Mereka juga melakukan aksi serupa di depan Kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Sumbar. Massa baru membubarkan diri dan menyebut akan kembali beraksi sampai Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mau menemuinya.

Ketua BMPS Sumbar Irwandi Yusuf mengatakan, Disdik Sumbar hendaknya mematuhi Permendikbud RI 44 tahun 2016 dan Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016. Pada aturan tersebut, jelas rombongan belajar hanya 36 orang maksimal, bukan 40 orang.

“Tuntutan kita agar patuhi aturan itu. Jangan jadikan 40 yang menerima perserta didik baru lagi dalam non zonasi, jumlah itu banyak,” katanya.

Jumlah peserta didik itu menurutnya adalah hak sekolah swasta, dan bukan sekolah negeri lagi. Kalau semua sekolah negeri diisi, sekolah swasta akhirnya tidak dapat murid dan berpengaruh terhadap guru-guru.

“Tolong aturan ini ditegakan, kita ingin bertemu dengan gubernur kenapa aturan ini bisa muncul, karena gubernur yang membuat surat edaran,”ujarnya.

Akibat kebijakan itu, ada anak murid yang sudah masuk sekolah swasta tetapi keluar, karena pindah ke sekolah negeri. Tentu hal ini sangat merugikan, dan seharusnya pemerintah juga mengayomi sekolah swasta.

Menanggapi hal itu, Kepala Disdik Sumbar Adib Alfikri mengatakan, pihaknya menerima dan memahami aksi yang terjadi. Sebab, pihak sekolah swasta itu beranggapan kebijakan ini tidak tepat. Namun, semua sudah dijalankan sesuai aturan yang ada.

“Tidak ada yang menyalahi aturan, tapi mereka ingin menemui Gubernur, terkait kebijakan pendidikan khusus swasta. Biarlah kalau mau diskusi sama pak Gubernur kita cari waktu,” katanya.

Dia mengatakan, tahap satu PPDB dilakukan itu ada dalam aturan, kemudian tahap dua untuk pemenuhan daya tampung. Sedangkan tahap 3 PPDB adalah kebijakan yang dibuat gubernur yang merupakan dampak dari kekurangan akibat sistem zonasi.

“Jadi itu diskresi gubernur, jadi kita itu hanya perlu memberi penjelasan kepada kawan-kawan di sekolah swasta,” ujarnya.

Dia akan menunggu bagaimana pertemuan dengan gubenur nantinya. Hal ini merupakan dampak protes masyarakat yang ingin masuk negeri dan tidak ingin masuk swasta.

“Hal ini juga perlu perhatian sekolah swasta, sekolah swasta perlu juga evaluasi, misalnya mutu dan kualitas, kalau dibilang tidak ada peluang dapat murid, masih banyak kok, cobalah cek,” katanya. (Rahmadi/ICA)

The post Komentar Kepala Dinas Pendidikan Sumbar Soal Demo Guru Swasta appeared first on Langgam.id.

Ratusan masa yang terdiri dari guru SMA dan SMK swasta tersebut tergabung dalam Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Sumbar. Massa melakukan aksi kompak menggunakan baju berwarna putih dan celana warna hitam.

Saat aksi puluhan spanduk dan kertas berisi protes dibentangkan oleh peserta. Di antaranya menuliskan, virus nonzonasi membunuh swasta. Mereka juga meminta hapuskan PPDB tahap 3 atau non zonasi. Peserta aksi secara bergantian melakukan orasi. Mereka menyuarakan penolakan terhadap kebijakan non zonasi oleh Disdik Sumbar serta sejumlah kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada sekolah swasta.

Baca Juga: Dampak PPDB Online Sumbar, Sekolah Swasta Keluhkan Sulit Dapat Siswa

Salah seorang orator aksi Edi mengatakan berdasarkan apa yang terjadi saat ini, Pemprov Sumbar sangat diskriminatif dan oligarkis dalam melakukan perekrutan siswa. Sekolah swasta merasa dianaktirikan oleh pemerintah. “Padahal kita juga membantu pemerintah untuk mencerdaskan anak bangsa, banyak kebijakan tapi kita tidak dibawa berunding,” katanya.

Baca Juga: Sekolah Swasta Terkendala Dapat Siswa Baru, Ombudsman Panggil Disdik Sumbar

Menurutnya sejak SMA dan SMK diurus langsung oleh Pemprov, semakin banyak kekacauan di SMA dan SMK swasta di Sumbar. Sekolah swasta tidak lagi diperhatikan seperti saat bersama pemerintah kabupaten kota. “Dulu kita dapat bantuan, sekarang tidak ada lagi dapat. Jangankan bantuan, beasiswa juga tidak dapat. Bahkan uang Baznas juga tidak dapat padahal itu uang rakyat,” katanya.

Padahal, pemerintah seharusnya memperhatikan juga sekolah swasta agar dapat berlaku adil. Jangan terus-terusan membuka pendaftaran kuota sekolah negeri hinga bertahap-tahap. Mereka meminta pemerintah seharusnya ikuti saja peraturan yang ada, dan semuanya pasti akan berjalan dengan baik.

The post Tolak Kebijakan Nonzonasi, Ratusan Guru Sekolah Swasta Demo Kantor Gubernur Sumbar appeared first on Langgam.id.

Ketua Panitia PPDB Online SMA dan SMK Suryanto mengatakan, kekurangan siswa tersebut tersebar di 12 SMK negeri yang ada di Kota Padang. Sementara, untuk di luar Kota Padang, dia belum mendapatkan rekap laporannya.

“SMK juga bagus, tapi tidak tahu mengapa kurang yang masuk. Di SMK bisa punya keahlian, juga bisa lanjut pendidikan ke perguruan tinggi,” katanya di Padang, Rabu (22/7/2020).

Dia mencontohkan, SMK negeri yang masih kurang siswa yaitu SMKN 7 Padang, SMKN 5 Padang, SMKN 4, SMKN 8, dan SMK Pertanian. Sekolah-sekolah tersebut menawarkan beberapa jurusan yang menarik.

Akibat kekurangan siswa, Disdik Sumbar belum memutuskan kapan menutup pendaftaran di SMK tersebut. Bagi masyarakat yang berminat ia menyarankan segera melapor ke sekolah yang dituju dan akan langsung diterima dengan membawa sejumlah persyaratan administrasi.

“Selagi masih kurang masyarakat masih bisa mendaftar, datang saja langsung ke sana, kemaren ini ada yang mendaftar langsung diterima,” katanya.

Menurutnya, kekurangan siswa SMK terjadi karena minat lulusan SMP sederajat kebanyakan ingin sekolah di SMA. Sehingga ada SMA yang didemo masyarakat karena anaknya tidak lulus SMA.

“Lewat SMK mereka bisa berwirausaha, sehingga membantu perekonomian orang tuanya,” katanya.

Sementara untuk SMA, semua sudah penuh, kecuali SMAN 11 Padang. Sekolah tersebut masih kekurangan 20 siswa. Bagi calon siswa yang berminat dapat melakukan pendaftaran ke sekolah itu. (Rahmadi/ICA)

The post PPDB Berakhir, SMK Negeri di Padang Masih Kekurangan 694 Siswa appeared first on Langgam.id.

Mereka menuntut ingin bertemu dengan Gubernur Sumbar Irwan Prayitno membahas masalah seputar Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang telah selesai dilaksanakan Dinas Pendidikan (Disdik) Sumbar.

Baca juga: Puluhan Mahasiswa Desak Gubernur Sumbar Segera Selesaikan Masalah PPDB Online

Koordinator Aksi Fikri Haldi mengatakan, pelaksanaan PPDB online untuk tingkat SMA di Sumbar kacau dan menuai ragam protes. Banyak calon siswa yang gagal dalam penerimaan walau sudah sesuai sistem zonasi tempat tinggal.

“Akibat sistem PPDB itu, ratusan siswa-siswi terancam tidak bisa melanjutkan pendidikan. Kami datang ke sini karena gubernur yang tandatangani Pergub PPDB,” katanya.

Sistem PPDB, menurutnya, merugikan orang dengan kemampuan ekonomi menengah ke bawah. Sebab, banyak yang tidak bisa menjangkau pendidikan yang ada di sekolah sekolah negeri.

“Kita juga meminta pemerataan mutu dan kualitas sarana dan prasarana yang ada di tiap tiap satuan pendidikan,” katanya.

Mereka juga meminta Gubernur Sumbar merevisi Pergub nomor 40 tahun 2020, dengan mengeluarkan Pergub baru yang berpihak kepada keberlangsungngan pendidikan di Sumbar. Kemudian, meminta Pemprov Sumbar membuat SOP yang layak bagi pembelajaran daring selama pandemi covid-19.

Dalam aksinya, mahasiswa tidak berhasil mendatangkan Gubernur Sumbar Irwan Prayitno. Mereka ditemui oleh sejumlah pejabat Pemprov dan menyebutkan bahwa Gubernur sedang dinas di luar kantor, sehingga tidak bisa menemui peserta aksi.

Ketua PPDB Online SMA dan SMK Sumbar Suryanto mengatakan, pihaknya menerima aspirasi dari mahasiswa tersebut. Namun perlu diketahui, bahwa PPDB online aturannya mengacu kepada peraturan dari pemerintah pusat lewat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

“PPDB kita ini mengacu kepada Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019, kita juga sudah membuat diskresi membuka jalur optimalisasi daya tampung,” katanya.

Menurutnya, sampai saat ini, masih banyak SMK yang kekurangan siswa. Bagi yang belum dapat sekolah bisa mendaftar ke SMK dan langsung diterima. SMK juga bagus karena mengasah keterampilan dan tetap bisa lanjut perguruan tinggi.

Pihaknya juga tidak dapat mengubah peraturan PPDB sesuai tuntutan para pendemo. Zonasi merupakan kebijakan pemerintah pusat dan sudah selesai diseleksi. “Tapi ini akan menjadi bahan evaluasi kita bersama nantinya termasuk bersama pemerintah pusat,” katanya.

Permasalahan yang terjadi akibat daya tampung yang kurang dan banyaknya yang berminat masuk SMA, padahal masih ada SMK yang juga negeri. Kemudian juga ada sekolah swasta bisa mendaftar.

Selain itu, mengenai kebijakan sekolah daring menurutnya itu juga kesepakan pemerintah pusat lewat kesepakatan empat menteri yaitu Kemendikbud, Kemenag, Kemenkes, dan Kemendagri.

“Jadi ini kesepakatan empat menteri, bagi daerah yang hijau boleh buka, pelaksanaan sesuai protokol kesehatan,” katanya. (Rahmadi/ICA)

The post Datangi Demonstran di Kantor Gubernur, Disdik Sumbar: PPDB Mengacu Permendikbud appeared first on Langgam.id.

Mereka datang untuk menemui dan menuntut Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno agar segera menyelesaikan masalah terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan (Disdik) Sumbar.

Puluhan mahasiswa tersebut membawa sejumlah spanduk berisi berbagai tuntutan, salah satunya spanduk bertuliskan ‘Pendidikan? Hak Semua Bangsa’. Selain itu, mereka juga meminta agar tidak ada diskriminasi dalam dunia pendidikan.

Orator aksi, Aji Surya Kelana mengatakan, bahwa banyak masyarakat yang seharusnya bisa sekolah tetapi ditetapkan tidak mendapatkan hak mereka bersekolah di tempat yang mereka inginkan. Hal ini dinilai merugikan.

Baca Juga: Anak Tak Lulus PPDB 2020, Puluhan Orang Tua Gembok Gerbang SMAN 5 Padang

“Kita minta penjelasan Gubernur Sumbar bagaimana regulasi dibuat, pemerintah perlu menerapkan pentingnya azas transparansi,” ujarnya, Rabu (22/7/2020).

Tidak hanya itu, Aji Surya juga mempermasalahkan kualitas server PPDB, kualitas dari tenaga Disdik Sumbar dalam menyelenggarakan PPDB. Menurutnya Disdik Sumbar asal-asalan menerapkan pendaftaran online, sebab tidak semua orang paham menggunakan teknologi.

“Bicara integritas, banyak masyarakat yang tidak tahu, tidak paham, apakah sudah survei masyarakat Sumbar yang belum paham akses website dan internet,” jelasnya.

Baca Juga: Server Bermasalah, Pendaftaran Online PPDB SMA di Sumbar Dibuka 25 Juni 2020

Pantauan Langgam.id, aksi puluhan mahasiswa itu dijaga oleh pihak kepolisian. Ketua PPDB Online, Suryanto juga tampak menerima dan mendengarkan aspirasi mahasiswa tersebut. Mereka mengatakan akan menunggu sampai Gubernur Sumbar menemui mereka. (Rahmadi/ZE)

The post Puluhan Mahasiswa Desak Gubernur Sumbar Segera Selesaikan Masalah PPDB Online appeared first on Langgam.id.

Ketua Panitia PPDB Sumbar Suryanto mengatakan, optimalisasi daya tampung dibuka untuk 46 SMA di Sumbar dengan total daya tampung 1.692 siswa. Setiap rombongan kelas yang sebelumnya maksimal 36 siswa sekarang bisa menerima 40 siswa.

Baca juga: Kelulusan Jalur Nonzonasi, Ketua PPDB 2020: Sudah Diumumkan di Sekolah Masing-masing

“Kita sudah umumkan, calon siswa dapat melihat ke sekolah masing-masing, calon siswa juga sudah ada yang daftar ulang ke sekolah masing-masing,” katanya Senin (20/7/2020).

Menurutnya, pengumuman dilakukan setelah Disdik Sumbar mendapatkan izin dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dari jumlah kuota yang disediakan, semua sudah terisi. Bahkan, banyak sekolah yang pendaftarnya lebih banyak dari kuota yang disediakan.

Namun, ada satu sekolah melaporkan masih ada memiliki bangku kosong yaitu SMAN 11 Padang. Berdasarkan laporan sekolah tersebut, ada 20 kursi lagi yang belum terisi kuota optimalisasi daya tampung.

Ia mengatakan, jika masih ada yang ingin mendaftar maka sekolah yang berada di Bungus Teluk Kabung itu masih bisa menerima siswa. Bagi calon yang berminat bisa mendaftar karena masih masuk dalam optimalisasi daya tampung.

“SMA sudah penuh, tapi SMAN 11 masih ada kurang, bagi yang ingin daftar silahkan datang saja, itu masih masuk optimalisasi daya tampung,” katanya.

Ia tidak mengetahui mengapa masih kekurangan di sana. Menurutnya, mungkin karena lokasi sekolah yang jauh dari pusat Kota Padang.

Sebelumnya, Disdik Sumbar membuka Pendaftaran optimalisasi daya tampung pada tanggal 15-16 Juli, kemudian rencana diumumkan 17 Juli. Namun diputuskan ditunda berdasarkan rekomendasi Ombudsman karena belum ada izin tertulis dari Kemendikbud.

Selain itu, menurutnya calon siswa bisa juga mendaftar di SMK sebab masih banyak kuoata tersedia. Bagi masyarakat yang berminat dapat segera mendaftarkan diri ke SMK yang dituju. (Rahmadi/ICA)

The post PPDB SMA Sumbar Nonzonasi Selesai, SMAN 11 Padang Masih Kekurangan Siswa appeared first on Langgam.id.

Ketua PPDB Disdik Sumbar, Suryanto mengatakan, untuk SMA sudah cukup, namun untuk SMK masih ada kekurangan jumlah siswa dari berbagai jurusan yang telah disediakan.

Menurutnya, animo masyarakat agak kurang untuk mendaftar SMK. Kebanyakan masyarakat lebih memilih mendaftarkan anaknya ke SMA.

“Untuk SMK kurang, kita masih buka pendaftaran, di Kota Padang saja ada kita kekurangan sekitar 600 siswa,” ujarnya saat berada di Kantor Disdik Sumbar, Senin (20/7/2020).

Baca Juga: Alasan Disdik Sumbar Soal SMA dan SMK Swasta Tak Buka PPDB Online

Bagi masyarakat yang belum dapat sekolah, katanya, dapat mendaftar anaknya ke SMK saat ini. Bagi yang mendaftar, akan langsung diterima oleh SMK tersebut. SMK juga menyediakan bermacam pilihan jurusan yang menarik.

“Bagi yang belum dapat SMA, kalau mau daftar SMK itu bisa cepat, kemaren ada yang begitu (mendaftar) langsung diterima,” ungkapnya.

Meskipun kegiatan sekolah sudah berjalan, menurutnya siswa baru masih bisa masuk.

Baca Juga: Komentar Ombudsman Soal Rencana Penambahan Kuota Siswa SMA dan SMK di Sumbar

Diketahui Disdik Sumbar menyediakan daya tampung untuk SMK sebanyak 33.695 siswa. Sementara sudah ada sekitar 24.257 siswa yang diterima. Sedangkan yang masih kosong ada 9.438 yang tersebar di berbagai SMK di Sumbar.

Selain SMK, berdasarkan laporan terakhir ada satu SMA yang masih kosong yaitu SMAN 11 Padang. Berdasarkan laporan sekolah tersebut ada 20 kursi lagi yang belum terisi.

Ia mengatakan, jika masih ada yang ingin mendaftar, maka sekolah yang berada di Bungus Teluk Kabung itu dapat menerima. Hal itu masih masuk dalam optimalisasi daya tampung. (Rahmadi/ZE)

The post Kekurangan Siswa, Disdik Sumbar Masih Buka Pendaftaran untuk SMK Negeri appeared first on Langgam.id.

Ketua PPDB Disdik Sumbar, Suryanto mengatakan, pihaknya telah mendapatkan dokumen izin tertulis yang menjadi dasar pelaksanaan optimalisasi daya tampung. Izin tersebut dijelaskan dalam surat nomor 6116/C/PD/2020 tentang kebijakan rombongan belajar SMAN di Provinsi Sumbar tahun ajaran 2020/2021.

“Jadi izinnya sudah kita dapatkan, sebelumnya kita tidak berani mengumumkan karena belum ada dokumen resmi,” ujarnya kepada Langgam.id, Senin (20/7/2020).

Dalam surat tersebut, Disdik Sumbar diizinkan untuk menambah jumlah peserta didik dalam satu Rombongan Belajar (Rombel) untuk tingkat SMA tahun ajaran 2020/2021 sebanyak 10% dari batas atas yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah.

Baca Juga: Disdik Sumbar Tunda Pengumuman PPDB SMA Nonzonasi

Hasil dari optimalisasi daya tampung itu, katanya, sudah diumumkan oleh sekolah tujuan masing-masing. Calon siswa dapat melihat di sekolah masing-masing atau lewat web resmi sekolah.

“Lihat pengumumannya ke sekolah masing-masing, mereka kan daftarnya juga di sekolah, hari ini juga sudah banyak yang daftar ulang,” jelasnya.

Pendaftaran lewat jalur daya tampung menurutnya merupakan tahapan terakhir, sehingga PPDB 2020 sudah ditutup. PPDB dilakukan dalam tiga tahap, mulai dari jalur zonasi, prestasi, dan optimalisasi daya tampung.

Baca Juga: Daftar 46 SMA di Sumbar yang Buka PPDB Nonzonasi

Berdasarkan laporan terakhir. jelasnya, semua SMA di Sumbar sudah terisi, tetapi ada satu sekolah yang masih kosong yaitu SMAN 11 Padang. Berdasarkan laporan sekolah tersebut ada 20 kursi lagi yang belum terisi.

Ia mengatakan jika masih ada yang ingin mendaftar, maka sekolah yang berada di Bungus Teluk Kabung itu dapat menerima. Hal itu masih masuk dalam optimalisasi daya tampung.

“Bagi yang ingin daftar silahkan datang saja, itu masih masuk optimalisasi daya tampung,” katanya.

Baca Juga: Dampak PPDB Online Sumbar, Sekolah Swasta Keluhkan Sulit Dapat Siswa

Sebelumnya, Disdik Sumbar membuka Pendaftaran optimalisasi daya tampung pada tanggal 15-16 Juli, kemudian rencana diumumkan 17 Juli. Namun diputuskan ditunda berdasarkan rekomendasi Ombudsman karena belum ada izin tertulis dari Kemendikbud.

Optimalisasi daya tampung dibuka terhadap 46 SMA di Sumbar dengan total daya tampung 1.692 siswa. (Rahmadi/ZE)

The post Kelulusan Jalur Nonzonasi, Ketua PPDB 2020: Sudah Diumumkan di Sekolah Masing-masing appeared first on Langgam.id.

Kepala Disdik Sumbar Adib Alfikri mengatakan, sebelum melaksanakan PPDB online 2020, dia telah meminta perkumpulan sekolah-sekolah swasta untuk bergabung dengan sistem PPDB, hanya saja dalam situs terpisah. Namun, website pendaftaran sekolah swasta itu nantinya disambungkan link-nya dengan PPDB online Disdik Sumbar.

“Jadi bukan tidak mau mengikutkan, prinsipnya sudah kami beri, buat website secara bersama nanti kami kasih link di situs PPDB online,” katanya di Padang, Jumat (17/7/2020).

Jika digabungkan dengan sekolah negeri, kata Adib, akan membuat kebingungan dan kerancuan di tengah masyarakat. Sebab, tanpa ada sekolah swasta pun juga sudah banyak yang bertanya dan bingung menggunakan situs PPDB.

“Nanti bisa dianggap salah satu sekolah swasta itu sekolah negeri, bertambah lagi masalah, jadi itu persoalan, tapi sekolah swasta tidak melakukan,” katanya.

Ide ini bisa juga diterapkan untuk PPDB tahun selanjutnya. Ombudsman pun juga mendukung pelaksanaan skema itu. Sekolah di Sumbar juga tidak bakal cuku menampung seluruh siswa, sehingga masih ada siswa yang bisa masuk sekolah swasta baik SMA dan SMK.

Sementara itu, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumbar Yefri Heriani mengatakan, kebijakan PPDB tahap 3 optimalisasi daya tampung yang diterapkan Disdik, sebenarnya tidak bisa menampung seluruh siswa di Sumbar. Sehingga masih ada peluang masuk sekolah swasta.

“Dari kami melihat data, sebetulnya masih ada lebih dari 10 ribu siswa lagi yang dapat ditampung sekolah-sekolah swasta,” katanya.

Ia mengatakan, jumlah SMP dan MTS lebih banyak dari SMA dan SMK di Sumbar, sehingga mereka besar kemungkin tidak diterima oleh seluruh sekolah. Mereka yang tidak dapat ditampung ini dapat masuk ke sekolah sekolah swasta. (Rahmadi/ICA)

The post Alasan Disdik Sumbar Soal SMA dan SMK Swasta Tak Buka PPDB Online appeared first on Langgam.id.

Informasi ini disampaikan pihak Disdik Sumbar saat memenuhi panggilan Ombudsman RI Perwakilan Sumbar di Padang, Jumat (17/7/2020).

Baca juga: Daftar 46 SMA di Sumbar yang Buka PPDB Nonzonasi

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumbar Yefri Heriani mengatakan, Disdik Sumbar menunda pemgumuman karena sampai sekarang belum ada surat resmi dari Kemendikbud tentang penambahan daya tampung dari sebelumnya maksimal 36 siswa menjadi 40 siswa.

“Kita sudah meminta penjelasan, Disdik Sumbar akan menunggu surat dari Menteri untuk kelulusan tahap optimalisasi daya tampung yang sedang berlangsung saat ini,” katanya.

Menurutnya, pengumuman ditunda sampai ada surat resmi dari Kemendikbud. Kalau perlu Disdik Sumbar menjemput surat tersebut biar ada kepastian dan dasar yang jelas terkait daya tampung.

Jika diterima, dikhawtirkan siswa bisa menjadi ilegal dan tidak diakui nantinya. Sebab, ini akan berpengaruh terhadap dana BOS, NISN, dan sertifikasi guru.

Sementara itu, Kepala Disdik Sumbar Adib Alfikri mengatakan, pihaknya sudah mendapatkan izin dari Kemendikbud untuk melakukan optimalisasi daya tampung. Hanya saja saat ini, masih menunggu dokumen izin.

“Kita pahami juga, dalam kondisi sekarang mungkin juga efek work from home. Padahal surat itu sudah seminggu lalu adanya,” katanya.

Ia mengatakan, tidak hanya Sumbar yang melaksanakan seperti itu, tetapi juga dilakasanakan pada PPDB SMA di Jakarta. Optimalisasi daya tampung juga bukan ide dari Disdik Sumbar, melainkan usulan dari Kemendikbud sendiri.

“Ini atas izin kementerian, ini juga bukan usulan dari kami, tapi rekomendasi dari Kementerian, kalau kami minta tambahan rombongan belajar dan tambah sekolah baru,” katanya.

Namun, Kemendikbud tidak mengizinkan itu karena dikhawatirkan akan menggeser sekolah swasta. Makanya hanya boleh optimalisasi daya tampung.

Baca juga: Sekolah Swasta Terkendala Dapat Siswa Baru, Ombudsman Panggil Disdik Sumbar

“Kapan sampainya kita tunggu saja, yang jelas sudah diizinkan, tinggal dokumen saja,” ujarnya.

Saat ini, sekolah-sekolah tersebut sudah menutup pendaftaran optimalisasi daya tampung. Jumlah sekitar 1.600 yang disediakan menurutnya juga tidak cukup. Sekolah hanya menambah 4 siswa per kelas, tetapi yang mendaftar hingga lebih dari 200 orang di setiap sekolah.

“Hari ini kita verifikasi, kalau jumlah kuotanya kurang malah, sangat banyak yang mendaftar,” katanya.

Ia berharap masyarakat dapat memahami konseskuensi sebuah kebijakan baru. Selain sekolah negeri masyarakat juga bisa mendaftarkan anaknya ke sekolah swasta. (Rahmadi/ICA)

The post Disdik Sumbar Tunda Pengumuman PPDB SMA Nonzonasi appeared first on Langgam.id.