Tiga buku tersebut masing-masing berjudul: Antara Hukum dan Politik, Membedah Putusan MK Dalam Sengketa Pilpres 2024 Suara Publik Bergaung di MK, dan Keadilan Elektoral di MK “Refleksi Putusan MK Soal Hasil Pilpres 2024”.

Ketiga buku ini disebut menjadi tonggak penting dalam mengupas hubungan antara hukum, politik, dan suara publik dalam Pilpres 2024. Buku ini, juga menyajikan perdebatan komprehensif tentang pelaksanaan Pilpres 2024 yang tidak hanya dilihat dari aspek hukum, tetapi juga politik, etika, dan psikologi.

Todung Mulya Lubis dan Tim Hukum 22E mengupas dinamika persidangan hingga putusan MK, lengkap dengan argumentasi para pakar dan hakim konstitusi.

Sebagai buku yang menggugah kesadaran akan pentingnya integritas demokrasi, buku ini menjadi referensi penting bagi praktisi hukum dan akademisi, dengan semangat utama melawan TSM dan menegakkan Konstitusi. Tak cuma itu, buku ini juga membahas mengenai Putusan MK No. 2.PHPU.PRES-XXII/2024 yang memutus terkait sengketa hasil Pemilihan Presiden 2024.

Para ahli yang terlibat menyusun analisis dari lima tema utama yakni, kewenangan MK, solusi alternatif yang dapat diadopsi oleh MK, dilema keadilan prosedural dan substantif, beban pembuktian dalam Pemilihan Umum, serta dampak putusan MK terhadap penyelenggaraan Pemilihan Umum berikutnya.

Di samping menawarkan analisis mendalam bagi pembaca yang ingin memahami kompleksitas hukum elektoral di Indonesia, buku ini mengabadikan suara publik dan dinamika persidangan selama sengketa Pemilih

Melalui amicus curiae dari berbagai pihak, seperti akademisi, organisasi advokat, dan seniman, buku ini mencerminkan partisipasi masyarakat dalam proses hukum.

Buku ini juga menyoroti bagaimana kegelisahan publik terhadap proses demokrasi yang menjadi suara kolektif dan mempengaruhi tekanan perjalanan persidangan. Ketiga buku ini menjadi catatan penting untuk memahami tantangan dan kompleksitas penyelenggaraan demokrasi Indonesia pada saat Pilpres 2024 serta bagaimana peran hukum, politik, dan masyarakat saling berinteraksi dalam menjaga keadilan dan demokrasi.

Todung menyampaikan, walaupun presiden dan wakil presiden telah dilantik, betapa pentingnya melangkah maju sebagai bangsa dan tidak meratapi keadaan yang terjadi karena pelanggaran konstitusional yang tidak terbantahkan.

“Namun, kita tidak bisa mengabaikan bahwa dalam menghadapi tantangan yang kompleks dan menantang, dibutuhkan government dan governance,” ujarnya.

Dalam perjalanannya, kata Todung, Pilpres 2024 diwarnai dengan pelanggaran yang bersifat konstitusional, sebagaimana bisa dilihat saat pada putusan MK. Pelanggaran tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

Sehingga, lanjutnya, pada Pilpres 2024 MK telah abai dalam mendengarkan suara rakyat dan tidak melihat kenyataan yang terjadi. Hukum seringkali dipakai sebagai instrumen kekuasaan. Sehingga, hukum menjadi tumpul ke atas dan tajam ke bawah.

“Sangat ironis melihat bahwa Indonesia semakin dijauhkan dari cita-cita kemerdekaan yang diidamkan dan telah diraih dengan jerih payah pahlawan-pahlawan negara ini,” ungkapnya.

Ditambahkannya, buku-buku tersebut merupakan karya yang disusun secara kolektif berdasarkan pengalaman-pengalaman pelanggaran pada Pilpres 2024 sebagai pembelajaran untuk
kedepannya.

“Buku ini memuat suara hati rakyat Indonesia yang benar-benar mencintai negaranya. Buku ini diharapkan untuk bermanfaat bagi hakim, jaksa, pengacara, akademisi, dan seluruh rakyat Indonesia,” imbuhnya.

“Karena adanya regresi demokrasi Indonesia, melalui peluncuran buku ini adalah cara beliau untuk menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dengan harapan rakyat Indonesia dapat melangkah maju dengan gagah berani dalam mendukung nilai-nilai demokrasi Indonesia dengan semangat untuk menegakkan konstitusi dan melawan pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), beliau berharap peluncuran buku ini bisa menjadi langkah konkret untuk memperkuat keadilan dalam Pemilu 2024 serta memberikan kontribusi pada perkembangan hukum dan demokrasi Indonesia,” sambung Todung. (*/yki)

The post Tim Hukum Ganjar-Mahfud Luncurkan 3 Buku soal Pilpres 2024 appeared first on Langgam.id.

Anies Sebut 70 Juta Orang Tak Punya Jaminan Sosial

“Bicara jaminan sosial, lebih dari 70 juta orang tidak punya jaminan sosial,” kata Anies dalam Debat Capres Kelima Pilpres 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Minggu (4/1/2024).

HASIL CEK FAKTA

Mengutip data dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2023, terdapat jumlah orang yang bekerja mencapai 138,63 juta orang. BPJS Ketenagakerjaan juga mencatat hingga Juli 2023, jumlah kepesertaan baru mencapai 37,40 juta orang. Artinya, dari seluruh penduduk bekerja, hanya 26,97 persen yang telah terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan. Para capres menyampaikan visi dan misi serta beradu program dalam debat capres-cawapres kelima yang diselenggarakan pada 4 Februari 2024 di JCC Senayan, Jakarta Pusat. Tema debat terakhir ini mengangkat tema Kesejahteraan Sosial, Pembangunan SDM dan Inklusi dengan sub tema, antara lain Pendidikan, Kesehatan, Ketenagakerjaan, Kebudayaan, Teknologi Informasi serta Kesejahteraan Sosial dan Inklusi.

KESIMPULAN

Mengutip data dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2023, terdapat jumlah orang yang bekerja mencapai 138,63 juta orang. BPJS Ketenagakerjaan juga mencatat hingga Juli 2023, jumlah kepesertaan baru mencapai 37,40 juta orang. Artinya, dari seluruh penduduk bekerja, hanya 26,97 persen yang telah terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan.

Sumber: Cekfakta.com

The post [Republikasi] – [Benar] Anies Sebut 70 Juta Orang Tak Punya Jaminan Sosial, Ini Faktanya appeared first on Langgam.id.

Dua hari sebelum pemilu (pilpres) 14/2/2024 diselenggarakan saya meluncurkan essai berjudul Musa, Anies dan Pengulangan Sejarah (langgam.id, 12/2/2024). Pada batas tertentu ditemukan banyak kemiripan kisah di antara mereka, meskipun jarak pengulangannya demikian jauh baik secara waktu, tempat maupun wujud peradaban yang membingkai narasi. Terutama menyangkut pola relasi keduanya dengan rezim penguasa.

Musa vis a vis Fir’aun (Ramses II, Mineptah, Thutmose) Mesir, abad 13 SM berdasarkan kisah lama dan Anies vis a vis presiden (Jokowi) untuk sejarah kontemporer, Indonesia abad 21. Patut diduga proses pengulangan sejarah tengah berlangsung di tanah air. Singkat kata, apa yang terjadi di Mesir 34 abad silam, sepertinya tengah bergerak ke titik repetisi historisnya di bumi nusantara.

Pada akhir kolom yang sama disimpulkan beberapa poin prediksi tentang hal- hal menyangkut gagasan. Termasuk ramalan terkait “klaim” akan berlangsungnya dua putaran dimana paslon 01, pasangan Anies-Muhaimin pada akhirnya akan menjadi pemenang dipartai final pada 26 Juni 2024 nanti.

Pengrilisan lembaga survei dan keputusan KPU beberapa waktu yang lalu yang memenangkan kubu 02 dan bukannya 01 sebagaimana prediksi justru semakin menegasikan peluang probabilitas pengulangan sejarah semakin besar. Dikatakan demikian karena “ketakutan yang sama” juga dialami manusia sekelas nabi Musa dan warga Mesir lainnya sebelum kemenangan yang bersifat happy ending datang diakhir perlombaan (kontestasi). Artinya, fase maupun momen kritis berupa kekalahan “sementara” ini memang mesti dilewati terlebih dahulu. Bukankah dengan adanya gugatan sengketa pilpres ke MK sebagaimana tengah dilayangkan kubu 01 dan 03 menunjukkan bahwasanya kontestasi pada dasarnya belum berakhir?

Untuk keperluan penjelasan dan argumentasi maka pembahasan esai ditujukan pada dua unsur konstitutif narasi pada peristiwa perlombaan magis (mistis, klenik, supra natural) yang berlangsung antara Musa vis a vis para penyihir istana kerajaan Mesir Fir’aun. Yakni, tentang sihir dan penyihir yang pada essai sebelumnya memang tidak bisa dideskripsikan, mengingat keterbatasan kolom. Lalu, mengaitkan keduanya (sihir dan penyihir) dengan fenomena hitung cepat (quickcount) yang dirilis lembaga-lembaga survei pasca kontestasi pilpres 2024 antara paslon 01 (Amin) vis a vis paslon 02 (PS- GRR) proxy Presiden (Jokowi), disamping tentunya paslon 03 (GP-MMD).

Sebagaimana halnya sihir dan penyihir menjadi unsur penting dalam perlombaan pada kisah lama maka untuk konteks kekinian quickcount dan peran lembaga-lembaga survei juga menjadi elemen yang yang tidak bisa dipisahkan dari kontestasi pilpres. Adapun aspek pengumuman KPU sebagai pihak penyelenggara tidak diulas lebih jauh, mengingat keberadaannya tidak memiliki acuan institusional pada kisah lama. Lagi pula, keselarasan keputusannya dengan angka quickcount sudah dapat ditebak sebelumnya.

Secara metodologi isu pada tulisan berikut bukan pada otentisitas teks suci namun pada kesahihan (kredibilitas) informasi yang disampaikannya. Yang jelas sebagai dokumen tertulis informasi teks wahyu (pengetahuan apriori) merupakan fakta tersendiri yang menarik untuk dikaji secara induktif-empiris untuk keperluan pemaknaan sejarah kontemporer.

Kolom di bawah dapat dikatakan semacam ijtihad intelektual dalam rangka membumikan Al Quran – meminjam istilah Quraish Shihab- lewat perspektif studi sejarah.

Titik Pemberangkatan

Dalam perspektif Islam ayat pada hakekatnya terdiri dari dua jenis. Pertama, ayat atau teks tertulis sebagaimana yang tampak pada mushaf Al Quran atau yang umum diistilahkan dengan ayat-ayat tanziliyah. Kedua, ayat atau teks yang terbentang berupa fenomena faktual-empiris yang merupakan aktualisasi ataupun perwujudan dari teks tertulis tersebut. Lazim diistilahkan dengan ayat-ayat kauniyah.

Sehubungan dengan itu dalam kaitannya dengan pengulangan sejarah kisah Musa versus Fir’aun dengan fenomena Anies versus presiden (Jokowi) untuk konteks kekinian diperlukan sedikit catatan. Terutama dalam hal praksis pembacaan, pemaknaan -atau tepatnya- interpretasi terhadap teks suci. Ia menjadi tidak terbatas pada pembacaan teks secara literer diseputar perlombaan sihir-menyihir antara Musa versus Fir’aun yang direpresentasikan para penyihir istana kerajaan raja Mesir. Namun pada saat yang sama juga diperlukan pembacaan yang logis dan analitik terhadap “rivalitas” Anies vis a vis Presiden Jokowi yang diwakili lembaga-lembaga survei berdasarkan fenomena dan perkembangan politik Indonesia kontemporer.

Intinya, dalam hal ini bukan pembacaan teks yang menekankan hafalan ad verbatim yang dipentingkan. Namun lebih pada aspek analisis terhadap teks dan konteks secara bersamaan. Walhasil, fenomena “ketertundaan sementara” kemenangan Amin pada kontestasi pilpres 2024 dalam konteks pengulangan sejarah mesti dibaca secara holistik sehingga dapat dipahami dan dimaknai.

Dalam struktur narasi kisah Musa vis a vis Fir’aun secara umum keberadaan term sihir dan penyihir berawal dari tantangan yang diinisiasi pihak istana Fir’aun kepada Musa untuk mengadakan perlombaan magis (klenik, supra natural). Dan Musa yang ditemani Harun kala itu menerima tawaran kontestatif tersebut.

Adapun tantangan itu sendiri dipicu oleh  keterkejutan, ketakutan sekaligus ketakjuban Fir’aun. Tepatnya pasca Musa mempertontonkan mu’jizat tongkatnya yang dapat berubah menjadi ular dihadapan sang raja dan pembesar istana lainnya. Dapat dikata rasa keterlecehan kolektif pihak istanalah yang membuat kontestasi terselenggara.

Kearah Kontekstualisasi Teks: Sihir dan Penyihir

Adalah sesuatu yang menarik ketika mencermati pembicaraan Al Quran tentang sihir. Meskipun tidak disebutkan pendefinisiannya secara khusus, namun pencirian natur-nya dapat ditemukan dalam mushaf. Setidaknya terdapat dua ciri terkait sihir dalam dua surat yang berbeda. Pertama, merayap dengan cepat. (QS. Taha: 66). Kedua, menyihir mata orang banyak. (QS. Al Araf: 116).

Sekarang kita mencoba untuk mengkontekstualisakan dua ciri sihir sebagaimana digambarkan Al Quran dengan fenomena quickcount yang menghebohkan publik tanah air lebih kurang satu dua bulan yang lalu. Untuk keperluan sistematika penjelasan maka tinjauan dan pengulasan kedua ayat dilakukan secara terpisah. Kita mulai dari ciri pertama sihir berdasarkan informasi wahyu pada surat Taha 66. Maka tiba- tiba tali- tali dan tongkat-tongkat mereka terbayang oleh Musa merayap dengan cepat. 

Penggunaan adverb “cepat” pada redaksi “merayap dengan cepat” agaknya penting untuk digarisbawahi. Sepertinya pilihan terminologi Al Quran untuk mendeskripsikan arti dan maksudnya lebih dari sekedar cukup bagi pembaca untuk mengasosiasikan penggalan aspek perlombaan magis pada kisah lama dengan istilah hitung ataupun jajak “cepat” pada pemilu kemarin. Begitu pula dengan pemakaian kata Inggris “quick” pada frasa quickcount jelas memiliki padanan arti “cepat” dalam bahasa Indonesia. Hanya saja istilah quickcount lebih populer dan familiar ditelinga masyarakat kita, terutama pada masa pemilu seperti sekarang ini. Bahkan, term tersebut lebih sering digunakan orang maupun media dibandingkan frasa serapannya sendiri: hitung cepat atau jajak cepat.

Kiranya kata kerja “mendahului” dalam konteks ini dapat diartikan sebagai aktifitas maupun kegiatan penghitungan yang dilakukan berbagai lembaga survei terkait perolehan angka ketiga paslon dengan pembagian secara proporsional berdasarkan skala persentase. Secara argumentatif penayangan hitung cepat (quickcount) memang mendahului penghitungan suara yang sebenarnya (riel count) secara manual (C 1-plano). Dan faktanya memang demikian karena -aktifitas- proyeksi hasil pada quickcount oleh lembaga-lembaga survei secara komparatif lebih cepat tuntasnya dari penghitungan petugas KPPS maupun KPUD.

Adapun “kelambanan” penyelesaian kerja petugas dilapangan dapat dimengerti akibat beban pekerjaan, sehingga waktu dan tenaga yang diperlukan untuk merampungkannya tentu lebih banyak. Untuk kemudian diinput secara bertahap kedalam sistem IT KPU lewat proses sirekap. Poinnya, dimungkinkannya pekerjaan para lembaga survei selesai dengan cepat karena yang dijadikan dasar penghitungan sebatas sampel random pada beberapa TPS yang tidak seberapa.

Kedua, kiranya frasa “merayap cepat” pada ayat diatas untuk konteks kekinian dapat pula diartikan ataupun dimaknai secara simbolik.  Bukankah visualisasi tabel-tabel batang pada quickcount selalu bergerak naik selaras dengan input data yang masuk dari berbagai daerah dan provinsi, termasuk pemilih dari luar negeri kedalam sistem makro IT KPU? Dan diagram, grafis maupun tabel- tabel tersebut selalu bergerak naik (merayap) secara konstan. Tren tersebut terus berlangsung tanpa mengenal penurunan sampai pada titik persentase (100%) yang dibagi secara proporsional kepada ketiga paslon. Masing-masing 01 (Amin), 02 (PS- GRR) dan yang terakhir 03 (GP- MMD).

Adapun ciri sihir yang kedua ditemukan pada Al- A’Raf 116 yang berbunyi “…Maka, setelah mereka melemparkan, mereka menyihir mata orang banyak dan menjadikan orang banyak itu takut karena mereka memperlihatkan sihir yang hebat (menakjubkan)”. Dalam kisah lama saat perlombaan berlangsung disebutkan bahwasannya pasca para penyihir istana melemparkan instrumen sihir berupa tali-tali dan tongkat- tongkat maka hal tersebut menyihir mata orang banyak dan membuat mereka takut.

Dengan “mengidentikkan” sihir dengan quickcount untuk konteks kontemporer maka terlihat adanya kemiripan efek yang dimiliki keduanya terhadap masyarakat luas. Quickcount sebagai sihir “modernis” pada kenyataannya memang memiliki dampak besar terhadap masyarakat luas. Entah bersifat kebetulan atau tidak term “menyihir” yang digunakan Al Quran secara semantik bermakna memukau, menipu dan – atau mengakali berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Dengan kata lain sihir ataupun quickcount yang dilemparkan (ditayangkan, dirilis) para lembaga survei lewat berbagai media dalam kenyataannya memang mumpuni untuk membuat mata orang banyak (publik) terpukau, terperdaya, tertipu (tersihir). Apalagi selama ini quickcount telah terlanjur menjadi acuan masyarakat dalam menentukan kriteria “kemenangan- kekalahan” pada pemilu-pemilu sebelumnya.

Disamping tingkat akurasinya yang tinggi juga dapat dianggap steril dari kepentingan (vested interest) mengingat analisisnya berangkat dari tradisi sains. Ditambah pula oleh penyajian quickcount yang ditopang oleh penggunaan bahasa numerik-matematik lewat deretan tabel-tabel batang, sehingga tingkat kebenarannya dipersepsikan publik relatif pasti.

Dalam perspektif sejarah kekinian kredibilitas quickcount sebagaimana deskripsi diatas membuat semua stakeholder kubu paslon 01 dan 03 dihinggapi perasaan pesimistik dan nyaris putus asa. Terhitung sejak penayangan hasil pilres dirilis sore hari pasca pencoblosan tanggal 14 Februari kemarin sampai lebih kurang beberapa minggu setelah itu. Poin pentingnya, kemenangan satu putaran kubu 02 (pihak istana) seakan-akan tidak mungkin terbendung dan dapat dihentikan.

Padahal hitung cepat atau quickcount pada dasarnya tidak lebih dari sekedar metode untuk memverifikasi hasil pemilu berdasarkan hasil yang diperoleh dari sejumlah tempat pemungutan suara yang dijadikan sampel. Lalu, probabilitas sampling tersebut diproyeksikan bagi hitungan persentase keterpilihan masing-masing paslon secara proporsional untuk  keseluruhan pemilih. Konkritnya, quickcount tidak memiliki basis legal maupun faktual sebagai tolok ukur kebenaran resmi dalam perhitungan yang sahih, absah (valid).

Ihwal mata. Kemudian frasa “menyihir mata” pada teks nash agaknya berkenaan dengan penggunaan grafik batang yang digunakan lembaga-lembaga survei dalam mendeskripsikan  secara visual raihan masing-masing paslon. Pemanfaatan metode statistik yang divisualisasikan para lembaga survei lewat diagram batang pada dasarnya memang hanya bisa dilihat, “dibaca” atau “dimengerti” oleh atau lewat mata. Artinya, ia memang tidak dapat diobservasi oleh alat indrawi lainnya seperti hidung, telinga, lidah ataupun mulut.

Berdasarkan deskripsi diatas maka pilihan penggunaan kata mata pada teks wahyu tidak saja tepat dan benar, namun secara empiris juga faktual-objektif karena antara pernyataan ilahi dengan realitas maupun aktualisasinya saling berkorespondensi. Adapun perihal “mata orang banyak” (baca: publik) tentu erat kaitannya dengan penayangan maupun pengrilisan quickcount diberbagai media arus utama. Baik cetak maupun online yang berlangsung secara intensif, massif dan nyaris tiada henti untuk beberapa waktu sesuai target pihak- pihak yang berkepentingan.

Penyihir dan Lembaga Survei: Sifat, Cara Kerja dan Orientasi

Di samping pembahasan menyangkut ciri-ciri sihir (objek) Al Quran juga membicarakan sifat, cara kerja dan orientasi penyihir (subjek) yang memanufaktur (to produce) sihir atau quickcount. Dalam kisah lama pada Al Quran memang tidak disebutkan nama-nama penyihir elit yang bekerja bagi kepentingan Fir’aun, sang raja untuk berkontestasi dengan Musa yang ditemani Harun.

Sifat; Berdasarkan informasi wahyu yang diturunkan Tuhan pada Muhammad via Jibril terdapat dua sifat menonjol yang dimiliki komunitas penyihir, yakni: takabbur dan dusta. Artinya, adanya perilaku mendahului takdir (takabbur) dan kecenderungan berbohong (dusta) merupakan karakter yang melekat (inheren) pada sikap dan perilaku para penyihir- halmana masing-masing tergambar lewat redaksi dua ayat berikut.“…Demi kekuasaan Firaun, pasti kamilah yang akan menang (QS. Asy-Syu’ara’: 44). Musa berkata kepada mereka (para pesihir), “Celakalah kamu! Janganlah kamu mengada-adakan kebohongan terhadap Allah nanti, Dia membinasakan kamu dengan azab”. Dan sungguh rugi orang yang mengadakan kebohongan (QS. Taha: 61).

Bila deskripsi tentang para penyihir pada kisah lama diperadaban Mesir Kuno dikaitkan dengan fenomena lembaga survei kekinian tentu patut untuk dicermati dan diwaspadai. Terutama dari segi kemiripan pola perilaku (behaviour) mereka tempo doeloe dengan para lembaga- lembaga survei papan atas diera Indonesia modern kekinian. Keduanya baik penyihir dalam kisah lama maupun lembaga survei (baca: konsultan politik) untuk sejarah kontemporer sama-sama memperlihatkan ketakabburan dan kedustaan.

Untuk konteks kekinian perilaku tersebut terkonfirmasi secara empiris lewat “kenekatan” lembaga-lembaga survei dengan memastikan kemenangan paslon 02 (PS-GRR) yang nota bene merupakan proxy istana. Padahal perhitungan nyata (real count) manual berupa C 1 plano yang sebenarnya belum selesai, mengingat hasil perhitungan resmi baru akan diumumkan KPU sesudahnya, yakni tanggal 20 Maret. Belum lagi menimbang keputusan MK sebagai lembaga “pemungkas”.

Pada titik ini dapat dikatakan lembaga-lembaga survei yang merangkap konsultan politik lebih mengutamakan kepentingan jangka pendeknya untuk menggiring opini massa tercapai.

Dalam hal ketakabburan tindak tanduk (perilaku, behaviour) antara penyihir Mesir dimasa peradaban Kunonya dengan lembaga-lembaga survei diera Indonesia modern agaknya sami mawon alias memiliki kemiripan. Fenomena faktual ini terkonfirmasi lewat komentar maupun pandangan mereka secara kasat mata sebagaimana yang diberitakan maupun dipertontonkan berbagai media cetak, maupun online. (Haidar Alwi Institute (HAI) R Haidar Awi Prabowo-Gibran Pastikan Menang Satu Putaran, rm.id 10/2/2024. Meski Hasil Quick Count Belum 100 Persen Pilpres 2024 Satu Putaran, info Indonesia ro TV 14/2/2024. LSI Sebut Dua Syarat Pilpres 1 Putaran Terpenuhi versi Quick Count, CNN Indonesia 15/2/2024).

Dan yang mengejutkan adalah daftar nama lembaga survei yang terlibat dalam pengrilisan quickcount pada pilpres 2024 dapat dikatakan berkategori “papan atas”. Secara level  kualitasnya agaknya sama dengan para pesihir ulung diera Fir’aun pada kisah lama. Diantara institusi yang dimaksud dan terbaca dimedia yakni Indo Barometer Qodari, LSInya Denny J.A, Cyrus Network Hasan Nasbi- sekedar menyebut beberapa contoh.

Artinya, untuk konteks modern “penyihir-penyihir” lama ini bermetamorfosis menjadi pribadi- pribadi atau kumpulan orang yang tergabung dalam apa yang jamak dan populer disebut lembaga survei. Tepatnya konsultan politik yang menjadi master mind ataupun yang bekerja dipanggung belakang (back door) saat merepresentasikan kepentingan dinasti Jokowi dalam membendung paslon 01 dan 03 diajang pilpres yang lalu. Tujuannya jelas – dan sekaligus monolitik: agar paslon proxy istana dapat “dimenangkan” lewat satu putaran. Now or never.

Bak kaum agamawan dalam memberikan kuliah tauhid mereka para lembaga survei tersebut seakan mendokrin publik untuk mengimani hasil kerja (rilis- rilis quickcount) mereka. Tentu lewat fatwa para “penyihir kekinian” yang memang lagi “berlebaran” dan naik daun. Sebagaimana artis dan selebriti ilmuan ataupun kaum akademisi type ini sering diundang oleh berbagai stasiun televisi dan berbagai kanal media lainnya.

Perihal seberapa jauh keterlibatan lembaga-lembaga survei diatas terlibat dalam memenangkan kontestan 02 tentu dapat diperdebatkan dan perlu pendalaman. Sebab pada pemilu- pemilu sebelumnya 2014, 2019 yang muncul kepermukaan tetap saja lembaga survei yang sudah punya nama.

Adapun terkait dengan sifat keduanya yang disebutkan sebagai kebohongan tentu saja memerlukan penelitian lebih lanjut. Apakah hal yang disinyalir Al Quran itu memang sesuai dengan fakta dilapangan atau tidak? Jika ya, perlu diketahui pula dalam aspek apa saja kebohongan itu berlangsung dalam rangkaian keseluruhan sistem “pemenangan satu putaran” bagi paslon proxy istana.

Cara Kerja; Terkait penyihir, disamping membicarakan sifatnya Al Quran juga mengelaborasi sepintas  tentang aspek implementasi teknis- operasionalnya dilapangan (how). Maka kumpulkanlah segala tipu daya sihir kamu, kemudian datanglah dengan berbaris dan sungguh beruntung orang yang menang pada hari ini (QS. Taha: 64).

Diluar frasa tipu daya yang masih debatable dan membutuhkannya pembuktian hukum redaksi “datanglah dengan berbaris” pada ayat diatas tentu menarik untuk digarisbawahi. Begitu pula dengan redaksi berikutnya pada ayat yang sama, “sungguh beruntung orang yang menang pada hari ini”. Dua proposisi deduktif pada (QS. [20]: 64) cukup terang mencirikan cara kerja tentang bagaimana sihir (quickcount) dimanufaktur oleh para penyihir pada kisah lama atau lembaga-lembaga survei untuk konteks kontemporer. Adapun penjelasannya untuk sejarah kontemporer kita coba untuk mengira- ngiranya sebagai berikut.

Perihal redaksi teks “datanglah dengan berbaris”. Secara teknis para penyihir pada kisah lama sebagaimana deskripsi Tuhan pada QS. Thaha: 64 diatas pada taraf tertentu mengingatkan kita pada SOP para lembaga survei. Yakni penyajian quickcount dalam bentuk diagram batang yang dijejerkan secara paralel (statistik). Untuk konteks kekinian tentu terdapat tiga tabel selaras dengan jumlah kontestan yang berlaga dalam pilpres 2024. Masing-masing batangan tabel merepresentasikan paslon 01 (Amin), 02 (PS-GRR) dan 03 (GP-MMD). Ketinggian masing-masing batangan secara komparatif mencerminkan tingkat raihan persentase diantara mereka.

Adapun terkait proposisi “sungguh beruntung orang yang menang hari” ini tidak dapat dilepaskan dari pengrilisan hitung atau jajak cepat alias quickcount yang segera dimulai beberapa jam pasca pencoblosan (14/02/2024). Diera digital seperti sekarang ini penayangan quickcount dilakukan secara reguler dan intensif lewat media-media arus utama dan lembaga think tank yang kredibilitasnya tidak perlu diragukan. Bahkan, tidak berhenti sampai disini saja. Tayangan quickcount juga diamplifikasi secara terus menerus lewat berbagai kanal podcast maupun corong- corong influencer dan buzzer papan atas.

Metode maupun pendekatan yang menyasar psyche massa ini tentu menguntungkan mereka yang berkepentingan, mengingat daya penetrasinya yang kuat dalam mengarahkan, menggiring dan membentuk opini publik. Hal ini diperparah pula oleh realitas populasi pemilih Indonesia yang mayoritas berlatar belakang pendidikan rendah. Disamping tentunya faktor budaya masyarakat Indonesia yang memang sudah dari sononya tidak at home dengan kritisisme secara umum.

Orientasi; Tampaknya tidak cukup pada pembahasan sifat dan cara kerja para penyihir saja yang dipaparkan Al Quran. Saking concern-nya Tuhan menyangkut subjek (pelaku) sihir, bahkan Dia mengulas pula faktor motif yang melatari para penyihir tersebut sudi melakukan pekerjaan tersebut. Barangkali pendeskripsian Tuhan terhadap orientasi mereka patut diduga untuk kewaspadaan terhadap segala hal yang terkait dengan isyu ini.

Dalam kisah lama hal diatas tampak pada pertanyaan lugas dan tanpa tedeng aling-aling para penyihir kepada Fir’aun, sang raja Mesir. Kejadian ini berlangsung sesaat menjelang mereka menghadapi Musa dalam perlombaan sihir klasik yang juga dibicarakan dalam teks- teks suci agama monoteis lainnya berdasarkan versi masing-masing. Apakah kami memang benar- benar mendapatkan imbalan yang besar jika kami memang kami yang menang? (QS. Asy- Syu‘ara’: 41). Ya bahkan kamu akan mendapatkan kedudukan yang dekat denganku, demikian Fir’aun meyakinkan para penyihir. (QS. Asy-Syu ‘ara’: 42)

Dalam case kekinian kegandrungan presiden Jokowi terhadap lembaga- lembaga survei yang seringkali merangkap sebagai konsultan politik ini rupanya telah berlangsung lama. Ini terkonfirmasi secara empiris lewat pemberitaan (Jokowi Undang Lembaga Survei hingga Pakar Politik, Ini yang Dibahas, detiknews 31 Mei 2018). Namun, kiranya pemanfaatan lembaga survei untuk keperluan advokatif ini tentu tidak diera Jokowi saja berlakunya. Prakteknya sudah cukup lama, apalagi di luar negeri.

Keberadaan undangan Jokowi kepada eksekutif para lembaga survei dan konsultan politik tentu menarik untuk dicermati. Dalam hal ini tentu yang dimaksudkan perihal tingginya tingkat ketergantungan Jokowi terhadap kerja-kerja “kreatif” mereka untuk mencapai tujuan kemenangan, meskipun dengan menerabas moral dan etika. Sudah menjadi rahasia umum beberapa owner lembaga survei bahkan secara terang-terangan menunjukkan preferensi dan dukungannya terhadap paslon tertentu (02).

Rangkaian fakta-fakta kekinian diatas tentu mengingatkan kita pada tabiat (perilaku, behaviour) Fir’aun yang mendatangkan dan mengumpulkan para penyihir terbaik negeri demi dapat memenangkan pertarungan melawan Musa. Ini direkam oleh dua ayat dibawah lewat redaksi: Dan Firaun berkata (kepada pemuka kaumnya). “Datangkanlah kepadaku semua pesihir yang ulung!” (QS. Yunus: 79). niscaya mereka akan mendatangkan semua pesihir yang pandai kepadamu”. Lalu,  dikumpulkanlah para pesihir pada waktu yang ditetapkan pada hari yang telah ditentukan. (QS. Asy- Syu’ara’: 37- 38)

Namun, problemnya adalah apakah  “deal” sang ayah Gibran dengan para lembaga surveikonsultan politik yang sekarang berupa iming- iming jabatan lewat kedekatan dengan istana seperti pada kisah lama; by project atau transaksi putus (in cash) dan sebagainya tentu memerlukan penyelidikan tersendiri. Hanya saja karena aspek ini berdimensi politik maka tentu akan sulit untuk membuktikan maupun mengkonfirmasinya.

Kemenangan Semu Sang Jendral

Dengan asumsi adanya pengulangan sejarah maka logikanya kemunculan pola kejadian atau peristiwa yang mirip menjadi sesuatu yang niscaya, bahkan justru “diperlukan” untuk keabsahan validitas “teori”. Dengan demikian ketakutan akibat angka quickcount (sihir) versi lembaga-lembaga survei (para penyihir) termasuk pengumuman resmi KPU yang mengunggulkan paslon 02 (PS-GRR) memang harus ditempuh dan dilewati kubu 01 (Amin) dan 03 (GP- MMD). Termasuk oleh seluruh pendukung kedua paslon masing-masing dalam perjuangan kontestatifnya dengan rezim sekarang. Sedemikian rupa sehingga terdapat semacam kekhawatiran akan pupusnya harapan dan optimisme berskala massal (kolektif).

Berdasarkan fakta teks dalam kisah lama kejadian maupun peristiwa magis yang memiliki efek destruktif pada wilayah psikologi politik ini juga dialami Musa yang nota bene seorang nabi dan rasul.   “Maka Musa merasa takut dalam hatinya”. (QS. Taha: 67). Hal yang sama dirasakan pula oleh warga Mesir, para penonton perlombaan kala itu. “…mereka menyihir mata orang banyak dan menjadikan orang banyak itu takut karena mereka memperlihatkan sihir yang hebat (menakjubkan)”. (QS. Al – A’raf: 116).

Walhasil, dalam konteks pengulangan sejarah peniadaan masa bermuram durjana akibat pengaruh sihir (quickcount) justru mencederai prinsip dasar pengulangan sejarah itu sendiri secara saintifik. Namun, penting digarisbawahi bahwasanya untuk konteks kekinian fase kritis ini tidak akan berlangsung lama. Lalu, terjadi anti klimaks bagi para penyihir (lembaga-lembaga survei) sebagaimana pengkisahan simbolik-   narasi pada teks suci. (QS. Al- A’raf: 118-122).

Pada kisah lama fase ini ditandai oleh pengakuan kekalahan para penyihir istana sendiri (Fir’aun) pasca Musa melemparkan tongkat yang ada ditangan kanannya sebagaimana arahan Tuhan. Lalu, tongkat tersebut secara simbolik digambarkan segera “menelan” instrumen sihir (quickcount) para penyihir (lembaga- lembaga survei). Sesaat kemudian disusul oleh pengakuan para penyihir istana atas kemenangan Musa (paslon Anies-Sandi Muhaimin). Secara umum fase kritis pada aspek perlombaan ini dideskripsikan Tuhan lewat puluhan ayat pada empat surat yang berbeda. (QS. Al- A’raf: 115-122), (QS. Yunus: 80-81), (QS. Thaha: 61-70), (QS. As- syu’ra’: 43-48).

Bertolak dari pemikiran ini maka kiranya akan terjadi banyak kejutan politik dan hukum ditanah air dalam beberapa waktu dekat kedepan. Terutama pasca keputusan di MK dibacakan minggu depan. Dengan demikian peluang menghangatnya kembali isyu untuk menggulirkan hak angket menjadi terbuka.  Termasuk kemungkinan aksi-aksi parlemen jalanan. Bahkan, saat pengetikan naskah kolom ini data Bloomberg merilis pemberitaan yang pesimistis tentang ekonomi Indonesia kedepan.

Menurut laporannya, setidaknya dana Global telah menarik US $ 1,1 miliar dari obligasi Indonesia sejak pemungutan suara ditutup pada 14 Februari dengan arus keluar obligasi asing bersih dalam 16 dari 20 hari sejak itu. Investor internasional menjadi ragu-ragu terhadap obligasi Indonesia karena janji Pemilu telah memicu kekhawatiran anggaran yang meningkat dan kemungkinan pemborosan. (Asing Tarik Dana dari Surat Utang RI, Khawatir Makan Siang Gratis, news 21 Maret 2024).

Dalam perspektif ini maka drama kosmik pengulangan sejarah lewat kanalisasi pilpres 2024 masih akan terus berlangsung. Tirai dipanggung belumlah tertutup, tanda pementasan belum usai. Setidaknya sampai 20 Oktober 2024, tanggal berakhirnya masa jabatan presiden Jokowi- Ma’ruf Amin. Bahkan, sekuel thriller politik nasional sepertinya akan memasuki episod yang dipenuhi banyak unsur kejutan. Berdasarkan kisah lama yang menjadi dasar analogi maka sulit untuk tidak membayangkan rezim sekarang tidak akan menuai badai – dan tenggelam.

Adapun ihwal sausana batin yang galau maupun down yang mendera kubu perubahan dan kalangan masyarakat sipil pro demokrasi akibat hasil rilis hitung cepat, jajak cepat atau quickcount maupun keputusan KPU beberapa waktu yang lalu tampaknya akan segera berlalu. Ibarat dipesawat  momen tersebut dapat dikatakan semacam turbulensi historis biasa dan normal terjadi menjelang landingnya paslon Amin dengan selamat.

Muhammad Ridha, peminat sejarah

The post Sihirnya Penyihir, Quickcountnya Lembaga Survei dan Turbulensi Sejarah appeared first on Langgam.id.

“Kami berharap inilah benteng terakhir untuk memperbaiki semuanya itu. Tentu saja, kami akan menyerahkan semuanya kepada MK,” tegasnya saat menyampaikan keterangan pers usai mengikuti sidang perdana Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (PHPU Presiden) Tahun 2024, di Gedung I Mahkamah Konstitusi, Jakarta, kemarin, sebagaimana dilansir dari mkri.go.id, Kamis (28/3/2024).

Sementara Mahfud MD mengatakan MK mampu mengembalikan marwah dengan menjaga demokrasi dan konstitusi. Karena akan bahaya kalau timbul persepsi bahwa yang dapat memenangkan pemilu itu hanya orang yang mempunyai kekuasaan.

Kuasa hukum Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD Todung Mulya Lubis mengatakan bahwa gugatan PHPU diajukan ke MK bukan karena menang-kalah, melainkan sebagai upaya untuk menyelamatkan demokrasi bangsa.

“Satu suara pun itu harus dihormati, kedaulatan rakyat itu adalah kunci buat semua proses Pemilu dan Pilpres. Kita tidak boleh menafikan bahwa banyak suara yang dikorbankan, banyak suara yang tidak mendapat kesempatan untuk dihitung, atau banyak juga suara yang digelembungkan,” ujar Todung

Menurutnya, MK adalah penjaga konstitusi, yang mengamankan konstitusi sekaligus mengamankan demokrasi. “Indonesia sebagai negara demokrasi ketiga di dunia tidak boleh mundur ke belakang. Inilah inti kami sebagai anak bangsa. Mudah-mudahan MK menjadi juru selamat kita,” ujar Todung.  

Todung berpendapat, seluruh perkara ini mestinya dapat diselesaikan oleh MK selaku penjaga konstitusi, yang juga berperan mengamankan demokrasi dan supremasi hukum. Menurutnya, masa depan bangsa akan tergantung pada kearifan, kebijaksanaan, dan sikap negarawan dari tiap hakim konstitusi. Selain itu, dirinya juga menjelaskan alasan memohon diskualifikasi paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dan meminta pemungutan suara digelar ulang.

Sedangkan pasangan Calon Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka melalui kuasa hukumnya, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, setelah mendengarkan dan menyimak persidangan, Pihaknya menyatakan telah siap memberikan keterangan pada sidang berikutnya pada Kamis (28/3/2024) pukul 13.00 WIB.

“Kami dapat mengatakan permohonan ini lebih banyak narasi seperti permohonan di awal tadi dan sedikit sekali bukti-bukti yang dikemukakan sifatnya kualitatif yang pada intinya supaya memohon kepada MK supaya mendiskualifikasi pasangan calon 02 dalam hal ini adalah pihak yang memberikan kuasa hukum pada kami, Pak Prabowo Subianto dan Pak Gibran Rakabuming Raka. Kemudian mereka meminta untuk pemungutan suara ulang tanpa mengikutsertakan Pak Prabowo Subianto dan Pak Gibran Rakabuming Raka,” kata Yusril.

Ia menegaskan, dalam sejarah belum ada aturan dalam pemilihan presiden dan wakil presiden dapat dilakukan pemungutan suara ulang secara menyeluruh. Pihaknya menolak anggapan yang menyamakan pilkada dengan pilpres. (Rls/Yh)

The post Gugatan PHPU Presiden ke MK, Ganjar: Demokrasi Harus Diselamatkan appeared first on Langgam.id.

Pada Pilpres tahun 2014, Prabowo mendapatkan 76,92% berbanding Jokowi yang hanya memperoleh 23,08%. Perolehan suara Prabowo justru meningkat drastis pada Pilpres 2019 yang mencapai 85,92% dan Presiden Jokowi sebagai petahana menurun menjadi 14,08%.

Menariknya pada Pilpres 2024 dengan tiga pasang calon presiden, justru suara Prabowo turun drastis menjadi 39,54% dibandingkan Anies Baswedan yang memperoleh 56,53% dan Ganjar Pranowo memperoleh 3,93% (Kondisi suara yang masuk ke KPU sebanyak 92,04% saat artikel ini ditulis).

Lalu bagaimana memahami fenomena ini? Apakah ini bentuk politik identitas etnis Minangkabau yang banyak dituduhkan sebagaimana yang terjadi pada pemilu 2014 dan 2019? Ataukah gejala ini adalah cerminan identitas politik etnis Minangkabau yang ada hubungannya dengan kesan politik yang mereka dapatkan dari calon presiden? 

Politik Identitas atau Identitas Politik
Secara sederhana politik identitas dapat dipahami sebagai tindakan yang mempolitisasi agama, etnis, gender, orientasi seksual, dan kelompok minoritas dalam memperjuangkan kepentingannya sehingga memunculkan semangat kelompok untuk menegaskan perbedaan mereka dengan kelompok lain.

Ini jelas berbeda dengan identitas politik yang lebih mengedepankan dimensi nilai, norma dan keyakinan dari kelompok tertentu yang mendasari sikap dan perilakunya dalam membuat pilihan politik. Identitas politik tidak menegaskan adanya perbedaan dengan kelompok lain karena nilai, norma dan keyakinan yang diamalkan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keseharian mereka.

Indonesia memang unik. Kemajemukannya menjadi perhatian banyak negara-negara di dunia. Bayangkan saja jumlah suku bangsa yang hidup di nusantara ini mencapai 656 suku bangsa dengan 300 bahasa lokal yang digunakan sehari-hari ditambah keragaman agama, adat-istiadat dan ras.

Karenanya tidak heran untuk mempersatukan keberagaman suku bangsa dan bahasa ini, maka dibutuhkan ideologi pemersatu, yaitu Pancasila dan UUD 1945 untuk membingkai pluralitas Negara Indonesia (NKRI).

Keberagaman ini menjadi pondasi dalam membangun NKRI yang multikultural dengan keunikan masing-masing yang diakui oleh UUD 1945.

Namun, dibalik keberagaman ini tentu menyimpan potensi konflik yang sangat luar biasa apalagi kalau tidak dikelola dengan baik. Karenanya tidak mengherankan pemerintah memberi perhatian khusus pada kemajemukan NKRI ini agar tetap saling menghormati, saling menghargai dan saling membantu di tengah perbedaan ini.

Keberagaman ini tentu tidak hanya dalam konteks sosial dan budaya saja. Sistem nilai sosial dan budaya yang berkembang dalam masyarakat yang majemuk ini mempengaruhi sikap dan perilaku mereka sehari-hari.

Bahkan dalam tindakan politik yang dilakukan individu, misalnya dalam pemilu, juga dipengaruhi oleh nilai sosial dan budaya yang mereka yakini tersebut. Akumulasi nilai-nilai sosial dan budaya ini membimbing setiap individu untuk berinteraksi dengan individu lain apakah dalam lingkup kelompok ataupun di luar kelompok mereka. 

Pemerintah menyadari perlu ada penguatan hubungan antar suku bangsa yang majemuk di Indonesia ini dan sangat melarang masing-masing mereka menguatkan identitas-identitas yang berbeda sebagai alat perjuangan politik yang justru menonjolkan superioritas suku bangsa tertentu dan menunjukan inferioritas suku bangsa yang lain dalam NKRI.

Politik identitas jelas mengedepankan sikap superioritas atau memanfaatkan sikap inferioritas mereka sehingga menganggap bahwa siapa yang berbeda dengan nilai, norma dan keyakinan politik mereka alami adalah “lawan” dalam mencapai tujuan politik.

Dengan mempolitisasi nilai identitas, biasanya mereka berjuangan menunjukan eksistensinya dan melakukan perlawanan kepada kelompok lain yang ada baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi.

Identitas Politik Minangkabau
Etnis Minangkabau jelas memiliki identitas politik yang direpresentasikan dengan falsafah ABS-SBK sekaligus menjadi pedoman hidup mereka. Falsafah ini menegaskan adat tradisi Minangkabau yang dikuatkan dengan Islam membentuk pandangan politik mereka.

Karenanya tidak heran preferensi politik yang mereka buat sangat dipengaruhi oleh falsafah ABS-SBK ini. Begitu juga dalam konteks politik kontemporer seperti Pilpres 2024 beberapa waktu yang lalu.

Identitas politik etnis Minangkabau ini punya pengaruh besar dalam membentuk persepsi dan penilaian terhadap calon presiden yang berkontestasi. Persepsi dan penilaian yang terbentuk ini membawa kesan politik (political impression) mendalam sehingga mempengaruhi pilihan politik mereka ketika pencoblosan.

Kesan politik ini dapat dipahami bagaimana seseorang mempersepsikan dan menilai kandidat tertentu yang dibungkan dengan kepribadian, tindakan masa lalu, gaya komunikasi, karakteristik penampilan, perilaku nonverbal, dan kebijakan calon presiden yang sedang berkontestasi.

Bagi etnis Minangkabau persepsi dan penilaian tersebut tersebut sadar atau tidak akan dikaitkan dengan nilai, norma dan keyakinan mereka yang melebur ke dalam falsafah Adat Basandi Syarak-Syarak Badandi Kitabullah.

Inilah mengapa kesan politik etnis Minangkabau ini lebih menonjol kepada calon presiden Anies Baswedan ketimbang Prabowo Subianto atau Ganjar Pranowo. Walaupun pada aspek ini kecenderungan pilihan etnis Minangkabau ini cenderung “emosional” ketimbang sesuatu yang rasional.

Memang ada faktor lain yang juga ikut menentukan, yaitu bagaimana Partai Nasdem dan PKS berhasil membangun kesan politik Anies Baswedan ini menjadi lebih positif di mata orang Minang.

Artinya, kedua partai ini berhasil mengelola kesan politik Anies lebih baik berbanding Prabowo Subianto sehingga meningkat perolehan suara Anies dan menurunkan perolehan suara Prabowo yang sebelumnya sangat dominan di Sumatera Barat.

Bahkan kepiawaian mengelola kesan politik ini membawa dampak besar kepada perolehan suara Partai Nasdem dan PKS dalam pemilu legislatif.*

Asrinaldi A, Profesor Ilmu Politik Universitas Andalas

The post Memahami Kekalahan Prabowo di Sumbar appeared first on Langgam.id.

Dalam video berdurasi 48 detik itu memperlihatkan seorang warga marah-marah kepada sejumlah pemuda. Pria tersebut menuding bahwa surat suara sudah tercoblos sebelum pemungutan suara Pemilu 2024 di Desa Gunung Kesan, Kecamatan Karang Penang, Kabupaten Sampang, Jawa Timur.

Video tersebut mencantumkan narasi sebagai berikut
“Sampang Madura tadi malam gempar 1 desa undangan gak ada yg disebar, dan semua surat suara sudah tercoblos 02… Rumah Ketua KPPS mau dibakar. Duh agen kecurangan sudah sampai desa Lokasi Desa Gunung Kesan Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang Madura.Kira² 20 Km dari Rumahku…,” tulis salah satu akun Facebook.

HASIL CEK FAKTA

Penelusuran Tim Cek Fakta menelusuri informasi soal surat suara sudah tercoblos di Sampang, Jawa Timur sebelum pemungutan suara Pemilu 2024. Pihak Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jawa Timur menyebut bahwa informasi tersebut tidak benar.

Komisioner KPUD Jawa Timur, Miftahur Rozak memastikan, tidak ada surat suara yang tercoblos di Sampang sebelum pemungutan suara Pemilu 2024 digelar.

“Jadi teman-teman di KPU Sampang tadi pagi sudah berikan rilis fakta sebenarnya di TPS 21 di Gunung Kesan, Kecamatan Karang Penang, Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Ini tidak benar dilakukan proses pencoblosan (surat suara) tadi malam,” kata Miftahur kepada wartawan, Rabu (14/2/2024).

Miftahur menjelaskan, peristiwa yang sebenarnya terjadi. Ia menuturkan, sebagian warga Desa Gunung Kesan kaget karena petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) mendirikan tempat pemungutan suara (TPS) pada Selasa 13 Februari 2024 malam.

“Fakta yang ada adalah sebagian masyarakat kaget atas beberapa KPPS mendirikan TPS, itu disangka melakukan pencoblosan. Miskomunikasi,” tutur Miftahur.

Lebih lanjut, Humas Polres Sampang Dua Dedy Deli mengatakan, peristiwa itu terjadi di salah satu rumah petugas KPPS Desa Tlambah, Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang, pada Selasa, 13 Februari 2024, malam.

Ia menjelaskan, bahwa kericuhan tersebut terjadi karena adanya kesalahpahaman antara petugas KPPS dengan warga mengenai tidak diterimanya surat undangan pencoblosan. Dedy membantah pemicunya adalah tidak terbaginya surat suara dan sudah tercoblos, seperti narasi yang mengiringi sebaran video itu.

Dia menegaskan, saat ini suasana di desa tersebut sudah kondusif, setelah mediasi berjalan lancar. Pemungutan suara di TPS yang semula ribut juga berlangsung. “Proses pemungutan suara masih berjalan dan teman-teman BKO Brimob masih mengamankan di lokasi,” kata Dedy kepada wartawan.

KESIMPULAN

Informasi yang diklaim surat suara sudah tercoblos di Sampang, Jawa Timur sebelum pemungutan suara Pemilu 2024 merupakan informasi keliru. Video klaim video surat suara di Sampang telah diklarfikasi.

Humas Polres Sampang Dua Dedy Deli mengatakan, peristiwa itu terjadi di salah satu rumah petugas KPPS Desa Tlambah, Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang, pada Selasa, 13 Februari 2024, malam.

Sumber: Cek Fakta

The post [Republikasi] CEK FAKTA: Hoaks, Surat Suara Tercoblos di Sampang Sebelum Pemilu 2024 appeared first on Langgam.id.

Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama misalnya, menyatakan pihaknya sudah tidak dalam barisan pendukung Prabowo. “Tidak pernah kongsi. Satu alur perjuangan, iya,” kata Yusuf Martak, ketua GNPF, menarik garis demarkasi.

Hasil pemilihan presiden (pilpres) 2019 adalah klimaks pertarungan politik yang penuh deru dan debu dalam sejarah demokrasi di republik ini. Ban terbakar, deru kendaraan Barracuda, sengatan gas air mata, debu pecahan batu dan abu mesiu, serta isak tangis campur amarah, adalah mozaik politik demonstrasi yang kerap terjadi ketika aspirasi bermuara menjadi lautan amuk massa di jalanan. Semua itu berhulu dari kegaduhan yang kian membuncah di sosial media dan televisi.

Hampir sepuluh tahun lamanya rakyat disuguhkan drama politik yang tak kenal lelah, karena terbelah menjadi dua kutub pendukung capres yang saling menjatuhkan. Istilah cebong-kampret, kadrun-buzzerRp menjadi epilog dari narasi politik dua periode pilpres yang miskin gagasan, namun penuh ujaran kebencian. Pelabelan ini sama sekali tak ada refleksi teoritiknya dalam kamus politik para republikan. Akhirnya, katup politik kebencian itu pun meledak.

Puncaknya, pada 21-22 Mei 2019, Jakarta nyaris lumpuh total selama dua hari paska kekalahan Prabowo diumumkan KPU. Berawal dari unjuk rasa damai pendukung Prabowo yang kecewa dengan hasil Pilpres di depan gedung Bawaslu, sampai berujung pembakaran sejumlah kendaraan di depan asrama Brimob di Jalan KS Tubun, Jakarta Barat. Kerusuhan meluas hingga dini hari. Esoknya, setelah matahari terbit, Jakarta tampak berantakan.

Banyak kalangan menilai kerusuhan Pemilu 2019 adalah konflik vertikal yang terburuk sejak tragedi Mei 1998. Itu artinya sejak era reformasi dimulai. Tidak saja kekerasan kepada warga negara biasa, tapi juga banyaknya wartawan yang tak luput dari perundungan. Aliansi Jurnalis Independen Jakarta menyebutkan, ada 20 jurnalis dari berbagai media yang menjadi korban.

Sementara itu, Komnas HAM mencatat 9 orang tewas, 4 orang di antaranya masih anak-anak. Sekitar 700 orang lebih korban luka, dan 465 orang ditangkap. Uniknya, nama Prabowo sama-sama mencuat dari kedua peristiwa berdarah yang terpaut jaraknya 21 tahun itu. Seperti dejavu, Wiranto, sang Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, saat itu bahkan menyimpulkan: “…Ada niatan atau skenario untuk buat kekacauan dengan menyalahkan petugas terhadap aparat kemanan, menimbulkan antipati terhadap pemerintahan yang sah.” Wiranto pun mengaku sudah tahu dalangnya, seperti dikutip wartawan BBC Indonesia pada 22 Mei 2019.

Kerusuhan Pemilu 2019 hanyalah kulminasi dari sekian banyak kejadian sebelumnya yang mencoreng demokrasi. Pemilu 2019 telah menjerumuskan banyak warga masyarakat ke dalam perangkap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dalam hal penyelenggaraan, Pemilu 2019 adalah pesta demokrasi rakyat pertama kalinya dalam sejarah republik, yang merenggut banyak korban jiwa. Tercatat 894 petugas KPPS meninggal dunia, dan 5.175 orang jatuh sakit. Alasannya, karena kelelahan dalam bertugas.

Dengan sekian banyak latar yang menyedihkan seperti itu, tidaklah mengherankan jika pendukung Prabowo akhirnya menyerah, ketika dua orang capres yang tadinya berseteru pada pilpres 2019, itu bertemu. PA 212 dan GNPF ulama adalah tulang punggung pendukung Prabowo, yang sudah sedari dini mencium ketidakberesan. Mereka sadar ihwal itu bukanlah pertemuan biasa. Terbukti, Prabowo pun dipinang Jokowi menjadi pembantunya: Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Pilpres 2019 pun berakhir antiklimaks.

Pendukungnya, ingin Prabowo tetap berada di luar kekuasaan. Sesungguhnya, alasan mereka rasional. Alasan yang biasa ditemukan dalam negara demokrasi. Untuk mengontrol pemerintah yang sedang berkuasa, mereka berharap adanya oposisi yang kuat.

Harapan akan perlunya kekuatan oposisi untuk membangun demokrasi, jauh-jauh hari juga sudah disadari oleh Harry S Truman, Presiden Amerika Serikat (AS), yang mewarisi puing-puing kehancuran sosial ekonomi politik akibat perang dunia kedua. Ia adalah salah seorang Presiden AS yang tahu bagaimana membangun negara setelah keruntuhan. Truman juga Presiden AS yang menjadi simbol pentingnya supremasi sipil di atas militer. Pada gilirannya dia menginspirasi seluruh dunia untuk meletakkan supremasi sipil sebagai pondasi utama dalam negara demokrasi.

Saat Kongres Keamanan Dalam Negeri AS pada 1950, Truman berpesan: “Once a government is committed to the principle of silencing the voice of opposition, it has only one way to go, and that is down the path of increasingly repressive measures, until it becomes a source of terror to all its citizens and creates a country where everyone lives in fear.” Sekali pemerintah melakukan pembungkaman suara oposisi, dia hanya punya satu jalan untuk lanjut, yaitu jalan menurun untuk meningkatkan tindakan represif, sampai dia menjadi sumber terror untuk seluruh warga negara dan menciptakan sebuah negara di mana setiap orang hidup dalam ketakutan.

Sebagaimana peringatan Harry S Truman, juga pendukung Prabowo, tak ingin oposisi mati. Seperti periode sebelumnya, mereka ingin Prabowo kembali mengemban tugas itu. Namun, kenyataan berkata lain. Ketika menjadi bagian dari pemerintahan Jokowi, alih-alih menjadi corong bagi aspirasi mereka, justru Prabowo kian menjauh dari harapan.

Bagi mereka, tentunya kecemasan itu makin terang terbukti dengan adanya peristiwa pembubaran Front Pembela Islam, pembantaian KM 50, dan penangkapan Habieb Rizieq. Ya, terkait nama terakhir ini, ia seorang tokoh yang juga dikenal setia mendukung Prabowo. Dalam dua periode pilpres, sudah ia tunjukkan pengabdian.

Ironisnya, terhadap sejumlah kasus yang menjerat pendukung setianya itu, Prabowo tak mampu atau tak berbuat banyak. Sebenarnya tidak memerlukan rekam jejak pendukung, jika itu sudah menyangkut urusan kemanusiaan. Demi keadilan yang beradab, begitu makna perlambang di dada garuda. Bukan sekadar lambang partai berkepala garuda.

Dari sejumlah tragedi kemanusiaan yang terhampar nyata tersebut, kehilangan nyawa dan kehormatan akibat kerasnya politik seputar pemilu 2019, hingga episode-episode nirdemokrasi berikutnya, tak ada suara kritis yang berani mengungkap tuntas kebenaran.

Semua kenyataan pahit itu tertelan begitu saja. Where everyone lives in fear. Rakyat hidup dalam ketakutan, adalah ujung dari babak kehidupan bernegara, tanpa oposisi, seperti yang dibayangkan Truman.

Itulah kenapa, tidak berlebihan slogan Wakanda No More, Indonesia Forever, tercetus dari Anies Rasyid Baswedan sebagai capres dalam gelanggang debat pilpres 2024, lalu. Anies menangkap suasana kebatinan rakyat. Rakyat yang terpaksa menyamarkan kritik kepada negaranya di ruang publik. Kata Indonesia pun diganti menjadi Wakanda. Sebuah cara berkomunikasi dengan indeterminacy, meminjam istilah Donald G. Ellies. Sumbernya adalah fear, ungkap Anies. Ketakutan. Karena takut, publik melakukan self cencorship, menghukum dirinya sendiri.

Dulu, penulis kolom maupun sastrawan zaman Orde Baru acap menyebut ‘Astina’ atau ‘Negeri antah berantah’ untuk mengkritik rezim Soeharto. Sejalan dengan Truman, Anies mendiagnosis fenomena indeterminacy itu sebagai akibat dari lemahnya oposisi. Anies juga sadar, kendati oposisi itu terhormat, tapi banyak yang tak tahan. Termasuk Prabowo sendiri.

Akhirnya, benarlah sabda Milan Kundera, sastrawan kelahiran Cekoslowakia, dalam “The Book of Laughter and Forgetting”. Sebuah novel yang kemudian menjebloskannya menjadi warga buangan seumur hidup. “The struggle of man against power is the struggle of memory against forgetting,” tulis Kundera getir. Ya, di depan kekuasaan yang pongah dan acap kali menghujamkan kepedihan, rakyat haruslah melatih ingatannya untuk berjuang melawan lupa.

Sebab, rakyat bisa menghukum pemimpin yang tadinya mati-matian didukung, tapi kemudian mereka tinggalkan, adalah sebuah kemewahan dalam demokrasi. Kotak suara kemewahan yang terakhir itu.

Prabowo pun kini menyongsong Pilpres 2024 untuk ketiga kalinya sebagai capres yang telah direstui Jokowi sepenuh hati. Dan demi ambisi itu, Gibran Rakabuming Raka, putera tertua Jokowi, bahkan dipertaruhkan untuk mendampingi Prabowo menjadi calon wakil presiden (cawapres).

Ketika Romawi menumpas pemberontakan gladiator, institusi perbudakan selaku pelayan kebutuhan dasar penguasa, dikorbankan. Berikut ribuan budaknya dibantai. Jasadnya dibariskan di sepanjang jalan Via Appia, antara Roma dan Capua. Kebrutalan nan psikopat dipertontonkan, agar melemahkan nyali perlawanan.

Ketika negeri Wakanda (meminjam istilah self cencorship yang dirisaukan Anies) menerabas aturan kepemimpinan eksekutif, Mahkamah Konstitusi kemudian ditumbalkan. Hingga pengemban aturan kian gentar menegakkan etika keadilan, dan singgasana kekuasaan dengan congkak dipertahankan. Seperti budak Romawi, Mahkamah Konstitusi sebagai pelayan hak dasar konstitusional warga negara, terkapar disaksikan jutaan pasang mata dari sepanjang Aceh sampai Papua.

Cawapres yang belum cukup umur pun, tinggal selenggang menuju tahta. Melanjutkan titah bapaknya. Sebagai presiden yang lama menjabat, seorang Soekarno, bahkan Soeharto sekalipun, tidak pernah merestui anaknya jadi cawapres, di saat mereka masih berkuasa.

Namun, nyatanya Spartacus, sang gladiator Romawi, menjadi simbol pembebasan, dan rakyat Indonesia justru semakin tersadarkan. Survei mengonfirmasi hal itu. Eep Saefollah Fatah menyebutkan rata-rata di atas 80 persen rakyat tak puas dengan masalah harga bahan pokok, kurangnya lapangan pekerjaan, dan rendahnya taraf kehidupan. Angka ketidakpuasan yang fantastis. Artinya, para pemilih Prabowo dan tentu juga Jokowi, merindukan perubahan yang sesungguhnya: Indonesia adil makmur untuk semua.

Mirip dengan tanda-tanda kejatuhan tirani dalam berbagai kisah. Poverty is the parent of revolution and crime. Kemiskinan adalah induk dari revolusi dan kriminal, ucap Aristoteles mengancam dari ribuan tahun lalu. Nahasnya, penderitaan negeri Wakanda lipat dua, perut yang lapar, plus dihimpit retorika: tak usah banyak berkata-kata. Jokowi juga mengerti itu, bantuan sosial pun dilipatgandakan melebihi jumlah yang pernah dikucurkan bahkan ketika Pandemi melanda. Kini, enough is enough. Untuk hadirnya keadilan, kiranya cukup sudah segala kesabaran.

Fajar kemenangan sejati rakyat itu telah terbit di ufuk timur, sejak Anies Rasyid Baswedan dideklarasikan Partai NasDem pada 3 Oktober 2022, lalu dengan penuh pengorbanan. Selamat tinggal Prabowo, juga Jokowi, kata hati pemilik kedaulatan kelak melawan dalam diam di bilik suara. Selamat datang Perubahan. Amin.

Arfi Bambani Amri adalah Direktur Kampanye Digital Badan Pemenangan Pemilu Partai NasDem

The post Selamat Tinggal Prabowo, Jokowi appeared first on Langgam.id.

Siaran pers Dewan Pers pada Selasa (6/2/2023) menyebutkan, ketiga tim sukses hadir pada persiapan deklarasi di Dewan Pers pada Senin, 5 Februari 2024. Ketiga tim sudah mengkonfirmasi pasangan Anies-Muhaimin, Prabowo-Gibran dan Ganjar-Mahfud akan hadir dalam deklarasi tersebut.

Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu dalam siaran pers itu mengatakan, deklarasi kemerdekaan pers itu akan digelar di di Hall Dewan Pers, Jl. Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

“Deklarasi Kemerdekaan Pers ini sebagai komitmen dari tiga pasang Capres/Cawapres untuk tetap mendukung kemerdekaan pers yang sejak reformasi 1998 bergulir,” katanya.

Menurutnya, deklarasi tersebut merupakan komitmen dari ketiga pasangan untuk tetap mendukung kemerdekaan pers yang sejak reformasi 1998 bergulir. “Kami meyakini ketiga pasang Capres/Cawapres punya visi yang sama dalam menjaga pers yang independen dan selama ini telah berhasil menjaga proses demokrasi berlangsung dengan baik di tanah air,” kata Ninik.

Ninik juga menegaskan, pers sebagai pilar keempat demokrasi memiliki tanggungjawab yang sama untuk terus menyuarakan kebenaran, menjaga proses demokrasi, dan memastikan semua informasi yang dihasilkan betul betul berdampak positif bagi masyarakat.

“Pers punya andil besar untuk mewujudkan pemilu yang damai, sejuk, dan berhasil memilih pemimpin terbaik bagi Indonesia. Mari kita turut mengawal proses demokrasi ini dengan baik,” ujarnya.

Ketua Komisi Pendataan, Penelitian, dan Ratifikasi Dewan Pers A Sapto Anggoro menyebutkan, acara tersebut dalam rencana akan digelar malam usai kampanye terakhir.

Acara disebutkan juga akan dihadiri oleh seluruh ketua organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers yang menjadi konstituen Dewan Pers.

Sebagaimana diketahui, konstituen Dewan Pers saat ini terdiri dari empat organisasi wartawan atau jurnalis dan tujuh organisasi perusahaan media.

Empat organisasi wartawan tersebut adalah PWI, AJI, IJTI dan PFI. Sementara, tujuh organisasi perusahaan pers adalah SPS, PRSSNI, ATVSI, ATVLI, AMSI, SMSI dan JMSI. (*/SS)

The post 10 Februari, 3 Capres-Cawapres Dijadwalkan Deklarasi Kemerdekaan Pers Bersama Dewan Pers appeared first on Langgam.id.

Fahmi -sapaan akrab Khairul Fahmi- sehari-hari bekerja sebagai dosen tetap Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Unand. Saat ini, dia menjabat Wakil Dekan II Fakultas Hukum Unand.

Pria kelahiran November 1981 ini merupakan jebolan Pondok Madrasah Tarbiyah Islamiyah (MTI) Canduang di Kabupaten Agam. MTI ini didirikan Syekh Sulaiman ar-Rasuli yang dikenal sebagai Inyiak Canduang.

Setelah lulus madrasah, Fahmi melanjutkan pendidikan S1 di Universitas Andalas (Unand). Dia mengambil program studi Fakultas Hukum dan pernah jadi Sekretaris Jenderal BEM FH Unand.

Fahmi kemudian mengambil S2 di Program Pasca Sarjana Unand. Dia juga telah mendapatkan gelar doktor dari Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM).

Fahmi mulai jadi dosen tetap di Unand pada 2010. Dia juga menjadi dosen tamu di Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol. Sebelumnya, Fahmi sempat menjadi anggota KPU Kabupaten Agam hingga 2008.

Pria kelahiran Lubuk Aur ini aktif diberbagai organisasi. Dia pernah menjabat Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) Sumbar pada 2008 dan Ketua Dewan Daerah Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sumbar pada 2011.

Fahmi juga aktif di Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Unand sejak 2017. Dia pernah jadi Ketua Studi Hak Asasi Manusia (PUSHAM) Fakultas Hukum Unand pada 2019.

Sekretaris Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti) Sumbar itu, termasuk akademisi yang aktif menulis di berbagai jurnal dan media massa. Sudah lebih dari seratusan artikelnya dipublis di berbagai media massa, seperti Harian Kompas, Media Indonesia hingga Koran Sindo.

Sedangkan jurnal dan bukunya sudah puluhan. Dia juga terpilih menjadi penulis buku terbaik Perpustakaan Nasional (Perpusnas) 2023. Bukunya berjudul Pembatasan Hak Pilih Warga Negara terpilih menjadi karya Buku Pustaka Terbaik dengan kategori Pemilu.

Berikut Profil Lengkap Khairul Fahmi
Riwayat Pendidikan:

• Madrasah Ibtidaiyah Negeri Canduang, 1988-1994
• Pondok Pesantren Ash Habul Yamin Lasi, 1994-1999
• Madrasah Tarbiyah Islamiyah Canduang, 1999-2001
• Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, 2000-2004
• Program Pasca Sarjana Universitas Andalas, 2008-2010
• Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) FH Universitas Gadjah Mada, 2015-2019

Riwayat Pekerjaan:

• Dosen Tetap Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2010 – sekarang
• Dosen Program S2 Tata Kelola Pemilu FISIP Universitas Andalas, 2015 – sekarang.
• Advokat, 2008-2011.
• Dosen Tamu Pascasarjana UIB Imam Bonjol, Padang, 2023  
• Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Agam, 2007-2008

Pengalaman Jabatan 

• Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2022- sekarang.
• Staf Ahli Rektor Universitas Andalas bidang Hukum, 2019-2022.
• Anggota Tim Pemeriksa Daerah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), 2022.
• Sekretaris Senat Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2019-2022.
• Sekretaris Komisi IV Senat Akademik Universitas Andalas, 2019-2022.
• Koordinator Legal Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. 2022.

Riwayat Organisasi

• Sekretaris Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti) Sumbar, 2021- sekarang
• Wakil Ketua Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2020 – sekarang
• Ketua Pusat Studi Hak Asasi Manusia (PUSHAM) Fakultas Hukum Universitas Andalas 2019-2020.
• Peneliti Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2017 – sekarang
• Sekretaris Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2012 – 2020
• Ketua Dewan Daerah Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sumatera Barat, 2011-2014
• Ketua Badan Pengurus Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Wilayah Sumatera Barat, 2008-2012.
• Anggota Dewan Penegak Pedoman Prilaku (DP3) Konsorsium Pengembangan Masyarakat Madani (KPMM), 2009 – 2012
• Anggota Majelis Wilayah Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Sumatera Barat, 2008- 2013.
• Pengurus Yayasan Syekh Sulaiman Arrasuli, Madrasah Tarbiyah Islamiyah, Bukittinggi, 2009 –sekarang
• Wakil Ketua Umum Perserikatan Alumni MTI Canduang, 2016-sekarang.
• Sekretaris Jenderal Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Andalas 2003-2004
• Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Hukum Universitas Andalas, 2002-2003.
• Staf Divisi Pengembangan Sumber Daya Manusia Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Andalas 2001-2002

The post Profil Khairul Fahmi Panelis Debat Capres, Alumni MTI Canduang hingga Eks Ketua PBHI Sumbar appeared first on Langgam.id.

Fahmi -sapaan akrab Khairul Fahmi- ditetapkan sebagai panelis bersama 10 nama lainnya. Yaitu Pakar Ilmu Politik UGM Mada Sukmajati, Pakar Ilmu Politik Undana Rudi Rohi dan Ahli Hukum Tata Negara Undip, Lita Tyesta ALW.

Kemudian, Pakar Hukum Tata Negara UNS Agus Riewanto, Pakar Tata Hukum Negara UNPAD Susi Dwi Harijanti, Guru Besar Universitas Jember Bayu Dwi Anggono, Ketua Komnas HAM 2017-2020 Ahmad Taufan Damanik, Guru Besar Studi Agama UIN Sunan Kalijaga Phil Al Makin, Dekan Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Gun Gun Heryanto dan Dekan Fisipol UGM Wawan Mas’udi.

Anggota KPU RI August Mellaz mengatakan, panelis yang ditetapkan sudah dikonfirmasi dan menyatakan kesediaan untuk mengawal debat pertama inu.

“11 nama panelis juga udah disepakat tim pasangan calon,” ujar August Sabtu (9/12/2023).

Para panelis ini sudah mulai dikarantina Minggu (10/12). Mereka akan merumuskan dan menyusun pertanyaan untuk debat pertama tersebut.

KPU bakal menggelar dbat perdana di Kantor KPU RI pada Selasa (12/12) pukul 19.00 WIB. Adapun tema debat pertama capres-cawapres yakni pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik dan kerukunan warga.

The post KPU Tetapkan 11 Panelis Debat Perdana Capres-Cawapres, Ada Khairul Fahmi dari Unand appeared first on Langgam.id.