Sementara itu, pasangan Hendri Septa Hidaya-Hidayat memperoleh 88.859 suara atau 27,8 persen. Sedangkan pasangan Iqbal-Amasrul memperoleh 54.685 suara atau 17,1 persen.

Selanjutnya untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar, pasangan Mahyeldi-Vasko memperoleh 266.781 suara atau 83,8 persen. Sedangkan pasangan Epyardi Asda-Ekos Albar hanya memperoleh 51.599 suara atau 16,2 persen.

Perolehan suara para pasangan calon tersebut tersebut diketahui dari rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pilkada 2024 yang digelar KPU Padang di Truntum Hotel, Kota Padang, pada 5-6 Desember 2024.

Ketua KPU Kota Padang, Dorri Putra mengungkapkan bahwa rekapitulasi dilakukan untuk mentabulasi hasil suara dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

“Kita rekapitulasi hasil perhitungan suara dari masing-masing PPK. Ini adalah langkah akhir di tingkat kota sebelum hasil ditetapkan,” ucap Dorri dilansir dari infopublik.id, Sabtu (7/12/2024).

Rapat pleno terbuka ini dihadiri oleh saksi dari masing-masing pasangan calon (paslon), komisioner KPU Kota Padang, Bawaslu, Polres, insan pers, serta undangan lainnya.

Dorri mengungkapkan bahwa keberatan terhadap hasil rekapitulasi dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) dalam waktu tiga hari setelah hasil ditetapkan.

“Apabila ada keberatan terhadap hasil rekapitulasi, calon memiliki hak untuk mengajukan gugatan ke MK,” ujar Dorri.

Dorri menyebutkan bahwa hasil rekapitulasi ini telah disetujui oleh semua pihak, termasuk saksi paslon, Bawaslu, dan KPU, untuk memastikan tidak ada polemik di kemudian hari.

“Semua hasil disepakati bersama agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari,” kata Dorri. (*/yki)

The post Rekapitulasi KPU Padang: Mahyeldi-Vasko Unggul 83,8 Persen, Fadly-Maigus Menang 55,2 Persen appeared first on Langgam.id.

Mahyeldi dan Vasco Ruseimy menyampaikan telah unggul dari hasil quick count internal, dengan persentase suara kurang lebih 77 persen. Hampir sama dengan hasil quick count yang diadakan Lembaga survei Voxpol.

“Dengan capaian yang kita dapatkan ini, kami mengucap alhamdulillah serta terima kasih kepada tim pemenangan, partai pendukung, relawan, dan seluruh pihak yang telah berkontribusi,” kata Mahyeldi saat konferensi pers, Rabu (27/11/2024).

Ia meminta seluruh saksi yang berada di TPS memastikan hasil C1 Plano bisa didapatkan. Sebab proses real count serta tabulasi penghitungan suara masih berjalan. Hal ini dalam rangka mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan lain yang bisa saja terjadi.

Iya juga mengapresiasi usaha wakilnya Vasco Ruseimy dalam memenangkan perolehan hasil suara pada Pilgub kali ini.

Mahyeldi mengaku telah mendapatkan ucapan selamat dari beberapa tokoh atas hasil hitung cepat ini. Namun sampai sekarang ucapan langsung dari rivalnya di Pilgub, belum disampaikan.

Vasco dalam penyampaian meminta setelah pemungutan suara ini, tidak ada lagi permusuhan dan saling serang yang terjadi. Terutama antara simpatisan calon mendukung. Hasil ini sendiri jelasnya, sesuai dengan apa yang mereka targetkan sebelumnya.

“Ini bukan titik akhir dari perjuangan kita, tujuan kita adalah untuk membangun Sumatra Barat lebih cepat,” ucap Vasco, Rabu (27/11/2024).

Mahyeldi dan Vasco juga mengucapkan rasa terima kasih pada Epyardi Asda dan Ekos Albar. Tanpa kehadiran mereka kata Vasco, Pilkada Sumbar 2024 ini tak akan berjalan meriah.

Sekretaris tim pemenangan Mahyeldi Vasco, Rahmat Saleh, mengatakan dari hasil penghitungan internal, mereka telah menerima data masuk sebesar 40 persen. Namun ia belum bisa merinci di Kabupaten dan Kota mana saja paslon nomor urut 01 unggul. (*/yki)

The post Quick Count Internal: Mahyeldi-Vasko Unggul 77 Persen di Pilgub Sumbar appeared first on Langgam.id.

Menanggapi pertanyaan moderator, para kandidat menyoroti pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam memastikan anggaran pemerintah digunakan secara tepat.

Debat ini juga menjadi ajang bagi kandidat untuk menunjukkan komitmen mereka dalam membangun pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN.

Hal itu berkaitan dengan pencegahan terjadinya korupsi karena tata kelola pemerintahan yang buruk membuka peluang terjadinya korupsi sehingga indeks integritas suatu pemerintahan kepala daerah menjadi menurun. Moderator juga menyebut bahwa pada 2023 indeks penilaian integritas Provinsi Sumbar sebesar 70,5 persen.

Menurut calon Gubernur Sumbar, Epyardi Asda, tata kelola pemerintahan yang baik ialah tata kelola pemerintahan yang mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan berkeadilan. Berdasarkan pengalamannya sebagai bupati, dengan transparansi, semua pemangku kepentingan (stakeholder) bisa melihat rencana pembangunan.

“Dengan prinsip anggaran berbasis kebutuhan rakyat, kami akan melibatkan seluruh bupati dan wali kota untuk menyusun program yang akan dilakukan dan semua stakeholder bisa melihat apa yang kami lakukan. Dengan akuntabilitas, dapat dipertanggungjawabkan bahwa program yang dibuat itu tepat sasaran sehingga semua yang kami lakukan dapat dimonitor oleh semua orang dengan baik. Kami juga akan melibatkan akademisi, tokoh adat, tokoh agama,” tutur mantan anggota DPR tiga periode itu.

Dengan transparansi, akuntabilitas, dan pembangunan yang berkeadilan, kata Epyardi, pihaknya bisa mencegah peluang untuk orang melakukan korupsi.

Sementara itu, Ekos mengatakan bahwa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) agar pemerintahan terhindar dari korupsi, pihaknya akan membuat portal e-government. Di portal itu pihaknya akan menampilkan secara berkelanjutan dan secara periodik laporan anggaran supaya diikuti oleh masyarakat Sumbar secara menyeluruh.

“Dengan portal itu, masyarakat bisa mendapatkan informasi secara langsung sampai di mana penggunaan anggaran tersebut. Insyaallah kami akan terbuka sekali sehingga yang menjadi kontrol bukan hanya pemerintah, tetapi juga masyarakat,” ucap mantan Wakil Wali Kota Padang itu.

Calon Gubernur Sumbar, Mahyeldi, lantas menanggapi jawaban Epyardi dan Ekos. Ia mengatakan bahwa berdasarkan pengalamannya di Pemprov Sumbar, pihaknya perlu menanamkan kesadaran kepada pelaksana pemerintah, yaitu ASN. Selain itu, kata Mahyeldi, perlu dilakukan kerja sama.

“Alhamdulillah Pemprov Sumbar selama ini bekerja sama dengan kejaksaan dan juga dengan kepolisian dalam rangka untuk pengawasan ini sehingga memang kegiatan-kegiatan yang dilakukan betul-betul aman dari aturan dan kemudian juga betul-betul bisa diawasi dan juga bisa diperhatikan oleh banyak orang. Dan alhamdulillah kita di Sumbar juga sudah melakukan dashboard pemerintahan Provinsi Sumbar sehingga seluruh kegiatan bisa diawasi oleh masyarakat, bahkan seluruh pihak bisa mengawasi,” ujarnya.

Epyardi lantas merespons tanggapan Mahyeldi tersebut dengan mengatakan bahwa jawaban Mahyeldi benar, tetapi kenyataannya jauh panggang dari api. Selama ini Epyardi melihat banyak orang Mahyeldi yang tersangkut kasus dengan kepolisian maupun kejaksaan, bahkan sudah berada dalam persidangan.

“Apa yang Bapak sampaikan itu seharusnya memang itu benar. Kami yakin Bapak sudah berpengalaman. Tapi, kami berharap omongan itu bisa diimplementasikan sehingga memang dalam rangka good corporate governance, pemerintahan itu bersih dari KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme),” ucap pengusaha perkapalan dan properti itu.

Calon Wakil Gubernur Epyardi, Ekos Albar, menambahkan bahwa, berdasarkan apa yang disampaikan Epyardi, pihaknya bertekad melakukan perubahan, terutama pada masalah korupsi.

Cek Fakta
Di antara keempat tokoh yang menjadi calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar pada Pilkada 2024, sejauh pemantauan Langgam.id, hanya nama Ekos Albar tidak pernah disebut dalam berita berkaitan dengan kasus korupsi. Sementara itu, nama Epyardi, Mahyeldi dan Vasko pernah disebut dalam kasus korupsi meskipun bukan sebagai tersangka.

Nama Mahyeldi disebut dalam sidang kasus korupsi dana KONI Padang, seperti dikutip dari “Sidang Korupsi Dana KONI Padang, Terdakwa Sebut Diperintah Gubernur Mahyeldi” (Detik.com, 16 Juli 2022). Hakim yang mengadili terdakwa kasus tersebut bahkan harus dipanggil dan dihadapkan ke muka persidangan untuk menjelaskan persoalan dugaan korupsi dana KONI Padang waktu itu, sebagaimana dapat dibaca dalam “Hakim di Sidang Kasus Korupsi KONI Padang: Mahyeldi Harus Dipanggil” (Detik.com, 3 September 2022).

Nama Mahyeldi juga disebut dalam kasus surat permintaan sumbangan bertanda tangan Gubernur Sumbar. Kasat Reskrim Polresta Padang waktu itu, Kompol Rico Fernanda, mengatakan bahwa dari hasil penyelidikan surat dan tanda tangan gubernur dalam surat tersebut ternyata asli, seperti dikutip dari “Surat Gubernur Sumbar Asli, Polisi Setop Kasus Penipuan Surat Sumbangan” (Detik.com, 4 Oktober 2021).

Guru besar dari Fakultas Hukum Universitas Andalas, Prof Elwi Danil, menilai kasus surat permintaan sumbangan itu termasuk korupsi, sebagaimana dapat dibaca dalam “Pakar Unand Nilai ‘Surat Gubernur Sumbar Minta Sumbangan’ Termasuk Korupsi” (Detik.com, 24 Agustus 2021).

Pada masa kepemimpinan Mahyeldi sebagai gubernur terjadi kasus dugaan korupsi di Dinas Pendidikan Sumbar, sebagaimana dapat dibaca dalam “Sidang Korupsi Dinas Pendidikan Sumbar, Kerugian Rp5,5 Miliar” (Kompas.com, 17 Oktober 2024).

Sementara itu, Vasko pernah bersaksi di persidangan dalam kasus pengadaan Alquran dan laboratorium MTs Kementerian Agama, sebagaimana dapat dibaca dalam “Sidang Korupsi Alquran, Fahd Protes Kesaksian Vasco Soal Priyo” (Detik.com, 27 Juli 2017) dan dijadwalkan diperiksa KPK sebagai saksi, sebagaimana dapat dibaca dalam “Kasus Korupsi di Kemenag, Politikus Partai Berkarya Dipanggil KPK” (Kompas.com, 26 Februari 2020).

Sedangkan calon gubernur nomor urut 02 Epyardi Asda pernah dilaporkan oleh Ketua DPRD Kabupaten Solok ke KPK. Hal tersebut bisa dilihat dalam pemberitaan “Bupati Solok Epyardi Asda Dilaporkan ke KPK Atas 4 Kasus Dugaan Korupsi” (Kompas.com, 09 Juni 2022).

Pada saat menjadi anggota DPR RI, Epyardi juga pernah diperiksa KPK sebagai saksi korupsi proyek di kementerian PUPR. Dikutip dari detik.com “KPK Panggil Anggota DPR Epyardi Asda” (Detik.com 29 Maret 2016). (*/yki)

The post Melihat Rekam Jejak Pemberitaan Kasus Korupsi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar appeared first on Langgam.id.

Debat yang mempertemukan paslon nomor urut 1 Mahyeldi-Vasko dengan paslon nomor urut 2 Epyardi Asda-Ekos Albar ini, salah satu poin utama yang dibahas adalah terkait tata kelola pemerintahan yang baik, dengan fokus pada penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan e-government.

Dewi Anggraini kepada Langgam.id mengungkapkan bahwa, meski kedua paslon mengangkat tema kolaborasi dan keberlanjutan dalam penyampaian visi dan misi mereka, implementasi dari prinsip-prinsip good governance dalam tata kelola pemerintahan belum tampak secara eksplisit dalam debat tersebut.

“Kalau kita melihat tata kelola pemerintahan yang baik, e-government itu kan sebenarnya bagian dari pengembangan good governance. Dari debat kemarin, kedua pasangan calon menyertakan prinsip kolaborasi dan kontinuitas dalam pengembangan program, yang berarti ada niat untuk melibatkan banyak pihak dalam mengembangkan program-program mereka nanti,” kata Dewi, Kamis (14/11/2024).

Menurut Dewi, kolaborasi antara pemerintah dan berbagai stakeholder adalah salah satu indikator dari good governance, yang mencakup transparansi, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas dalam setiap kebijakan pemerintah. Dewi menekankan, pentingnya kebijakan daerah yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat agar dapat memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam implementasi kebijakan.

“Ini yang saya garis bawahi dari debat kemarin, kedua paslon sesungguhnya ingin ada kolaborasi antara pemerintah dengan berbagai pihak, meskipun mereka tidak secara eksplisit menjelaskan bagaimana hal tersebut akan dilakukan. Sebagai salah satu indikator dari good governance, kolaborasi ini sangat penting, karena salah satu syarat dari pemerintahan yang baik adalah adanya partisipasi masyarakat,” lanjut Dewi.

Dalam pandangannya, penerapan e-government juga seharusnya menjadi langkah strategis dalam mencapai tata kelola pemerintahan yang baik. Namun, Dewi mengungkapkan bahwa meski e-government disinggung dalam debat tersebut, belum ada penjelasan konkret mengenai langkah-langkah yang akan diambil oleh kedua paslon untuk mengembangkan sistem pelayanan publik berbasis elektronik tersebut.

“Memang pada debat kemarin, kedua paslon sempat menyebutkan soal e-government. Namun, sayangnya belum ada penjabaran yang jelas tentang bagaimana tahapan pengembangan e-government di Sumatra Barat dan apa saja yang akan menjadi indikator keberhasilan pengembangan tersebut,” ungkap Dewi.

Dewi juga menyatakan bahwa meskipun kedua pasangan calon menyebutkan adanya program-program terkait tata kelola pemerintahan, tidak terlihat adanya pembahasan mendalam mengenai langkah konkret yang akan mereka ambil setelah terpilih. Misalnya, terkait upaya memperbaiki layanan publik dan pengembangan e-government yang lebih efisien.

“Salah satu hal yang seharusnya lebih terlihat adalah bagaimana kedua paslon menjelaskan langkah-langkah nyata yang akan mereka ambil untuk memajukan tata kelola pemerintahan. Misalnya, terkait transparansi atau partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan. Tapi dalam debat kemarin, itu masih sangat umum dan tidak dijelaskan dengan konkret,” ujar Dewi.

Lebih lanjut, Dewi juga mengkritisi waktu yang terbatas dalam debat yang hanya memberikan durasi dua menit bagi masing-masing paslon untuk menyampaikan visi dan misi mereka. Dia menilai bahwa waktu yang singkat menyebabkan banyak hal penting yang seharusnya dijelaskan lebih mendalam menjadi terpotong, terutama terkait dengan indikator-indikator yang perlu diterapkan dalam pemerintahan yang baik.

“Debat dengan durasi waktu yang sangat terbatas ini, hanya dua menit untuk satu paslon, tentu membuat penyampaian visi dan misi menjadi sangat terburu-buru. Tidak ada cukup waktu untuk membahas secara rinci langkah-langkah strategis yang akan mereka lakukan. Mestinya debat itu bisa lebih banyak mengeksplorasi visi dan misi yang mereka tawarkan, termasuk indikator-indikator yang akan digunakan untuk mengukur keberhasilan suatu kebijakan,” tambah Dewi.

Selain itu, Dewi juga melihat bahwa meskipun dalam debat ada penyampaian tentang visi dan misi, sebagian besar waktu debat justru lebih banyak terfokus pada serangan personal antara kedua pasangan calon. Hal ini membuat substansi mengenai program-program pemerintahan menjadi tenggelam dalam perdebatan yang lebih mengarah pada aspek personal.

“Sayangnya, meskipun ada pembahasan mengenai visi dan misi, banyak waktu yang justru terbuang untuk serangan personal. Hal ini mengaburkan fokus debat yang seharusnya membahas program-program yang jelas dan terukur. Apa yang mereka tawarkan kepada masyarakat, termasuk dalam konteks pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan,” ujarnya.

Dewi berharap agar masyarakat Sumbar dapat memanfaatkan debat ini sebagai sarana untuk melihat lebih dalam visi dan misi yang ditawarkan oleh kedua paslon, meskipun ia mengakui bahwa banyak pemilih yang mungkin sudah memutuskan pilihan mereka sebelum menonton debat.

“Debat ini mestinya menjadi kesempatan untuk masyarakat melihat lebih jelas apa yang ditawarkan oleh paslon. Sayangnya, banyak masyarakat yang tidak menonton langsung debat atau hanya menontonnya secara terbatas. Meskipun begitu, debat tetap penting sebagai bagian dari pendidikan politik dan sebagai salah satu faktor yang bisa mempengaruhi preferensi pemilih,” kata Dewi.

Dewi juga menambahkan bahwa meskipun ada ketegangan dalam debat, masyarakat harus melihatnya sebagai bagian dari proses demokrasi dan menilai secara objektif apa yang menjadi prioritas dari masing-masing paslon. Terutama dalam hal tata kelola pemerintahan yang baik dan implementasi e-government yang lebih efisien.

“Untuk masyarakat Sumbar, saya harap bisa menjadikan debat ini sebagai sarana untuk menilai secara cerdas program-program yang ditawarkan oleh masing-masing paslon. Jangan hanya terjebak pada serangan pribadi, tapi lihatlah substansi dari apa yang mereka tawarkan untuk kemajuan Sumatra Barat ke depan,” tutur Dewi.

Dengan begitu, masyarakat diharapkan dapat lebih kritis dalam memilih pemimpin yang benar-benar mampu mewujudkan pemerintahan yang baik, transparan, dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. (*/yki)

The post Akademisi Unand: Debat Calon Gubernur Sumbar Kurang Konkret Bahas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik appeared first on Langgam.id.

Laporan Setara Institute yang mencatat Sumatera Barat sebagai salah satu daerah dengan tingkat toleransi rendah turut memperkuat urgensi kebijakan yang pro-toleransi dari pemimpin mendatang.

Dalam pernyataannya, Epyardi Asda, yang sebelumnya menjabat sebagai Bupati Solok, menyoroti pentingnya tiga pilar adat Minangkabau, yaitu tungku sajarangan, yang melibatkan cadiak pandai (intelektual), alim ulama (tokoh agama), dan ninik mamak (tokoh adat), untuk menjaga kerukunan dan toleransi di tengah masyarakat Sumatera Barat. Menurut Epyardi, ketiga unsur ini perlu diberdayakan secara menyeluruh, dengan melibatkan tidak hanya kelompok mayoritas, tetapi juga seluruh pemeluk agama di Sumatera Barat.

“Kami berkomitmen untuk mengajak semua unsur agama berperan dalam kerukunan, tanpa memandang aliran atau kelompok tertentu,” ujar Epyardi. “Dengan mengutamakan kebersamaan, kami yakin bisa menciptakan masyarakat yang lebih damai dan mencegah permasalahan sosial seperti tawuran remaja yang kerap terjadi.”

Epyardi juga mengkritik kebijakan Mahyeldi yang menurutnya belum mengatasi kenakalan remaja secara efektif. Ia menekankan bahwa program berbasis agama yang melibatkan seluruh unsur masyarakat, terutama tokoh agama lintas keyakinan, adalah kunci untuk menangani masalah sosial yang dihadapi Sumatera Barat.

Di sisi lain, Mahyeldi menyoroti peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) sebagai upaya konkret dalam mengatasi persoalan intoleransi di Sumatera Barat. Mahyeldi menilai, FKUB telah menjalankan fungsi dalam meredam potensi konflik antarumat beragama, meskipun diakui masih ada tantangan dalam pelaksanaan di lapangan. Menurutnya, penting untuk terus memperkuat komunikasi dan koordinasi antar lembaga serta masyarakat, guna menciptakan ekosistem yang kondusif bagi kebebasan beragama.

“Kami telah melibatkan FKUB dalam banyak penyelesaian masalah intoleransi, namun tentu dibutuhkan penguatan komunikasi dengan berbagai pihak agar upaya ini berjalan lebih optimal,” kata Mahyeldi dalam debat.

Sumatera Barat menempati peringkat rendah dalam Indeks Kota Toleran (IKT) yang dikeluarkan oleh Setara Institute. Data terbaru IKT menyebut tiga kota di Sumatera Barat, yaitu Padang, Padang Panjang, dan Pariaman, sebagai wilayah dengan tingkat toleransi rendah di Indonesia. Kondisi ini mengisyaratkan adanya kebutuhan mendesak untuk kebijakan yang lebih inklusif terhadap kebebasan beragama.

Beberapa insiden yang terjadi di Sumatera Barat memperlihatkan tantangan dalam penerapan kebebasan beragama. Salah satu contoh adalah pembubaran ibadah Gereja Bethel Indonesia (GBI) di Padang pada Agustus 2023. Jemaat yang sedang melaksanakan kebaktian mendapat penolakan dari masyarakat sekitar, yang menyebut kegiatan tersebut tidak sesuai dengan norma lingkungan setempat. FKUB yang terlibat dalam mediasi kemudian menyarankan pendekatan “kearifan lokal” untuk penyelesaian masalah tersebut. Namun, pihak Gereja Bethel Indonesia menyatakan kekecewaan karena aparat belum tegas dalam menegakkan hak kebebasan beribadah, sebagaimana diatur dalam konstitusi.

Selain itu, perjanjian adat menjadi salah satu tantangan dalam menjamin kebebasan beragama di Sumatera Barat. Misalnya, di wilayah Silaut, Pesisir Selatan, perjanjian adat yang diteken pada 1997 dengan perusahaan perkebunan sawit Incasi Raya menyatakan larangan pendirian rumah ibadah bagi kelompok non-muslim. Meskipun perjanjian ini diadakan untuk menghormati adat salingka nagari (adat setempat), dampaknya mengakibatkan jemaat Kristen di perkebunan tersebut sulit untuk melaksanakan ibadah secara rutin.

Gunardi, pimpinan PT Incasi Raya, menyatakan bahwa larangan tersebut tetap diberlakukan karena merupakan bagian dari perjanjian adat yang disepakati antara perusahaan dan tokoh adat setempat. “Kami terikat komitmen dengan adat di Silaut, yang mendasari aturan untuk tidak mendirikan rumah ibadah selain masjid atau musala,” ujar Gunardi.

Pendeta Billman Simanjuntak dari Gereja Kristen Protestan Mentawai (GKPM) di Padang mengungkapkan, akibat aturan adat ini, jemaat di kawasan perkebunan sawit Incasi Raya harus mencari lokasi lain untuk beribadah, atau menempuh perjalanan jauh ke luar daerah. Menurut Billman, larangan ini menghambat hak beragama, dan berharap ada solusi yang lebih inklusif untuk mengakomodasi hak ibadah umat Kristen di wilayah tersebut.

Dalam debat, kedua pasangan calon berjanji akan meningkatkan kerukunan dan kebebasan beragama di Sumatera Barat, namun strategi mereka tampak berbeda. Mahyeldi mengedepankan peran FKUB dan pendekatan kelembagaan, sementara Epyardi mengusulkan pemberdayaan langsung melalui tungku sajarangan dengan melibatkan cadiak pandai, alim ulama, dan niniak mamak untuk mengatasi permasalahan sosial di Sumatera Barat.

Kebebasan beragama di Sumatera Barat menghadapi tantangan besar karena faktor adat dan norma lokal yang mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat. Namun, tuntutan konstitusi dan prinsip hak asasi manusia untuk menjamin hak beribadah bagi seluruh warga negara tetap harus dijunjung tinggi. Pemimpin Sumatera Barat mendatang diharapkan mampu menyeimbangkan antara kearifan lokal dan hak kebebasan beragama, sehingga tercipta toleransi yang substansial, bukan hanya seremonial. (*/Yh)

Sumber:

• https://langgam.id/sulitnya-jemaat-kristiani-beribadah-di-perkebunan-sawit-sumbar/
• https://langgam.id/jemaat-nasrani-diusik-saat-beribadah-di-banuaran-padang/
• https://langgam.id/hasil-riset-setara-institute-toleransi-di-kota-padang-padang-panjang-dan-pariaman-rendah/

The post Debat Pilkada Sumbar: Kebebasan Beragama dalam Sorotan, Tantangan bagi Toleransi di Ranah Minang appeared first on Langgam.id.

Mereka ikut meramaikan pencabutan nomor urut pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumbar, di Hotel Pangerang Beach, Senin (23/9/2024).

Tim Gercep ini terdiri dari anak-anak muda kreatif dan influencer ternama Sumbar. Mereka adalah Ketua Padang Creatif City Forum (PCCF) Ahmad Hafizd, dan sejumlah influencer Sumbar seperti Uda Rio, Rico Saptahadi (Dalip), Adipati Fauzan (Bang Foo), Desbi Sugari, Ratu Deslim (Uni Mida), Fajar (Da Bajai).

Komandan TGercep Ahmad Hafizd mengatakan, Tim Gercep memiliki kecocokan dengan visi-misi yang diusung Mahyeldi-Vasko.

“Alasan kami mendukung Mahyeldi-Vasko karena pasangan ini komitmen mendukung pertumbuhan UMKM di Sumbar. Sehingga bisa menjadi solusi dalam menurunkan angka pengangguran di Sumbar,”ujar Hafizd.

Pasangan ini, kata dia, berkomitmen untuk mendorong ekonomi dengan memanfaatkan digital untuk kesejahteraan masyarakat.

“Sangat cocok dengan misi kami dalam membangun ekosistem ekonomi digital yang bisa menyentuh UMKM dengan membangun infrastruktur yang lengkap,” ujarnya.

Hafizd mengatakan, Mahyeldi-Vasko juga berkomitmen untuk gerak cepat mengembangkan pariwisata yang lebih maju.

“Sumbar dikenal dengan kelezatan kuliner dan keindahan alamnya. Kita di TGercep siap berkolabarasi dengan Mahyeldi-Vasko untuk memajukan pariwisata di Sumbar,” ujarnya.

Menurutnya, Mahyeldi-Vasko merupakan duet berpengalaman dan muda. Mahyeldi mulai berkarir sejak di DPRD, wakil wali kota dan wali kota Padang.

Sedangkan Vasko, kata Hafizd, sosok anak muda Minang yang memiliki jaringan yang bagus di pusat. Sehingga, bisa mempercepat gerak daerah untuk lebih maju lagi

“Makanya kami optimistis pasangan ini akan mewujudkan gerak cepat Sumbar,” ujarnya. (*)

The post Alasan TGercep Dukung Mahyeldi-Vasko di Pilgub Sumbar appeared first on Langgam.id.

Penetapan nomor urut tersebut diumumkan dalam Rapat Pleno Terbuka yang digelar oleh KPU Sumbar di Hotel Pangeran Beach, Padang, Senin (23/9/2024).

Mahyeldi-Vasko akan bertarung melawan pasangan nomor urut 02, Epyardi Asda dan Ekos Albar, dalam kontestasi politik ini. Dalam sambutannya, pasangan ini berharap Pilkada Sumbar 2024 ini bisa berlangsung tanpa dendam.

Dalam pidatonya, Mahyeldi, yang merupakan calon gubernur nomor urut 01, menekankan pentingnya menjaga suasana Pilkada yang damai. Ia menyebut bahwa Pilkada seharusnya menjadi ajang “badunsanak” (persaudaraan).

“Kalau tidak ada Pak Epy, tak ada acara kita pada hari ini. Di kubu sebelah sana (Epyardi-Ekos) banyak juga yang saya kenal. Jadi, sebenarnya agenda Pilkada ini adalah agenda ‘badunsanak’,” ujar Mahyeldi.

Ia juga menyampaikan rasa syukur atas nomor urut yang diperolehnya. “Alhamdulillah, kami bisa memperoleh nomor 01. Karena sepengetahuan kami, yang juara itu yang nomor satu, tidak ada duanya. Mari sama-sama kita sukseskan Pilkada Sumatra Barat kali ini, dan kita laksanakan dengan aman, sukses, serta riang gembira,” katanya.

Baca juga: Pilgub Sumbar 2024: Dapatkan Nomor Urut 01, Mahyeldi-Vasko Tawarkan Visi Sumbar Madani, Maju, dan Berkeadilan

Vasko Ruseimy, calon wakil gubernur yang mendampingi Mahyeldi, turut memberikan pernyataan senada. Ia mengapresiasi nomor urut yang didapatkan, sembari berharap Pilkada kali ini berjalan damai tanpa ada konflik.

“Mudahan-mudahan Pilkada kali ini bisa dimeriahkan oleh seluruh masyarakat Sumatra Barat, berjalan damai, dan tanpa hal-hal yang tidak diinginkan. Saya berharap, siapapun yang terpilih, bisa membangun Sumatra Barat bersama ke depannya,” ujar Vasko, Senin (23/9/2024).

Pasangan Mahyeldi-Vasko diusung oleh lima partai politik, yakni PKS, Gerindra, Demokrat, Perindo, dan PBB. Mereka membawa visi untuk mewujudkan Sumatra Barat yang “Madani, Maju, dan Berkeadilan”. (Haris/yki)

The post Mahyeldi-Vasko Harap Pilkada Sumbar 2024 Berlangsung Tanpa Dendam appeared first on Langgam.id.

Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Epyardi Asda dan Ekos Albar, secara resmi memperoleh nomor urut 02 dalam Pilkada Sumbar 2024. Penetapan ini dilakukan dalam Rapat Pleno Terbuka oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumbar di Hotel Pangeran Beach, Padang, pada Senin (23/9/2024).

Proses pengundian dan penetapan nomor urut ini merupakan bagian dari tahapan Pilkada Serentak 2024. Epyardi Asda dan Ekos Albar akan bersaing dengan pasangan Mahyeldi Ansharullah dan Vasco Ruseimy yang mendapatkan nomor urut 01.

Dalam pidatonya setelah penetapan nomor urut, Epyardi Asda menyampaikan pesan tegas di hadapan rival politiknya, gubernur petahana Mahyeldi.

“Kepada seluruh partai pengusung, Alhamdulillah kita sudah bertekad bahwa gubernur harus diganti,” ujar Epyardi blak-blakan di depan muka Mahyeldi, Senin (23/9/2024).

Ia juga meyampaikan seluruh masyarakat Sumatra Barat yang sudah bersepakat bahwa kita sudah bosan dengan kepemimpinan yang ada pada saat ini.

Baca juga: Pilgub Sumbar 2024: Dapatkan Nomor Urut 02, Visi Epyardi-Ekos ‘Membangkit Batang Tarandam’

Ia juga mengajak masyarakat Sumatra Barat untuk bangkit dan tidak lagi terjebak dalam kondisi kepemimpinan yang ia anggap gagal. “Kepada seluruh masyarakat Sumatra Barat, ini adalah momen untuk menentukan masa depan kampung halaman kita. Mau tetap hancur, atau bangkit bersama nomor 02?” ucapnya.

Epyardi mengaku merasa mendapat restu Ilahi dalam memperoleh nomor urut 02, yang sudah ia harapkan sejak awal. “Doa saya memang agar mendapat nomor 02, dan Alhamdulillah ini terkabul,” ujarnya penuh syukur sembari diiringi sorak sorai pendukung, Otewe Sampai.

Ia juga mengutip QS. Surah Yasin ayat 82, “Apabila Dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya: “Jadilah!” maka terjadilah ia.” Epyardi sempat menyinggung orang yang berkamuflase sebagai Buya.

“Kita tak ingin lagi rakyat sengsara, yang mereka sejahtera. Bangkit lah Sumatra Barat,” tanpa menjelaskan siapa yang dia maksud dengan “mereka.”

Dalam pidatonya, Epyardi juga menekankan pentingnya menjaga persatuan dalam Pilkada kali ini. “Ada dua kandidat, pilihlah sesuai hati nurani. Saya berharap Pilkada ini menjadi pesta demokrasi, bukan bencana. Beda pilihan boleh, tetapi kebersamaan harus tetap kita jaga,” ucapnya mengingatkan.

Epyardi menegaskan bahwa dirinya siap untuk menang maupun kalah dalam Pilkada ini. “Kami siap menang, siap kalah. Kami tidak akan berbuat keributan. Kami akan bekerja sesuai aturan yang ada,” kata Epyardi, menyampaikan komitmennya untuk menjaga proses demokrasi tetap berjalan damai.

Pasangan Epyardi Asda dan Ekos Albar didukung oleh tujuh partai politik besar, yakni PDIP, PAN, Golkar, NasDem, Gelora, Buruh, dan Garuda. Mereka mengusung visi “Mambangkit Batang Tarandam,” dengan tujuan untuk mengembalikan kejayaan Sumatera Barat sebagai provinsi terdepan di Sumatera.

Epyardi mengakhiri pidatonya dengan pesan optimisme, “Bersatu kita menuju perubahan yang lebih baik, bersama Otewe Sumbar”. (Haris/yki)

The post Blak-blakan di Depan Mahyeldi, Epyardi Sebut Sudah Bosan dengan Kepemimpinan Saat Ini appeared first on Langgam.id.

Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setprov Sumbar Mursalim mengatakan Gubernur Mahyeldi sudah mengajukan surat cuti kampanye untuk Pilgub Sumbar 2024.

“Sudah (ajukan surat cuti kampanye). Dari tanggal 25 September sampai 23 November 2024,” katanya kepada langgam, Rabu (18/9/2024).

Mahyeldi kembali maju dalam kontestasi kali ini, dengan meninggalkan wakil sebelumnya yakni Audy Joinaldy. Untuk kali ini, Mahyeldi maju dengan menggandeng tokoh muda dari Partai Gerindra Vasko Ruseimy sebagai wakil.

Pasangan ini, diusung oleh PKS, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Perindo dan PBB. Pasangan ini akan bertarung head to head dengan duet Epyardi Asda-Ekos Albar yang diusung Partai Golkar, Partai Nasdem, PAN, PDI Perjuangan, Partai Gelora, Partai Buruh, dan Partai Garuda.

Sebelumnya, Komisioner KPU Sumbar, Ory Sativa Syakban, menegaskan bahwa kepala daerah yang maju sebagai calon dalam Pilkada wajib menyerahkan izin cuti tertulis di luar tanggungan negara kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan kepolisian sebelum masa kampanye dimulai.

“Aturan ini diatur oleh Kemendagri dan ditujukan kepada gubernur, yang bertugas memberikan izin cuti kepada bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota. Izin tersebut harus diserahkan paling lambat tujuh hari kerja sebelum penetapan pasangan calon,” ujar Ory di Padang, Selasa (17/9/2024).

Sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, gubernur wajib memberikan izin cuti paling lambat tujuh hari kerja sebelum penetapan calon.

KPU Sumbar menegaskan bahwa kepala daerah yang maju dalam Pilkada wajib menyerahkan izin cuti tersebut sebelum memulai kampanye.

“Surat izin cuti wajib diserahkan sebelum masa kampanye dimulai,” tutupnya. (*/Fs)

The post Pilgub Sumbar: Mahyeldi Ajukan Cuti Kampanye 25 September hingga 23 November 2024 appeared first on Langgam.id.

Pihaknya melihat bahwa 15 tahun ini Sumbar jalan di tempat. Sehingga diperlukan kepemimpinan baru yang lebih gesit dan tegas dalam mengelola daerah. Salah satu nama Epyardi Asda dianggap layak diberi amanah untuk jabatan itu.

“Kami tidak mengatakan bahwa tiga periode kepemimpinan Gubernur Sumbar belakangan ini kurang baik atau tidak baik. Tetapi, 15 tahun terakhir ini Sumbar begini-begini saja,” ucapnya di rumah mantan Rektor UNP, Ganefri, Minggu (8/9/2024).

Saat itu, ia dan beberapa pengurus DPW Iluni UNP dan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Sumbar berdiskusi dengan Epyardi Asda, bakal calon Gubernur Sumbar.

Zarwan mengatakan bahwa beranjak dari kondisi Sumbar tersebut, dalam musyawarah (mubes) besar Iluni UNP Sumbar pada Maret 2023 pihaknya berikrar untuk mendukung salah satu alumni UNP untuk maju jadi calon Gubernur Sumbar. Dari mubes tersebut, mereka bersepakat untuk mendukung Ganefri, yang saat itu masih menjadi Rektor UNP, untuk maju dalam Pilgub Sumbar 2024.

“Setelah kami coba untuk berjuang, ada kendala sehingga Pak Ganefri tidak jadi ikut Pilgub Sumbar,” ujarnya.

DPW Iluni UNP Sumbar, kata Zarwan, kemudian mengalihkan dukungan kepada orang yang dianggap pantas mewujudkan harapan Iluni UNP Sumbar dalam mubes tentang Sumbar, terutama keharusan adanya perubahan dari kondisi 15 tahun terakhir ini. Pihaknya menilai Epyardi sebagai salah satu tokoh yang bisa mewujudkan harapan-harapan Iluni tersebut.

“Mudah-mudahan Pak Epyardi bisa mewujudkan harapan yang kami ikrarkan dalam mubes,” tuturnya.

Sementara itu, Ganefri mengatakan bahwa dalam silaturahmi dengan Epyardi tersebut pihaknya berdiskusi tentang bagaimana membangun Sumbar ke depan. Setelah mendengarkan paparan Epyardi tentang program-programnya untuk membangun Sumbar, Ganefri menilai pemikiran Epyardi bernas dan cerdas.

“Pertemuan ini silaturahmi dan diskusi dengan Pak Epyardi. Teman-teman dari Iluni UNP dan PWNU Sumbar ingin melihat bagaimana konsep Pak Epyardi membangun Sumbar ke depan. Tampaknya kawan-kawan satu pemikiran dengan beliau,” ucap Ketua PWNU Sumbar itu.

Adapun Epyardi mengatakan bahwa kedatangannya ke sana selain untuk bersilaturahmi dengan pengurus DPW Iluni UNP Sumbar dan PWNU Sumbar ialah untuk meminta saran dan masukan tentang program untuk membangun Sumbar jika ia jadi gubernur. Ia mengatakan bahwa hal itu penting dilakukan karena baginya musyawarah mufakat merupakan hal yang mutlak dilakukan dalam pembangunan.

Khusus untuk UNP, Epyardi mengatakan bahwa ia akan menghibahkan 2 hektare tanah Pemkab Solok jika UNP mau membuka cabang di Kabupaten Solok. Ia akan mengurus pemindahan aset kepemilikan tanah tersebut karena hal itu bisa dilakukan sebab Pemkab Solok dan UNP sama-sama berstatus negeri, bukan swasta.

“Saya akan hibahkan 2 hektare tanah Pemkab Solok bagi universitas yang mau membuka cabang di Kabupaten Solok,” kata Bupati Solok tersebut. (*/Fs)

The post Inginkan Perubahan, Iluni UNP Sumbar Nilai Epyardi Asda Layak Diberi Amanah appeared first on Langgam.id.