Sejak pagi hari, peserta yang terdiri dari kader, simpatisan, dan masyarakat umum telah memadati lokasi acara untuk mengikuti jalan sehat yang menjadi agenda utama perayaan milad. Antusiasme peserta terlihat sejak pukul 06.30 WIB dengan suasana yang hangat dan penuh keakraban.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW) PKS Sumbar sekaligus Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah; Ketua Majelis Pertimbangan Daerah (MPD) PKS Kota Padang sekaligus Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion; Ketua Dewan Syariah Wilayah (DSW) PKS Sumbar sekaligus Anggota DPRD Sumbar, Irsyad Syafar; Ketua DPW PKS Sumatera Barat, Ulyadi Yesmar; Ketua DPD PKS Kota Padang sekaligus Anggota DPRD Kota Padang, Mulyadi Muslim; Anggota DPRD Sumbar Gustami Hidayat dan Nurfirmansyah; serta Anggota DPRD Kota Padang Rafdi, Ja’far, Arnedy Yarmen, dan Gufron. Hadir pula jajaran pengurus DPD PKS Kota Padang bersama kader dan simpatisan dari berbagai wilayah di Kota Padang.

Dalam sambutannya, Ketua DPD PKS Kota Padang, Mulyadi Muslim, menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada masyarakat Kota Padang yang telah ikut menyukseskan rangkaian kegiatan Milad PKS ke-24.

Ia menjelaskan bahwa sebelum puncak acara, PKS Kota Padang telah melaksanakan berbagai kegiatan sosial dan kemasyarakatan, termasuk peringatan Hari Kartini oleh BIPEKA PKS Kota Padang dan Launching Rumah Hemat, Semarak Milad di Kecamatan-kecamatan di Kota Padang dengan berbagai kegiatan bersih-bersih masjid dan pantai, senam ceria, lomba masak nasi goreng. Dan hari ini dilanjutkan Puncak Milad kolaborasi DPD PKS Kota Padang dan DPW PKS Sumatera Barat, dengan jalan sehat, donor darah, cek kesehatan, dan pembagian doorprize.

Acara kemudian secara resmi dibuka oleh Ketua DPW PKS Sumatera Barat, Ulyadi Yesmar, dalam sambutannya ia mengatakan PKS diumurnya yang ke 24 tahun ini, melalui kegiatan ini dalam rangka menyampaikan pesan kepada masyarakat untuk hidup sehat dan memiliki ketahanan pangan, terutama dimasa menghadapi kemungkinan krisis ekonomi.

Selanjutnya, Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW) PKS Sumbar sekaligus Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah dalam sambutannya menyampaikan bahwa PKS telah berumur 24 tahun, dan berterimakasih telah mengantarkan kader-kader PKS ke legislatif dan eksekutif, dan program-program mereka di Pemerintahan harus berpihak kepada Masyarakat.

Selain bazar UMKM, masyarakat juga memanfaatkan layanan donor darah dan pemeriksaan kesehatan gratis yang disediakan panitia. Berbagai kegiatan tersebut mendapat sambutan positif dari warga yang hadir memeriahkan acara.

Suasana penuh kebersamaan tampak sepanjang kegiatan berlangsung. Tidak hanya kader dan simpatisan PKS, masyarakat umum, komunitas, pelaku usaha, hingga keluarga yang sedang menikmati Car Free Day turut berbaur dalam berbagai rangkaian acara.

Melalui tema “Milad Berdaya, Bersama Rakyat Menguatkan Ketahanan Indonesia”, PKS menegaskan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat melalui program-program yang mendukung ketahanan ekonomi, pangan, dan sosial secara berkelanjutan.

Puncak Milad ke-24 PKS di Kota Padang pun menjadi momentum mempererat silaturahmi, memperkuat semangat gotong royong, serta meneguhkan komitmen bersama dalam membangun masyarakat yang lebih kuat, mandiri, dan berdaya. (HER)

The post Ribuan Warga Padang Tumpah Ruah Ramaikan Puncak Milad PKS ke-24 appeared first on Langgam.id.

Sebagaimana idealnya dalam buku-buku, ideologi sebagai kompas perjuangan para partai kini bergeser dari substansi ke dekorasi. Politik menjadi pertunjukan citra yang terkendali dan dikendalikan elite. Sementara, rakyat akan terus menjadi objek penderita lima tahun sekali.

Maka bersiaplah memasuki era kartel kekuasaan, setelah merayakan era oligarki. Dimana, satu keluarga tak hanya dalam satu partai tapi satu keluarga di banyak partai. Semacam oligopoly politik.

Di sinilah muncul apa yang dapat disebut sebagai kartel politik kekuasaan, sebuah bentuk komunikasi terorganisasi di mana elite berbagai partai membentuk kesepahaman diam-diam: bertarung di depan publik, berkoalisi di belakang panggung. Berbagi kursi, berbagi isu, pesan, dan framing di belakang panggung dalam dramaturgi politik. Sebagaimana yang diungkapkan Erving Goffman (1959).

Teori komunikasi politik klasik, seperti agenda setting (McCombs & Shaw, 1972) dan framing (Entman, 1993), menjelaskan media dan elite politik membentuk persepsi publik dengan menentukan apa yang penting untuk dibicarakan dan bagaimana hal itu dibicarakan. Agenda setting yang dulu dikendalikan oleh media independen, kini dikuasai oleh jaringan elite lintas partai yang memiliki kepentingan serupa; menjaga stabilitas kuasa.

Dengan kata lain, komunikasi politik berubah menjadi instrumen koordinasi antar oligarki wacana. Jangan heran, berita viral tokohnya itu ke itu saja. Sampai muak. Digoreng hingga gosong. Lalu dianggap pahlawan sejati bagi rakyat.

Hal terbaru di Sumatera Barat memberi gambaran menarik. Anak Ketua Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dikenal berasal dari partai dengan basis ideologis muncul sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia (PSI), partai yang dikenal sangat berbeda secara platform dan citra. Fenomena ini memberi sinyal dinamika keluarga politik baru, sinyal strategi politik yang canggih sekaligus paradoksal. Soal ini, lama kelamaan kita akan menjadi biasa.

Sebagai sebuah fakta politik, bisa dibaca sebagai strategi komunikasi diversifikasi ideologis. Kini dan ke depan kita akan melihat dunia politik yang penuh risiko itu, keluarga elite tidak lagi berkumpul dalam satu tandan politik. Mereka menyebar di beberapa partai untuk memperluas akses dan menjaga posisi dalam spektrum kekuasaan. Prinsipnya sederhana: jangan sampai jatuh setandan; menyeberanglah ke tandan yang lain. Jika terjadi apa-apa nanti, masih ada yang celah untuk kembali ke panggung kekuasaan. Ini visioner!

Secara strategi, ini jenius. Dalam bahasa pemasaran politik, memperluas “segmen pasar” agar tetap relevan dalam peta kekuasaan yang cair. Namun dari sisi idealisme, ini menyedihkan. Menunjukkan betapa ideologi telah kehilangan daya kohesinya, partai yang selama ini memproklamasikan diri sebagai benteng nilai kini kian jauh bergeser. Partai-partai sebagai jalan juang nilai dan ideologi sudah terus tergerus dan diragukan.

Kini, realitas memperlihatkan partai ideologis pun akhirnya beradaptasi dengan logika pasar kekuasaan. Partai-partai menjadi perahu menyeberang dari pada wahana perjuangan ideologis. Setiap perahu menyiapkan jalannya masing-masing menuju pulau kekuasaan, tanpa terlalu peduli resiko yang akan dihadapi secara politik.

Fenomena ini sejalan dengan analisis hegemoni (Gramsci, 1993) di mana kekuasaan akan bertahan lewat tekanan dan persetujuan simbolik yang dibangun lewat wacana. Elite politik di Indonesia membangun kesepakatan simbolik itu melalui media, jaringan politik, dan politik pencitraan. Perdebatan ideologis direduksi menjadi pertukaran jargon dan pencitraan moral, mengorbankan sesuatu dari dalam diri mereka. Dalam wilayah seperti ini, publik sulit membedakan mana prinsip dan mana strategi.

Indonesia yang maha hebat ini, politik lebih banyak berbicara tentang siapa, bukan apa yang dibicarakan. Itulah bentuk lain dari kartelisasi wacana. Sayangnya, merujuk teori spiral of silence (Noelle-Neumann, 1974), publik cenderung diam terhadap pandangan yang tidak sejalan dengan arus utama karena takut tersisih. Sementara itu, arus utama bukan lagi opini publik alami, melainkan hasil konstruksi elite politik. Maka lama kelamaan, situasi semacam ini menjadi sebuah kebenaran, sebagaimana kita membenarkan ketua partai dari bapak turun ke anak, sebagai trah politik. Dari titik ini hingga ke tempat yang lebih luas, meritokrasi telah lama disisihkan secara substansi tetapi masih dijanjikan dalam bentuk dekorasi.

Kartel wacana politik yang kini menguasai wilayah komunikasi kita akan terus berlangsung sampai jenuh. Elite secara terus menerus saling berkompetisi di media, lalu berbagi panggung di belakang layar. Narasi tentang “persatuan”, “koalisi besar”, dan “stabilitas nasional” menjadi alat legitimasi baru. Semua berbicara dengan gaya yang berbeda, namun mengarah pada tujuan yang sama; mengamankan posisi dalam struktur kuasa yang sama. Mereka berbagai kekuasaan dengan siapapun yang dianggap aman.

Masyarakat, yang mestinya menjadi sumber legitimasi politik, berubah menjadi target semata. Kita, rakyat diberi wacana siap saji; slogan moral, janji pembangunan, atau konten digital yang dirancang untuk menghibur, bukan menyadarkan bahwa system ini kian buruk dan busuk. Di era media sosial, komunikasi politik menjadi industri yang menjual rasa, bukan nilai. Jika dulu partai-partai berjuang menanamkan ideologi, kini mereka berebut impresi. Kalau dulu politik menjadi wahana pendidikan kewargaan, kini lahir menjadi arena hiburan massa. Hegemoni komunikasi politik kini tentang siapa paling viral, bukan yang benar.

Jadi, akan terbiasa lagi kita, setelah anak dan sekeluarga dalam satu partai politik. Satu tandan. Ke depan, anak beranak berbeda partai tetapi dalam satu gedung legislatif. Atau yang sudah terjadi, ayah-anak di legislatif, sementara ibu di eksekutif dalam periode yang sama. Itu terjadi di berbagai daerah. Dan selamat datang kemenangan logika kekuasaan atas logika ideologi. Sebab, garis partai hanyalah batas administratif; yang sejati adalah garis kepentingan. Akhirnya, sebagaimana kita saksikan berulang kali: tak ada yang aneh, dalam dunia politik, segalanya mungkin. Selamat datang di era kartel kekuasaan. []

Dr. Abdullah Khusairi adalah dosen di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Imam Bonjol Padang.

The post Selamat Datang di Era Kartel Kekuasaan appeared first on Langgam.id.

Kalimat itu terasa hidup betul di Sumatera Barat hari-hari ini. Taufiqur Rahman, putra Gubernur Buya Mahyeldi, tokoh PKS yang dikenal santun dan religius, kini tampil sebagai Ketua DPW PSI Sumbar. Sebuah langkah yang bagi banyak orang di ranah Minang terdengar tak biasa. Ada yang mengernyit, ada yang tersenyum miring, ada pula yang berusaha memahami.

Begitu kabar itu menyebar, lini masa langsung riuh. Di Facebook, X, sampai grup WhatsApp keluarga, komentar bermunculan. Ada yang marah, ada yang kecewa, dan tidak sedikit yang meledek.

“Lah, anak Buya kok malah ke PSI?” tulis seorang warganet.

“Tambah tabanam,” sahut yang lain.

Tapi di antara semua itu, ada juga suara yang lebih tenang, “Namanya anak muda, punya pikiran sendiri.”

Campur aduk. Begitulah kira-kira perasaan orang Sumbar menatap kabar ini. Antara heran, cemas, tapi juga diam-diam bangga, karena ada anak muda yang berani berpikir berbeda.

Dan bagi saya pribadi, kabar ini terasa makin dekat, sebab Taufiq ini sumando saya, berbini ke Tanjung Gadang, Sijunjung. Maka kabar tentangnya tak sekadar berita politik di media, tapi juga cerita keluarga di warung kopi.

Kita tahu, dalam tradisi politik Indonesia, garis keluarga sering jadi petunjuk arah. Anak ikut ayah, murid ikut guru, kemenakan ikut mamak. Maka ketika anak seorang Buya justru memilih partai yang berjarak secara ideologis dengan ayahnya, publik seperti kehilangan kompas. Tapi siapa tahu, justru di situlah menariknya, bahwa politik tidak lagi ditentukan oleh darah, tapi oleh pikiran.

Buya Mahyeldi adalah sosok yang dihormati luas. Gaya bicaranya lembut, langkahnya terukur. Ia lebih sering menenangkan daripada menggebu. Tapi kini, dari keluarga yang demikian tenang, muncul seorang anak yang memilih jalur lain, PSI, partai yang kerap menantang kemapanan, bahkan sering bersilang dengan konservatisme yang Buya wakili.

Sebagian orang melihat ini sebagai bentuk penolakan. Sebagian lain justru menilainya sebagai pembaruan, bahwa nilai-nilai yang diwariskan tidak harus diterima bulat-bulat, melainkan ditafsir ulang sesuai zaman. Dalam pandangan seperti itu, langkah sang anak bukan pemberontakan, tapi kelanjutan dengan cara yang berbeda.

PSI memang punya sejarah yang agak kikuk di Sumatera Barat. Partai ini lahir dengan semangat kota besar, egaliter, rasional, dan penuh jargon kebebasan. Sementara di ranah ini, politik lebih banyak dibungkus dalam bahasa adat, dalam sopan santun, dalam perimbangan antara moral dan kenyataan hidup.

Jadi ketika PSI mencoba masuk, kadang terasa seperti berbicara dengan nada bicara yang tak nyambung.

Padahal, Ketua Dewan Pembina PSI, Jeffrie Geovanie, itu urang awak juga. Orangtuanya tulen dari 50 Kota. Tapi entah mengapa, partainya terasa jauh dari denyut hati masyarakat Sumbar. Barangkali karena PSI belum menemukan cara bicara yang pas, belum belajar menyampaikan gagasan dengan nada yang akrab di telinga orang Minang.

Kini, muncul anak Buya Mahyeldi di sana. Orang mungkin sinis, tapi bisa jadi ini adalah jembatan baru, seorang anak yang lahir dari keluarga ulama, mencoba membawa semangat keterbukaan dalam bingkai lokal. Bukan untuk menantang, tapi untuk mempertemukan dua kutub, iman dan progresivisme.

Generasi muda hari ini tumbuh dalam dunia yang cair. Batas antara kanan dan kiri, antara agama dan modernitas, sudah tidak lagi setegas dulu. Ideologi tidak diwariskan, tapi dicari sendiri. Anak muda belajar dari banyak sumber, dari TikTok sampai podcast, dari pengalaman hidup sampai percakapan di warung kopi.

Mungkin, inilah konteks anak Buya sekarang. Ia tidak sedang menolak ajaran ayahnya, tapi sedang menafsirkan ulang nilai-nilai itu di zaman yang berbeda. Bahwa beriman tak berarti tertutup. Bahwa menjaga moral tak berarti mematikan nalar.

Kita sering lupa, orang Minang sejak lama hidup dengan keberanian berpikir. Falsafahnya jelas, adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah. Tapi syarak itu sendiri selalu dibaca ulang sesuai keadaan. Orang Minang pandai berdebat tanpa merusak silaturahmi. Di lapau, orang bisa saling beda pendapat, tapi besok paginya tetap minum kopi bersama.

Sebagian orang mungkin tidak siap melihat perbedaan ini di dalam satu keluarga. Tapi mungkin justru di situlah nilai pendidikan seorang Buya diuji. Karena mendidik anak bukan hanya menurunkan ajaran, tapi juga membiarkan mereka berjalan dengan keyakinan sendiri.

Dan siapa tahu, dalam diamnya, Buya pun memahami itu.

Politik Sumbar kini punya bab baru. Bukan lagi hanya tentang siapa paling religius atau paling modern, tapi tentang siapa yang bisa menjalankan keduanya dengan bersamaan. Langkah sang anak mungkin akan diuji, bahkan tak mudah diterima. Tapi setidaknya, Taufiq membuka ruang percakapan yang baru. Bahwa berbeda bukan berarti melawan, dan bahwa politik pun bisa menjadi ruang tafsir kasih antara ayah dan anak.

Ketika seorang anak memilih partai yang berseberangan dengan ayahnya, itu bukan sekadar berita politik. Itu adalah pernyataan kemerdekaan pikiran, yang barangkali justru lahir dari cara ayahnya mendidik, lembut, terbuka, dan penuh kasih. Tapi satu yang pasti: seorang ayah, siapapun itu, pasti akan menginginkan yang terbaik untuk anaknya.

The post Ketika Anak Buya Memilih PSI: Antara Darah, Pikiran, dan Tafsir Baru appeared first on Langgam.id.

Yohanes bukan orang baru dalam dunia olahraga. Ia merupakan Ketua Umum Cabang Olahraga Persatuan Base Ball dan Soft Ball (Perbasasi) Sumbar. Selain itu, juga pernah menjadi Ketua Bidang Kepengurusan KONI Kabupaten Padang Pariaman. 

Politisi PKS itu mengaku mendapat dorongan dari berbagai pihak untuk maju pada Musprov KONI Sumbar. Salah satunya dari akademisi olahraga yang terhimpun dari 41 cabang olahraga. 

“Saya memiliki visi bersama kita bangun olahraga di Sumbar, berkomitmen untuk meraih prestasi nasional dan internasional, serta mengembangkan organisasi cabang olahraga yang profesional,” ujarnya, Jumat (18/4/2025). 

Yohanes menyebutkan tidak hanya didukung dari akademisi olahraga. Namun juga oleh para ketua KONI kabupaten dan kota. 

“Saatnya ketua cabor memimpin KONI Sumbar, sebelumnya kan tidak. Saya Ketua Cabor Perbasasi Sumbar, jadi selaku pelaku olahraga saya wajib mewakili pelaku olahraga,” ujarnya. 

“Saya termasuk calon ketua KONI Sumbar yang tidak pengurus partai. Saya bisa mewakili semua kepentingan politik. Karena BI-Ceking saya tidak bermasalah jadi saya bisa memanfaatkan dana pribadi untuk kemajuan KONI Sumbar,” sambungnya.

Sosok Yohanes juga tidak hanya berpengalaman di bidang olahraga, ia telah berkecimpung di organisasi profesional seperti Kadin, PII dan asosiasi lainnya. 

Di sisi lain, Yohanes juga pernah jadi anggota dewan satu periode (5 tahun) di bidang anggaran. Pengalaman ini membuatnya memahami permasalahan keuangan yang dihadapi KONI Sumbar. 

“Insya Allah dengan basis itu terpanggil jadi Ketua KONI Sumbar. Saya yakini bisa menjadi Ketua KONI Sumbar, untuk perbaikan ada dukungan dari cabang olahraga,” pungkas. 

Misi Yohanes Wempi untuk KONI Sumbar

1. Membangun komunikasikan dengan cabor-cabor dan KONI kabupaten/kota. 
2. Meningkat sumber manusia (SDM). 
3. Menata kelembagaan (managemen organisasi) yang kondusif. 
4. Meningkatkan prestasi cabang olahraga. 
5. Meningkatkan koordinasi antar pemangku kepentingan kepentingan olahraga (stakeholder). 
6. Mewujudkan sinergitas serta membangun hubungan yang harmonis dengan pemerintah Sumbar dan organisasi cabang olahraga, pengusaha, BUMN/D, perguruan tinggi, praktisi olahraga, badan fungsional dan stakeholder. 
7. Mengimplementasikan AD/RT KONI Sumbar tahun 2025-2029. 
8. Terwujudnya aplikasi berbasis online untuk data based atlet, pelatih, wasit serta sarana dan prasarana olahraga di Sumbar.

The post Maju Musprov 2025, Yohanes Wempi Siap Gunakan Uang Pribadi Demi Kemajuan KONI Sumbar appeared first on Langgam.id.

Dua politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bakal berebut kursi Ketua KONI Sumbar. Mereka adalah Hamdanus dan Yohanes Wempi. 

Hamdanus pernah menjabat anggota DPRD Sumbar dari Fraksi PKS. Dia juga pernah diusung PKS menjadi calon Wakil Bupati Pesisir Selatan pada Pilkada 2020.

Sedangkan Yohanes pernah menjabat Ketua DPD PKS Padang Pariaman. Dia juga diusung PKS sebagai Caleg DPRD Sumbar periode 2024-2029.

Dua kader PKS itu mengklaim banyak mendapatkan dukungan dari berbagai insan olahraga. Termasuk, dukungan dari dari Gubernur Mahyeldi yang juga Ketua DPW PKS Sumbar. 

“Pak Gubernur 24 Januari lalu sudah menugaskan saya,” kata Hamdanus, Jumat (18/4/2025). 

Hamdanus rencana berduet dengan politisi Partai Gerindra Anandya Dipo Pratama, sebagai calon sekretaris KONI Sumbar. 

Ia mengaku Mahyeldi mengapresiasi dirinya, karena telah berpengalaman di bidang olahraga.

Hamdanus pernah menjadi Badan Audit Internal KONI Sumbar, Wakil Ketua hingga Plt Ketua KONI Sumbar. Tidak hanya itu, ia juga sebagai wakil kontingen Sumbar di PON Papua. 

“Buya (Mahyeldi) mendorong saya untuk ikut kompetisi ini. Berdasarkan pengalaman, tidak yang lain,” ujarnya. 

Hamdanus enggan berkomentar banyak terkait kandidat calon ketua KONI Sumbar lainnya yang juga kader PKS. Baginya, pemilihan Ketua KONI Sumbar adalah sebuah kompetisi.

“Tapi kompetensi yang sehat. Jual visi misi, program kita. Nyalakan lampu kita tanpa memadamkan lampu orang,” ujarnya. 

Yohanes Wempi mengatakan, juga tidak mempermasalahkan rekan satu partainya menjadi kompetitor.

“Saya penganut sistem demokrasi tulen, siapa pun yang maju memiliki hak. Apalagi seperti saya yang juga ketua cabor (cabang olahraga) tentu sangat berhak untuk maju,” ujarnya. 

Kata Yohanes, banyaknya yang maju sebagai calon ketua, menandakan Sumbar memiliki banyak pemimpin untuk memperbaiki KONI Sumbar ke depan. 

“Makin banyak yang maju makin baik, ini menandakan bahwa di sumbar kita punya stok pemimpin olahraga yg bisa hadir untuk perbaikan KONI Sumbar ke depan,” ujarnya.

Ia mengaku juga telah mendapatkan restu dari Gubernur Mahyeldi, untuk maju sebagai calon ketua KONI Sumbar. Yohanes bakal menggandeng anak Mahyeldi yang bernama Muhammad Taufiqur Rahman, sebagai ketua harian.

“Respon beliau positif, silahkan maju, nanti mana yang banyak dukungan cabor dan KONI kabupaten dan kota itu kita dukung,” ujarnya.

Ia mengaku, Mahyeldi juga berpesan untuk menjaga persatuan. “Pesan yang paling hebat yaitu jangan gara-gara pemilihan ketua KONI ini kita berpecah belah. Jaga persatuan,”ujarnya.

The post Dua Politisi PKS Berebut Jadi Ketua KONI Sumbar, Saling Klaim Dapat Restu Gubernur appeared first on Langgam.id.

“Terkait deklarasi belum dalam waktu dekat, karena saat ini Buya (Mahyeldi) masih fokus dalam pemerintahan,” kata Rahmat di Padang, Jumat (12/7/2024).

Rahmat menjelaskan, fokus Mahyeldi dan Wagub Audy Joinaldy di pemerintahan saat ini merupakan kesepakatan parpol pendukung, karena kepentingan masyarakat utama.

“Hubungan Mahyeldi-Audy sampai saat ini masih harmonis. Dan kita minta untuk keduanya untuk tetap fokus (menjalankan) roda pemerintahan di Sumbar,” sebut Rahmat.

Sementara itu, urusan politik diserahkan kepada parpol koalisi, PKS dan Gerindra. “Urusan politik dilakukan parpol koalisi, sementara ini. PKS dan Gerindra,” kata Rahmat.

Terkait kemungkinan bergabungnya parpol lain, Rahmat belum dapat memastikan. Namun, pihaknya telah menjalin komunikasi intens dengan berbagai parpol, termasuk Demokrat, Golkar, PKB, PPP, dan lainnya. (*/Fs)

The post Deklarasi Pasangan Mahyeldi-Vasko, Ini Penjelasan PKS appeared first on Langgam.id.

Sekretaris DPW PKS Sumbar Rahmat Saleh menegaskan bahwa penurunan elektabilitas Mahyeldi merupakan upaya framing dari pihak tertentu untuk menjegal kandidat kuat tersebut.

“Ini seolah upaya-upaya framing, kemudian mengarahkan pada kandidat kuat (PKS) Buya Mahyeldi, dalam hal ini diarahkan dengan kasus korupsi,” kata Rahmat, Kamis (20/6/2024).

Rahmat menjelaskan, tidak ada satupun fakta yang secara langsung melibatkan Mahyeldi dalam kasus korupsi yang melibatkan sejulah ASN di Pemprov Sumbar.

“Dengan adanya isu korupsi menurunkan elektabilitas Mahyeldi, sampai sekarang kan belum ada fakta(nya), yang melibatkan Buya (Mahyeldi) secara langsung. Itu kan ada beberapa OPD, dan masih dalam proses hukum, belum ada yang terdakwa, (baru) tersangka, tapi itu masih dalam proses hukum, dan kami menghormati,” jelas Rahmat.

Rahmat juga mempertanyakan metodologi survei yang mengaitkan elektabilitas Mahyeldi dengan isu korupsi, terlebih lagi menjelang pendaftaran calon kepala daerah.

“Ini jauh berbeda dengan apa yang kita lakukan (internal). Saat ini kita menghargai semua hasil survei, namun patokan kita tetap survei internal kita,” katanya.

Lebih lanjut, Rahmat mengimbau kepada seluruh pihak agar melakukan politik yang cerdas dan profesional.

“Kita berharap semua aktor politik bermain politik yang cerdas, politik yang profesional. Jangan sampai momentum Pilkada ini dijadikan sebagai ajang untuk mengarahkan isu-isu yang tidak benar,” tegasnya. (*/Fs)

The post PKS Sumbar Sebut Ada Upaya Framing Menjatuhkan Elektabilitas Mahyeldi Lewat Kasus Korupsi appeared first on Langgam.id.

Pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, tersedia 65 kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar).

Pada daerah pemilihan (dapil) Sumbar I yang meliputi Kota Padang dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan nomor urut 8 itu terdapat 10 DCT.

Berikut kesepuluh nama calon anggota DPRD Sumbar Dapil I dari PKS tersebut:

• Nomor urut 1 : Gustami Hidayat, domisili Kota Padang
• Nomor urut 2 : Muhidi, domisili Kota Padang
• Nomor urut 3 : Tasnidar, domisili Kota Padang
• Nomor urut 4 : Episantosa, domisili Kota Padang
• Nomot urut 5 : Andy Wijaya Kusuma, domisili Kota Padang
• Nomor urut 6 : Devi Erawati, domisili Kota Surabaya
• Nomor urut 7 : Alizar, domisili Bekasi
• Nomor urut 8 : Asnel, domisili Kota Padang
• Nomor urut 9 : Weni Yuliani, domisili Kota Padang
• Nomor urut 10 : Ulki Chandra, domisili Kota Padang

Dari sepuluh tersebut, 7 orang laki-laki dan 3 orang lagi perempuan. Artinya, keterwakilan perempuan dalam pemilihan legislatif Dapil I Sumbar dari PKS mencapai 30 persen. (LSM/Fs)

The post DCT DPRD Sumbar 2024: Ini Daftar Lengkap Caleg PKS Dapil 1 appeared first on Langgam.id.

Dalam orasinya, Anies membakar semangat kader, simpatisan dan masyarakat. Ia mengatakan, bahwa orang Minangkabau atau Sumatra Barat punya andil besar dalam mendirikan bangsa ini, memperjuangkan kedaulatan bangsa dan melanjutkan perubahan.

“Insya Allah tokoh-tokoh itu akan dilanjutkan oleh kader-kader PKS,” ujar Anies yang saat orasi didampingi oleh Sekjen PKS Habib Abu Bakar, pengurus DPP seperti Alfian, M Iqbal dan Hermanto.

Sementara itu, Sekjen PKS Habib Abu Bakar dalam kata sambutannya, diawali dengan taujih penyemangat, membakar semangat kader, simpatisan dan masyarakat.

“Kita adalah kader pejuang, petarung untuk melakukan perubahan demi keadilan dan kesejahteraan,” ucap Abu Bakar.

Pada kesempatan itu, Abu Bakar mengulang-ulang Surat Ar Ra’d ayat 11, bahwa perubahan harus dimulai dari diri sendiri.

“Jangan tidur dan santai-santai lagi, waktu kita pendek, sapa tetangga sekitar, cukup 40 orang saja, tapi mereka respek dengan kita, mau berjuang bersama kita dan memenangkan partai kita. Lanjutkan kepemimpinan di Sumbar dan menangkan Anies untu presiden,” tuturnya.

Jalan Santai PKS

Sementara itu, ribuan kader, simpatisan dan masyarakat memeriahkan jalan santai PKS. Kegiatan ini dimulai dari Jalan Adinegoro menuju Pasar Tabing dan finis di lapangan samping eks Asia Biskuit.

Jalan santai dilaksanakan dalam rangka apel siaga PKS Sumbar guna pemenangan pileg dan pilpres. Pada kesempatan itu, Sekum DPW PKS Sumbar Rahmad Saleh menargetkan 20 persen suara untuk Sumbar, sehingga mampu melanjutkan kepemimpinan di Sumbar. (*/yki)

The post Hadiri Apel Siaga Kader PKS se-Sumbar, Anies Panaskan Mesin Partai appeared first on Langgam.id.

Hal ini terkait dua fraksi yaitu Gerindra dan Fraksi PKB & PDIP memutuskan mundur jadi pengusul lewat rapat paripurna di gedung DPRD Sumbar, Senin (10/1/2022).

“Pertama, politik memang seperti itu. Situasi dalam masalah politik sangat dinamis dan per waktu itu sangat dipengaruhi banyak faktor,” kata Anggota DPRD Sumbar dari Fraksi PKS Mukhlasin.

Dia menjelaskan, yang kedua, secara substansi hak angket jelas tidak relevan lagi untuk dilanjutkan. Kemudian faktor ketiga, di dalam pelaksanaan pembangunan kalau selalu ada kegaduhan, maka yang dirugikan ujung-ujungnya masyarakat juga.

“Jadi berdasarkan tiga hal itulah kami membaca kawan-kawan yang menjadi pengusul hak angket mulai berpikir realistis, ini adalah suatu kemajuan kami menilai,” ujarnya.

Dia menilai, memang di DPRD akan selalu ada unsur politis, namun seharusnya politik jangan selalu jadi pertimbangan.  Ada sisi lain yang lebih penting seperti keamanan dan ketenangan.

“Jadi kalau pertimbangan-pertimbangannya logis, tepat dan patut kami menilai itu sangat tepat. Justru kalau terus dipaksakan maka masyarakat sendiri bakal menilai, ada dagelan,” katanya.

Secara substansi hak angket ini sudah jelas tidak layak dilanjutkan, maka kalau dipaksakan lanjut akan tampak seperti dagelan.

Diketahui, ada tiga fraksi yang menyatakan diri menjadi pengusul hak angket yaitu Demokrat Gerindra, dan Fraksi PDIP & PKB, ditambah satu dari partai Nasdem pada September 2021. Kemudian Gerindra dan Fraksi PDIP & PKB menarik diri sehingga hanya menyisakan Demokrat.

PKS sendiri merupakan partai pendukung Gubernur Mahyeldi dan Wakil Gubernur Audy Joinaldy saat Pilkada 2020 lalu berkoalisi dengan PPP.

—
Dapatkan update berita terbaru setiap hari dari Langgam.id. Mari bergabung di Grup Telegram Langgam.id News Update, caranya klik https://t.me/langgamid, kemudian join. Anda harus instal aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

The post Ini Respons PKS Usai Pengusul Hak Angket Gubernur Sumbar Tarik Diri appeared first on Langgam.id.