Pengiriman personel ini ditandai dengan apel pergeseran pasukan yang dilaksanakan di halaman depan Mapolda Sumbar, Kota Padang, pada Senin (25/11/2024). Apel dipimpin langsung oleh Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono dan dihadiri Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah, jajaran Forkopimda, Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Gupuh Setiyono, pejabat utama, serta undangan lainnya.

Dalam amanatnya, Irjen Pol Suharyono mengingatkan seluruh personel untuk menjaga diri, kesehatan, dan kekompakan selama bertugas.

“Jaga diri baik-baik, jaga kesehatan, jaga kekompakan. Soliditas bukan hanya internal di Polri, tetapi juga dengan kawan-kawan TNI dan unsur pengamanan lainnya di TPS nanti,” ujarnya.

Kapolda menekankan pentingnya pengamanan senjata api yang dibawa personel. “Sesuatu yang penting yang melekat pada kita, terutama senjata api, itu harus benar-benar diamankan. Dalam pembawaannya, penyimpanannya, perawatannya, sampai ke penggunaannya,” kata Irjen Pol Suharyono.

Ia juga berpesan agar personel tetap menjaga netralitas dan kondusivitas selama pelaksanaan tugas. “Laksanakan tugas dengan baik, dengan penuh rasa tanggung jawab. Tetap jaga netralitas, jaga kebersamaan di lingkungan itu, jaga kondusivitas,” tuturnya.

Jika menghadapi permasalahan, Kapolda mengingatkan agar personel segera melaporkannya kepada pimpinan sesuai hierarki. “Kalau ada sedikit saja permasalahan, tolong jangan disimpan sendiri. Sampaikan kepada unsur pimpinan sesuai hierarki kepemimpinan,” tegasnya.

Terpisah, Kepala Bidang Humas Polda Sumbar Kombes Pol Dwi Sulistyawan menjelaskan bahwa apel pergeseran pasukan ini untuk mengecek kesiapan seluruh personel yang akan diberangkatkan ke polres jajaran dalam rangka pengamanan Pilkada Serentak 2024.

“Sejumlah 1.109 personel digeser ke polres jajaran untuk memberikan pengamanan di TPS pada pemilihan kepala daerah secara serentak, tepatnya pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 mendatang,” ujarnya.

Kombes Dwi menambahkan bahwa penggeseran pasukan ini merupakan bentuk kesiapan Polda Sumbar dan jajaran dalam mengamankan TPS. “Personel nantinya akan ditempatkan di TPS untuk memberikan pengamanan sehingga pemungutan suara berjalan lancar,” jelasnya.

Ia berharap personel yang bergeser benar-benar melaksanakan tugas dengan penuh dedikasi, semangat, dan integritas tinggi. “Apel pergeseran pengamanan TPS ini untuk menunjukkan bahwa kita memang benar-benar siap dalam pelaksanaan Operasi Mantap Praja 2024 ini,” kata Kombes Dwi.

Personel Polda Sumbar yang melaksanakan pengamanan TPS diberangkatkan H-3 ke polres jajaran untuk menambah kekuatan pengamanan oleh personel polres setempat. (*/yki)

The post Polda Sumbar Kerahkan 1.109 Personel Amankan TPS Pilkada Serentak 2024 appeared first on Langgam.id.

Hal ini disampaikan Tito pada Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah terkait Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa di Ruang Sidang Utama (RSU), Kemendagri, Jakarta pada Kamis (12/11/20).

Tito mengakui bahwa Permendagri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pilkades belum sesuai dengan kondisi pandemi saat ini. Oleh sebab itu dia akan mengeluarkan Permendagri baru terkait penerapan protokol kesehatan pada saat melaksanakan Pilkades.

“Kita tidak ingin kegiatan yang masif di tingkat desa ini dapat menimbulkan penularan atau penyebaran covid-19, maka kita fokuskan pada pelaksanaan Pilkada dengan protokol covid-19 sampai dengan 9 Desember perhitungan suara. Kemudian baru kita laksanakan Pilkades dengan aturan yang lebih jelas,” jelas Tito dalam laman resmi kemendagri, Jum’at (13/11/20)

Tito menambahkan, apabila peraturan telah jelas dibuat, diharapkan protokol kesehatan dapat dipatuhi oleh semua pihak. Dia juga mengusung tema utama Pilkades, yaitu desa sehat, desa aman, dan mandiri.

“Kita harapkan Pilkades berjalan aman dari gangguan konvensional dan aman dari media penularan covid-19 sekaligus membangkitkan gerakan perlawanan desa-desa terhadap covid-19 dengan calon kepala desa yang memiliki mindset yang sama yaitu untuk menanggulangi covid-19 di wilayah masing-masing agar kuat bebas dari covid-19, dan yang kedua bisa menangani dampak sosial-ekonominya,” ujar Tito.

Tito juga menyampaikan bahwa pelaksanaan Pilkades pasti akan ada konsekuensinya, terutama dalam hal anggaran. Terkait anggaran, Tito berharap dapat dibantu dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Dana Desa sehingga terselenggaranya Pilkades aman covid-19.

“Jadi APBD tidak hanya seperti sebelum ada covid-19, kita harapkan dana APBD untuk Pilkades ditambahkan untuk alat perlindungan. Perlindungan covid-19 atau mungkin juga dengan hal tertentu dapat didukung dari dana desa. Untuk itulah maka kami mohon Bapak Mendes juga bisa memberikan arahan karena program dan anggaran desa ini diatur oleh Mendesa PDTT,” kata dia. (Dian/ABW)

The post Mendagri Tunda Pilkades sampai Pelaksanaan Pilkada Selesai appeared first on Langgam.id.

“Saya dinyatakan negatif Covid-19, ini dibuktikan dengan sertifikat dokter Nomor: R/4013/PPBP-AD/IX/2020 tertanggal 10 September 2020,” ujar Rahmad melalui rilis yang diterima Langgam.id, Jumat (11/9/2020).

Dijelaskan Rahmad, pemeriksaan yang dilakukan di RSPAD merupakan pemeriksaan kedua. “Pemeriksaan pertama 31 Agustus 2020, saya dinyatakan negatif, dan hari ini saya kembali menerima hasil swab yang juga negatif,” ungkapnya.

Baca Juga: Balon Bupati Limapuluh Kota Positif Corona, KPU: Saat Mendaftar Negatif

Sebelumnya, Rahmad juga telah menjalani tes swab pada Minggu (6/9/2020), sesuai arahan KPU Limapuluh Kota setelah mendaftar untuk Pilkada 2020.

Kata dia, tes swab dilakukan di Laboratorium Fakultas Kedokteran Universitas Andalas. Namun, esoknya beredar informasi di media, ia dinyatakan positif Covid-19.

“Tapi sampai saat ini kami tidak menerima sertifikat dari dokter laboratorium tersebut,” ujarnya.

Meskipun tidak menerima hasil tes swabnya, Rahmad tetap patuhi protokol Covid-19, seperti menjalani isolasi. Ia pun kembali menjalani pemeriksaan di RSPAD Jakarta pada 9 September 2020, dan hasilnya negatif Covid-19.

Informasi M Rahmad positif terinfeksi Corona itu sempat disampaikan Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Sumbar, Jasman Rizal dan Komisioner KPU Divisi Teknis dan Pelaksanaan Rina Safitri

Baca Juga: Balon Bupati Limapuluh Kota Positif Corona, Anggota KPU hingga Polisi Tes Swab

Menurut Rina, bakal calon bupati M Rahmad melakukan tes swab mandiri di laboratorium Universitas Andalas setelah pendaftaran. Hal ini sesuai peraturan dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sebelum melakukan tes kesehatan dari bakal calon.

“Hasilnya positif, tapi secara resmi kami juga belum menerima (hasil labor),” ujar Rina kepada Langgam.id, Senin (7/9/2020). (*/Irwanda/ZE)

The post Pemeriksaan di RSPAD, M Rahmad Negatif Covid-19 appeared first on Langgam.id.

“Kemungkinan berpengaruh terhadap paslon yang diusung PDIP di Sumbar,” ujarnya kepada langgam.id.

Baca juga: Mulyadi-Ali Mukhni Kantongi Dukungan PDIP di Pilgub Sumbar

PDIP berkoalisi dengan Demokrat dan PAN mendukung Mulyadi dan Ali Mukhni. Saat pengumuman pasangan calon tersebut, Puan menyelipkan harapan agar Sumbar menjadi provinsi yang mendukung negara Pancasila.

Selain itu, ucapan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri yang menyebut warga Sumbar tidak menyukai PDIP, juga menuai kritikan dari sejumlah warga Sumbar.

Najmuddin menilai, ucapan 2 tokoh PDPI itu malah akan menjadi boomerang bagi partai berlambang banteng tersebut. Warga Sumbar akan semakin tidak suka dengan PDIP.

Baca juga: Megawati Heran Masyarakat di Sumbar Belum Suka PDIP

“Pesan yang mereka sampaikan mencerminkan mereka kurang paham perilaku politik orang Minang. Kemudian memperdalam ketidaksukaan warga minang terhadap PDIP,” ujarnya.

Harusnya, kata Najmuddin, tokoh politik menawarkan tujuan politik yang selaras dengan kepentingan warga Sumbar.

Baca juga: Penjelasan Ketua DPD PDIP Sumbar Soal Pernyataan Puan Maharani

Ia menilai, banyak narasi yang bisa dibuat PDPI untuk mendapatkan simpati masyarakat Sumbar. Misalnya, menarasikan masa lalu Soekarno bersama-sama dengan tokoh-tokoh Sumbar seperti Mohammad Hatta, Sutan Sjahrir, M Yamin dan lainnya dalam memperjuangkan Indonesia.

“Bisa juga dengan narasi kedekatan Megawati yang memiliki kakek berdarah Minang,” ujarnya. (AE)

The post Ucapan Puan Maharani Soal Sumbar dan Pancasila Bisa Rugikan Mulyadi-Ali Mukhni di Pilkada appeared first on Langgam.id.

Hal itu dilakukan sebagai upaya mengantisipasi adanya kerumunan massa di tengah Pandemi Corona.

“Saya rasa mereka (bakal calon) sudah tahu itu semua. Orang-orang di partai politik memahami dan mengerti juga terkait protokol kesehatan,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi Penanganan Covid-19 bersama Forkompinda dan pihak terkait di Aula Kantor Gubernur Sumbar, Kamis (3/9/2020).

Irwan menegaskan, dalam setiap tahapan pelaksanaan Pilkada 2020 di Sumbar harus tetap memperhatikan keselamatan dan kesehatan. “(KPU) saat proses penerimaan pendaftaran wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19,” ungkapnya.

Tidak hanya itu, menurut Irwan, berdasarkan hasil Rapat Koordinasi (Rakor) bersama KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumbar, sudah dinyatakan bahwa Sumbar sudah siap menyelenggarakan Pilkada serentak 2020.

“KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara pada prinsipnya siap. Terutama terkait penyusunan program dan anggaran. Proses-proses di KPU dan Bawaslu berjalan lancar sesuai dengan tahapan, tidak ada masalah. Berkaitan dengan NPHD sudah beres semua,” jelasnya.

Baca Juga: Gubernur dan Kapolda Sumbar Koordinasi, Pelanggar Protokol Kesehatan Ditindak Polisi

Tahapan yang sudah selesai hingga saat ini, kata Irwan, yaitu pembentukan badan Adhoc.

Lalu, untuk jumlah keseluruhan penyelenggara yang akan turut serta menyukseskan Pilkada Serentak 2020, jelas Irwan, mulai dari anggota PPS, nagari, desa dan kelurahan sebanyak 1.158 orang. Sementara untuk PPK tersebar di 179 kecamatan.

Lebih lanjut, Irwan juga mengingatkan agar petahana yang akan maju dalam Pilkada Serentak tahun 2020 wajib cuti selama tahapan kampanye berlangsung. Cuti itu selama 71 hari, dimulai 26 September hingga 5 Desember 2020.

“Kalau yang kepala daerah tidak maju, seperti saya, kalau ingin ikut kampanye, ajukan cuti ke Mendagri. Tapi, bagi bupati dan wali kota, ajukan cuti ke saya, kecuali hari libur, sabtu dan minggu, tak perlu ajukan cuti,” katanya. (Rahmadi/ZE)

The post Pandemi Corona, Gubernur Sumbar Larang Bacalon Bawa Pendukung Saat Mendaftar ke KPU appeared first on Langgam.id.

Andre menegaskan, rekomendasi bakal calon Pilkada di seluruh daerah Kabupaten dan kota dan Provinsi Sumatra Barat akan diumumkan pada rapat pleno 27 Juli mendatang.

Rekomendasi yang dikeluarkan setelah bakal calon sudah memiliki pasangan. Diakuinya, beberapa daerah sudah memiliki pasangan bakal calon bupati atau wali kota, namun penetapan dan rekomendasi tersebut akan diberikan secara bertahap.

“Rekomendasi untuk bakal calon di beberapa kabupaten dan kota lainnya masih dalam proses dan kita tidak terlalu tergesa-gesa,” ujar Andre.

Baca Juga: Gerindra Usung Sahabat UAS Erman Safar di Pilkada Bukittinggi

Ia menegaskan, penyerahan rekomendasi calon Bupati Pasaman Barat harus mendapatkan dukungan semua kader Gerindra di Pasaman Barat dan tujuh anggota DPRD yang ada.

Secara umum, katanya, tentu kerjasama dan dukungan dari masyarakat sangat dibutuhkan. “Saya tegaskan, kader dan anggota DPRD harus hadir di tengah masyarakat dan menerima aspirasi masyarakat,” ucapnya.

Sementara itu, Maryanto sebagai bakal calon Bupati Pasaman Barat mengaku akan terus melanjutkan sosialisasi dan program yang sudah disusun. Ia akan terus melakukan koordinasi dengan wakil bupati dan partai pengusung.

Baca Juga: Usung Nasrul Abit-Indra Catri di Pilgub Sumbar, Gerindra Buka Peluang Koalisi

“Sebelumnya kita sudah dapat rekomendasi, dan hari ini dipastikan oleh DPD dengan adanya surat rekomendasi saya dan Yulismam sebagai pasangan yang akan maju di Pilkada Pasbar nanti,” ujarnya. (Iyan/ZE)

The post Bertarung di Pilkada 2020 Pasaman Barat, Gerindra Pastikan Usung Maryanto-Yulisman appeared first on Langgam.id.

Menindaklanjuti rencana itu, tim pasangan calon mendatangi Kantor Bawaslu Sumbar, Kota Padang, Jumat (24/7/2020). Mereka berkonsultasi sebelum mengajukan sengketa atas keputusan rekapitulasi verifikasi faktual oleh KPU Sumbar.

Tim Penghubung Fakhrizal-Genius Umar, Haris mengatakan, konsultasi ke Bawaslu terkait hasil pleno semalam. Dari tim Bapaslon mengajukan keberatan.

“Kita sudah menandatangani berita acara dan dilampirkan catatan catatan yang sudah di berikan ke KPU dan Bawaslu,” ujarnya, Jumat (24/7/2020).

Baca Juga: KPU Sumbar Gelar Pleno Bahas Dukungan Calon Independen Fakhrizal-Genius Umar

Hasil konsultasi, kata Haris, Bawaslu Sumbar sudah memberikan sejumlah informasi kepada pihaknya tentang mekanisme untuk melewati tahapan sengketa. Pihaknya akan siapkan pengajuan permohonan untuk sengketa melalui tahapan yang sudah disiapkan oleh Bawaslu Sumbar.

Poin yang akan dibawa ke sengketa masih tetap sama dengan poin kemarin, yaitu adanya pelanggaran yang dinilai seperti lampiran B.5.1 KWK yang dibuat oleh KPU Sumbar tanpa ada kesepakatan dari KPU RI.

“Kedua, terkait verifikasi faktual yang hanya satu kali dan tidak dituangkan dalam peraturan pelaksanaan,” jelasnya.

Baca Juga: Tim Fahkrizal-Genius Umar Protes Hasil Rekapitulasi Dukungan di KPU Sumbar

Kemudian, terkait RT dan RW yang dijadikan Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Kemudian, terkait adanya data yang berbeda-beda, di beberapa kabupaten kota ada yang TMS menjadi Memenuhi Syarat (MS), MS menjadi TMS, kemudian juga ada terkait dengan berita acara.

“Tadi sifatnya hanya konsultasi, terkait pengaduan sendiri, Bawaslu menyampaikan ada tahapan, pengaduan dilakukan tiga kali 24 jam setelah hasil pleno ditetapkan,” ucapnya.

Selain ke Bawaslu, tim pemenangan Fakhrizal-Genius Umar juga melapor ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Tahapannya sudah diproses dan format pelaporannya sedang dilakukan.

Baca Juga: Hasil Verifikasi Faktual KPU Sumbar, Fakhrizal-Genius Belum Penuhi Syarat Minimal Dukungan

“Yang jelas, untuk saat ini kita akan mengajukan permohonan sengketa dulu  kepada Bawaslu, setelah itu akan mengajukan permohonan sengketa ke DKPP,” paparnya.

Target pegaduan ini, jelas Haris, agar poin-poin pengaduan yang diprotes dapat diterima dan data Tidak Ditemukan (TD) pendukung dapat diverifikasi faktual.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Sumbar, Surya Efitrimen mengatakan, sepanjang terpenuhi syarat formil dan materil, maka akan diproses sesuai aturan yang berlaku.

“Jadi harus ada syarat penggugatnya, bukti-buktinya dan permohonannya apa,” ujarnya.

Baca Juga: KPU Sumbar: Bila Tak Lolos Jalur Perseorangan, Fakhrizal-Genius Boleh Daftar via Parpol

Bawaslu Sumbar, kata Surya, dapat menerima pengaduan sejak hari ini atau 3 kali 24 jam sejak ditetapkan hasil rekapitulasi oleh KPU Sumbar. Tim bapaslon dapat mengajukan sengketa karena tidak puas dengan hasil KPU Sumbar.

“Kalau sudah terpenuhi (syarat) maka akan kita undang Tim Bapaslon atau KPU untuk menyelesaikan proses sengketa tersebut,” katanya.

Setelah dilaporkan, Bawaslu akan menyelesaikan sengketa dalam jangka waktu 12 hari. Para pihak akan dimediasi dan kesimpulan didapatkan setelah proses dilakukan. (Rahmadi/ZE)

The post Tim Fakhrizal-Genius Umar akan Ajukan Sengketa Soal Hasil Verifikasi Faktual KPU Sumbar appeared first on Langgam.id.

Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno mengatakan, berdasarkan arahan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) bahwa Pilkada harus terlaksana 9 Desember 2020. Dengan demikian, kata Irwan, semua kebutuhan harus ada dan disiapkan termasuk soal anggaran.

“Anggarannya harus ada, besar kecil anggarannya tentu disiapkan sesuai usulan KPU dan Bawaslu, tidak ada istilah kurang,” ujar Irwan saat berada di Kantor Gubernur Sumbar, Selasa (9/6/2020).

Terkait jumlah penambahan anggaran pilkada itu, jelas Irwan, akan ada mekanisme pembahasan teknis antara KPU, Bawaslu dan Pemprov Sumbar. Berdasarkan arahan Mendagri, pelaksanaan penghitungan pilkada harus ada efiensi, seperti pengurangan honor, bimtek, narasumber, perjalanan dinas dan lainnya.

“Selain menghemat, juga ada menambah (anggaran) karena ada kasus Corona, jadi ada yang dikurang dan ada yang ditambah,” jelasnya.

Dicontohkan Irwan, salah satu peruntukkan dalam penambahan anggaran itu untuk memenuhi kebutuhan dalam melaksanakan protokol kesehatan, seperti pembelian Alat Pelindung Diri (APD), alat rapid tes bagi penyelenggara serta persiapan verifikasi faktual.

Saat ini, jelasnya, akan ada 18 calon independen yang harus diverifikasi dan akan ada sekitar 600 ribu orang yang bakal didatangi petugas dengan menggunakan APD untuk verifikasi tersebut.

Sehingga, nantinya jumlah NPHD akan diperbaiki. Sebelumnya juga telah disepakati NPHD sebesar Rp131 miliar. Kemungkinan akan bertambah.

Kebutuhan akan dihitung oleh Kesbangpol dan diteruskan nantinya ke Gugus Tugas Covid-19 terkait sejumlah kebutuhan tersebut. “Jadi itu sedang dihitung, kemungkinan bertambah, kayak siapa saja petugas yang dilakukan rapid tes,” katanya. (Rahmadi/ZE)

The post NPHD Diubah, Anggaran Pilkada Serentak di Sumbar Bakal Ditambah appeared first on Langgam.id.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Solok Selatan, Yulian Efi menyebutkan, vidcon bersama Menteri Dalam Negeri bertujuan untuk memastikan bahwa tahapan Pilkada di Solok Selatan akan dimulai 15 Juni.

“Semua daerah juga sudah sepakat, bahwa Pilkada Serentak 2020 akan dilaksanakan 9 Desember 2020, makanya tahapan pilkada akan segera kita mulai,” ujarnya melalui rilis yang diterima Langgam.id, Sabtu (6/6/2020).

Yulian mengaku, Pemkab Solok Selatan akan selalu siap untuk menggelar Pilkada Serentak meskipun di tengah Pandemi Corona.

“InsyaAllah, segenap pelaksana di Solok Selatan siap menyukseskan pelaksanaan pilkada serentak nanti,” ungkapnya.

Lalu, untuk tahapan lebih rinci terkait Pilkada 2020 di Solok Selatan, katanya, akan dijelaskan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

“Untuk pelaksanaan Pilkada baik itu Gubernur, kabupaten dan kota itu sudah kita sepakati bersama DPR, KPU, Bawaslu, bahwa pelaksanaan Pilkada jatuh pada tanggal 9 Desember 2020 dan tahapan akan kita mulai tanggal 15 Juni 2020, untuk segala tahapan akan disampaikan oleh KPU dan Bawaslu,” jelasnya. (*/ZE)

The post Tahapan Pilkada di Solok Selatan Dimulai 15 Juni 2020 appeared first on Langgam.id.

Ketua Dewan Korp Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Sumatra Barat, Ali Asmar menyebutkan, seluruh ASN jangan sampai terlibat politik praktis. “Terkait netralitas, absolut dan mutlak dilakukan setiap anggota Korpri. Tidak ada boleh memihak kepada calon atau paslon dalam pemilihan kepala daerah nanti,” ujarnya melalui rilis yang diterima Langgam.id, Jumat (18/10/2019).

Dikatakannya, ada beberapa indikator yang harus dipatuhi seluruh ASN, seperti dilarang melakukan kampanye/deklarasi politik, baik itu secara terbuka atau lewat media sosial.

“Terkait hak politik, tetap ada, ASN tetap bisa memilih dan menyalurkan suara dalam pemilihan kepala daerah nanti,” jelasnya.

Selain itu, Nurhasni, Asisten Komisioner Bidang Promosi dan Advokasi Komisi Aparatur Sipil Negara mengatakan, selain netra, ASN juga harus profesional. Untuk itu, setiap aparatur negara wajib taat pada peraturan perundang-undangan.

“Jangan sampai terlibat kasus pelanggaran tentang netralitas, karena risikonya bisa diberhentikan,” ujarnya.

Dia mencontohkan, kejadian paling banyak (terkait netralitas ASN), terjadi di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara, mencapai 200 kasus. Sedangkan di Sumbar, katanya baru tujuh kasus yang terungkap. (*/ZE)

The post Hadapi Pilkada 2020, ASN di Sumbar Diminta Netral appeared first on Langgam.id.