Hal ini dilakukan sebagai upaya melakukan deteksi dini untuk memitigasi timbulnya kejahatan pertanahan dan konflik di lapangan.

“Kita buat early warning system, deteksi dini jangan sampai konflik pertanahan ini mengganggu stabilitas ketahanan dan pertahanan nasional,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid dalam sambutannya pada Rapat Koordinasi Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan yang digelar di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Kamis (14/11/2024).

Jalinan kerja sama tersebut diresmikan dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid dengan Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin dan Kepala BIN, Muhammad Herindra.

Penguatan kerja sama antara ketiga kementerian dan lembaga ini diharapkan dapat memberikan penguatan dalam upaya memberantas kejahatan pertanahan dan menyelesaikan permasalahan pertanahan yang terjadi di lapangan.

Adapun latar belakang dari perluasan kerja sama tersebut didasari dengan tugas Kementerian ATR/BPN dalam menangani sengketa dan konflik pertanahan. Menteri Nusron mengungkapkan, permasalahan terjadi tidak hanya antar masyarakat, tetapi dengan perusahaan, bahkan dengan negara.

Ia mengklasifikasikan sedikitnya ada tiga level konflik, yaitu Low Intensity Conflict, High Intensity Conflict, dan Konflik yang Berpotensi Menimbulkan Isu Politik.

“Pertama yang level rendah, biasanya konflik individu dengan individu. Kemudian, konflik level tinggi biasanya antara individu dengan korporasi, tapi bisa juga melibatkan ekses konflik tanah yang melibatkan ekses politik dan mengganggu stabilitas dan pertahanan nasional kalau sudah menyangkut antara rakyat dengan aparat negara atau aset negara,” ucap Menteri Nusron.

“Ini harus kita cermati jangan sampai terjadi, jangan sampai menciptakan ekses politik yang sampai mengganggu stabilitas politik yang sudah kondusif,” sambung Menteri Nusron.

Untuk diketahui, penguatan upaya memberantas kejahatan pertanahan sudah dilakukan sejak 2018 yang ditandai dengan adanya Nota Kesepahaman antara Kementerian ATR/BPN bersama Kejaksaan Agung dan Kepolisian RI untuk membentuk Satgas Anti-Mafia Tanah.

Tujuannya untuk menuntaskan berbagai kejahatan pertanahan yang dilakukan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. (*)

The post Mitigasi Kejahatan Pertanahan, Kementerian ATR/BPN Gandeng Kemhan-BIN appeared first on Langgam.id.

Di hadapan jajarannya, Ossy mengimbau agar dapat mengelola pertanahan secara adil, merata, dan berkesinambungan ekonomi.

“Pak Menteri Nusron dan kami menerima amanah (Presiden Prabowo), sangat berharap pengelolaan tanah dan agraria harus betul dilakukan secara adil, merata, tapi tidak melupakan kesinambungan ekonomi. Terlebih, Kabupaten Gresik merupakan kawasan ekonomi khusus, sehingga kesinambungan ekonomi menjadi aspek yang patut diperhatikan,” ujar Wamen Ossy dalam sambutannya di Aula Sabha Giri Bhumi, Kantah Kabupaten Gresik.

Imbauan tersebut juga sejalan dengan misi Presiden Prabowo yang menargetkan adanya pertumbuhan ekonomi sampai dengan 8 persen pada masa kepemimpinannya.

Bukan hanya soal peningkatan ekonomi, Wamen Ossy juga menekankan insan pertanahan di ATR/BPN terus meningkatkan kualitas pelayanan publik serta keberpihakan kepada masyarakat dan negara dalam mengelola urusan pertanahan.

“Saya di sini ingin menekankan, mari kita kembali ke basic bahwa sifat pelayanan kita ini sangat amat penting. Sangat amat. Dan arahan Pak Menteri kita harus berpihak kepada rakyat dan berpihak kepada negara. Bukan berpihak kepada perorangan atau korporasi,” tegas Wamen ATR/Waka BPN Ossy di hadapan sejumlah Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah) se-Provinsi Jawa Timur.

Pada kesempatan ini, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Jawa Timur, Lampri mengatakan bahwa pihaknya dan seluruh jajaran di Jawa Timur terus berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Hal ini dibuktikan dengan telah berjalannya layanan Sertipikat Elektronik di Kantah se-Provinsi Jawa Timur. Dengan begitu, menurutnya seluruh Kantah kini telah mampu menerbitkan sertipikat tanah yang lebih menjamin keamanan data.

Turut hadir menyambut kunjungan Wamen ATR/Waka BPN di Jawa Timur ini, sejumlah Pejabat Administrator Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur; Kakantah se-Provinsi Jawa Timur; serta sejumlah Anggota Ikatan Istri Karyawan dan Karyawati (IKAWATI) se-Kanwil Jawa Timur. (*)

The post Wamen ATR: Pengelolaan Pertanahan Harus Adil, Merata dan Berkesinambungan Ekonomi appeared first on Langgam.id.