Dalam lampiran keputusan itu, Pemkot Padang mencantumkan besaran tunjangan jabatan secara terbuka. Setiap pejabat di posisi baru mendapat nominal berbeda berdasarkan tingkat eselon.

Pejabat eselon III.a mendapat tunjangan Rp1.260.000 per bulan. Kelompok ini terdiri atas camat, kepala bagian di sekretariat daerah, dan sekretaris dinas. Camat Bungus Teluk Kabung, Camat Lubuk Begalung, dan Camat Padang Timur termasuk di dalamnya.

Pejabat eselon III.b menerima tunjangan Rp980.000 per bulan. Posisi ini umumnya kepala bidang di dinas kota dan sekretaris kecamatan. Contohnya Kepala Bidang Pengendalian dan Pelaporan pada Badan Pendapatan Daerah serta Sekretaris Kecamatan Pauh.

Pejabat eselon IV.a mendapat tunjangan Rp540.000 per bulan. Jabatan mereka meliputi lurah, kepala seksi di kecamatan, dan kepala sub bagian. Lurah Alai Parak Kopi dan Lurah Lubuk Buaya masuk dalam tingkatan ini.

Pejabat eselon IV.b menerima tunjangan Rp490.000 per bulan. Kelompok ini mayoritas diisi sekretaris kelurahan dan kepala seksi di kelurahan.

Satu pegawai bernama Ardi Desril, S.T. mengalami penurunan tunjangan tajam. Ia sebelumnya menjabat Kepala Seksi atau eselon IV.a. Dalam mutasi ini, ia diangkat menjadi Penata Layanan Operasional. Tunjangan jabatannya kini menjadi Rp185.000. Nominal itu terendah dalam daftar mutasi. (KSR)

The post Wali Kota Padang Fadly Amran Mutasi 127 PNS, Ini Rincian Besaran Tunjangan Jabatan appeared first on Langgam.id.

“Benar, karena banyaknya permohonan PNS yang ingin mengabdi di Pemko Padang, kita memberlakukan moratorium dulu,” ucap Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Padang Andree H. Algamar, Minggu (23/9/2023), sebagaimana dicuplik dari Kominfo Kota Padang.

Moratorium itu tertuang dalam Surat Edaran Nomor: 809.1.3/873/BU-PDG/2023. Dalam edaran itu, moratorium mulai diberlakukan sejak tanggal 21 September hingga 31 Desember 2023.

Sekda menjelaskan, moratorium pindah atau mutasi masuk ke Pemko Padang dilaksanakan dalam rangka upaya
untuk melakukan penataan kembali PNS di masing-masing organisasi perangkat daerah sesuaiAnalisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK). Apalagi, sejak beberapa waktu belakangan ini cukup banyak PNS yang masuk ke lingkungan Pemko Padang.

“Tentunya, dengan banyaknya PNS yang masuk ke Padang, kita harus menata kembali sesuai Anjab dan ABK,” beber Sekda.

Sementara itu, moratorium pindah/mutasi masuk ke Pemko Padang tidak berlaku bagi PNS yang telahmendapatkan permintaan persetujuan mutasi (rekomendasi menerima) dari Pemerintah Kota
Padang sebelum tanggal surat edaran diterbitkan. PNS yang telah mendapat rekomendasi menerima, dapat melanjutkan proses pindahnya.

Sekda Andree menekankan, sejak diberlakukannya moratorium ini, setiap OPD di Pemko Padang tidak dibolehkan untuk memberikan rekomendasi bagi PNS yang ingin masuk ke Padang.

“Kita harapkan edaran ini dapat dipedomani oleh seluruh PNS,” pungkasnya. (*/Yh)

The post PNS Dilarang Keluar Masuk Pemko Padang appeared first on Langgam.id.

Pejabat yang dilantik itu terdiri dari delapan orang Pengganti Antar Waktu (PAW) Jabatan Pelaksana Akademik Masa Jabatan 2023-2025 dan satu orang sekretaris Satuan Pengawasan Internal (SPI).

Kemudian, juga ada sebanyak sepuluh orang dengan distribusi tugas di berbagai lembaga internal maupun pada Fakultas.

Dalam sambutannya Martin mengatakan, bahwa perlunya kolaborasi dan komunikasi yang baik dalam rangka memajukan UIN Imam Bonjol Padang.

Tidak hanya itu, Martin berpesan untuk selalu meningkatkan sinergitas antar lembaga dalam bingkai kerja cerdas dan tuntas.

Selain itu, sebut Martin, para pimpinan juga mengapresiasi terhadap keberadaan para ASN yang telah menjalankan tugas selama masa CPNS. Berbagai inovasi dan karya yang telah dihasilkan pada satu tahun ini diharapkan menjadi modal bagi pengembangan karir secara personal maupun menggaungkan mutu UIN Imam Bonjol Padang di kancah nasional dan internasional.

“Harapan bagi UIN Imam Bonjol Padang bagi para pejabat yang dilantik serta ASN ini untuk terus berupaya mengoptimalkan kompetensi dan kapasitasnya agar kampus UIN Imam Bonjol Padang mendapat akreditasi Unggul pada tahun 2024,” ujar Martin.

Berikut nama-nama pejabat Pelaksana Akademik yang dilantik:

1. Dr. Nora Zulvianti, SS,MM sebagi Wakil Dekan 2 Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi
2. Alfadli, M.Ag sebagai Ketua Program Studi Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah
3. Dr. Nurhasnah, M.Ag sebagai Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab pada Fakultas Syariah
4. Leo Dwi Cahyono, M.H sebagai Sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab pada Fakultas Syariah
5. Meliza Budiarti, M.A sebagai Sekretaris Program Studi Bahahasa Arab pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
6. Lilis Harianti Hasibuan, M.Si sebagai Ketua Program Studi Matematika Fakultas Sains dan Teknologi
7. Darvi Mailisa Putri, M.Si sebagai Sekretaris Program Studi Matematika pada Fakultas Sains dan Teknologi
8. Hidayatul Azizah Gazali, M.Ag sebagai Sekretaris Program Studi S2 Sejarah Peradaban Islam dan S2 Ilmu Hadist pada Pascasarjana
9. Welhendra, SE. MM, Ak sebagai Sekretaris Satuan Pengawasan Internal

Baca juga: Batalkah Puasa karena Mencicipi Makanan? Ini Kata Guru Besar UIN IB Padang

Ini nama-nama pejabat fungsional yang di angkat:

1. Rizky Firman Nugraha SHI., MH sebagai Dosen Asisten Ahli Mata Kuliah Fiqh pada Fakultas Syariah
2. Reflinaldi, M.Hum sebagai Dosen Asisten Ahli Mata Kuliah Linguistik pada Fakultas Adab dan Humaniora
3. Nurul Fadhilah Khair, M.Psi sebagai Dosen Asisten Ahli Mata Kuliah Psikologi Klinis pad Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama
4. Leila Karunia, M.A sebagai Dosen Asisten Ahli Mata Kuliah Ilmu Perpustakaan pada Fakultas Adab dan Humaniora
5. Shinta Nofita Sari, M.A sebagai Dosen Asisten Ahli Mata Kuliah Ilmu Perpustakaan pada Fakultas Adab dan Humaniora
6. Silvia Anggreni BP, M.Pd sebagai Dosen Asisten Ahli Mata Kuliah Kewarganegaraan pad Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
7. Suci Ramadhanti Febriani, M.Pd sebagai Dosen Asisten Ahli Mata Kuliah Bahasa Arab pad Fakultas Adab dan Humaniora
8. Nurul Annisa Yumna, S.I.Kom sebagai Penyusun Informasi dan Publikasi Pendidikan Tinggi pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
9. Tio Doli Rahajo, S. Kom sebagai Pranata Komputer Ahli Pertama pada Unit Teknologi Informasi dan Pangkalan Data
10. Nadia Gustina, S. Pd sebagai Analis Pelaksanaan Akademik dan Kemahasiswaan pada Bagian Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan. (*/zfk)

The post Rektor UIN IB Padang Lantik 19 Pejabat Pelaksana Akademik dan PNS appeared first on Langgam.id.

SK Pensiun tersebut diserahkan secara simbolis oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Padang, Andree Algamar di Gedung Bagindo Aziz Chan, Kantor Balai Kota Padang.

Dikatakan Andree, semua telah menunaikan tugas mulia dengan puluhan tahun mengabdi dengan penuh dedikasi, loyalitas serta keikhlasan.

“Semoga kedisiplinan, keteladanan dan etos kerja bapak ibu dapat dicontoh junior atau PNS yang masih mengabdi sekarang,” ujar Andree.

Lalu, Andree juga mengharapkan para pensiunan PNS agar menjalani masa pensiun dengan baik dan penuh semangat.

Selain itu, Andree meminta agar pensiunan PNS berkiprah dan melibatkan diri pada berbagai kegiatan sosial atau organisasi kemasyarakatan, seperti berperan aktif di tingkat RT/RW, kelurahan atau tingkatan yang lebih besar.

“Selaku purna ASN, bapak ibu memiliki segudang pengalaman dan prestasi, khususnya di lingkungan pemerintahan. Semoga apa yang kita miliki dapat berguna bagi masyarakat banyak. Mari kita terus berkiprah untuk negeri ini,” ucapnya.

Sementara itu, Sekretaris BKPSDM Kota Padang, O.S Damanik menyebutkan, tujuan kegiatan penyerahan SK pensiun ini merupakan bagian dari manajemen ASN dalam rangka memberikan pelayanan kepegawaian berupa penghargaan dan hak yang diterima PNS yang akan memasuki batas usia pensiun.

Baca juga: Ini Formasi Paling Diminati di CPNS Pemko Padang 2021

“Hari ini kita serahkan SK Pensiun bagi 113 PNS periode Desember 2022 sampai Maret 2023. Sementara, jumlah keseluruhan PNS di lingkungan Pemko Padang yang memasuki masa pensiun pada 2022 sebanyak 625 orang, termasuk pensiun BUP, pensiun janda/duda atau pensiun APS,” katanya.

—

Dapatkan update berita terbaru dan terkini hari ini dari Langgam.id. Mari bergabung di Grup Telegram Langgam.id News Update, caranya klik https://t.me/langgamid, kemudian join. Anda harus instal aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

The post 113 PNS di Kota Padang Pensiun appeared first on Langgam.id.

Hal itu disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepegawaian 2022 yang digelar secara virtual.

Dijelaskan Bima, berdasarkan survei, 30 persen ASN atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) mengaku bekerja lebih berat selama WFH.

Lalu, 40 persen lainnya mengatakan beban kerja sama, dan 30 persen memilih untuk tidak menjawab. “Jadi, dari data itu saja kita tahu, 30 persen ASN nggak ngapa-ngapain,” ujar Bima dalam Rakornas tersebut.

Dikatakan Bima, produktivitas ASN turun selama WFH 100 persen karena minumnya keterampilan penggunaan teknologi digital.

Kemudian, lanjut Bima, hal itu juga diperparah dengan enggannya ASN meningkatkan keterampilan digital dengan alasan usia.

“Ada juga yang mengatakan tidak mampu untuk mempelajari (keterampilan) digital, alannya sudah tua. Itu mungkin bukan tidak mampu ya, tapi tidak mau belajar saja,” ucapnya.

Baca juga: 75 Persen WFH, ASN Pemko Bukittinggi Dilarang Keluar Daerah Selama PPKM Mikro

Jadi, sebut Bima, ASN di Indonesia harus dapat meningkatkan keterampilan digita demi mendukung pekerjaan, sehingga dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat.

“Ini Trend of Logic yang harus kita perhatikan bersama, karena arahnya akan ke sana,” katanya.

—

Dapatkan update berita terbaru dan terkini hari ini dari Langgam.id. Mari bergabung di Grup Telegram Langgam.id News Update, caranya klik https://t.me/langgamid, kemudian join. Anda harus instal aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

The post Hasil Survei: 30 Persen ASN Tak Bekerja Selama WFH appeared first on Langgam.id.

Usulan itu disampaikan langsung Mursalim dengan mengunjungi langsung kantor Kemendagri di Jalan Medan Merdeka Utara, Nomor 7, Jakarta Pusat.

Bahkan, Mursalim juga membawa langsung surat permohonan dan meyerahkannya kepada Direktur Polisi Pamong Praja dan Linmas Kemendagri, Bernhard E. Rondonuwu.

Dikatakan Mursalim, sesuai amanat Undang-undang serta PP Nomor: 16 tahun 2018 yang berbunyi Personel Satpol PP harus ASN, tentu hal itu sangat mempengaruhi dalam tugas dan fungsi Satpol PP sebagai penegak Perda, serta penegakan peraturan Kepala Daerah kedepan.

“Maka ini adalah upaya kita agar personel Satpol PP sesuai amanat Undang-undang dan dapat jadi ASN,” ujar Mursalim dalam keterangan tertulisnya, Jumat (24/6/2022).

Hingga saat ini, kata Mursalim, sebanyak 406 tenaga operasional lapangan di Satpol PP Padang berstatus kontrak, hanya sekitar 80 orang yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Apalagi, lanjut Mursalim, luas wilayah Ibu Kota Provinsi Sumatra Barat mencapai 694.96 km2, atau 1,65 persen dari luas Provinsi Sumatra Barat, yang terdiri dari 11 Kecamatan dan 104 Kelurahan.

“Jadi, perlu rasanya dilakukan pengangkatan untuk ASN sesuai amanat Undang-undang untuk bisa melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik sesuai harapan,” ungkapnya.

Baca juga: Ketua DPRD Sorot Cara Pemprov Sumbar Tanggapi Rencana Penghapusan 12.417 Tenaga Honorer

Sementara itu, Direktur Polisi Pamong Praja dan Linmas Kemendagri, Bernhard E. Rondonuwu berjanji akan berusaha membicarakan hal itu bersama Kementrian Dalam Negeri dan Menpan RB.

“Saya juga berharap hal ini dukungan DPR RI juga,” katanya.

The post Kasatpol PP Padang Usulkan Personelnya Diangkat Jadi ASN ke Kemendagri appeared first on Langgam.id.

Berita terbaru dan terkini hari ini: Pencairan THR bagi ASN direncanakan dimulai pada periode 10 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Gaji ke-13 pada Juli 2022.

Langgam.id – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengumumkan terkait rencana pencairan tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun 2022.

Sri Mulyani mengatakan, bahwa pencairan THR direncanakan dimulai pada periode 10 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri.

“Namun, jika THR belum dapat dibayarkan pada periode tersebut karena masalah teknis, maka THR tetap dapat dibayarkan setelah Idul Fitri,” ujarnya dilansir dari situs setkab.go.id, Sabtu (16/4/2022).

Sementara itu terang Sri Mulyani, gaji ke-13 akan dibayarkan pada Juli 2022 untuk kebutuhan pendidikan putra/putri ASN, TNI, dan Polri.

Ia mengungkapkan, kebijakan pemberian THR dan gaji ke 13 tersebut diharapkan akan bisa terus memberikan faktor yang makin kondusif untuk masyarakat dalam beraktivitas dan dalam menjalankan kegiatan-kegiatan.

“Sekaligus juga untuk terus membantu pemulihan ekonomi Indonesia,” harapnya.

Sri Mulyani menjelaskan, seiring dengan pemulihan ekonomi dan penanganan covid-19 yang semakin baik, serta APBN mulai menunjukkan pemulihannya, kebijakan pemberian THR dan gaji ke-13 dilakukan penyesuaian.

Ia mengatakan, THR dan gaji ke-13 diberikan sebesar gaji atau pensiun pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji atau pensiun pokok.

Serta, 50 persen tunjangan kinerja per bulan bagi yang mendapatkan tunjangan kinerja.

“Bagi instansi pemerintah daerah, paling banyak 50 persen tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai peraturan perundang-undangan,” bebernya.

Terpisah, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo menyebutkan, pemberian THR dan gaji ke-13 bagi ASN merupakan bentuk apresiasi dan upaya mendorong pemulihan ekonomi nasional.

“Pemberian THR dan gaji ke-13 merupakan bentuk apresiasi pemerintah terhadap kontribusi ASN dalam penanganan pandemi covid-19 yang terus menggerakkan dan mengorganisir masyarakat di lingkungannya,” ucapnya.

“Serta tetap terus konsisten memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan berperan aktif bersama masyarakat dalam percepatan pengendalian covid-19,” harap Tjahjo.

Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro mengharapkan para kepala daerah agar segera menindaklanjuti arahan Presiden sesuai dengan peraturan pemerintah serta petunjuk-petunjuk Kementerian Keuangan untuk segera menyusun Peraturan Kepala Daerah tentang pembayaran THR dan gaji ke-13 yang bersumber dari APBD.

Dalam pemberian THR dan gaji ke-13 terangnya, pemerintah daerah juga diminta untuk memperhatikan anggaran yang dimiliki.

Baca juga: Menteri PUPR: Tol Trans Sumatra Siap Dilalui H-10 Lebaran

Selain itu kata Suharjar, pihaknya meminta pemerintah provinsi melakukan monitoring pada pemerintah kabupaten/kota terkait pemberian THR dan gaji ke-13.

—

Dapatkan update berita terbaru dan terkini hari ini dari Langgam.id. Mari bergabung di Grup Telegram Langgam.id News Update, caranya klik https://t.me/langgamid, kemudian join. Anda harus instal aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

The post Menkeu: THR ASN Cair Mulai H-10 Lebaran, Gaji ke-13 Juli 2022 appeared first on Langgam.id.

Berita Padang – berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini: Satu unit rumah milik sorang PNS di Padang nyaris jadi arang saat berbuka puasa.

Langgam.id – Satu unit rumah di Jalan Bayu Tanjung Berok Raya, Kelurahan Kurao Pagang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Sumatra Barat (Sumbar) nyaris jadi arang saat berbuka puasa, Jumat (15/4/2022).

“Kebakaran terjadi ketika waktu berbuka puasa atau pukul 18.26 WIB,” ujar Kepala Bidang Operasional Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Padang, Sutan Hendra kepada langgam.id, Jumat (15/4/2022).

Menurut Sutan, api diketahui melahap tumpukan kayu yang berada di lantai atas bangunan rumah. Beruntung, api tak merembes ke sisi bangunan rumah.

“Hanya merembes sedikit ke sisi bangunan. Penangan cepat, api dapat dipadamkan setengah jam kemudian,” ungkapnya.

Bangunan rumah ini, kata Sutan, merupakan milik warga bernama Amril (42), seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang mengerahkan tiga unit armada dalam proses pemadam.

Baca juga: Sekeluarga Dilarikan ke Rumah Sakit Dampak Kebakaran di Padang, Ada Balita Alami Luka Bakar

Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Kebakaran hanya menghanguskan tumpukan kayu.

—

Dapatkan update berita Padang – berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini dari Langgam.id. Mari bergabung di Grup Telegram Langgam.id News Update, caranya klik https://t.me/langgamid, kemudian join. Anda harus instal aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

The post Rumah Seorang PNS di Padang Nyaris Jadi Arang Saat Berbuka Puasa appeared first on Langgam.id.

Berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini: Sebanyak 60 PNS Kanwil Kemenkumham Sumabr ikuti penilaian kompetensi jabatan.

Langgam.id – Sebanyak 60 Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Sumatra Barat (Sumbar) mengikuti penilaian kompetensi bagi jabatan administrasi tahun anggaran 2022. Kegiatan ini dilakukan selama dua hari, Kamis-Jumat (17-18/3/2022).

Penilaian kompetensi dilakukan Pusat Penilaian Kompetensi Badan Penanggulangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemenkumham Sumbar. Kompetensi terdiri atas ilmu pengetahuan, keterampilan, dan sikap, merupakan hal yang utama dimiliki oleh PNS.

Asesor Ahli Utama BPSDM Kemenkumham Sumbar, Sudirman D Hurry mengatakan, kompetensi yang bagus bisa mendorong setiap PNS dalam mengerjakan tugas dan wewenangnya secara efektif dan efisien.

Penilaian kompetensi, kata dia, bermanfaat untuk mengidentifikasi kompetensi yang dimiliki PNS untuk kebutuhan pengembangan organisasi.

“Oleh karenanya, baik untuk pemetaan jabatan atau dalam rangka promosi mutasi sebagaimana diatur dalam aturan pemerintah,” ujar Sudirman, Kamis (17/3/2022).

“Di Sumbar tentunya perlu kami lakukan penilaian kompetensi untuk membandingkan kompetensi yang dimiliki oleh PNS dengan kompetensi jabatan yang dipersyaratkan untuk jabatan itu,” sambungnya.

Menurut Sudirman, PNS merupakan pelaksana administrasi publik, pelayan publik, dan sebagainya. Pelayan publik merupakan tugas utama setiap PNS.

Kemenkumham Sumbar memiliki unit pelayanan teknis (UPT) imigrasi dan pemasyarakatan. Sejumlah peserta penilaian kompetensi kali ini ada yang berasal dari UPT tersebut.

“Dengan digelarnya penilaian kompetensi diharapkan pelayanan publik bisa dilakukan dengan baik.
Publik secara umum adalah masyarakat. Bagaimana masyarakat secara umum dilayani oleh UPT yang ada di Kemenkumham Sumbar ini sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masing-masing,” ungkapnya.

Penilaian kompetensi ini, kata Sudirman, juga bertujuan untuk meningkatkan integritas PNS di lingkungan Kanwil Kemenkumham Sumbar, sehingga mencegah terjadinya pungutan liar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenkumham Sumbar, R Andika Dwi Prasetya mengatakan, penilaian kompetensi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kemampuan dan potensi diri yang dimiliki setiap PNS sehingga dapat melaksanakan pekerjaan dengan optimal.

Baca juga: Kemenkumham Sumbar Anggarkan Rp665 Juta untuk Pendampingan Hukum Gratis Warga Miskin

“Kompetensi meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dimiliki oleh PNS untuk menjalankan fungsi dan tugas secara efektif dan efisien,” katanya.

—

Dapatkan update berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini dari Langgam.id. Mari bergabung di Grup Telegram Langgam.id News Update, caranya klik https://t.me/langgamid, kemudian join. Anda harus instal aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

The post Kemenkumham Sumbar Gelar Penilaian Kompetensi untuk Tingkatkan Integritas PNS appeared first on Langgam.id.

Berita Pasaman Barat – berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini: Hamsuardi curhat bahwa ia juga sudah puluhan kali dipindahtugaskan.

Langgam.id – Bupati Pasaman Barat (Pasbar), Hamsuardi melantik 46 pejabat administrator, pengawas dan kepala sekolah di wilayah yang ia pimpin, Rabu (2/2/2022).

Dalam rangakaian pelantikan dan pengabilan sumpah jabatan itu, Hansuardi juga menceritakan kisahnya yang telah puluha kali dipindahtugaskan.

Menurut Hansuari, bahwa rotasi, mutasi, demosi dan promosi merupakan hal yang biasa dalam diri seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS).

“Hal ini sudah biasa terjadi bagi seorang pegawai negeri. Pindah, rotasi, promosi itu semua biasa terjadi. Saya sendiri juga sering mengalami itu. Sudah lama menjadi PNS, puluhan kali juga saya dilantik, dipindahkan dan sebagainya,” ujar Hamsuardi.

Lalu, Hamsuardi juga meminta, agar para pejabat yang dilantik tersebut, tidak mengecewakan pimpinan, masyarakat, dan keluarga.

“Jangan kecewakan saya, jangan kecewakan keluarga, dan masyarakat kita. Saya sampaikan, kita butuh peningkatan. Layani masyarakat kita, jangan sampai ada masyarakat yang tidak terlayani,” ungkapnya.

Ditegaskan Hamsuardi, ia juga akan terus melakukan evaluasi agar kinerja pejabat mengalami peningkatan.

Lalu, kepada para kepala sekolah, Hamsuardi meminta agar tidak ragu-ragu untuk kerjasama dengan jorong, wali nagari, dan camat.

Baca juga: Ini Alasan KKP RI Tetapkan 6.122 Hektare Laut di Pasaman Barat Jadi Kawasan Konservasi

“Saya tidak mau lagi mendengar adanya pungutan. Rapat komite itu hanya mambahas mutu pendidikan,” tegasnya.

—

Dapatkan update berita Pasaman Barat – berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini dari Langgam.id. Mari bergabung di Grup Telegram Langgam.id News Update, caranya klik https://t.me/langgamid, kemudian join. Anda harus instal aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

The post Lantik Puluhan Pejabat di Pasbar, Hamsuardi Curhat Telah Puluhan Kali Dirotasi appeared first on Langgam.id.