Penetapan tersebut berlangsung pada rapat pleno terbuka yang digelar KPU di Hotel Truntum Padang, Kamis (6/2/2025).

Diketahui sebelumnya, penetapan paslon Fadly Amran-Maigus Nasir sempat tertunda lantaran paslon nomor urut tiga, Hendri Septa-Hidayat, mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Ketua KPU Padang, Dorri Putra mengatakan bahwa setelah MK menolak semua gugatan paslon nomor urut tiga, Hendri Septa-Hidayat, Rabu (5/2/2025) malam, maka KPU Padang langsung melakukan penetapan.

“Sesuai dengan arahan KPU RI, setelah sehari keputusan MK keluar, maka harus dilakukan penetapan oleh KPU kabupaten kota,” ujar Dorri.

Dorri menjelaskan bahwa pasca penetapan ini selesai, nantinya KPU Kota Padang akan mengusulkan ke DPRD Padang untuk pengesahan.

“Kita sampaikan surat usulan pengesahan pengangkatan ke DPRD,” jelas Dorri.

“Pada tanggal 20 Februari mendatang dilakukan pelantikan di Jakarta. Barulah setelah itu resmi bertugas,” bebernya. (Iqbal/yki)

The post KPU Tetapkan Fadly Amran-Maigus Nasir Sebagai Wako dan Wawako Padang Terpilih appeared first on Langgam.id.

“Mengadili, dalam eksepsi mengabulkan eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait berkenaan dengan kedudukan hukum pemohon. Menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan, menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima,” ucap Ketua MK Suhartoyo membacakan amar putusan dari Ruang Sidang Pleno, Gedung 1 MK, Jakarta, Rabu (5/2/2025) malam.

Dalam pertimbangan perkara nomor 212/PHPU.WAKO-XXIII/2025 itu, hakim konstitusi menyatakan, gugatan yang diajukan pasangan dengan nomor urut 3 itu tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf c UU 10/2016. “Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, sehingga eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum,” tutur Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh.

Toh, perolehan suara pemohon 88.859 suara. Sedangkan perolehan suara Fadly Amran-Maigus Nasir sebagai pihak terkait dalam perkara ini sebesar 176.648 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara pihak terkait dan pemohon yakni 176.648 suara atau 27,5 persen.

Terkait dalil pemohon hasil penghitungan suara oleh KPU Kota Padang dihasilkan dari suatu proses pemilu yang bertentangan dengan asas jurdil serta dipenuhi pelanggaran dan tindak kecurangan secara TSM delapan kecamatan, Mahkamah berpendapat dalil tersebut telah ditindaklanjuti oleh KPU di bawah pengawasan Bawaslu Kota Padang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian juga terkait dengan dalil atas pelanggaran asas ketidakjujuran dalam melaporkan LHKPN oleh pasangan Fadly Amran–Maigus Nasir, Mahkamah berpendapat hal tersebut pun telah ditindaklanjuti oleh KPU sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Oleh karena itu, Mahkamah tidak meyakini kebenaran hal-hal yang didalilkan oleh pemohon. Sedangkan terhadap dalil-dalil lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena tidak ada relevansinya. Dengan demikian Mahkamah berkesimpulan dalil pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum,” jelas Daniel lagi.

Ketua Tim Kuasa Hukum Fadly Amran-Maigus Nasir yakni Defika Yufiandra yang ditemui usai sidang di Gedung MK menyatakan pihaknya sudah memperkirakan putusan dismissal tersebut.

“Kami sangat yakin dengan dalil-dalil jawaban kami sebagai pihak terkait. Memang dalil-dalil yang diajukan pemohon terkesan mengada-ngada dan tidak disertai dengan bukti-bukti untuk itu,” kata pria yang akrab disapa Adek ini.

Sebelumnya pasangan Hendri Septa dan Hidayat mengajukan gugatan ke MK dengan tuduhan adanya pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dalam Pilkada Kota Padang 2024.

Melalui kuasa hukumnya, eks pimpinan KPK Bambang Widjojanto, pemohon menilai bahwa paslon nomor urut 1, Fadly Amran-Maigus Nasir, melakukan berbagai pelanggaran, termasuk politik uang berupa pembagian minyak goreng, sembako, dan sejumlah uang kepada pemilih sejak masa kampanye hingga hari pemilihan pada 27 November 2024.

Kemudian mobilisasi aparatur pemerintahan, seperti ketua RT, RW, dan lurah untuk memenangkan paslon nomor urut 1. Bimbingan teknis (bimtek) untuk pemenangan, yang dihadiri 7.500 relawan pada 13-15 Agustus 2024, dengan dugaan pemberian uang kepada peserta serta target pengumpulan 60 nama pemilih.

Bambang menyebut politik uang dalam Pilkada Kota Padang bukan hanya ditujukan kepada masyarakat, tetapi juga untuk memobilisasi struktur pemerintahan. (*/Fs)

The post Gugatan Pilkada Padang Kandas di MK, Kuasa Hukum Fadly-Maigus: Kami Sudah Perkirakan Putusan Dismissal appeared first on Langgam.id.

Sebelumnya, permohonan tersebut diajukan pasangan calon (paslon) walikota dan wakil walikota Padang no urut tiga, Hendri Septa-Hidayat. Sementara termohon adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang dan pemohonnya paslon no urut satu, Fadly Amran-Maigus Nasir.

Hakim Daniel Yusmic P Foekh menyebutkan bahwa mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran terhadap dalil-dalil pokok permohonan pemohon. Oleh karena itu, terhadap permohonan a quo tidak terdapat alasan untuk menunda keberlanjutan pasal 158 UU Nomor 10/2016.

“Terlebih terhadap permohonan a quo, mahkamah tidak menemukan adanya kondisi atau kejadian khusus,” jelasnya.

“Adapun perbedaan perolehan suara, 87.789 suara atau 27,5%,” tambahnya.

Amar putusan kemudian dibacakan Suhartoyo bahwa dalam pokok permohonan, menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima.

Menanggapi hal tersebut, Ketua KPU Kota Padang Dorri Putra menyebut langsung menetapan paslon walikota dan wakil walikota Padang terpilih, Fadly Amran-Maigus Nasir hari ini.

“Penetapan paslon nanti sore pukul 16.00 WIB,” ujar Dorri saat memberikan keterangan, Kamis (6/2/2025) pagi.

Penetapan tersebut kata Dorri dilangsungkan di Hotel Trumtum Padang. Selain itu, masyarakat dapat menyaksikan juga melalui siaran langsung di akun Youtube KPU Kota Padang.

“Masyarakat bisa menyaksikan live streamingnya di Youtube KPU Kota Padang,” sebut Dorri. (Iqbal/Fs)

The post Pasca Putusan MK, KPU Padang Tetapkan Paslon Terpilih Sore Ini appeared first on Langgam.id.

Pemohon dalam hal ini adalah pasangan calon (paslon) walikota dan wakil walikota Padang no urut tiga, Hendri Septa-Hidayat. Sementara termohon adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang.

Sedangkan pihak terkait yaitu Fadly Amran- Maigus Nasir, paslon no urut satu. Dengan putusan tersebut, maka pasangan Fadly Amran-Maigus Nasir sah sebagai pemenang dalam Pilkada Kota Padang 2024.

Hakim Daniel Yusmic P Foekh mengucapkan bahwa berkenan dengan eksepsi pokok permohonan pemohon kabur dan tidak beralasan menurut hukum.

Kata Daniel, mahkamah mempertimbangkan berdasarkan pasal 158 undang-undang 10/2016 berkaitan dengan pokok permohonan.

“Satu, bahwa pemohon mendalilkan hasil perhitungan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh termohon dihasilkan dari suatu proses pemilu yang bertentangan dengan asas yang luber dan jurdil serta dipenuhi pelanggaran dan tindak kecurangan secara TSM di delapan Kecamatan di Kota Padang,” beber Daniel, Rabu (5/2/2025) malam.

Kata Daniel, meenurut mahkamah bahwa dalil pemohon telah ditindak lanjuti oleh termohon dan di bawah pengawasan Bawaslu. Oleh karena itu mahkamah tidak meyakini kebenaran hal-hal yang didalilkan oleh pemohon.

“Selain itu, poin nomor dua terkait dalil pemohon mengenai pelanggaran asas ketidakjujuran melaporkan LHKPN paslon no urut satu, di mana total kekayaan paslon tersebut sebesar Rp. 1,4 miliar,” sebutnya.

“Termohon sudah menindaklanjuti dan di bawah pengawasan Bawaslu, dan oleh karena itu mahkamah tidak meyakini kebenaran hal-hal yang didalilkan oleh pemohon,” tambahnya.

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Daniel menyebutkan bahwa mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran terhadap dalil-dalil pokok permohonan pemohon. Oleh karena itu, terhadap permohonan a quo tidak terdapat alasan untuk menunda keberlanjutan pasal 158 UU Nomor 10/2016.

“Terlebih terhadap permohonan a quo, mahkamah tidak menemukan adanya kondisi atau kejadian khusus,” jelasnya.

“Adapun perbedaan perolehan suara, 87.789 suara atau 27,5%,” tambahnya.

Amar putusan kemudian dibacakan Suhartoyo bahwa dalam pokok permohonan, menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. (Iqbal/ Fs)

The post MK Tolak Gugatan Sengketa Pilkada Padang, Fadly-Maigus Sah jadi Pemenang appeared first on Langgam.id.

Tim fasilitasi ini, terang Dorri, berasal dari jajaran KPU Kota Padang. Sementara tim penyelesaian sengketa juga melibatkan advokat dan pengacara dari unsur kejaksaan.

“Tim penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) berasal dari unsur KPU Kota Padang, dan kami juga menerima penawaran dari advokat yang akan mewakili kami. Kami sedang melakukan survei untuk menetapkan siapa advokat yang akan dipilih,” ujar Dorri dilansir dari infopublik.id, Kamis (12/12/2024)..

Menurut informasi yang diterima hingga saat ini, hanya pasangan calo Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang nomor urut 3, Hendri Septa-Hidayat yang mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Hari ini (kemarin) adalah batas waktu terakhir pengajuan permohonan. Jika tidak ada pasangan lain yang mengajukan, berarti hanya pasangan nomor urut 3 saja yang mengajukan sengketa hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi,” beber Dorri.

Dorri mengungkapkan bahwa pihaknya masih menanti lampiran permohonan gugatan PHPU yang diajukan oleh paslon Hendri Septa-Hidayat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Kami sudah mendengar bahwa pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota nomor urut 3 telah memasukkan permohonan gugatan PHPU ke MK. Namun, kami masih menunggu salinan lampiran dari MK,” tutur Dorri.

Sambil menunggu lampiran dari MK, kata Dorri, KPU Padang telah mempersiapkan berbagai langkah untuk menjawab dalil-dalil yang disampaikan dalam gugatan tersebut.

“KPU akan menjawab setiap dalil yang disengketakan. Namun, tentunya kami perlu menunggu lampiran resmi dari MK terlebih dahulu,” tegas Dorri.

Diketahui, berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi suara Pilkada serentak 2024 yang digelar pada 5–6 Desember 2024, bahwa pasangan Fadly Amran-Maigus Nasir memperoleh suara tertinggi dengan 176.648 suara sah (55,2 persen).

Kemudian diikuti oleh paslon Hendri Septa-Hidayat dengan 88.858 suara sah (27,8 persen) dan pasangan Muhammad Iqbal-Amasrul dengan 54.685 suara sah (17,1 persen). (*/yki)

The post Hadapi Gugatan PHPU di MK, KPU Padang Sudah Persiapkan Tim appeared first on Langgam.id.

Dari hasil quick count tim pemenangan, Fadly-Maigus memperoleh suara 55,21 persen dari perolehan suara masuk 100 persen. Sedangkan Hendri-Hidayat peroleh suara 27,64 persen.

Sementara pasangan calon nomor urut 3, M Iqbal-Amasrul hanya mendapat suara 17,15 persen.

Fadly menyikapi hasil quick count internal ini. Ia mengucapkan terima kasih kepada seluruh partai politik koalisi, relawan dan seluruh masyarakat Kota Padang.

“Terima kasih sudah mengawal perjalanan ini dari lebih kurang enam bulan yang lalu ketika kami memulai berkenalan, memulai bertatap muka. Tentunya menampung harapan dari masyarakat Kota Padang,” ujarnya saat konferensi pers, Rabu (27/11/2024) malam.

Fadly menegaskan dia bersama Maigus akan tetap komitmen dengan visi misi untuk kejayaan Kota Padang.

“Mohon doa biar kami tetap istiqomah yaitu berlandaskan kemapanan dan terus hadir siap menyedekahkan yang kami punya, mewakafkan diri untuk kejayaan Kota Padang,” ungkapnya.

“Ini selalu kami bawa, pesan ini selalu kami sampaikan kepada masyarakat banyak. Bahwa ikhtiar ini menjadi sebuah ikhtiar bersama,” sambung Ketua DPW Partai NasDem Sumbar ini.

Dia mengakui para pasangan calon dalam kontestasi Pilkada adalah kader terbaik yang sedang memperjuangkan kejayaan Kota Padang, tanpa terkecuali.

“Saya dan Buya (Maigus), kita bersama mengucapkan terima kasih kepada Abangda Hendri dan Abangda Iqbal sudah menjadi kolega kontestasi yang baik dan sehingga saya menyakini masyarakat tercerdas kan dengan penyelanggaraan pemilu ini,” imbuhnya.

Fadly menegaskan visi misinya dengan judul kejayaan untuk Kota Padang tidak akan berjalan secara ekslusif, namun melainkan inklusi.

“Kami sangat memerlukan kontribusi pikiran yang sudah dipersiapkan calon lain. Dan proses ini belum selesai. Kami hanya bisa berdoa. Pengawalan berjalan dengan baik. Kami memohon partai politik dan relawan untuk bisa terus mengawal ini,” pungkasnya.

Dalam Pilwalkot Padang, Fadly-Maigus diusung dan didukung dengan koalisi gemuk. Di antaranya Partai NasDem, Golkar, PDI-P, PPP, PKB, Ummat, PPP, Hanura, PBB, Gelora.

Untuk M Iqbal-Amasrul diusung hanya dua partai yakni PKS dan Demokrat. Begitupun dengan Hendri-Hidayat diusung Gerindra dan PAN. (IS/Fs)

The post Fadly-Maigus Tumbangkan Petahana: Mohon Doa Biar Kami Tetap Istiqomah appeared first on Langgam.id.

Dalam kampanye yang dihadiri ribuan pendukung, Fadly dan Maigus menegaskan komitmen mereka untuk menata kawasan pesisir tanpa mengorbankan kehidupan masyarakat lokal. Mereka ingin menjadikan Taplau (Tapi Lauik) sebagai ikon Kota Padang yang bersih, tertata, dan mendukung aktivitas ekonomi warga.

“Penataan kawasan pesisir bukan berarti menggusur pedagang kecil. Kami ingin kawasan ini rapi, nyaman, tapi tetap menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat lokal. Ini adalah bentuk keberpihakan kami terhadap rakyat kecil,” kata Fadly.

Kampanye akbar ini juga menjadi ajang hiburan dengan kehadiran artis lokal dan nasional, menciptakan suasana semarak yang mengundang antusiasme masyarakat. Di tengah acara, Maigus Nasir menyoroti potensi ekonomi kawasan pesisir yang dapat ditingkatkan dengan perencanaan matang.

“Kami ingin Pantai Padang menjadi pusat kegiatan wisata yang tidak hanya menarik pengunjung, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Ini adalah visi kami untuk Padang yang lebih maju,” jelas Maigus.

Selain sebagai ajang kampanye, kegiatan ini juga membawa berkah bagi pelaku usaha mikro dan jasa parkir di sekitar lokasi. Banyak warga menyatakan harapan besar terhadap program-program pasangan Fadly-Maigus yang dinilai konkret dan realistis.

Dengan tema “Jelajah Padang”, pasangan ini optimis dapat membawa Kota Padang menjadi kota yang lebih tertata, ramah bagi semua kalangan, dan berdaya saing di tingkat nasional maupun internasional. (Adv)

The post Kampanye Akbar Fadly-Maigus di Danau Cimpago: Simbol Pengembangan Kawasan Pesisir Padang appeared first on Langgam.id.

Moderator debat, Nashrian Bahzein, mengajukan pertanyaan terkait subtema budaya ekologi. Ia menyoroti bahwa penataan daerah aliran sungai, kawasan kumuh, penyediaan sumber air bersih, sanitasi, dan pengelolaan sampah merupakan tantangan utama dalam menjaga keseimbangan ekologis dan kesehatan lingkungan di Kota Padang.

“Bagaimana strategi paslon untuk menangani isu-isu ini secara terpadu sehingga dapat mewujudkan lingkungan kota yang bersih, sehat, dan bervisi jangka panjang bagi seluruh masyarakat?” tanya Nashrian kepada ketiga paslon.

Fadly Amran menyoroti bahwa peraturan daerah (perda) terkait kebersihan dan keberlanjutan sudah lengkap, namun implementasinya masih lemah.

“Berbicara tentang program kebersihan dan keberlanjutan, ini sudah diatur melalui perda-perda yang dilahirkan di Kota Padang. Namun, apakah penegakan perda ini sudah dilaksanakan dengan baik?” ujarnya.

Ia memperkenalkan konsep Dubalang Kota sebagai solusi. “Kami akan melibatkan masyarakat sebagai garda terdepan. Dengan Dubalang Kota, penegakan perda berkearifan lokal akan lebih efektif. Sosialisasi, pemberian penghargaan, dan sanksi akan diterapkan untuk memastikan keberlanjutan lingkungan dan kebersihan kota,” jelas Fadly.

Pasangannya, Maigus Nasir, menambahkan bahwa pendekatan yang digunakan adalah kultural dan humanis. “Kita tidak membangun di kota, tetapi membangun kota sehingga menjadi milik dan tanggung jawab seluruh warga. Pendekatan kita adalah kultural, budaya, dan humanis, tidak dengan kekuasaan semata,” ujarnya.

M Iqbal mengkritik banyaknya perda yang tidak diimplementasikan dengan baik. “Perda banyak, tapi implementasi rendah. Termasuk di Padang Panjang, saya lihat sudah ada perda tentang smart city, tapi implementasinya belum ada. Penting adanya aplikasi nyata, bukan hanya kebijakan di atas kertas,” tegasnya.

Ia menekankan bahwa aturan tanpa pelaksanaan yang jelas tidak akan efektif. “Kita butuh kejelasan sampai ke bawah agar bisa dilaksanakan dengan baik. Penataan daerah kumuh harus disertai implementasi yang nyata,” ujar Iqbal.

Hendri Septa, calon petahana, menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan kolaborasi dalam pengelolaan sampah. “Kami sudah berkolaborasi. Sampah-sampah sudah kami kondisikan. Mana-mana yang melanggar, kami berikan punishment, tindak pidana ringan (tipiring) namanya,” katanya.

Ia mengklaim bahwa dari 650 ton sampah yang diantarkan ke TPA Aia Dingin, 70% sudah diolah, dan 30% dikelola di bank sampah. “Artinya, masyarakat sudah kita berdayakan. Ke depan, ini perlu kita tingkatkan,” tambah Hendri.

Menanggapi klaim tersebut, Fadly Amran menegaskan pentingnya implementasi teknis di lapangan. “Sebanyak apapun truk sampah atau petugas kebersihan yang kita pekerjakan, tidak akan menyelesaikan permasalahan sampah tanpa budaya bersih. Dubalang Kota adalah solusi penegakan perda dengan kearifan lokal,” jelasnya.

Ia menambahkan, “Masyarakat Minangkabau dan warga Kota Padang harus terlibat aktif dalam mengimplementasikannya. Kita harus membangun budaya bersih dan sadar lingkungan.”

Cek Fakta Klaim Hendri Septa tentang Pengelolaan Sampah
Untuk memverifikasi klaim Hendri Septa bahwa 70% sampah sudah diolah dan 30% dikelola di bank sampah, berikut adalah data dan fakta terkait pengelolaan sampah di Kota Padang berdasarkan penelusuran Langgam.id:

1. Produksi Sampah Harian Mencapai 647,39 Ton
Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) 2023, timbulan sampah harian di Kota Padang mencapai 647,39 ton. Timbulan sampah tahunan mencapai 236.296,62 ton.

2. Komposisi Sampah Didominasi Sisa Makanan
Komposisi sampah Kota Padang pada 2023 adalah:

Sisa Makanan: 63,00%
Plastik: 12,40%
Kayu-Ranting: 6,64%
Kertas-Karton: 6,00%
Kain: 3,00%
Kaca: 2,40%
Karet-Kulit: 1,50%
Logam: 0,16%
Lainnya: 4,90%

3. Sumber Sampah Utama dari Rumah Tangga
Sumber sampah di Kota Padang berasal dari:

Rumah Tangga: 462,00 ton/hari
Pasar: 90,00 ton/hari
Fasilitas Publik: 40,38 ton/hari
Perkantoran dan Perniagaan: Masing-masing 20,00 ton/hari

4. Pengelolaan Sampah Masih Minim
Data SIPSN 2023 menunjukkan bahwa capaian kinerja pengelolaan sampah di Kota Padang masih rendah. Dari total timbulan sampah tahunan sebesar 236.296,62 ton:

Pengurangan sampah: 51,634.43 ton per tahun atau 21.85%
Penanganan sampah: Data menunjukkan bahwa sebagian besar sampah belum ditangani secara optimal, yakni 174,470.00 ton per tahun.
Sampah terkelola: Persentase sampah yang terkelola yakni 226,104.43 ton per tahun.

5. Bank Sampah Belum Optimal
Menurut Pj Wali Kota Padang, Andree Algamar, saat ini baru sekitar 100 ton sampah yang dipilah dan diekstrak di bank sampah. Ini berarti bank sampah baru menangani sekitar 15% dari total sampah harian.

6. Sampah yang Masuk ke TPA Aia Dingin Masih Tinggi
Wali Kota Padang sebelumnya, Hendri Septa, menyebutkan bahwa 500 ton sampah per hari dibuang ke TPA Aia Dingin. Data ini menunjukkan bahwa sekitar 77% sampah masih berakhir di TPA.

7. Tidak Ada Data yang Mendukung Klaim 70% Sampah Sudah Diolah
Berdasarkan data SIPSN dan pernyataan pejabat terkait, tidak ada indikasi bahwa 70% sampah sudah diolah sebelum masuk TPA, seperti yang diklaim Hendri Septa. Justru, data menunjukkan bahwa sebagian besar sampah masih berakhir di TPA tanpa pengolahan yang memadai.

8. TPA Aia Dingin Hampir Penuh
Menurut Rencana Aksi Pengelolaan Sampah Terpadu di Kota Padang (2023-2030), TPA Aia Dingin diprediksi akan mencapai kapasitas penuh pada tahun 2026, lebih cepat dari perkiraan awal tahun 2030. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya timbulan sampah dan kurangnya praktik pemilahan sampah di sumbernya.

9. Tingginya Jumlah TPS Liar
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Padang, Mairizon, menyebutkan bahwa terdapat 670 titik Tempat Pembuangan Sampah (TPS) liar di Kota Padang. Baru 62 TPS yang berhasil ditertibkan, menunjukkan masih tingginya angka pembuangan sampah sembarangan.

Kesimpulan Cek Fakta
Klaim Hendri Septa bahwa 70% sampah sudah diolah dan 30% dikelola di bank sampah perlu ditinjau ulang dengan data dan fakta resmi. Data menunjukkan bahwa:

77% sampah masih berakhir di TPA Aia Dingin.
15% sampah dikelola melalui bank sampah.
Tidak ada indikasi bahwa 70% sampah sudah diolah sebelum masuk TPA.

Dengan demikian, klaim tersebut belum menemukan kesesuaian dengan data sejauh penelusuran Langgam.id. Pengelolaan sampah di Kota Padang masih menghadapi banyak tantangan dan memerlukan upaya yang lebih intensif.

Tantangan Pengelolaan Sampah di Kota Padang

1. Kapasitas TPA Aia Dingin Hampir Penuh
   TPA Aia Dingin diprediksi akan overload pada tahun 2026. Upaya seperti pembangunan fasilitas Refused Derived Fuel (RDF) sedang dikaji, namun implementasinya paling cepat selesai pada akhir tahun 2025.
2. Minimnya Partisipasi Masyarakat dalam Pemilahan Sampah
   Edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat masih kurang efektif. Banyak masyarakat yang belum memilah sampah dan masih membuang sampah sembarangan.
3. Kurangnya Fasilitas Pengelolaan Sampah
   Dari 104 kelurahan di Kota Padang, hanya 30 kelurahan yang memiliki tempat pengelolaan sampah, dan itu pun tidak semuanya beroperasi dengan baik.
4. Tingginya Jumlah TPS Liar
   Keberadaan 670 TPS liar menunjukkan kurangnya pengawasan dan penegakan peraturan terkait pembuangan sampah.

Upaya yang Dilakukan Pemko Padang
Meskipun menghadapi banyak tantangan, Pemko Padang telah melakukan beberapa upaya untuk mengatasi permasalahan sampah:

1. Program Padang Bagoro
   Program ini dilaksanakan serentak satu kali dalam sebulan bersama keluarga dengan membersihkan sampah di depan rumah masing-masing. “Program ini melibatkan seluruh elemen masyarakat dan banyak stakeholder dari pemerintah, bank sampah, LSM, pihak swasta hingga institusi pendidikan,” ujar Andree Algamar.
2. Optimalisasi Bank Sampah
   Pemko Padang menargetkan pembangunan bank sampah di setiap RW. Saat ini, sudah ada 182 RW yang difasilitasi bank sampah dari total 909 RW.
3. Program Padang Mamilah
   Program ini berorientasi pada pendampingan peningkatan peran masyarakat dalam pengurangan sampah, dimulai dari memilah sampah dari rumah tangga untuk diolah menjadi kompos melalui biopori dan komposter.
4. Pembangunan Fasilitas RDF
   Pemko Padang tengah mengkaji pembangunan teknologi Reduce Derived Fuel (RDF) di TPA Aia Dingin, yang mampu mengelola sampah dengan kapasitas 200 ton per hari. Hasil pengolahan sampah akan dimanfaatkan oleh PT Semen Padang sebagai bahan bakar alternatif.

Pengelolaan sampah di Kota Padang masih menjadi tantangan besar yang memerlukan perhatian serius dari semua pihak. Diperlukan upaya lebih intensif dalam edukasi masyarakat, peningkatan fasilitas pengelolaan sampah, dan penegakan peraturan untuk mewujudkan Kota Padang yang bersih dan berkelanjutan.

Masyarakat Kota Padang diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam upaya pengurangan sampah, mulai dari pemilahan sampah di rumah tangga hingga tidak membuang sampah sembarangan. Pemimpin yang terpilih dalam Pilkada ini diharapkan dapat menghadirkan solusi nyata dan berkelanjutan untuk mengatasi permasalahan sampah di Kota Padang. (*/yki)

Sumber:
https://mediaindonesia.com/nusantara/607754/kota-padang-darurat-sampah-banyak-tps-liar
https://langgam.id/produksi-650-ton-hari-pemko-padang-cari-solusi-baru-atasi-sampah/
https://langgam.id/hasil-riset-kota-padang-krisis-pengelolaan-sampah/
Data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional: SIPSN
https://www.tempo.co/iklan/upaya-pemkot-padang-dalam-pengelolaan-sampah-45098
https://www.padang.go.id/padang-masifkan-padang-bagoro
Dokumen Pemko Padang 2022, Rencana Aksi Pengelolaan Sampah Terpadu di Kota Padang (2023-2030
https://langgam.id/hasilkan-660-ton-sampah-sehari-pj-wako-padang-ingatkan-masyarakat-stop-boros-pangan

The post Cek Fakta: Klaim Hendri Septa soal Pengelolaan Sampah di Kota Padang appeared first on Langgam.id.

Debat ini dibagi menjadi beberapa subtema penting, salah satunya adalah mitigasi bencana, mengingat Kota Padang merupakan daerah rawan bencana alam seperti gempa bumi dan tsunami.

Moderator debat, Nashrian Bahzein, membuka diskusi subtema mitigasi bencana dengan menyampaikan data Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Kota Padang yang mencapai 179,03, dengan target penurunan hingga 167,77.

Ia menekankan pentingnya upaya mitigasi seperti memperkuat perizinan pembangunan agar sesuai tata ruang, serta konservasi di daerah aliran sungai dan pesisir untuk mengurangi risiko banjir, longsor, abrasi, tsunami, dan kekeringan.

“Bagaimana strategi paslon untuk menata bangunan di kawasan rawan bencana dan memastikan kepatuhan terhadap standar kebencanaan?” tanya Nashrian kepada para kandidat, khususnya ditujukan kepada calon nomor urut 3, Hendri Septa.

Hendri Septa Klaim Telah Lakukan Upaya Mitigasi
Hendri Septa, yang merupakan petahana Wali Kota Padang, menjawab dengan menyatakan bahwa selama masa kepemimpinannya, ia telah bekerja sama dengan pemerintah pusat dan provinsi dalam memastikan semua bangunan yang dibangun di Kota Padang mengikuti standar kebencanaan.

“Kami, sewaktu masih diamanahkan sebagai kepala daerah beberapa tahun yang lalu, sudah bekerja sama dengan pemerintahan di pusat dan di provinsi. Bahwa seluruh bangunan yang akan dibangun itu harus mengikuti kondisi kebencanaan,” ujar Hendri Septa.

Ia menambahkan bahwa tidak ada bangunan yang diizinkan tanpa memperhatikan standar kebencanaan. “Kami tidak mengizinkan bangunan yang memberikan masalah kepada masyarakat nantinya. Dan itu sudah kami buktikan. Insya Allah, nanti ketika amanah ini diberikan kepada kami, kami akan lanjutkan dan tata lebih baik lagi,” lanjutnya.

Pasangannya, Hidayat, menekankan pentingnya upaya mitigasi bencana baik secara fisik maupun non-fisik. “Mitigasi bencana tentu upaya kita untuk mengurangi risiko bencana. Dalam konteks seperti itu ada yang fisik dan non-fisik. Fisik, kita akan tambah shelter, terutama di Koto Tangah. Di Pasir Nantigo butuh shelter,” jelas Hidayat.

Ia juga menyoroti pentingnya penyadaran masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana. “Penyadaran terhadap masyarakat akan kita tradisikan menjadi gerakan bersama. Di samping juga komponen masyarakat, struktur sosial yang ada, juga di sekolah-sekolah kita mulai. Kesiapsiagaan bencana, kesadaran atas bencana yang datang suatu ketika sudah punya prototipenya,” tambahnya.

Fadly Amran Kritik Perubahan Master Plan Pengendalian Banjir
Fadly Amran dari paslon nomor urut 1 menyoroti bahwa dalam lima tahun terakhir, perubahan master plan tentang pengendalian banjir tidak dianggarkan oleh pemerintah kota. “Realitanya, lima tahun terakhir, perubahan master plan tentang pengendalian banjir tidak dianggarkan. Masyarakat sudah berpindah dari daerah pinggir pantai sampai ke atas Jalan Bypass yang dulu genangan air,” ungkap Fadly.

Ia juga menyinggung perubahan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang yang menghilangkan indikator genangan air. “Apakah ini yang betul-betul dinamakan konsistensi dalam pengendalian banjir? Melalui program unggulan Padang Rancak, salah satunya adalah pengendalian banjir terpadu, kita akan betul-betul melakukan pembenahan untuk pengendalian banjir di Kota Padang ini,” tegas Fadly.

Pasangannya, Maigus Nasir, menambahkan bahwa mitigasi bencana tidak cukup hanya dengan perencanaan tanpa implementasi. “Mitigasi bencana tentu tidak cukup hanya dengan sebuah perencanaan kalau perencanaan itu tidak diimplementasikan. Kita menemukan ternyata untuk antisipasi bencana itu sudah ada program namanya embung, tempat pengendalian banjir. Ternyata itu pun tidak dilaksanakan,” ujarnya.

M Iqbal Tekankan Pelibatan Masyarakat dalam Mitigasi Bencana
M Iqbal dari paslon nomor urut 2 menyoroti pentingnya melibatkan masyarakat dalam upaya mitigasi bencana. “Perlu ditingkatkan bagaimana melibatkan masyarakat. Teman-teman Pengurangan Risiko Bencana (PRB), Tagana, teman-teman Pokdarwis, ini penting. Bagaimana melibatkan peran serta para ormas,” kata Iqbal.

Ia juga menekankan pentingnya pendidikan kebencanaan. “Termasuk juga pendidikan-pendidikan kebencanaan, mitigasi bencana. Sehingga nanti ketika bencana terjadi, kita sudah siap. Kesiapsiagaan bencana ini menjadi salah satu hal penting bagi kami. Bagaimana siswa di sekolah, mahasiswa, para ormas, tokoh-tokoh pemuda, remaja masjid juga siap untuk menjadi kelompok-kelompok yang sadar bencana,” jelasnya.

Pasangannya, Amasrul, yang merupakan mantan Camat Koto Tangah, menambahkan bahwa keterlibatan tokoh masyarakat dan pemuda sangat penting dalam upaya mitigasi bencana. “Pak Amasrul ini mantan camat Koto Tangah yang penduduknya 150 ribu orang. Kita perlu kolaborasi semua pihak,” ujarnya.

Debunking dan Cek Fakta: Kesiapan Mitigasi Bencana di Kota Padang
Untuk memverifikasi klaim dan program yang disampaikan oleh para paslon, berikut ini adalah data dan fakta terkait mitigasi bencana di Kota Padang.

1. Sistem Peringatan Dini Tsunami Belum Optimal
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Alvin Giffary dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) pada tahun 2024, ketersediaan sistem peringatan dini tsunami di Kota Padang masih belum memadai. Dari 27 unit sirene peringatan dini tsunami, hanya 11 unit yang aktif, 2 unit tidak aktif, dan 14 unit rusak.

“Kondisi sirene yang rusak berdampak pada pelaksanaan mitigasi bencana tsunami di Kota Padang,” tulis Giffary dalam penelitiannya.

2. Rambu Evakuasi dan Papan Informasi Kurang Terawat
Data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang pada tahun 2023 menunjukkan bahwa dari 377 jalur evakuasi, hanya 235 jalur dalam keadaan baik, 9 jalur rusak, dan 133 jalur hilang. Sedangkan dari 60 papan informasi, 47 dalam keadaan baik, 12 rusak, dan 1 hilang.

Hal ini menunjukkan bahwa fasilitas pendukung mitigasi bencana di Kota Padang masih memerlukan perawatan dan pengawasan lebih lanjut.

3. Kurangnya Edukasi dan Pelatihan Kepada Masyarakat
Penelitian yang sama juga mengungkapkan bahwa program edukasi dan pelatihan mitigasi bencana kepada masyarakat masih kurang optimal. Keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia menjadi kendala utama.

“Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui bagaimana bentuk pemetaan daerah rawan tsunami sehingga membuat ketidakpedulian masyarakat terhadap pemetaan ini,” tulis Giffary.

4. Upaya Pemerintah Kota Padang
Meskipun demikian, Pemerintah Kota Padang telah melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan mitigasi bencana:

Penguatan SDM dan Koordinasi: Penjabat Wali Kota Padang, Andree Algamar, menekankan pentingnya pengkajian kebutuhan pascabencana sebagai acuan dasar dalam penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi.

“Kita perlu memperkuat SDM untuk melakukan pengkajian kebutuhan pascabencana, yang menjadi dasar dalam melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi pemulihan pasca bencana,” ujarnya saat membuka Bimtek Jitupasna dan R3PB pada Juni 2024.

Penguatan Sistem Peringatan Dini dan Shelter: Kepala Pelaksana BPBD Kota Padang, Hendri Zulviton, menyatakan bahwa strategi pengurangan risiko bencana mencakup penguatan sistem peringatan dini melalui uji sistem rutin, pemasangan rambu-rambu dan papan informasi, serta penetapan zona aman tsunami (tsunami safe zone).

“Kami juga melakukan pengecatan marka blue line dan memastikan kesiapan 22 buah sirene yang telah dipasang di berbagai titik,” jelasnya.

Pelibatan Masyarakat dan Pendidikan Kebencanaan: Program Sekolah Tangguh Bencana dan Kelurahan Tangguh Bencana telah diluncurkan untuk meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat. Dua kelurahan di Kota Padang, yaitu Kelurahan Purus dan Kelurahan Lolong Belanti, telah mendapatkan pengakuan dari UNESCO-IOC sebagai kelurahan siaga tsunami.

Optimalisasi Shelter: Pada September 2024, Pj Wali Kota Padang, Andree Algamar, meninjau Shelter Darussalam di Kelurahan Bungo Pasang, Kecamatan Koto Tangah. Ia menginstruksikan pengoptimalan penggunaan shelter untuk kegiatan masyarakat agar lebih familiar dan siap digunakan saat bencana.

5. Tantangan yang Masih Dihadapi
Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, masih terdapat tantangan yang harus diatasi:

Keterbatasan Anggaran dan Sumber Daya: Keterbatasan dana menghambat pemeliharaan dan perbaikan fasilitas mitigasi bencana.

Kurangnya Kesadaran Masyarakat: Masih banyak masyarakat yang kurang peduli atau tidak memahami pentingnya kesiapsiagaan bencana.

Pemeliharaan Fasilitas yang Kurang Optimal: Banyak fasilitas seperti sirene peringatan dini dan jalur evakuasi yang rusak atau hilang.

Kesimpulan
Debat Pilkada Kota Padang menyoroti pentingnya mitigasi bencana sebagai salah satu isu krusial yang harus ditangani oleh pemimpin daerah. Klaim Hendri Septa bahwa upaya mitigasi bencana telah dilakukan selama masa kepemimpinannya perlu ditinjau lebih lanjut dengan melihat data dan fakta di lapangan.

Sementara itu, kritik dari Fadly Amran mengenai tidak dianggarkannya perubahan master plan pengendalian banjir serta hilangnya indikator genangan air dalam RPJMD Kota Padang menunjukkan adanya permasalahan dalam perencanaan dan implementasi kebijakan mitigasi bencana.

Pernyataan M Iqbal tentang pentingnya pelibatan masyarakat dan organisasi dalam mitigasi bencana juga relevan mengingat kurangnya kesadaran masyarakat menjadi salah satu kendala utama.

Masyarakat Kota Padang perlu mempertimbangkan program dan komitmen nyata dari para calon pemimpin dalam upaya mitigasi bencana. Mengingat Kota Padang merupakan daerah rawan bencana, kesiapsiagaan dan mitigasi bencana harus menjadi prioritas utama.

Pemilihan Wali Kota Padang bukan hanya tentang memilih pemimpin, tetapi juga tentang menentukan masa depan kota dalam menghadapi ancaman bencana alam. Diharapkan, siapapun yang terpilih nanti dapat mengatasi tantangan yang ada dan meningkatkan kesiapsiagaan Kota Padang dalam menghadapi bencana. (*/yki)

Sumber:
Penelitian MAG Giffary IPDN: http://eprints.ipdn.ac.id/18590/1/Muhammad%20Alvin%20Giffary.pdf
https://langgam.id/siapkan-mitigasi-bencana-padang-jadikan-data-acuan-dasar-pemulihan-pasca-bencana/
https://langgam.id/sistem-peringatan-dini-hingga-sekolah-tangguh-siasat-mitigasi-bencana-padang/
https://langgam.id/perkuat-mitigasi-bencana-pj-wako-padang-tinjau-shelter-darussalam-di-bungo-pasang/

The post Debat Pilkada Padang Bahas Kesiapan Hadapi Bencana, Bagaimana Fakta Mitigasi yang Ada appeared first on Langgam.id.

Debat ini mengusung tema “Transformasi Sosial Menuju Kota Padang yang Maju dan Bermartabat,” bertujuan menggali visi, misi, dan program kerja para kandidat dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Padang.

Tiga pasangan calon (paslon) Wali Kota Padang berkompetisi dalam debat tersebut. Mereka adalah paslon nomor urut 1, Fadly Amran-Maigus Nasir; paslon nomor urut 2, M Iqbal-Amasrul; dan paslon nomor urut 3, Hendri Septa-Hidayat.

Debat difokuskan pada empat subtema penting: transformasi sumber daya manusia, ketahanan sosial, budaya, dan ekologi, penanganan ketidaksetaraan dan kemiskinan, serta tata ruang yang humanis dan mitigasi bencana.

Moderator Nashrian Bahzein membuka sesi dengan pertanyaan mengenai komitmen dan langkah konkret para paslon dalam mengatasi ketimpangan dan kemiskinan serta memperkuat sektor industri di Kota Padang.

M Iqbal menyoroti pentingnya pembenahan sektor pariwisata. “Hari ini, Kota Padang cocok sekali dikatakan sebagai ‘Welcome to Healing City’, tempat orang berkreasi. Tapi sayangnya, soal keamanan masih menjadi masalah. Pungli, parkir liar, dan tawuran berdampak pada ekonomi,” ujarnya.

Ia menekankan perlunya infrastruktur yang mendukung dan menyoroti keluhan masyarakat terkait pungutan liar saat berlibur. “Pusat pertumbuhan ekonomi baru harus dibangun. Mendatangkan investor, terutama dari perantau Minang di seluruh dunia, sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi Kota Padang,” tambah Iqbal.

Pasangannya, Amasrul, menambahkan bahwa seluruh potensi wisata, baik di pantai maupun kota lama, perlu ditingkatkan. “Jalur-jalur menuju tempat wisata di bukit-bukit yang potensial harus diperbaiki. Kota Padang bisa dibangun dengan membangkitkan industri pariwisata yang ada saat ini,” katanya.

Fadly Amran dari paslon nomor urut 1 menyoroti pentingnya pendataan potensi perekonomian. “Hari ini, pertumbuhan ekonomi Kota Padang tertumpu pada telekomunikasi, kesehatan, pendidikan, perdagangan jasa, pariwisata, dan perhotelan. Industri masih menjadi PR yang harus kita gerakkan untuk pertumbuhan ekonomi ke depan,” ujarnya.

Pasangannya, Maigus Nasir, menambahkan bahwa angka pengangguran perlu diperhatikan, terutama lulusan perguruan tinggi. “Pendidikan vokasi dan talenta anak-anak muda harus dipetakan untuk mempermudah mereka masuk ke dunia kerja,” jelasnya.

Hendri Septa, sebagai calon petahana, menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai upaya untuk menurunkan angka kemiskinan. “Informasi yang disampaikan mengenai kemiskinan, maaf, 2,5 tahun yang lalu kami telah bekerja keras. Kemiskinan turun dari tahun ke tahun, dan itu terbukti dengan data. Informasi harus benar diberikan kepada masyarakat,” tegasnya.

Ia juga menyebut telah mengajak investor untuk berinvestasi di Kota Padang. “Alhamdulillah, saat ini akan dibangun sebuah mal besar, Basko Mall City, yang menyediakan 3.000 lapangan pekerjaan. Kami juga telah memberdayakan semua destinasi wisata yang ada di Kota Padang,” tambah Hendri.

Menanggapi klaim Hendri Septa, M Iqbal memberikan kritik tajam. “Yang kami hormati, dua orang mantan wali kota di kiri kanan saya. Hari ini, ternyata kemiskinan di Padang Panjang masih tertinggi. Apa yang mau dibanggakan? Kota Padang penganggurannya tertinggi. Ini menunjukkan dua wali kota ini gagal membangun kota,” tegas Iqbal.

Ia menyoroti bahwa Padang Panjang, yang pernah dipimpin Fadly Amran, masih memiliki angka kemiskinan tinggi, sementara Kota Padang, di bawah kepemimpinan Hendri Septa, memiliki tingkat pengangguran tertinggi di Sumatra Barat.

“Kita perlu perubahan. Sudah diberi kesempatan, tapi tidak ada prestasi. Kita ingin membangun kota yang maju dengan kolaborasi,” lanjutnya.

Fakta dan Data: Cek Kebenaran Klaim

Klaim Penurunan Kemiskinan oleh Hendri Septa

Berdasarkan data dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Padang, pada 2024 persentase penduduk miskin di Kota Padang adalah 4,06 persen atau 41,40 ribu jiwa. Angka ini menurun dari tahun 2023 yang berada di angka 4,17 persen atau 41,97 ribu jiwa. Artinya, terjadi penurunan sebesar 0,11 persen atau sekitar 570 jiwa.

Pj Sekda Padang, Yosefriawan, menyatakan bahwa kemiskinan ekstrem di Kota Padang menurun dari 0,64 persen pada 2022 menjadi 0,15 persen pada 2023, dengan 4.850 jiwa keluar dari kemiskinan ekstrem. “Pelaksanaan penanggulangan kemiskinan mendukung misi ketiga RPJMD Kota Padang 2019-2024, yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif,” ujarnya pada rapat TKPK, Kamis (17/10/2024).

Kritik M Iqbal terhadap Tingginya Pengangguran

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatra Barat menunjukkan bahwa pada 2023, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Padang mencapai 10,86 persen, tertinggi di Sumatra Barat. Angka ini memang menurun dari tahun sebelumnya yang mencapai 11,69 persen pada 2022 dan 13,37 persen pada 2021, namun tetap menjadi yang tertinggi di provinsi.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang, Dian Fakri, pada Februari 2023 menargetkan penurunan angka pengangguran menjadi 9 persen pada 2023 dan 7 persen pada 2024. “Kami berusaha menurunkan angka pengangguran melalui berbagai program, seperti ‘job canvasing’ dan pelatihan keterampilan,” ungkapnya.

Namun, realitas menunjukkan bahwa target tersebut belum tercapai. Dengan TPT masih di angka 10,86 persen pada 2023, Kota Padang masih menghadapi tantangan besar dalam mengurangi pengangguran.

Kemiskinan di Padang Panjang

M Iqbal juga menyoroti kemiskinan di Padang Panjang yang pernah dipimpin oleh Fadly Amran. Berdasarkan data BPS, Padang Panjang memiliki persentase penduduk miskin sebesar 5,31 persen pada 2024, dengan jumlah penduduk miskin 3,06 ribu jiwa. Angka ini memang lebih tinggi dibandingkan beberapa kota lain di Sumatra Barat, seperti Sawahlunto (2,33 persen) dan Kota Solok (3,07 persen).

Namun, jika dibandingkan dengan rata-rata provinsi yang berada di angka 5,97 persen, kemiskinan di Padang Panjang masih di bawah rata-rata provinsi. Meski demikian, peningkatan upaya pengentasan kemiskinan tetap diperlukan.

Analisis dan Debunking Klaim

Klaim Hendri Septa

Hendri Septa mengklaim bahwa kemiskinan di Kota Padang menurun dari tahun ke tahun. Data yang ada memang menunjukkan penurunan persentase kemiskinan dari 4,17 persen pada 2023 menjadi 4,06 persen pada 2024. Namun, penurunan ini relatif kecil, yaitu 0,11 persen atau sekitar 570 jiwa.

Selain itu, meskipun terjadi penurunan, Kota Padang masih memiliki jumlah penduduk miskin tertinggi di Sumatra Barat, yaitu 41,40 ribu jiwa pada 2024. Hal ini disebabkan oleh populasi Kota Padang yang besar sebagai ibu kota provinsi.

Klaim M Iqbal

M Iqbal menyatakan bahwa pengangguran di Kota Padang tertinggi di Sumatra Barat dan mengkritik kinerja Hendri Septa. Data BPS mendukung klaim ini, dengan TPT Kota Padang mencapai 10,86 persen pada 2023. Target penurunan pengangguran menjadi 9 persen pada 2023 yang ditetapkan oleh Disnakerin belum tercapai.

Selain itu, Iqbal juga menyebut kemiskinan di Padang Panjang masih tertinggi. Namun, data menunjukkan bahwa persentase kemiskinan di Padang Panjang adalah 5,31 persen, yang meskipun perlu diperbaiki, tidak tertinggi di Sumatra Barat. Kabupaten dengan persentase kemiskinan tertinggi adalah Kepulauan Mentawai dengan 13,89 persen.

Kesimpulan

Debat publik kedua Pilkada Kota Padang menampilkan perdebatan sengit antara para kandidat mengenai isu kemiskinan dan pengangguran. Klaim Hendri Septa mengenai penurunan kemiskinan didukung oleh data, meskipun penurunannya relatif kecil dan Kota Padang masih memiliki jumlah penduduk miskin tertinggi di provinsi.

Di sisi lain, kritik M Iqbal terhadap tingginya angka pengangguran di Kota Padang juga didukung oleh data BPS. Namun, klaimnya mengenai kemiskinan tertinggi di Padang Panjang perlu diklarifikasi, karena data menunjukkan bahwa ada kabupaten/kota lain dengan persentase kemiskinan lebih tinggi.

Masyarakat Kota Padang diharapkan dapat menilai secara objektif program dan komitmen masing-masing paslon berdasarkan data dan fakta yang ada. Upaya pengentasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran memerlukan kolaborasi dan strategi yang efektif dari pemimpin yang terpilih nantinya. (*/yki)

Sumber:
Data BPS Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Barat (Ribu) dan Persentase
https://langgam.id/pemko-padang-targetkan-angka-pengangguran-tahun-ini-9-persen/
https://langgam.id/berikut-persentase-tingkat-pengangguran-terbuka-kabupaten-kota-di-sumbar-di-2023/
https://langgam.id/bappeda-tercatat-kemiskinan-ekstrem-di-padang-sebanyak-8-063-jiwa/
https://langgam.id/pemko-klaim-angka-kemiskinan-di-kota-padang-turun-di-2024/

The post Cek Fakta: Hendri Septa Klaim Turunnya Kemiskinan, M Iqbal Soroti Tingginya Pengangguran di Padang appeared first on Langgam.id.