Salah satunya baliho Audy terpampang cukup besar di Jalan Bagindo Aziz Chan. Baliho ini berlatar merah putih dengan foto Audy mengenakan deta dan memegang keris.

Pantauan langgam.id pada Jumat (19/7/2024), terlihat baliho itu juga bertuliskan “tetap berdiri disini memegang janji untuk Sumatera Barat maju dan sejahtera”.

Di bagian bawah tertulis nama Dr. Ir. Audy Joinaldy beserta gelar akademiknya yang cukup banyak. Selanjutnya Bakal Calon Gubernur Sumatera Barat (2025-2030).

Munculnya baliho Audy tersebut usai DPP PKS dan DPP Gerindra telah bersepakat mengusung Mahyeldi sebagai bakal Calon Gubernur Sumbar dan Vasko Ruseimy sebagai Bakal Calon Wakil Gubernur Sumbar.

Sebelumnya, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Sumbar merasa kecewa atas putusan tersebut. Hal ini diungkapkan Ketua DPW PPP Sumbar, Hariadi beberapa waktu lalu.

“Kecewa berat. Tidak ada angin, tidak ada apa,” ujarnya.

Menurut Hariadi, di dalam politik tidak ada yang tak mungkin. Bahkan ia mengakui 10 hari belakangan PPP masih optimis Mahyeldi tetap bersama Audy Joinaldy.

“Tapi ternyata, beberapa hari belakangan berbeda. Dan bahkan kami sudah mendapat surat kemarin bahwa rekomendasi Gerindra kemudian PKS sudah keluar untuk Pak Mahyeldi dan Vasko. Bagaimanapun bisa kami terima lapang dada. Karena inilah politik,” ungkapnya.

Hariadi mengungkapkan DPW PPP Sumbar akan melakukan rapat setelah keputusan ini. Ketika ditanyai arah politik PPP dan Audy Joinaldy di Pilgub Sumbar 2024, ia belum bisa memastikan apakah Audy akan coba dicalonkan kembali.

“Belum pasti, kami akan tanya keinginan Audy sendiri bagaimana, kalau memang nanti ada sinyal dari Audy untuk mencalon, kami akan mencoba kerja sama partai lain. Karena kami hanya punya lima kursi, sedangkan syarat mengajukan calon butuh 13 kursi,” tuturnya. (*/SI)

The post Usai Mahyeldi dan Vasco Duet, Muncul Baliho Audy Balon Gubernur Sumbar appeared first on Langgam.id.

Hal tersebut dikatakan Wakil Gubernur Nasrul Abit dalam “Dialog Politik Bersama Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan Tokoh Masyarakat Perempuan” yang digelar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sumbar menggelar di Pariaman, Kamis (5/3/2020).

Nasrul Abit mengatakan, semua elemen masyarakat Sumbar harus menjadi pemilih yang rasional dan cerdas. Karena, pemilihan adalah bagian yang tidak kalah penting dari upaya menciptakan pemilu yang berintegritas.

“Termasuk kaum perempuan harus mempunyai kesadaran untuk menggunakan hak suaranya dalam pemilu. Pemilih benar-benar bisa menilai program yang realistis, mampu menolak politik uang serta aktif berpartisipasi dalam melaporkan kecurangan yang terjadi dalam setiap tahapan pemilu.”

Untuk mewujudkan hal tersebut, menurutnya, perlu upaya secara menerus dilakukan pendewasaan berdemokrasi melalui pendidikan politik. “Upaya tersebut tidak hanya melalui peran partai politik saja. Tetapi juga melalui peran pimpinan ormas dan tokoh masyarakat khususnya kaum perempuan,” katanya.

Dia berharap masyarakat bisa memilih kepala daerah sesuai dengan hati nurani. Bukan karena paksaan dan mampu menolak politik uang. Serta, aktif berpartisipasi dalam melaporkan kecurangan yang terjadi dalam setiap tahapan pemilu.

“Carilah pemimpin yang benar-benar memperjuangkan kepentingan dan kebutuhan rakyatnya. Bisa mengangkat daerahnya lebih unggul dalam segala bidang untuk menyejahterakan masyarakatnya,” ujarnya.

Persoalan beda pilihan adalah sebuah kewajaran dalam berdemokrasi dan harus saling menghargai satu sama lain. Yang perlu diwaspadai yakni ketika perbedaan sudah menjadi senjata untuk saling memecah belah. Hal itu akan menimbulkan konflik struktural yang berkepanjangan.

“Siapapun yang akan menjadi pemimpin nantinya, masyarakat harus ikhlas dan mendukung semua program visi dan misinya,” katanya.

Dia mengajak masyarakat berkomitmen menyamakan persepsi. Menciptakan stabilitas politik yang kondusif, menciptakan rasa aman bagi masyarakat dalam melakukan pemilihan.

“Semoga kegiatan ini dapat mengantarkan daerah kita kepada tatanan kehidupan yang ideal dan dinamis. Serta meningkatkan pemahaman dan pengetahuan mengenai demokrasi terutama bagi pimpinan ormas dan tokoh masyarakat,” tuturnya. (*/Rahmadi)

The post Pilkada di Sumbar, Masyarakat Diminta Tak Terperdaya Politik Uang appeared first on Langgam.id.

Komisioner KPU Sumbar, Izwaryani mengatakan, penyerahan persyaratan untuk bacalon gubernur dan wakil gubernur mulai 16 hingga 20 Februari 2020, itu merupakan syarat minimal dukungan bagi bacalon independen.

Kemudian, untuk penyerahan persyaratan bacalon wali kota dan wakil wali kota serta bupati dan wakil bupati mulai 19 hingga 23 Februari 2020.

“Jadi, ini belum pendaftaran, tapi penyerahan berkas dukungan bakal calon. Nanti dihitung kalau memenuhi syarat jumlah minimal, baru boleh mencalon,” ujarnya kepada Langgam.id, Selasa (4/2/2020).

Menurut Izwaryani, dalam persiapan, pihaknya telah mengerahkan seratusan petugas untuk pengecekan berkas, seperti jumlah Kartu Tanda Penduduk (KTP) minimal untuk dukungan.

“Kita siapkan seratusan tenaga, satu orang saja akan menerima delapan rim, banyak yang kita terima, ada sekitar 800 rim yang akan dihitung,” jelasnya.

Dikatakan Izwaryani, syarat minimal untuk dukungan bakal calon gubernur yaitu sebanyak 316.051 dukungan dan tersebar minimal di sepuluh kabupaten/kota.

KPU, menurutnya, juga tidak membatasi bacalon perseorangan untuk menyerahkan surat mandat operator untuk memasukkan data dukungan di aplikasi Sistem Pencalonan (Silon) KPU.

Saat ini, katanya ada satu pasangan untuk bakal calon gubernur dan wakil gubernur. Kemudian, ada 13 pasangan bacalon yang ada di sepuluh kabupaten/kota di Sumbar. (Rahmadi/ZE)

The post KPU Tetapkan Penyerahan Syarat Bacalon Independen Mulai 16 Februari appeared first on Langgam.id.