Dikatakan Guspardi, Pasal 5 poin c dalam UU Provinsi Sumbar, dijelaskan bahwa karakteristik masyarakat Sumbar berazas adat dan budaya Minangkabau yang didasari pada nilai falsafah, adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah sesuai dengan aturan adat salingka nagari yang berlaku, serta kekayaan sejarah, bahasa, kesenian, desa adat/nagari, ritual, upacara adat, situs budaya, dan kearifan lokal yang menunjukkan karakter religius dan ketinggian adat istiadat masyarakat
Sumatera Barat.

Seharusnya, sebut Guspardi, jangan ada pihak yang menyatakan bahwa syariah adalah sesuatu yang bertentangan dengan Undang-undang 1945 atau Pancasila. Sebagai orang Islam, tentu orang Minangkabau juga melaksanakan ajaran Islam.

Lalu, bicara tentang syariah, lanjut Guspardi, banyak hal dalam hidup yang diatur syariah, seperti orang salat, haji, zakat, dan banyak lagi pelaksanaan ajaran berdasarkan syariat Islam.

Jadi, tegas Guspardi, jangan diparadokskan atau dibenturkan bahwa syariah itu bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

“Orang yang bicara itu adalah orang-orang yang Islamofobia, orang yang berupaya mendiskreditkan Islam. Yang jelas, kalau orang Minang pasti Islam, tentu menjalankan Islam sesuai al-Quran dan Sunnah,” ujar Guspardi kepada langgam.id, Senin (19/7/2022).

Dia mengatakan, adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah dan adat salingka nagari yang ada dalam Undang-undang itu ada dalam kerangka NKRI dan tetap mengacu pada UUD 1945. Sehingga, penerapan UU Provinsi  Sumbar itu bingkainya UUD 1945 dan Pancasila.

Selain itu, dikatakan Guspardi, dalam kesepakatan PBB juga sudah dilarang adanya tindakan Islamofobia. Jadi, UU Provinsi Sumbar bisa dikatakan sebagai korban dari tindakan Islamofobia.

Lebih lanjut dikatakan Guspardi, Sumbar juga daerah yang cukup aman, karena tidak adanya konflik agama atau sara. Orang Sumbar juga menganut nilai egaliter, sehingga menghargai perbedaan yang ada, dan kondisi itu tentu berbeda dengan Provinsi Aceh yang mendapat status istimewa.

Baca juga: Penjelasan Komisi II DPR RI Soal Kritik UU Provinsi Sumbar yang Tak Akomodir Adat Mentawai

“Orang Minang ini menganut Islam secara moderat, berbeda dengan Aceh yang memiliki nilai yang diatur dalam undang-undang, Sumatra Barat ini juga bukan daerah istimewa, juga bukan daerah yang memiliki kekhususan,” katanya.

The post UU Provinsi Sumbar Disebut Berpotensi Terapkan Perda Syariah, Guspardi Gaus: Islamofobia appeared first on Langgam.id.

Hal ini ditegaskan Ketua Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) PSI Sumbar, Faldo Maldini ketika menyampaikan pidato politiknya, Minggu (27/10/2019) malam.

“Sumbar memegang falsafah Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah (ABS-SBK). Kita akan dukung perda syariah,” katanya.

Faldo juga mengatakan, pemerintah Sumbar harus bertanggungjawab agar setiap generasi muda bisa membaca alquran. Jika pemudanya tidak bisa membaca alquran, maka pemerintah dinilai telah gagal.

“Saya ingin banyak anak muda Sumbar yang menjadi hafiz alquran. Itu syariah, syariah itu membebaskan, jiwa kita syariah, itulah Sumbar. Semua akan kita wujudkan dalam sumangaik baru,” kata PSI Sumbar

Menurut Faldo, perda syariah harus dikembalikan sebagaimana mestinya. Perda syariah tidak diskriminatif.

Sementara itu, Sekjen Partai PSI Raja Juli Antoni ikut meluruskan soal pernyataan Ketua PSI soal anti perda syariah. Menurutnya, perda syariah yang tidak diinginkan PSI adalah yang mendiskriminasi sekelompok orang warga negara.

“PSI tidak pernah benci syariah, apalagi saya juga mantan ketua Umum Ikatan Pelajar Muhammadiyah, yang ditolak itu perda syariah atau perda apapun yang diskriminatif, terhadap perempuan atau anak, atau apapun,” tegasnya. (Rahmadi/RC)

The post PSI Sumbar Tak Ada Masalah dengan Syariat Islam appeared first on Langgam.id.