Fenomena politik uang seolah sudah menjadi wajah yang sulit dihapus dari setiap kontestasi demokrasi di Indonesia. Mulai dari pemilu pilkada, legislatif, bahkan pemilihan presiden, praktik bagi-bagi uang maupun barang masih sering ditemukan. Mirisnya, praktik ini bagi sebagian masyarakat masih dianggap hal yang biasa bahkan sudah menjadi tradisi dalam pemilu. Padahal, praktik ini jelas menodai esensi demokrasi yang seharusnya menjadi ajang adu gagasan, pengalaman, kepemimpinan, malah menjadi transaksi finansial. Seperti yang telah ditegaskan oleh Miriam Budiarjo (2008) demokrasi sejati bukan tentang seberapa sering pemilu diselenggarakan, melainkan sejauh mana rakyat berpartisipasi secara sadar tanpa tekanan dan tanpa iming-iming materi. Oleh karena itu, praktik politik uang ini jelas mencederai makna sejati demokrasi. Lebih dari itu, politik uang juga merupakan pintu masuk utama korupsi.  Para kandidat yang membeli suara  akan terdorong untuk “mengembalikan modal” yang sudah dikeluarkan selama kampanye. Selama politik uang terus dibiarkan, korupsi tidak akan pernah surut, dan demokrasi hanya akan menjadi topeng semata. Dari sinilah lingkaran setan politik uang dan korupsi lahir: kekuasaan berubah menjadi investasi, bukan pengabdian yang merusak demokrasi dan merugikan masyarakat luas.

Salah satu akar suburnya politik uang adalah tingginya biaya politik di Indonesia. Untuk menjadi calon pejabat, seseorang harus mengeluarkan biaya politik yang sangat besar mulai dari kampanye, konsolidasi tim, hingga “ongkos politik” yang bersifat tidak resmi. Di sinilah politik uang lahir dan mendapatkan ruang. Uang tunai, sembako, bahkan janji-janji fasilitas diberikan untuk membeli suara. Dengan biaya yang mahal timbul masalah besar yang kurang diperhatikan.

Masalahnya ketika kandidat terpilih, modal yang dikeluarkan pasca pemilihan harus dikeluarkan. Gaji satu periode sering kali tak cukup menutup modal yang sudah dikeluarkan sebelumnya, apalagi dengan sifat alamiah manusia balik modal saja tidak cukup apalagi rugi. Maka muncul dorongan bahkan keinginan untuk menggunakan cara yang lebih cepat demi mengembalikan modal yang sudah dikeluarkan. Said Salahudin (2014) menyebut politik uang sebagai bentuk nyata dari korupsi elektoral, sebab praktik ini menggerogoti legitimasi demokrasi, suara rakyat tidak lagi diperoleh melalui keyakinan politik, melainkan hasil transaksi uang. Hasilnya bisa ditebak : mulai dari praktik suap, penyalahgunaan anggaran bahkan jual beli kebijakan. Kursi kekuasaan bukan lagi menjadi alat transportasi gagasan melainkan menjadi ladang investasi.

Politik uang melahirkan lingkaran setan yang menggerus kualitas demokrasi. Pertama, masyarakat yang menerima menjadi permisif terhadap perilaku koruptif pejabat, karena merasa legitimasi untuk menuntut telah hilang. Kedua, pejabat publik merasa memiliki justifikasi moral untuk korupsi, sebab kursinya diperoleh melalui mekanisme transaksi. Ketiga, demokrasi mengalami erosi legitimasi karena pemilu hanya menjadi arena transaksional, bukan kontestasi gagasan.

Kondisi ini menggeser demokrasi dari substansi menuju formalitas. Pemilu sekedar prosedur lima tahunan tanpa kualitas deliberasi (pertimbangan bersama). Rakyat mulai kehilangan peran sebagai pemilik kedaulatan, sementara elite politik memposisikan diri sebagai aktor dominan yang memperjualbelikan kekuasaan.

Dampak politik uang ini sangat luar biasa, mulai dari rendahnya kualitas kepemimpinan di mana kandidat dengan integritas dan kapasitas seringkali tersingkir karena keterbatasan modal. Sebaliknya, kandidat dengan finansial yang tinggi lebih berpeluang menang, walaupun lemah dalam visi dan kompetensi. Implikasinya, kebijakan publik seringkali lebih diarahkan untuk menguntungkan kelompok pemodal dibanding rakyat. Pembangunan diarahkan untuk menguntungkan kelompok tertentu, bukan kesejahteraan bersama. Rakyat hanya jadi objek lima tahunan, sementara pemodal menjadi subjek utama yang dikawal kepentingannya. Praktik patronase semakin menguat, di mana kepentingan rakyat dikorbankan demi menjaga relasi dengan penyandang dana politik. Akibatnya, kualitas kebijakan publik menurun dan seringkali tidak menyentuh masyarakat: mulai pembangunan yang tidak merata, layanan dasar yang sangat penting seperti pendidikan dan kesehatan terabaikan, dan alokasi anggaran sering dipolitisasi. Demokrasi pun gagal menghasilkan pemimpin yang berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.

Menganggap politik uang sebagai tradisi adalah bentuk kekeliruan yang konseptual. Tradisi adalah sesuatu yang diwariskan karena mengandung unsur kebaikan. Sedangkan politik uang justru sebaliknya, yang merupakan bentuk kejahatan elektoral yang merusak moral politik dan mengancam keberlanjutan demokrasi. Sikap yang menganggap politik uang sebagai sesuatu yang lumrah sama saja dengan melegitimasi lahirnya pemimpin yang korup. Dengan dalih “mumpung ada yang memberi”, masyarakat sesungguhnya tengah menggadaikan masa depan bangsa demi kepentingan sesaat.

Untuk memutus lingkaran setan politik uang dan korupsi, beberapa langkah strategis diperlukan. Pertama, penegakan hukum yang tegas. Bawaslu dan aparat penegak hukum harus memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku politik uang, biar jera. Kedua, transparansi biaya kampanye. Publik harus mengetahui sumber dan penggunaan dana politik, sehingga dapat menilai independensi kandidat terhadap kepentingan pemodal. Ketiga, pendidikan politik yang substantif. Partai politik, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, dan media massa harus aktif membangun kesadaran bahwa suara rakyat adalah mandat, bukan komoditas.

Namun, faktor terpenting tetap berada pada masyarakat. Kesadaran kolektif untuk menolak uang politik adalah fondasi utama pemberantasan korupsi. Meski tidak mudah, terutama di tengah kondisi ekonomi yang sulit, sikap menolak merupakan langkah nyata untuk memperbaiki kualitas demokrasi.

Dengan demikian, politik uang bukan sekadar masalah teknis dalam pemilu, melainkan problem struktural yang memengaruhi kualitas demokrasi Indonesia. Selama praktik ini masih dianggap wajar, korupsi akan terus berulang, dan demokrasi kehilangan maknanya. Pandangan ini sejalan dengan Samuel P. Huntington (1991) yang menegaskan bahwa ketika kekuasaan dijadikan alat untuk memperkaya diri, demokrasi hanya menjadi formalitas tanpa makna. Inilah yang terjadi ketika politik uang dibiarkan tumbuh di setiap kontestasi politik. Demokrasi tidak boleh dikorbankan hanya karena selembar uang. Demokrasi adalah hak rakyat untuk memilih pemimpin yang benar-benar bekerja demi kepentingan rakyat. Oleh karena itu, menolak politik uang adalah prasyarat utama bagi lahirnya kepemimpinan yang bersih, kebijakan publik yang adil, serta demokrasi yang bermartabat. (*)

Tanzilla Wulandari, mahasiswa Ilmu Politik, FISIP Universitas Andalas

The post Dari Politik Uang ke Korupsi: Lingkaran Setan Demokrasi appeared first on Langgam.id.

Dalam pembukaan acara, Wakil Rektor III Undhari, Amar Salahuddin, menegaskan pentingnya menjaga demokrasi yang berintegritas dan komitmen kampus sebagai tempat mencetak generasi kritis. “Undhari adalah kawah candradimuka, tempat kita bersama-sama mencari solusi terhadap persoalan bangsa, termasuk praktik politik uang yang kian marak,” ujar Amar, menyulut semangat diskusi.

Para narasumber yang hadir dalam acara ini, yaitu Harry Efendi dari Koalisi Masyarakat Sipil Sumatera Barat (KMSS), Samaratul Fuad dari Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), dan Maradis dari Bawaslu Kabupaten Dharmasraya, menyuarakan keprihatinan mereka terhadap fenomena politik uang yang dianggap sebagai ancaman serius bagi masa depan demokrasi di Indonesia, khususnya di daerah.

Harry Efendi, aktivis KMSS, menyampaikan kritik kerasnya terhadap partai politik yang dianggap gagal menjalankan fungsinya sebagai penjaga demokrasi.

“Fenomena kotak kosong dalam Pilkada Dharmasraya adalah bukti nyata bahwa partai politik sudah berubah menjadi kartel kekuasaan, bukan lagi sebagai penjaga aspirasi rakyat,” tegas Harry, menggambarkan kondisi yang memprihatinkan.

Senada dengan itu, Simaratul Fuad dari KIPP Sumatera Barat juga menyoroti bagaimana partai politik seringkali bersikap otoriter dalam menentukan calon pemimpin. “Mereka seolah-olah memiliki hak absolut dalam menentukan masa depan bangsa ini, sementara suara rakyat justru dikesampingkan,” ungkapnya. Ia menegaskan bahwa perubahan harus dimulai dari kesadaran partai politik untuk mendengar dan menghargai aspirasi rakyat.

Tak kalah penting, Maradis dari Bawaslu Dharmasraya menyampaikan peran vital lembaganya dalam menjaga integritas pemilu. “Bawaslu akan selalu berdiri di garda terdepan untuk memastikan pemilu yang jujur dan adil. Kami tak akan tinggal diam menghadapi praktik-praktik kotor dalam politik,” ucap Maradis dengan nada optimis.

Fenomena kotak kosong dalam Pilkada Dharmasraya menjadi topik yang paling menyita perhatian dalam diskusi ini. Para narasumber sepakat bahwa kotak kosong bukanlah sekadar simbol, melainkan sebuah bentuk perlawanan masyarakat terhadap praktik politik yang tidak sehat. “Kotak kosong adalah suara hati rakyat yang merindukan perubahan, dan ini harus menjadi peringatan bagi kita semua,” tegas Harry Efendi.

Di penghujung diskusi, seluruh peserta sepakat bahwa perlawanan terhadap politik uang harus dimulai dari kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat. “Kita harus berani melawan praktik-praktik kotor ini. Pilihlah pemimpin yang amanah dan benar-benar peduli pada kepentingan rakyat,” seru Simaratul Fuad, menyuarakan ajakan perubahan.

Diskusi publik ini menjadi momentum penting bagi masyarakat Dharmasraya untuk merenungkan masa depan demokrasi mereka. Dengan partisipasi aktif dan kesadaran politik yang tinggi, harapannya, praktik politik uang dapat dihapuskan dan demokrasi yang sehat serta bermartabat dapat terwujud di Indonesia. (*/Yh)

The post Diskusi Publik di Undhari Bincangkan Ancaman Politik Uang, Soroti Kotak Kosong dalam Pilkada Dharmasraya appeared first on Langgam.id.

“Apalagi pesta demokrasi yang berlangsung pada tanggal 14 Februari 2024 mendatang berlangsung secara serentak yaitu pemilihan umum yaitu Pilpres dan Pileg mulai dari DPRD kabupten dan kota, DPRD Provinsi dan DPR RI serta DPD RI,” ujar Politisi PAN ini.

Hal ini disampaikannya dihadapan seratus peserta yang terdiri dari wali nagari, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan bundo kanduang yang berasal dari Kabupaten Pasaman dalam acara Sosialisasi Pendidikan Pemilih Pemilu 2024 yang terselenggara atas kerjasama Komisi II DPR RI dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Hotel Emir Pasaman, Sumatra Barat, Selasa (10/10/2023).

Legislator dapil Sumbar itu mengatakan, sosialisasi dan pendidikan pemilih bagi masyarakat yang mempunyai hak pilih, bertujuan untuk mengetahui informasi tentang kepemiluan dan tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk aktif dalam pemilu.

Selain itu, masyarakat juga harus tahu siapa saja calon yang berkontestasi baik dalam pilpres maupun pileg. Selanjutnya amati dengan cermat rekam jejak calon, serta jangan mau pula diimingi-imingi sejumlah uang (money politic) untuk memilih seseorang.

“Pilihlah berdasarkan hati nurani tanpa dipengaruhi kepentingan pihak tertentu,” kata Pak GG ini.

Oleh karena itu, diharapkan masyarakat yang mempunyai hak memilih dalam pemilu mendatang, agar tidak mencoblos caleg yang melakukan politik uang. “Tolak uangnya dan jangan pilih orangnya,” ujarnya.

The post Ajak Masyarakat Sukseskan Pemilu 2024, Guspardi Gaus: Tolak Politik Uang appeared first on Langgam.id.

“Untuk tidak melakukan politik uang dalam bentuk apapun, baik dalam memberikan atau menjanjikan sesuatu,” kata Presidium Aliansi Advokad Anti Politik Uang Pilkada Sumatra Barat, M Hadi, dalam keterangannya, Selasa (1/12/2020).

Ajakan itu ditujukan pada pasangan yang bertarung dalam pilkada di Sumbar. Mereka juga meminta tim sukses dan relawan untuk menghindari cara-cara tersebut.

“Kalau sekiranya ada calon-calon kepala daerah atau tim sukses ataupun relawan yang melakukan politik uang, maka kami dari Aliansi Advokad Anti Politik Uang Pilkada Sumatra Barat siap untuk melaporkan atau melakukan pendampingan,” ucapnya.

Mereka mengingatkan, larangan politik uang sudah jelas disampaikan dalam Pasal 73 UU nomor 10 tahun 2016. Untuk itu, aliansi advokad ini juga meminta lembaga terkait untuk melakukan pencegahan.

“Untuk Bawaslu Sumatra Barat, Bawaslu kabupatan dan kota se-Sumatra Barat dan Panwaslu baik tingkat kecamatan, nagari dan desa ataupun kelurahan sebagai penegak aturan kepala daerah, untuk melakukan langkah-langkah konkrit untuk mencegah jangan sampai terjadi politik uang dalam pilkada di Sumatra Barat,” kata dia. (*/ABW)

The post Tolak Politik Uang di Pilkada Sumbar, Aliansi Advokat: Kami Siap Laporkan appeared first on Langgam.id.

Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Sumbar, Elly Yanti mengatakan, hasil kajian laporan itu akan keluar dua hari setelah laporan masuk. Kajian itu menentukan apakah laporan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil.

“Kita setelah menerima laporan itu kita lakukan kajian awal untuk memeriksa apakah terpenuhi persyaratan, setelah dua hari kita sampaikan pada pelapor bahwa ada beberapa yang mesti mereka lengkapi,” katanya Rabu (7/10/2020).

Baca juga: Bawaslu Sumbar Kaji Laporan Soal Politik Uang Mulyadi-Ali Mukhni

Namun sampai batas dua hari tersebut pelapor tidak datang lagi ke Bawaslu Sumbar untuk memberikan kelengkapan laporan, yaitu pada Senin (5/10/2020) sore. Menurutnya, kajian awal ini dilakukan sebagaimana diatur dalam Perbawaslu nomor 8 tahun 2020.

“Ternyata sampai selesai waktu mereka tidak melengkapi, sehingga status laporan tersebut tidak kami lakukan registrasi karena tidak terpenuhi syarat formil dan materil,” ujarnya.

Pihaknya juga sudah menyampaikan kepada yang melapor, namun tidak juga memberikan kelengkapan. Kalau mereka ingin melaporkan lagi, maka akan diulang dari awal. Karena kemaren mereka sudah wajib memberikan kelengkapan tetapi tidak dilaksanakan.

Sebelumnya diketahui sejumlah warga yang mengaku dari Kelurahan Parupuk Tabing, Kota Padang mendatangi Bawaslu Sumbar. Dari barang bukti yang mereka bawa, diketahui pasang calon yang dilaporkan adalah Mulyadi-Ali Mukni.

Mereka melaporkan ada indikasi yang ditemukan masyarakat bahwa telah terjadi pelanggaran undang-undang pilkada nomor 10 tahun 2016 pasal 73 ayat (1). Intinya ada memberikan bantuan bentuk materi. Politik uang diduga dilakukan pasangan calon ini dalam bentuk pembagian sembako.

Pembagian yang diberikan kepada masyarakat berupa tote bag lengkap gambar pasangan calon. Isinya ada berupa beras, stiker dan kalender. (Rahmadi/ABW)

The post Syarat Tak Lengkap, Pelaporan Politik Uang Mulyadi-Ali Mukhni Dihentikan Bawaslu appeared first on Langgam.id.

Setiap pemenetasan seni budaya diharapkan mampu menyampaikan pesan-pesan pengawsan, agar partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum (Pemilu) meningkat.

Berdasarkan pengamatan di lapangan, politik uang, Sara dan kampanye hitam menjadi hal yang perlu diawasi oleh Bawaslu dan masyarakat dari segi Pengawasan partisipatif, mengingat minimnya jumlah petugas Bawaslu baik ditingkat kecamatan, nagari hingga di TPS.

Ketua Bawaslu Pasaman Barat, Embra Patria mengatakan, guna mengoptimalkan pengawasan Bawaslu sengaja melibatkan sejumlah elemen kesenian di Pasaman Barat sebagai salah satu media penyampaian pesan pesan pengawasan pemilihan kepala daerah di Pasaman Barat.

“Kelompok kesenian dan budaya dalam praktek nya selalu bersentuhan dengan masyarakat, sehingga dinilai efektif menyampaikan pesan pengawasan dan lebih mudah diterima,” ujarnya, Rabu (04/12/2019).

Embra Patria menambahkan, Bawaslu melibatkan kesenian dan budaya tiga etnis besar di Pasaman Barat yakni, kesenian Suku Minangkabau, Suku Mandailing dan Suku Jawa. Perwakilan pegiat kesenian tiga suku itu sengaja diundang dan diberikan penjelasan dan sosialisasi tentang pentingnya pengawasan partisipasi kepada masyarakat, melalui bait pantun, dan lirik di masing masing bidang dan disampaikan saat melakukan pementasan.

“Tiga jenis kesenian ini terus menerus tampil di tengah masyarakat, kami akan berusaha bekerjasama dengan pegiat kesenian agar semua pesan pengawasan sampai kepada masyarakat, baik menggunakan bahasa atau lirik kesenian mereka,” ungkapnya.

Sementar itu, Koordinator Pengawasan Humas dan Hubal Bawaslu Sumatera Barat, Vifner meminta peran serta semua elemen ikut mengawasi pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak di 23 September 2020 mendatang. Semua pegiat kesenian bisa menyampaikan pesan pengawasan melalui pantun atau syair sesuai dengan kebudayaan daerah serta suku masing-masing.

“Kami berharap semua pegiat kesenian bisa ikut menyampaikan pesan pengawasan pemilu di sekitar lingkungan dan tempat pementasan,” ujarnya.

Menurutnya, politik uang merupakan hal paling rawan selama pelaksanaan Pilkada di Sumatera Barat, khusus di Pasaman Barat. Bawaslu sudah menggelar sosialisasi secara masif dan pengawasan saat tahapan dan pelaksanaan pemilu, hingga masa pemungutan suara nantinya.

“Selama pemilu lalu petugas sudah membuat sejumlah regulasi pencegahan, pengawasan hingga penindakan terhadap pelanggaran pemilu,” ungkapnya.

Dia menambahkan, beberapa poin yang perlu diantisipasi, diantaranya kegiatan politik uang atau money politik, politik indetitas, politik suku, agama, oligarki politik dan kampanye hitam, beberapa item tersebut dinilai mengancam dan bisa merusak demokrasi di Indonesia.

“Selama proses pengawasan kita berharap semua masyarakat ikut berpartisipasi dalam tahapan pemilu, salah satunya dengan cara melaporkan peristiwa atau pelanggaran pemilu yang,” jelasnya.

Rencananya kedepan Bawaslu akan melibatkan elemen lain sebagai mitra untuk menciptakan pemilu yang bersih dan aman, serta menghasilkan pemimpin yang berkualitas berdasarkan demokrasi. (Iyan/ZE)

The post Bawaslu Pasbar Gandeng Kelompok Kesenian untuk Antisipasi Politik Uang dan SARA appeared first on Langgam.id.