Bantuan sosial dari pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) diberikan kepada warga masyarakat di daerah yang terdampak akibat penerapan PPKM Darurat yang diterapkan 12-20 Juli. Kemudian diperpanjang hingga 25 Juli.

Kabag Humas Pemko Bukitinggi Yulman mengatakan, di Kota Bukittinggi, sebanyak 3.240 kepala keluarga (KK) yang tersebar di 24 kelurahan terdata sebagai penerima bantuan.

Bantuan yang diberikan terangnya, berupa beras diserahkan secara simbolis oleh Wali Kota Bukittinggi di tiga lokasi. Yaitu Kelurahan Puhun Tembok, Kelurahan Pakan Kurai dan Kelurahan Pakan Labuah, Rabu (21/7/2021).

“Bukitinggi telah memberikan bansos dari Kemensos kepada masyarakat. Bantuan yang diberikan berupa beras kepada masyarakat yang terdata di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial  (DTKS),” katanya, Kamis (22/7/2021).

Menurutnya, data itu sudah ada sejak sebelumnya. Sementara bagi masyarakat yang tidak dapat bantuan, nanti akan dapat bantuan dari APBD.

Baca juga: Ini Upaya Pemko Agar Bukittinggi Bisa Turun dari PPKM Level IV

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Bukittinggi Linda Faroza menjelaskan, bantuan sosial yang diberikan berupa 10 kilogram beras Bulog untuk setiap kepala keluarga (KK).

“Bantuan diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS,” katanya.

Ia menambahkan, bantuan diberikan kepada KPM yang masuk dalam Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 1.154 KK. Kemudian yang masuk dalam program Bantuan Sosial Tunai (BST) sebanyak 2.086 KK.

“Total kita serahkan bantuan untuk 3.240 KPM yang tersebar di 24 kelurahan di Bukittinggi,” ujarnya.

Kemudian menurutnya, bagi masyarakat yang termasuk KPM dan telah terdata, dapat menjemput bantuan tersebut ke kantor lurah setempat. Yaitu dengan tetap menerapkan protokol kesehatan covid-19.

The post Terdampak PPKM, 3.240 KK di Bukittinggi Terima Bantuan Sosial appeared first on Langgam.id.

Kasat Binmas Polres Bukittinggi AKP Dwi Purwito mengatakan hari ini pihaknya menyerahkan bantuan sosial (bansos) kepada pedagang kaki lima, pedagang keliling atau menggunakan gerobak yang terdampak PPKM Darurat di Pasar Aur Kuning dan Pasar Bawah Kota Bukittinggi.

“Sebelum diserahkan, kami sebelumnya berkomunikasi dengan penerima, apakah mereka terdampak dari PPKM Darurat,” katanya.

Lanjutnya, bansos PPKM Darurat ini terdiri dari 20 peket sembako yang diserahkan pada hari ini yakni berupa, beras 5 Kg dan mie instan sebanyak 5 bungkus.

“Harapnya, bantuan ini dapat meringankan pedagang yang terdampak PPKM Darurat yang tidak berjualan,” jelasnya.

Sebelumnya, Polres Bukittinggi juga menyerahkan bantu sembako kepada warga yang menjalani isolasi mandiri. Bantuan tersebut akan diserahkan secara bertahap. (KW/ABW)

The post PPKM Darurat Bukittinggi, Polisi Salurkan Bansos ke Pedagang Pasar Bawah dan Aur Kuning appeared first on Langgam.id.

“Untuk bantuan selama PPKM Darurat, kita belum dapat finalisasi bagaimana prosedurnya,” katanya saat diskusi virtual yang diadakan Harian Koran Singgalang, Jumat (17/7/2021).

Ia mengatakan bahwa saat ini pihaknya sudah menghubungi Menko Perekonomian untuk membicarakan solusi dan langkah-langkah yang harus ditempuh. Mengingat banyaknya refocusing dana dan anggaran yang dihabiskan untuk penanganan covid-19.

Baca juga: Bansos PPKM Darurat di Sumbar Belum Disalurkan, Ini Penyebabnya

“Kita sedang koordinasi dengan pemerintah pusat terkait solusi apa yang harus dilakukan dengan anggaran yang sudah tergerus ini untuk menutupi kekurangan ekonomi,” katanya.

Apalagi menurutnya saat ini banyak refocusing dana untuk penanganan covid-19. Audy menyebut, PPKM darurat berdampak cukup besar pada perekonomian Sumbar.

“PPKM Darurat sangat berdampak pada sektor ekonomi masyarakat terlebih Sumatra Barat tidak mempunyai kesiapan anggaran dalam menutupi kekurangan ekonomi masyarakat,”

The post Penyaluran Bansos PPKM Darurat Sumbar Tunggu Arahan Pusat appeared first on Langgam.id.

Wakapolres Bukittinggi Kompol Sukur Hendri Saputra menyebut, terdapat 11 titik penyekatan di jalur pintu masuk dalam kota.

Baca juga: PPKM Darurat Bukittinggi, Pemko Bakal Bangun Rumah Sakit Lapangan Covid-19

11 titik tersebut berada di Simpang Jambu Air, Simpang Petak Ikabe Jambu Air, Simpang Taluak Aur Atas, Simpang Bakso Nyonya, Simpang Pos Polisi Aur Kuning, Simpang Istana Mie.

Kemudian di Simpang BMW 2000, Simpang By Pass Surau Gadang, Simpang Taman Makam Pahlawan, Simpang Taman Gadut, dan di Simpang Jembatan Ngarai Sianok.

“Penyekatan kita lakukan dari 12-20 Juli. Untuk penyekatan dimulai pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB. Tapi waktu tersebut bisa berubah tergantung kondisi di lapangan,” kata Kompol Sukur.

Baca juga: PPKM Darurat di Bukittinggi, Wako Terbitkan Larangan Belajar Tatap Buka

Dikatakannya, pembatasan akses masuk kota berlaku bagi masyarakat yang datang dari luar kota Bukittinggi. Serta bagi masyarakat yang tidak ada kepentingan kecuali pada sektor esensial dan kritikal sesuai yang diatur dalam Inmendagri Nomor 20 tahun 2021.

The post Catat, Ini 11 Titik Penyekatan di Bukittinggi Selama PPKM Darurat appeared first on Langgam.id.

Hal tersebut dikatakan Wali Kota Bukittinggi Erman Safar saat memimpin rapat koordinasi SKPD di lingkungan Pemko Bukittinggi, Senin (12/07/2021).

“Bagi pasien dengan gejala sedang dan berat akan dirawatinapkan di RSUD dan RS Achmad Muchtar yang diiringi dengan upaya penambahan tempat tidur, serta membuka rumah sakit lapangan,” katanya dalam situs resmi Bukittinggi, Selasa (13/7/2021).

Hal tersebut, katanya, sebagai upaya agar Kota Bukittinggi cepat keluar dari keadaan PPKM Darurat. Selain itu, Pemko Bukittinggi juga mendorong pasien positif covid-19 yang tidak memiliki gjala (OTG) untuk melakukan isolasi mendiri

“Bagi pasien dengan gejala ringan akan dilakukan isolasi di lokasi terpusat yang lokasinya akan segera diupayakan secepatnya oleh Pemko Bukittinggi,” ujarnya.

Ia menyebut, pelaksanaan PPKM darurat untuk sektor ekonomi tetap dibuka dan tidak ada penutupan pasar. “Namun, ada beberapa pembatasan-pembatasan yang harus diikuti berdasarkan instrusksi mendagri,” tuturnya.

Baca juga: PPKM Darurat di Bukittinggi, Wako Terbitkan Larangan Belajar Tatap Buka

Untuk supermarket, pasar tardisional, toko kelontong dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari, dibatasi jam operasional sampai pukul 20.00 WIB dengan kapasitas pengunjung maksimal 50 persen.

Pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum (warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan), baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mal, hanya menerima delivery/take away dan tidak menerima makan di tempat (dine in).

Kegiatan pada pusat perbelanjaan/mal/pusat perdagangan ditutup sementara, kecuali akses untuk restoran pada supermarket dan pasar swalayan, diperbolehkan dengan memperhatikan ketentuan jam operasional dibatasi sampai pukul 20.00 dengan kapasitas pengunjung 50 persen.

“Di bidang keagamaan, kita akan ikuti ketentuan atau surat edaran yang diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Kementrian Agama,” tutur Erman.

The post PPKM Darurat Bukittinggi, Pemko Bakal Buka Rumah Sakit Lapangan Covid-19 appeared first on Langgam.id.

“Jadi ada yang masih diragukan dalam penganggaran untuk penyekatan PPKM Darurat ini, karena itu kita akan segera konsultasikan ke pemerintah pusat,” kata Wakil Gubernur Sumatera Barat, Audy Joinaldy usai Rapat Satgas covid-19 dengan Bupati dan Wali Kota se-Sumbar secara virtual dari Padang, Senin (12/7/2021).

Ia menyebutkan ada kekawatiran kepala daerah yang melaksanakan PPKM Darurat akan terjerat hukum jika menggunakan anggaran tanpa dasar yang jelas. Karena itu untuk sementara penyekatan pada tiga daerah yang melaksanakan PPKM Darurat belum dilakukan secara maksimal.

“Dari tiga daerah yang melaksanakan yaitu kota Padang, Padang Panjang dan Bukittinggi baru kota Padang Panjang yang melakukan penyekatan,” ujarnya.

Namun penyekatan itu dilakukan secara selektif. Bagi orang-orang yang akan berkegiatan di kota Padang Panjang diwajibkan memiliki sertifikat antigen dan vaksin minimal tahap I. Sementara bagi orang-orang yang hanya lewat di kota Padang panjang tidak diminta sertifikat tersebut.

“Kota Padang mempertanyakan anggaran tentang penyekatan ini di dalam rapat. Karena ada kekhawatiran maka kita minta untuk tidak terburu-buru melaksanakannya, menunggu hasil konsultasi ke pusat,” ujarnya.

Selain itu tiga kota yang terkena kebijakan PPKM Darurat ini juga meminta waktu untuk sosialisasi kepada masyarakat terkait aturan-aturan yang harus dipatuhi.

“Hari ini sudah dilaksanakan tapi mereka tetap meminta agar diberikan waktu untuk sosialisasi agar masyarakat benar-benar memahami dan bisa mematuhi aturan tersebut,” ujarnya.

Terkait pelaksanaan ibadah di masjid Pemprov Sumbar menurut Audy akan mengikuti Taklimat dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumbar yang membolehkan dengan pemberlakuan protokol kesehatan ketat.

“Kita akan minta MUI untuk memberikan edaran kepada seluruh pengurus masjid untuk memastikan protokol kesehatan berjalan dengan benar,” kata Audy.

Wagub juga mengingatkan bahwa dalam taklimat itu MUI mengatakan bahwa masyarakat yang cemas akan tertular virus ketika beribadah di masjid boleh untuk melaksanakan ibadah di rumah masing-masing.

“Jadi kita serahkan kepada masing-masing individu,” katanya. (Rahmadi/ABW)

The post Hati-hati Gunakan Anggaran, Daerah di Sumbar Belum Maksimalkan Penyekatan PPKM Darurat appeared first on Langgam.id.

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Pendidikan Kota Bukittinggi Melfi Abra menjelaskan, tahun ajaran baru 2021-2022 dimulai pada hari ini, Senin (12/7/2021). Dimulainya tahun ajaran baru bertepatan dengan dimulainya kebijakan PPKM Darurat yang berlangsung sampai 20 Juli.

“Bukittinggi menerapkan kebijakan PPKM darurat sama dengan dua daerah lain di Sumbar. Disdik sendiri sudah selesai penerimaan siswa baru, kita mulai proses belajar mengajar secara daring,” katanya Senin (12/7/2021).

Ia menjelaskan, kebijakan belajar secara daring dilakukan sampai 20 Juli, mengikuti PPKM Darurat. Sementara setelah tanggal 20 Juli itu, Pemko Bukittinggi akan melakukan rapat evaluasi PPKM.

“Nantinya diputuskan lagi kebijakan selanjutnya, apakah berlanjut daring atau tatap muka,” ungkapnya.

Meski belajar daring terang Melfi, namun kegiatan yang tidak bisa secara daring, maka akan dilakukan secara offline seperti pengambilan buku pelajaran.

Selama pembelajaran daring, guru juga tidak masuk ke sekolah. Hanya kepala sekolah yang diwajibkan dan guru piket yang diatur secara bergiliran.

Baca juga: Tahun Ajaran Baru Saat PPKM Darurat, Disdik Padang Terapkan Belajar Daring

“Kita melakukan pembelajaran secara daring dari rumah dengan multimedia yang telah disediakan. Kita telah menyiapkan seperti lewat google classroom, jadi ini memindahkan kegiatan belajar langsung kepada online,” ujarnya.

Selain itu sebutnya, untuk kegiatan pengenalan lingkungan sekolah (PLS) bagi siswa baru ditiadakan secara tatap muka. PLS hanya dilakukan secara online dan teknisnya dilakukan sekolah masing-masing.

Dijelaskan Melfi, sebenarnya sejak tahun 2015 Disdik Bukittinggi sudah punya kelas digital sebagai pilot project. Saat masa pandemi kelas itu dapat diterapkan lebih intensif. Seluruh guru-guru diberikan pelatihan untuk menerapkan kelas digital.

Peniadaan belajar tatap muka diterapkan di seluruh SD dan SMP yang berada di bawah naungan Disdik Bukittinggi.

Termasuk SMA yang kewenangannya berada di Pemprov Sumbar juga ikut belajar daring yang diterapkan Pemko Bukittinggi. Begitu juga dengan perguruan tinggi yang ada di Bukittinggi ikut kebijakan belajar daring.

Pihaknya juga menyiapkan yang namanya kurikulum esensial. Kurikulum yang diterapkan di SD dan SMP ini disiapkan untuk PPKM dan menghadapi masa pandemi covid-19.

Sebagaimana diketahui Kota Bukittinggi bersama dua kota lainnya di Sumbar yaitu Padang dan Padang Panjang, telah ditetapkan sebagai daerah yang termasuk diminta melaksanakan PPKM Darurat oleh pemerintah pusat. Mulai 12 Juli hingga 20 Juli 2021.

The post Belajar Tatap Muka di Bukittinggi Ditiadakan, PLS Siswa Baru Secara Online appeared first on Langgam.id.

Dalam keterangan tertulisnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto mengatakan, PPKM inii berlaku 12-20 Juli 2021. Kemudian, nanti akan dimonitor secara harian supaya bisa diantisipasi dengan baik perkembangannya.

Airlangga menjelaskan, bahwa pengaturan PPKM Darurat di luar Jawa-Bali ditetapkan sesuai dan sejalan dengan PPKM Darurat yang berlaku di Jawa-Bali. Hal ini sesuai dengan Instruksi Mendagri Nomor 15,16, dan 18 Tahun 2021.

Khusus transportasi umum, aturan tersebut menjelaskan bahwa yaitu kendaraan umum, angkutan massal, taksi (konvensional dan online), ojek (online dan pangkalan), kendaraan sewa rental, diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70 persen.

Kemudian, dalam transportasi umum ini mesti menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.

Baca juga: Ini Aturan PPKM Darurat di 3 Kota di Sumbar yang Berlaku 12 Juli

Selanjutnya, ada juga pengaturan bagi pelaku perjalanan domestik yang menggunakan transportasi jarak jauh.

Yaitu, pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh seperti pesawat, bis, dan kereta api.

Bagi pelaku perjalanan domestik ini harus menunjukan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama).

Kemudian, menunjukan PCR H-2 untuk pesawat udara serta antigen (H-1) untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bis, kereta api, dan kapal laut.

Ketentuan bagi pelaku perjalanan domestik ini hanya berlaku untuk kedatangan dan keberangkatan dari dan ke Jawa dan Bali.

Serta tidak berlaku untuk transportasi dalam wilayah aglomerasi sebagai contoh untuk wilayah Jabodetabek .

Kemudian untuk sopir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya, dikecualikan dari ketentuan memiliki kartu vaksin.

Sebelumnya, tiga kota di Sumbar yang menerapkan PPKM Darurat yaitu Padang, Padang Panjang dan Bukittinggi mulai 12 Juli ini.

Mendagri Tito Karnavian mengatakan, pemberlakuan PPKM Darurat ini luar Jawa-Bali ini bertujuan menurunkan jumlah kasus aktif di daerah tersebut.

The post Ini Aturan Kegiatan Transportasi Umum Saat PPKM Darurat appeared first on Langgam.id.

Kebijakan itu disampaikan Wali Kota Bukittinggi Erman Safar dalam surat edaran nomor 420/823/Disdikbud-Bkt/2021. Edaran tersebut merupakan tindak lanjut Pemko Bukittinggi terkait instsruksi pemerintah soal PPKM Darurat di daeah itu.

Dalam Edaran itu, Pemko Bukittinggi melarang kegiatan belajar mengajar secara tatap muka hingga 20 Juli nanti. Namun siswa yang punya keperluan mendesak dibolehkan datang ke sekolah.

“Bagi siswa dan guru yang bersifat penting harus datang ke sekolah tidak boleh lebih dari 25 persen dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan,” demikian tertulis dalam edaran itu sebagaimana diunggah Pemko Bukittinggi di akun media sosial, Minggu (11/7/2021).

Baca juga: Ini Aturan PPKM Darurat di 3 Kota di Sumbar yang Berlaku 12 Juli

Meski begitu siswa dan guru yang dibolehkan datang ke sekolah bukan untuk kegiatan belajar tatap muka. Sedangkan kepala sekolah diminta tetap bekerja seperti biasa.

“Kepala sekolah, wakil kepala sekolah dan tata usaha tetap melaksanakan tugas sebagaimana biasa,” lanjur edaran itu.

Sebagaimana diketahui, Bukittinggi menjadi satu dari tiga kota di Sumbar yang menerapkan PPKM Darurat. Dua kota lainnya yakni Padang dan Padang Panjang.

PPKM Darurat di tiga kota itu diumumkan pemerintah pada Jumat (9/11/2021). Namun kebijakan PPKM Darurart itu berlaku mulai 12 sampai 20 Juli 2021. (ABW)

The post PPKM Darurat di Bukittinggi, Wako Terbitkan Edaran Larangan Belajar Tatap Muka appeared first on Langgam.id.

“Di lapangan kita mendorong untuk kepala daerah tingkat 1 (provinsi) dan tingkat 2 (kabupaten dan kota) untuk kompak strateginya. Untuk tingkat 1 disusun oleh gubernur dan kemudian tingkat 2 oleh bupati wali kota masing-masing,” kata Tito dalam konferensi pers virtual, Jumat (9/8/2021).

Baca juga: Ini Aturan PPKM Darurat di 3 Kota di Sumbar yang Berlaku 12 Juli

Dia menjelaskan, aturan terkait PPKM darurat mengacu pada peraturan pemerintah pusat termasuk instruksi Mendagri. Dia juga mempersilahkan pemerintah daerah memberikan sanksi kepada pelanggar aturan PPKM darurat itu.

Sejumlah pembatasan kegiatan akan berlaku di daerah yang menerapkan PPKM darurat termasuk di Sumbar. Namun pemerintah juga menyiapkan bantuan untuk menopang ekonomi masyarakat selama PPKM darurat berlangsung.

“Pemerintah dalam pelaksanaan PPKM darurat ini sedang mempersiapkan bantuan beras dari bulog sebesar 10 kilogram, diberikan kepada 10 juta program KPM yang menerima PKH dan 10 juta KPM penerima BST,” kata Menko Perekonomian Airlangga Harta Hartarto dalam konferensi pers itu.

Pemerintah juga menyiapkan bantuan Rp1,2 untuk tiga juta pengusaha UMKM. Bantuan itu sedang disiapkan oleh Kemenkop UMKM. “Ini program segera dipersiapkan Kemenkop UMKM,” ujarnya.

Sebelumnya pemerintah mengumumkan 15 daerah di luar Jawa dan Bali yang akan menerapkan PPKM darurat. Tiga di antara 15 daerah itu berada di Sumbar, yakni Padang, Bukittinggi dan Padang Panjang.

Selama PPKM darurat, perkantoran non esensial diwajibkan menerapkan 100 persen work from home (WFH) atau bekerja dari rumah. Rumah ibadah juga diminta tutup sementara dan restoran dilarang melayani makan di tempat. PPKM darurat itu berlaku mulai 12 sampai 20 Juli 2021.

The post Mendagri Minta Gubernur dan Wali Kota Satu Suara Atur PPKM Darurat appeared first on Langgam.id.