani secara baik,” ujar Hendri seperti dirilis Pemko Padang, Sabtu (17/7/2021).

Hendri menjelaskan, bahwa bantuan beras yang diterima Pemko Padang sebanyak 26 ton tersebut dipaketkan menjadi 10 kg per paketnya. Jadi ada 2.600 paket yang dibagikan se-Kota Padang.

“Insya Allah bantuan ini kita serahkan kepada warga yang paling terdampak diantaranya PKL, pedagang asongan, warga kurang mampu dan sejenisnya. Semoga upaya ini dapat meringankan beban bagi warga Kota Padang,” ucapnya.

Sebagaimana diketahui, Kota Padang menerapkan PPKM Darurat guna mengendalikan pandemi covid-19 mulai 12 Juli sampai dengan 20 Juli 2021

The post Terdampak PPKM Darurat, 2.600 Paket Beras Dibagikan ke Warga Padang  appeared first on Langgam.id.

“Untuk bantuan selama PPKM Darurat, kita belum dapat finalisasi bagaimana prosedurnya,” katanya saat diskusi virtual yang diadakan Harian Koran Singgalang, Jumat (17/7/2021).

Ia mengatakan bahwa saat ini pihaknya sudah menghubungi Menko Perekonomian untuk membicarakan solusi dan langkah-langkah yang harus ditempuh. Mengingat banyaknya refocusing dana dan anggaran yang dihabiskan untuk penanganan covid-19.

Baca juga: Bansos PPKM Darurat di Sumbar Belum Disalurkan, Ini Penyebabnya

“Kita sedang koordinasi dengan pemerintah pusat terkait solusi apa yang harus dilakukan dengan anggaran yang sudah tergerus ini untuk menutupi kekurangan ekonomi,” katanya.

Apalagi menurutnya saat ini banyak refocusing dana untuk penanganan covid-19. Audy menyebut, PPKM darurat berdampak cukup besar pada perekonomian Sumbar.

“PPKM Darurat sangat berdampak pada sektor ekonomi masyarakat terlebih Sumatra Barat tidak mempunyai kesiapan anggaran dalam menutupi kekurangan ekonomi masyarakat,”

The post Penyaluran Bansos PPKM Darurat Sumbar Tunggu Arahan Pusat appeared first on Langgam.id.

Penutupan dilakukan dengan penyekatan di pintu masuk ke Pantai Padang. Pembatas jalan tampak terbentang di tengah jalan. Sore harinya, sejumlah personel kepolisian menjaga di pintu masuk.

Meskipun demikian, tak sedikit juga masih adanya aktivitas di Pantai Padang. Seperti dimanfaatkan sejumlah masyarakat untuk berolahraga lari maupun bersepeda.

Baca juga: Kompleks GOR Haji Agus Salim Padang Ditutup Selama PPKM Darurat

Jika beranjak ke arah Jalan Samudera, beberapa pedagang kaki lima masih berjualan. Sejumlah masyarakat juga terlihat duduk di batu grip.

Penutupan kawasan Pantai Padang ini telah berlaku sejak dimulainya PPKM Darurat pada Selasa (13/7/2021). Tak hanya Pantai Padang, beberapa objek wisata lainnya seperti Pantai Air Manis dan Gunung Padang ditutup hingga 20 Juli 2021.

Kepala Dinas Pelaksanaan Tugas Dinas Pariwisata Kota Padang, Arfian mengatakan, penjagaan di objek wisata dilakukan secara gabungan. Ia tak menampik masih ada warga karena terdapat jalan umum di lokasi itu.

“Yang penting yang di pantai tidak ada lagi. Ini rencananya sesuai surat edaran sampai tanggal 20 Juli. Pedagang lapau panjang cimpago tutup total,” kata Alfian dikonfirmasi. (Irwanda/ABW)

The post Sepinya Kawasan Pantai Padang yang Ditutup Selama PPKM Darurat appeared first on Langgam.id.

Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Padang Mastilizal Aye mengatakan pihaknya memutuskan menunda kunjungan kerja karena menghormati kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Padang yang mulai efektif hari ini.

“BK DPRD Padang akhirnya menunda kunjungan kerja ke Pekanbaru, alasannya PPKM ini, kita menghormatinya apalagi kita punya badan kehormatan yang tugasnya menjaga etika anggota DPRD Kota Padang,” katanya.

Baca juga: PPKM Darurat Dimulai, Anggota DPRD Padang Malah Kunker ke Pekanbaru

Menurutnya tidak bagus anggota DPRD Padang melakukan perjalanan kunjungan kerja di masa PPKM. Apalagi masyarakat dilarang berkegiatan dan ada pembatasan sementara anggota DPRD yang tugasnya mengawal kode etik malah melakukan perjalanan.

“Jadi berdasarkan itu dan juga, berdasarkan Instruksi menteri dalam negeri dan berdasarkan SE Walikota Padang BK memutuskan menunda kunjungan kerja,” ujarnya.

Sebelumnya diketahui BK DPRD Padang akan melakukan perjalanan itu dalam rangka mempertajam wawasan keanggotaan lembaga serta pengayaan pada lembaga.

Daerah yang dituju Kota Pekanbaru juga sudah menyatakan kesediaan menerima kunjungan dari DPRD Padang. Semua kegiatan juga menerapkan protokol kesehatan dengan ketat.

Perjalanan lewat jalan darat itu awalnya direncanakan diikuti oleh lima orang anggota BK ditambah empat pimpinan DPRD dan beberapa sekretariat. (Rahmadi/ABW)

The post Hormati PPKM Darurat, DPRD Padang Akhirnya Tunda Kunker ke Pekanbaru appeared first on Langgam.id.