Rakerwil yang sempat tertunda tersebut dilaksanakan sebagai tindak lanjut Rapat Kerja Nasional PKS. Namun, suasana kegiatan kali ini berlangsung sederhana dan khidmat, sebagai wujud empati terhadap masyarakat yang terdampak bencana alam di beberapa wilayah Sumatera Barat.

Presiden PKS Almuzammil Yusuf hadir langsung dalam agenda strategis tersebut, didampingi Wakil Sekretaris Jenderal PKS Rahmat Saleh. Turut hadir Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah PKS Sumatera Barat yang juga Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi, Ketua Dewan Syariah Wilayah PKS Sumatera Barat Irsyad Syafar, serta jajaran pimpinan dan relawan PKS dari berbagai daerah.

Dalam arahannya, Almuzammil Yusuf menegaskan bahwa Sumatera Barat memiliki posisi istimewa bagi PKS. Ia menyebut daerah ini sebagai Mutiara Dakwah karena adanya keselarasan nilai antara karakter masyarakat Minangkabau dengan visi perjuangan partai.

Almuzammil menekankan bahwa dalam situasi bencana, PKS menginstruksikan seluruh struktur partai, dari tingkat pusat hingga daerah, untuk memprioritaskan pengerahan sumber daya bagi pemulihan wilayah terdampak di Sumatera.

“Oleh karena itu, Rakerwil kali ini diarahkan sebagai forum konsolidasi dan pengukuhan relawan agar aksi kemanusiaan dapat dilakukan secara lebih terkoordinasi dan masif,” katanya, Sabtu (27/12/2025).

Ia menyampaikan apresiasi kepada struktur, kader, pejabat publik, dan relawan kemanusiaan PKS Sumatera Barat yang sejak hari pertama bencana telah terjun langsung menggalang donasi serta membantu masyarakat terdampak. PKS juga menilai positif kolaborasi antara pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam percepatan perbaikan infrastruktur vital dan penyediaan hunian sementara bagi warga korban bencana.

Dalam kesempatan tersebut, PKS turut mengapresiasi kebijakan pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan yang merelaksasi dana transfer ke daerah tanpa syarat bagi wilayah terdampak bencana di Sumatera dengan nilai mencapai Rp 46,05 triliun. Kebijakan ini dinilai sebagai langkah strategis untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan pembangunan daerah.

PKS juga membentuk Satuan Tugas Siaga Bencana sebagai respons atas bencana yang melanda sebagian wilayah di Sumatera Barat. Satgas ini ditargetkan akan bekerja selama enam bulan ke depan untuk mendampingi masyarakat dalam fase tanggap darurat, rehabilitasi, hingga rekonstruksi.

“Kita sudah menginstruksikan seluruh kader PKS, baik struktural maupun pejabat publik, untuk terus mendampingi masyarakat terdampak bencana setidaknya selama enam bulan ke depan, sampai kondisi benar-benar pulih,” kata Almuzammil.

Secara khusus, PKS membawa misi pemulihan fungsi masjid di wilayah terdampak. Masjid didorong tidak hanya kembali menjadi tempat ibadah, tetapi juga berperan sebagai pusat pelayanan sosial dan penguatan solidaritas masyarakat pascabencana.

Menutup arahannya, Almuzammil menyatakan optimisme bahwa masyarakat Sumatera Barat akan mampu bangkit lebih kuat. Menurut dia, karakter masyarakat Minangkabau yang tangguh menjadi modal penting dalam menghadapi masa pemulihan.

“Masyarakat Sumatera Barat adalah masyarakat yang kuat dan tegar. Kita yakin mereka mampu bertahan dan bangkit kembali. Ini adalah Tanah Minang, tanah para pejuang,” ujarnya.

The post Gelar Rakerwil dan Konsolidasi Relawan, PKS Fokus Bantu Pemulihan Pascabencana Sumbar appeared first on Langgam.id.

Dalam kesempatan itu, Kholid menyampaikan bahwa pimpinan pusat PKS telah menginstruksikan seluruh anggota Fraksi PKS di DPR RI untuk turut berkontribusi bagi pemulihan daerah terdampak bencana.

“Dr. Almuzamil Yusuf kemarin meminta kepada seluruh anggota Fraksi PKS di DPR RI untuk potong gajinya dan memberikan dukungan atas musibah di Sumatera Barat, di Aceh, dan di Sumatera Utara,” ujar Kholid.

Ketua DPW PKS Sumbar, Ulyadi, menyebut bantuan ini merupakan bentuk kepedulian partai terhadap masyarakat yang tengah menghadapi masa sulit.

“Bantuan ini diharapkan bisa meringankan beban masyarakat kita yang terkena musibah banjir dan longsor yang melanda sejumlah daerah di Sumbar. Kami dari DPW PKS Sumbar mengucapkan terima kasih atas dukungan dari DPP dan para anggota DPR,” kata Ulyadi.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Anggota DPR RI Rahmat Saleh dan Nevi Zuairina, Gubernur Sumbar Mahyeldi, Ketua DPRD Sumbar Muhidi, Ketua DPRD Padang Muharlion, serta jajaran pengurus DPW PKS Sumbar.

Gubernur Mahyeldi dalam kesempatan itu memaparkan kondisi terkini dampak bencana. Ia menyebut kerugian akibat banjir dan longsor telah melampaui Rp1 triliun. Data sementara mencatat 132 orang meninggal dunia dan 118 hilang.

Sementara itu, 33.000 rumah terdampak, 16.000 hektar lahan pertanian terdampak, serta fasilitas umum turut mengalami kerusakan: 99 gedung sekolah, 12 fasilitas kesehatan, 72 rumah ibadah, 13 perkantoran, 72 jaringan irigasi, 10 bendungan, dan sekitar 4 kilometer jalan.

“Sebanyak 16 kabupaten/kota terdampak. Sebagian akses yang sempat terputus sudah bisa dilewati. Yang berat adalah di kawasan Lembah Anai. Dalam satu bulan kita targetkan clear, sudah bisa dilewati kembali,” ujar Mahyeldi.

PKS menyatakan akan terus terlibat dalam proses pemulihan dan siap menambah dukungan apabila diperlukan, seiring upaya pemerintah daerah mempercepat perbaikan infrastruktur dan layanan dasar bagi masyarakat yang terdampak.

The post PKS Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir dan Longsor di Sumbar appeared first on Langgam.id.

“Taufiq belum ada mengundurkan diri. Kita masih monitorlah perjalanannya. Tapi pada intinya pilihan itu ke Taufiq sendiri apakah akan tetap bertahan atau tidak,” ujar Sekretaris DPW PKS Sumbar Nosa Ekananda Nosa saat dihubungi, Kamis (23/10/2025).

Ia mengatakan, DPW PKS Sumbar menghormati langkah politik Taufiq menerima mandat menjadi Plt DPW PSI Sumbar. Nosa mengakui secara pribadi Taufiqur Rahman sudah menghubungi DPW PKS Sumbar dan membenarkan telah mendapatkan tugas menjadi Plt DPW PSI. 

“Kami menghormati keputusan Taufiq. Itu hak politik Taufiq. Semua anggota punya hak untuk keluar atau pindah partai,” ujarnya.

DPW PKS, sambung Nosa telah merembukkan keputusan politik Taufik tersebut. Hal ini menjadi momentum bagi partai untuk konsilidasi internal. “Kita menyikapinya dengan dewasa. Dan menjadikan hal ini sebagai momentum untuk konsilidasi internal dan penguatan kader,” katanya.

Sementara itu, Gubernur Sumatra Barat Mahyeldi sekaligus Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah PKS Sumbar menyerahkan sepenuhnya langkah politik anak keempatnya, Taufiqur Rahman yang menjadi Plt Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Sumbar.

Mahyeldi tidak berkomentar lebih lanjut saat ditanya terkait Taufiqur Rahman pindah ke PSI. “Itu urusan dia,” ujar Mahyeldi singkat, Rabu (22/10/2025).

Ia juga tidak menjawab saat ditanya, apakah Taufiqur Rahman telah meminta izin terkait langkah politik pindah partai ke PSI.

Taufiq sempat mengikuti jejak ayahnya di PKS dan maju dalam Pemilihan Legislatif 2024 untuk DPRD Sumbar. Namun dalam kontestasi tersebut ia belum berhasil meraih cukup suara.

DPP PSI menunjuk Taufiqur Rahman sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW PSI Sumbar.  Penetapan Taufiq tersebut diumumkan pada Rabu 15 Oktober 2025 dalam konsolidasi DPP PSI di Jakarta. Pada hari yang sama, Taufiqur Rahman juga mengunggah sebuah foto bersama Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep dan Sekjen Raja Juli Antoni. (fx)

The post Jadi Ketua DPW PSI Sumbar, Taufiqur Rahman Belum Mundur dari PKS appeared first on Langgam.id.

Sekretaris DPW PKS Sumbar Nosa Ekananda mengatakan keputusan tersebut merupakan hak politik Taufiqur Rahman. Termasuk menerima mandat menjadi Plt DPW PSI Sumbar.

“Kami menghormati keputusan Taufiq. Itu hak politik Taufiq. Semua anggota punya hak untuk keluar atau pindah partai,” ujar Nosa saat dihubungi, Kamis (23/10/2025).

Nosa mengakui secara pribadi Taufiqur Rahman sudah menghubungi DPW PKS Sumbar dan membenarkan telah mendapatkan tugas menjadi Plt DPW PSI. Saat ini Taufiq tengah memproses lebih lanjut terkait penunjukkannya sebagai DPW PSI.

DPW PKS, sambung Nosa telah merembukkan keputusan politik Taufik tersebut. Hal ini menjadi momentum bagi partai untuk konsilidasi internal. “Kita menyikapinya dengan dewasa. Dan menjadikan hal ini sebagai momentum untuk konsilidasi internal dan penguatan kader,” katanya.

Sementara itu, Gubernur Sumatra Barat Mahyeldi sekaligus Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah PKS Sumbar menyerahkan sepenuhnya langkah politik anak keempatnya. Mahyeldi tidak berkomentar lebih lanjut saat ditanya terkait Taufiqur Rahman pindah ke PSI. “Itu urusan dia,” ujar Mahyeldi singkat, Rabu (22/10/2025).

Ia juga tidak menjawab saat ditanya, apakah Taufiqur Rahman telah meminta izin terkait langkah politik pindah partai ke PSI.

Taufiq sempat mengikuti jejak ayahnya di PKS dan maju dalam Pemilihan Legislatif 2024 untuk DPRD Sumbar. Namun dalam kontestasi tersebut ia belum berhasil meraih cukup suara.

DPP PSI menunjuk Taufiqur Rahman sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW PSI Sumbar.  Penetapan Taufiq tersebut diumumkan pada Rabu 15 Oktober 2025 dalam konsolidasi DPP PSI di Jakarta. Pada hari yang sama, Taufiqur Rahman juga mengunggah sebuah foto bersama Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep dan Sekjen Raja Juli Antoni. (fx)

The post PKS Sumbar Hormati Keputusan Taufiqur Rahman Jadi Plt DPW PSI appeared first on Langgam.id.

Macam-macam komentar kemudian muncul. Umumnya terkesan negatif. Ada yang menyorot dengan menuduh sebagai sikap pragmatis, ada yang mengatakan politik dua kaki, ada yang menyebut melanggar kepatutan, dan sebagainya.

Apa yang salah ketika Taufik, anak Buya, menyeberang ke PSI? Taufik adalah orang dewasa dan cakap, juga seorang sarjana, bukan di bawah pengampuan (onbekwaamheid). Ia sudah berkeluarga dan mandiri.

Soal berbeda partai dengan Buya, apakah itu pelanggaran moral? Adat? Kepatutan? Kepantasan?
Jika bagi Buya tak masalah, maka sebenarnya itu sebuah terobosan baru: anak dan bapak beda partai.

Bila dikaitkan dengan ideologi partai, karena Taufik pindah ke lain hati, maka pertanyaannya adalah, berapa banyak tokoh-tokoh politik atau politisi sekarang yang loncat sana loncat sini, baik di tingkat nasional ataupun daerah, bahkan ada yang hingga empat kali pindah partai.

Mohon maaf. Jangan bandingkan politisi masa lalu seperti Bung Karno, Sutan Syahrir, Pak Natsir dan lainnya berpolitik dengan kita berpolitik sekarang.

Walaupun pengertian partai politik sejak dulu hingga kini tak banyak berubah, seperti dimuat dalam UU No. 2 Tahun 2011, yaitu organisasi yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela berdasarkan kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik masyarakat, bangsa, dan negara serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, namun perbedaan nyata identitas dan ideologi partai dengan segala kekhususannya hampir tak tampak.

Dulu, perbedaan ideologi partai politik benar-benar dirasakan perbedaannya, perbedaan garis perjuangannya. Walaupun bermiskin-miskin dan bersulit-sulit, mereka benar-benar teguh dengan keyakinan ideologi dan jalan perjuangannya.

Garis kebijakan partai terasa cirinya, terasa jiwanya, dan mereka teguh memegang ideologi partainya. Jelas mana yang cabe, garam, kunyit, serai, jahe, lengkuas. Bercampurnya hanya di parlemen saja, menjadi sebuah kekuatan legislatif yang “beraroma” dan penuh cita rasa.

Seperti Masyumi, misalnya, dengan tegas mengatakan bahwa ideologi kami Islam, sebagaimana ditulis dalam buku Pak Natsir yang berjudul Ideologi Islam.

Sekarang beda. Ketika partai lebur dalam sebuah koalisi besar, maka ibarat sebuah orkestra, nyaris tak terdengar lagi bunyi perbedaan alat musik yang satu dengan lainnya. Yang ada hanyalah setuju untuk semua yang dikatakan pimpinan eksekutif yang didukung koalisi partai, atau tidak setuju bila pimpinan koalisi emoh.

Sebab bila nadanya berbeda, bisa-bisa dikeluarkan dari koalisi besar karena dinilai pengganggu keutuhan kelompok. Dan itu akan merugikan partai dalam banyak hal.

Lihatlah, sebuah partai besar yang pernah “maju tak gentar” membela kabinet Presiden Indonesia ketujuh, kemudian berbalik arah dan berhadap-hadapan secara diametral dengan mantan Presiden ketujuh, setelah pecah kongsi.

Saat kemesraan masih terjalin, apa pun yang dikatakan Presiden hampir semuanya benar dan dibela habis-habisan dengan segenap jiwa raga. Sekarang justru banyak menyalahkan.

Apakah itu ideologis? Bukan. Itu transaksi politik. Itu politik praktis yang berorientasi kekuasaan. Tapi politik, di sisi lain, memang bertujuan untuk mendapatkan kekuasaan, menjalankan kekuasaan, dan mempertahankan kekuasaan.

Kini, sepertinya pemilih juga tak memilih partai atas dasar kesamaan ideologi atau perjuangan; pilihannya lebih kepada kenalan, saudara, atau idola. Makanya para artis laku untuk “dijual” guna mendulang suara. Karena partai, apa pun lambangnya, apa pun namanya, mau pakai Islam-Islaman, mau nasionalis-nasionalisan, atau apalah namanya, semuanya sama saja. Merek banyak, tapi rasa tak beda.

Setelah masuk dalam koalisi, maka warna partai meleleh semua. Yang penting “dapat jatah” sebagai bagian kekuasaan, apakah itu menteri, badan, komisaris, atau apa punlah.

Karena itu, bagi saya tak masalah kalau kemudian Taufiqur Rahman, anak keempat Buya Mahyeldi, berlabuh di PSI dan mendapat posisi sebagai Plt. Dewan Pimpinan Wilayah.

Masalahnya cuma beda jalur perjuangan untuk mendapatkan suara partai masing-masing. Buya sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah PKS wajib hukumnya membuat PKS unggul di Sumbar, dan Taufik juga berjuang membesarkan PSI.

Nanti di atas toh akan menyatu juga untuk memperjuangkan kepentingan politik masyarakat, bangsa, dan negara, bukan memperjuangkan sesuatu karena kesamaan kehendak dan cita-cita partai, apalagi ideologi partai yang kini tak lagi dikenal.

Mencontoh kepada yang sudah, toh tak ada yang salah. Seorang politisi bisa berpindah partai hingga empat kali, dan kini menjadi kelaziman saja seorang politisi lompat-lompat dan pindah-pindah dari satu partai ke partai lain, karena samarnya batas kehendak, batas cita-cita, apalagi ideologi yang diperjuangkan.

Pindah-pindah partai bukanlah aib, bukan melanggar adat, apalagi dosa. Hanya sekadar berganti selera. Kalau dulu suka goreng ayam, sekarang rasanya lebih enak dendeng balado atau ikan bakar.
Karena itu, apa salah Taufik?

Sebagai politisi muda, jika ia masih dalam wadah PKS, masih perlu waktu lama untuk mendapat posisi sebagai Ketua DPW PKS, karena tak mungkin menyalip seniornya yang banyak. Apalagi Buya bukanlah Jokowi yang bisa melakukan lompat jauh, lompat tinggi, salto, tiger sprong untuk mendongkrak anaknya langsung jadi ketua wilayah seperti halnya Kaesang yang sehari jadi anggota partai, besoknya bisa langsung menjadi ketua umum.

Kalaupun Taufiqur Rahman yang baru masuk PSI langsung jadi Plt. Ketua Wilayah partai, itu jelas bukan karena peran Buya Mahyeldi. Itu hanya semacam “mencontoh ka nan sudah” dari pengalaman Ketua Umum PSI, yaitu Tuan Kaesang Pangarep.

Jadi, apa yang salah dari Taufik?

Kalau kemudian pikirannya berubah dan batal menjadi kader PSI, lalu kembali basisuruik (mundur kembali) ke PKS, itu pun tak masalah. Mungkin saja ada proses diskusi yang sarat timbang-menimbang, tenggang-menenggang, atau ingat-mengingat.

Tapi yang pasti, informasi yang membuncah bahwa anak keempat dari Buya Mahyeldi, sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Wilayah PKS Sumatera Barat, pindah ke PSI, bukanlah sesuatu yang salah, melanggar aturan, atau moral. Mungkin hanya sekadar ‘cando’, kata orang Minang.

Biar sajalah, banyak yang lain sudah melakukannya.

Jakarta, 22 Oktober 2025
Dr. Gamawan Fauzi, S.H., M.M.

The post Anak Buya Kini di PSI appeared first on Langgam.id.

Mahyeldi tidak berkomentar lebih lanjut saat ditanya terkait Taufiqur Rahman pindah ke PSI. “Itu urusan dia,” ujar Mahyeldi singkat, Rabu (22/10/2025).

Ia juga tidak menjawab saat ditanya, apakah Taufiqur Rahman telah meminta izin terkait langkah politik pindah partai ke PSI.

Taufiq sempat mengikuti jejak ayahnya di PKS dan maju dalam Pemilihan Legislatif 2024 untuk DPRD Sumbar. Namun dalam kontestasi tersebut ia belum berhasil meraih cukup suara.

PSI menunjuk Taufiqur Rahman sebagai Plt Ketua DPW PSI Sumbar pada Rabu 15 Oktober 2025 dalam konsolidasi DPP PSI di Jakarta. Pada hari yang sama, Taufiqur Rahman juga mengunggah sebuah foto bersama Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep dan Sekjen PSI Raja Juli Antoni.

Mantan Ketua DPW PSI Sumbar Sukma Trianda Putra juga membenarkan penunjukan Taufiqur Rahman sebagai Ketua DPW Sumbar. “Iya benar, sekarang tinggal menunggu SK,” ujar Sukma saat dihubungi, Kamis (16/10/2025). 

Sekretaris DPW PKS Sumbar Nosa Eka Nanda mengatakan pihaknya belum bisa berkomentar banyak terkait penunjukan Taufiqur Rahmat sebagai anggota PSI bahkan menjadi Ketua DPW Sumbar. “Saat ini kami masih menunggu informasi resmi dari Taufiq terkait gabung dengan PSI,” ujar Nosa, Kamis (16/10/2025).

Ia mengatakan DPW saat ini masih menelusuri keanggotaan Taufiqur Rahman sebagai kader PKS. Pihaknya masih menunggu informasi resmi untuk menentukan sikap atas status keanggotaan Taufiqur Rahman.

Nosa menjelaskan, jika Taufiqur Rahman terkonfirmasi sebagai anggota PSI maka secara otomatis akan resmi keluar dari keanggotaan partai PKS.

Nosa menambahkan, DPW PKS sudah mencoba komunikasi dengan Taufiq, namun belum ada jawaban. “Status Taufiq masih punya KTA. Sekarang kita sedang kroscek apakah yang bersangkutan sudah mengundurkan diri atau tidak,” ujarnya. (fx)

The post Anaknya Gabung PSI, Mahyeldi: Itu Urusan Dia  appeared first on Langgam.id.

Mahyeldi menyerahkan urusan politik tersebut kepada putranya. “Itu urusan dia,” ujar Mahyeldi singkat, Selasa (22/10/2025).

Ia juga tidak menjawab saat ditanya apakah Taufiqur Rahman telah meminta izin terkait langkah politik pindah partai ke PSI. Taufiq sempat mengikuti jejak ayahnya di PKS dan maju dalam Pemilihan Legislatif 2024 untuk DPRD Sumbar. Namun dalam kontestasi tersebut ia belum berhasil meraih cukup suara.

PSI menunjuk Taufiqur Rahman sebagai Plt Ketua DPW PSI Sumbar pada Rabu 15 Oktober 2025 dalam konsolidasi DPP PSI di Jakarta. Pada hari yang sama, Taufiqur Rahman juga mengunggah sebuah foto bersama Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep dan Sekjen PSI Raja Juli Antoni.

Mantan Ketua DPW PSI Sumbar Sukma Trianda Putra juga membenarkan penunjukan Taufiqur Rahman sebagai Ketua DPW Sumbar. “Iya benar, sekarang tinggal menunggu SK,” ujar Sukma saat dihubungi, Kamis (16/10/2025). 

Sekretaris DPW PKS Sumbar Nosa Eka Nanda mengatakan pihaknya belum bisa berkomentar banyak terkait penunjukan Taufiqur Rahmat sebagai anggota PSI bahkan menjadi Ketua DPW Sumbar. “Saat ini kami masih menunggu informasi resmi dari Taufiq terkait gabung dengan PSI,” ujar Nosa, Kamis (16/10/2025).

Ia mengatakan DPW saat ini masih menelusuri keanggotaan Taufiqur Rahman sebagai kader PKS. Pihaknya masih menunggu informasi resmi untuk menentukan sikap atas status keanggotaan Taufiqur Rahman.

Nosa menjelaskan, jika Taufiqur Rahman terkonfirmasi sebagai anggota PSI maka secara otomatis akan resmi keluar dari keanggotaan partai PKS.

Nosa menambahkan, DPW PKS sudah mencoba komunikasi dengan Taufiq, namun belum ada jawaban. “Status Taufiq masih punya KTA. Sekarang kita sedang kroscek apakah yang bersangkutan sudah mengundurkan diri atau tidak,” ujarnya. (fx)

The post Mahyeldi Irit Bicara Soal Anaknya Jadi Ketua DPW PSI Sumbar appeared first on Langgam.id.

Sekretaris DPW PKS Sumbar Nosa Eka Nanda mengatakan pihaknya belum bisa berkomentar banyak terkait penunjukan Taufiqur Rahmat sebagai anggota PSI bahkan menjadi Ketua DPW Sumbar. “Saat ini kami masih menunggu informasi resmi dari Taufiq terkait gabung dengan PSI,” ujar Nosa, Kamis (16/10/2025).

Ia mengatakan DPW saat ini masih menelusuri keanggotaan Taufiqur Rahman sebagai kader PKS. Pihaknya masih menunggu informasi resmi untuk menentukan sikap atas status keanggotaan Taufiqur Rahman.

Nosa menjelaskan, jika Taufiqur Rahman terkonfirmasi sebagai anggota PSI maka secara otomatis akan resmi keluar dari keanggotaan partai PKS.

Nosa menambahkan, DPW PKS sudah mencoba komunikasi dengan Taufiq, namun belum ada jawaban. “Status Taufiq masih punya KTA. Sekarang kita sedang kroscek apakah yang bersangkutan sudah mengundurkan diri atau tidak,” ujarnya.

Taufiqur Rahman merupakan anak keempat dari Mahyeldi yang kini menjabat sebagai majelis pertimbangan wilayah PKS Sumbar. Sebelumnya Mahyeldi pernah jadi Ketua DPW PKS Sumbar.

Taufiq sempat mengikuti jejak ayahnya di PKS. Ia maju dalam Pemilihan Legislatif 2024 untuk DPRD Sumbar Dapil 4 dari PKS. Namun dalam kontestasi tersebut ia belum berhasil meraih cukup suara.

Sebelumnya, DPP PSI menunjuk Taufiqur Rahman sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW PSI Sumbar.  Penetapan Taufiq tersebut diumumkan pada Rabu 15 Oktober 2025 dalam konsolidasi DPP PSI di Jakarta. Pada hari yang sama, Taufiqur Rahman juga mengunggah sebuah foto bersama Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep dan Sekjen Raja Juli Antoni. (fx)

The post Jadi Ketua DPW PSI, PKS Sumbar Cek Keanggotaan Taufiqur Rahman appeared first on Langgam.id.

Padahal Irsyad Syafar memiliki pengalaman sebagai pimpinan DPRD pada periode sebelumnya. Yaitu, pernah menjadi wakil ketua DPRD Sumbar periode 2019-2024.

Sekretaris Umum (Sekum) DPW PKS Sumbar, Rahmat Saleh mengungkapkan bahwa penunjukan Muhidi sebagai ketua DPRD Sumbar berdasarkan Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan oleh Presiden PKS, Ahmad Syaikhu.

“Jadi kita sudah mendapatkan SK dari Presiden PKS dan sudah kita kirimkan ke DPRD nama yang kita ajukan untuk menjadi ketua ke depan, Insya Allah adalah Pak Muhidi,” ujar Rahmat Saleh dalam sebuah podcast di Langgam TV.

Rahmat mengungkapkan bahwa ke-10 anggota DPRD Sumbar dari PKS yang ada saat ini, semuanya bagus-bagus dan berpengalaman.

Di antaranya, terang Rahmat yaitu Irsyad Syafar yang merupakan mantan ketua DPW PKS Sumbar, mantan pimpinan DPRD Sumbar.

“Integritasnya luar biasa panutan bagi kita, sopan, kemudian juga diterima oleh khalayak,” beber Rahmat.

Kemudian, kata Rahmat, juga ada Rafdinal yang sudah lima periode, Mukhlasin sudah empat periode, Nurfirmanwansyah empat periode juga yang juga mantan Bupati Solok Selatan.

Berikutnya, ada Gustami Hidayat juga merupakan mantan Sekum DPW PKS Sumbar selama dua periode. Serta, Muhidi juga sudah malang melintang di Kota Padang.

“Jadi dari 10 orang yang ada itu, mereka layak semua jadi pemimpin kalau di internal kita, cuma tentu DPP PKS punya pertimbangan dan dari semua kader yang 10 itu, ternyata pak Muhidi dipilih dan ditetapkan oleh DPP untuk kita ajukan sebagai pimpinan DPRD,” ucap Rahmat.

“Dan insya Allah kita tidak ragu dengan kapasitas beliau dan mudah-mudahan besok bisa bersinergi, eksekutif kemudian legislatif bisa seiring sejalan dalam satu rumah membawa Sumatra Barat yang bergerak lebih cepat,” tambah Rahmat.

Diketahui pada Pemilu 2024 lalu, PKS menjadi pemenang dengan memperoleh suara tertinggi dan meraih 10 kursi di DPRD Sumbar.

Mereka yaitu Muhidi, Muhamad Yasin, Rafdinal, Gustami Hidayat, Hanapi Lubis, Irsyad Syafar, Syofian Hendri, Nurfirmanwansyah, Mochlasin, dan Nurna Eva Karmila. (*/yki)

The post Bukan Irsyad Syafar, Ini Penjelasan PKS Soal Penunjukan Muhidi Jadi Ketua DPRD Sumbar appeared first on Langgam.id.

PKS, yang sebelumnya dikenal sebagai partai oposisi, kini memilih bergabung dengan koalisi presiden terpili. Termasuk dalam koalisi untuk Pilkada Dharmasraya yang hanya menyisakan calon tunggal.

“Kalau logika PKS sebelumnya, mereka berada di luar pemerintahan. Tapi ada pernyataan dari elit PKS yang mengakui mereka tidak bisa mengembangkan partai dan konstituen jika terus-menerus menjadi oposisi. Mau tidak mau, PKS harus bergabung dengan pemerintahan,” kata Asrinaldi, Selasa (17/9/2024).

Ia menjelaskan bahwa untuk bisa populer, partai memerlukan program-program dari pemerintahan yang dapat langsung dirasakan masyarakat. Dalam posisi oposisi, partai sulit mendapatkan keuntungan politik. Asrinaldi melihat bahwa alasan ini membuat PKS memilih bergabung dengan pemerintahan demi keuntungan jangka pendek.

“Memang, akhirnya pragmatisme seperti inilah yang menghinggapi cara pikir elit politik kita. Partai mengejar kekuasaan, karena posisi oposisi tidak memberikan apa-apa,” tegasnya.

Dalam konteks Pilkada Dharmasraya, yang kini hanya memiliki satu calon tunggal, Asrinaldi menyebut bahwa keputusan PKS untuk tidak mengusung calon sendiri menunjukkan bahwa partai ini tunduk pada agenda besar Koalisi Indonesia Maju Plus (KIM+), yang mendominasi arena politik lokal.

“Dharmasraya, secara elektoral, sebenarnya tidak terlalu signifikan. Tapi, ada agenda besar KIM+ di baliknya. Kita tahu siapa yang dicalonkan di sana dan kaitannya dengan kekuasaan,” jelas Asrinaldi.

Keputusan PKS untuk tidak mengajukan calon sendiri dalam Pilkada Dharmasraya dianggap merugikan demokrasi. “Demokrasi itu membutuhkan kontestasi, dan jika hanya ada calon tunggal, tentu partisipasi masyarakat akan minim,” tambahnya.

Prof. Asrinaldi juga mengkhawatirkan bahwa minimnya pilihan bagi pemilih bisa mendorong munculnya gerakan untuk memenangkan kotak kosong, sebagai bentuk pembangkangan terhadap pilihan elit politik.

Mestinya partai politik mengakomodir kepentingan rakyat. “Dalam demokrasi, kontestasi adalah hal utama. Banyaknya calon akan meningkatkan partisipasi masyarakat. Jika hanya ada satu calon, mana ada partisipasi? Jika keinginan masyarakat tidak diakomodir oleh elit politik, mereka mungkin enggan berpartisipasi,” ujar Prof. Asrinaldi. (DH/Fs)

The post PKS Cabut Dukungan di Pilkada Dharmasraya, Pengamat: Bentuk Pragmatisme Politik appeared first on Langgam.id.