Langgam.id – Kinerja perbankan syariah di Sumatera Barat menunjukkan pertumbuhan positif sepanjang setahun terakhir. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sumatera Barat mencatat total aset perbankan syariah mencapai Rp15,14 triliun pada Juni 2026, tumbuh 10,91 persen secara tahunan.

Kepala OJK Provinsi Sumatera Barat Roni Nazra mengatakan pertumbuhan aset tersebut menunjukkan perkembangan positif industri perbankan syariah di Sumatera Barat.

“Pada Juni 2026, total aset perbankan syariah di Sumatera Barat mencapai Rp15,14 triliun atau tumbuh 10,91 persen secara tahunan,” kata Roni Nazra, dikutip Rabu (12/8/2026).

Selain aset, penyaluran pembiayaan perbankan syariah juga mencatat pertumbuhan dua digit. Total pembiayaan yang disalurkan hingga Juni 2026 mencapai Rp13,27 triliun atau tumbuh 16,22 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Sementara itu, penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan syariah tercatat sebesar Rp11,62 triliun. Nilai tersebut tumbuh 6,70 persen secara tahunan.

Roni mengatakan pertumbuhan pembiayaan yang lebih tinggi menunjukkan perbankan syariah terus menjalankan fungsi intermediasi dalam mendukung kebutuhan pembiayaan masyarakat dan dunia usaha.

“Total penyaluran pembiayaan mencapai Rp13,27 triliun atau tumbuh 16,22 persen secara tahunan. Ini menunjukkan pembiayaan perbankan syariah masih tumbuh cukup kuat,” ujarnya.

Meski mencatat pertumbuhan positif, OJK tetap mencermati risiko pembiayaan pada industri perbankan syariah. Rasio pembiayaan bermasalah atau Non-Performing Financing (NPF) tercatat sebesar 1,94 persen pada Juni 2026.

Rasio tersebut meningkat dibandingkan posisi yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 1,58 persen.

“Risiko pembiayaan masih terjaga dengan NPF sebesar 1,94 persen, meskipun terdapat sedikit peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 1,58 persen,” katanya.

Pertumbuhan perbankan syariah tersebut menjadi bagian dari perkembangan sektor jasa keuangan Sumatera Barat yang secara umum masih menunjukkan kinerja positif.

OJK mencatat total aset perbankan Sumatera Barat secara keseluruhan mencapai Rp88,20 triliun pada Juni 2026 atau tumbuh 4,72 persen secara tahunan. Sementara penyaluran kredit dan pembiayaan mencapai Rp77,70 triliun atau tumbuh 5,92 persen.

Roni menilai pertumbuhan sektor jasa keuangan tersebut sejalan dengan kondisi ekonomi Sumatera Barat yang masih tumbuh positif. Ekonomi Sumatera Barat pada triwulan II-2026 tercatat tumbuh 4,54 persen secara tahunan.

Menurutnya, perkembangan perbankan syariah diharapkan terus mendukung aktivitas ekonomi daerah melalui penyaluran pembiayaan kepada masyarakat dan pelaku usaha.

“Pertumbuhan sektor jasa keuangan diharapkan terus memberikan dukungan terhadap aktivitas ekonomi masyarakat dan dunia usaha di Sumatera Barat,” ujarnya. (HER)

The post Perbankan Syariah Sumbar Tumbuh 2 Digit, Aset Naik 10,91 Persen appeared first on Langgam.id.

Langgam.id — Kinerja perbankan syariah di Sumatera Barat menunjukkan pertumbuhan positif pada triwulan I 2026. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sumatera Barat mencatat total penyaluran pembiayaan perbankan syariah mencapai Rp12,71 triliun per Maret 2026, atau tumbuh 14,68 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Kepala OJK Provinsi Sumatera Barat, Roni Nazra, mengatakan pertumbuhan pembiayaan tersebut mencerminkan semakin meningkatnya peran perbankan syariah dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat dan dunia usaha di daerah.

“Perbankan syariah di Sumatera Barat terus menunjukkan kinerja yang baik. Pertumbuhan pembiayaan mencapai 14,68 persen secara tahunan, yang menunjukkan sektor ini tetap memiliki kontribusi penting dalam mendukung perekonomian daerah,” kata Roni dalam keterangan resmi, dikutip Selasa (2/6/2026).

Selain pertumbuhan pembiayaan, aset perbankan syariah juga mengalami peningkatan. Hingga Maret 2026, total aset tercatat sebesar Rp14,84 triliun atau tumbuh 13,30 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Sementara itu, penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) mencapai Rp11,27 triliun atau meningkat 3,04 persen secara tahunan. Pertumbuhan tersebut menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap layanan perbankan syariah masih terjaga.

Dari sisi kualitas pembiayaan, OJK mencatat rasio Non-Performing Financing (NPF) berada pada level 1,75 persen. Meski sedikit meningkat dibandingkan posisi Maret 2025 yang sebesar 1,49 persen, angka tersebut masih berada dalam kategori sehat dan terkendali.

Roni menjelaskan, sektor jasa keuangan secara umum di Sumatera Barat tetap tumbuh solid dan menjadi salah satu fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Hal itu sejalan dengan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sumatera Barat pada triwulan I 2026 yang mencapai 5,02 persen secara tahunan.

Secara keseluruhan, industri perbankan di Sumatera Barat mencatat total aset sebesar Rp86,74 triliun atau tumbuh 3,77 persen dibandingkan Maret 2025. Penyaluran kredit dan pembiayaan mencapai Rp75,50 triliun atau meningkat 2,98 persen, sedangkan Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh 9,24 persen menjadi Rp62,92 triliun.

Menurut Roni, stabilitas sektor jasa keuangan yang tetap terjaga menjadi modal penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah di tengah berbagai tantangan global dan nasional.

“Kami akan terus mendorong penguatan sektor jasa keuangan agar mampu mendukung pembiayaan produktif, meningkatkan inklusi keuangan, serta memperkuat pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat secara berkelanjutan,” ujarnya. (HER)

The post Triwulan I 2026: Perbankan Syariah Sumbar Salurkan Pembiayaan Rp12,71 Triliun appeared first on Langgam.id.

Data Otoritas Jasa Keuangan mencatat, hingga Maret 2026 total aset perbankan syariah di Sumatera Barat mencapai Rp 14,84 triliun atau tumbuh 13,30 persen secara tahunan (year on year/yoy).

Sementara itu, total penyaluran pembiayaan tercatat sebesar Rp 12,71 triliun atau meningkat 14,68 persen dibandingkan posisi Maret 2025.

Pertumbuhan tersebut dinilai mencerminkan masih kuatnya permintaan masyarakat terhadap layanan pembiayaan berbasis syariah di Sumatera Barat. Selain itu, penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) juga tetap tumbuh positif.

Per Maret 2026, total DPK perbankan syariah tercatat sebesar Rp 11,27 triliun atau naik 3,04 persen secara tahunan.

Di sisi kualitas pembiayaan, risiko masih tergolong terkendali. Rasio pembiayaan bermasalah atau Non Performing Financing (NPF) berada di level 1,75 persen. Meski sedikit meningkat dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 1,49 persen, angka tersebut masih berada dalam batas aman industri.

Kinerja positif perbankan syariah turut menopang pertumbuhan sektor jasa keuangan di Sumatera Barat secara umum. OJK mencatat, perekonomian Sumatera Barat pada triwulan I 2026 tumbuh 5,02 persen secara tahunan.

Secara keseluruhan, total aset perbankan di Sumatera Barat hingga Maret 2026 mencapai Rp 86,74 triliun atau tumbuh 3,77 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Penyaluran kredit dan pembiayaan tercatat sebesar Rp 75,50 triliun, sedangkan penghimpunan Dana Pihak Ketiga mencapai Rp 62,92 triliun.

Kepala Otoritas Jasa Keuangan, Roni Nazra, menyebut sektor jasa keuangan daerah tetap tumbuh solid dan berperan penting dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.

Menurut OJK, stabilitas sektor keuangan yang terjaga menjadi fondasi penting dalam menjaga keberlanjutan pemulihan dan pembangunan ekonomi daerah di Sumatera Barat. (HER)

The post Perbankan Syariah Sumbar Tumbuh Dua Digit pada Triwulan I 2026 appeared first on Langgam.id.

Hingga Maret 2026, aset industri perbankan syariah tercatat tumbuh 10,49 persen secara tahunan atau year on year (yoy) menjadi Rp1.061,61 triliun. Pertumbuhan tersebut menjadi salah satu indikator menguatnya kinerja sektor perbankan syariah di tengah dinamika ekonomi nasional.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, pertumbuhan juga tercermin dari peningkatan pembiayaan dan penghimpunan dana pihak ketiga (DPK).

“Momentum pertumbuhan tersebut menjadi milestone penting dari upaya transformasi dan penguatan industri perbankan syariah nasional yang mengacu pada Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia (RP3SI) 2023–2027,” ujar Dian dalam keterangan resmi, Jumat (16/5/2026).

OJK mencatat pembiayaan perbankan syariah tumbuh 9,82 persen yoy menjadi Rp716,40 triliun. Angka tersebut dinilai lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pembiayaan nasional.

Di sisi lain, penghimpunan DPK juga meningkat 11,14 persen yoy menjadi Rp811,76 triliun. Kondisi itu menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan syariah terus menguat.

Kinerja intermediasi perbankan syariah juga terlihat dari rasio Financing to Deposit Ratio (FDR) yang mencapai 87,65 persen. OJK menilai tren tersebut mencerminkan semakin kuatnya kontribusi perbankan syariah terhadap sektor riil.

Sementara itu, kualitas pembiayaan industri masih terjaga. Rasio Non Performing Financing (NPF) Gross tercatat sebesar 2,28 persen dan NPF Net berada di level 0,87 persen.

Dalam upaya memperkuat struktur industri, OJK menyebut saat ini terdapat tiga bank syariah berskala besar yang berada pada kelompok KBMI 2 dan KBMI 3. Tahun ini, industri juga diperkirakan bertambah dengan hadirnya satu Bank Umum Syariah baru hasil proses spin-off.

Tak hanya itu, konsolidasi pada sektor Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Syariah juga terus berjalan. Sebanyak 21 BPR dan BPR Syariah tengah menjalani proses penggabungan yang ditargetkan menghasilkan sembilan BPR Syariah dengan struktur yang lebih kuat dan efisien.

Di sektor pengembangan produk, OJK terus mendorong penguatan karakteristik layanan keuangan syariah melalui inovasi produk berbasis akad syariah.

Langkah itu diwujudkan melalui penerbitan sembilan pedoman produk perbankan syariah dan regulasi mengenai penyelenggaraan produk investasi perbankan syariah.

Selain itu, OJK bersama Komite Pengembangan Keuangan Syariah (KPKS) juga mendorong pengembangan berbagai instrumen keuangan syariah, termasuk Cash Waqf Linked Deposit (CWLD) dan Shariah Restricted Investment Account (SRIA).

Hingga saat ini, implementasi CWLD telah berjalan pada sembilan Bank Umum Syariah, tiga Unit Usaha Syariah, dan sembilan BPR Syariah dengan total nilai proyek mencapai Rp907,73 juta dan penghimpunan dana sebesar Rp22,76 miliar.

Sementara itu, SRIA telah diterapkan oleh satu Bank Umum Syariah dan satu Unit Usaha Syariah dengan total nominal piloting mencapai Rp1,35 triliun.

OJK juga menegaskan komitmen industri perbankan syariah dalam mendukung sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hingga Maret 2026, total pembiayaan UMKM yang disalurkan perbankan syariah mencapai Rp217,86 triliun.

Menurut Dian, penguatan sinergi dengan pemerintah daerah, Bank Pembangunan Daerah, dan berbagai pemangku kepentingan akan terus dilakukan guna memperluas akses layanan keuangan syariah dan meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian nasional. (HER)

The post OJK Catat Kinerja Perbankan Syariah Tumbuh Dua Digit pada Awal 2026 appeared first on Langgam.id.

Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dikutip Rabu (24/1/2024) mengungkapkan kinerja perbankan syariah Sumbar tumbuh signifikan, baik dari sisi aset, DPK dan penyaluran pembiayaan. Angkanya terus tumbuh cukup tinggi jika dibandingkan dengan perbankan konvensional.

Aset perbankan syariah Sumatera Barat tumbuh sebesar 20,48 persen (yoy) menjadi sebesar Rp10,78 triliun, dengan penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) meningkat sebesar 19,78 persen (yoy) menjadi sebesar Rp9,88 triliun dan penyaluran pembiayaan meningkat 25,84 persen (yoy) menjadi sebesar Rp8,70 triliun.

Sedangkan, risiko pembiayaan bermasalah masih terjaga dengan rasio non performing financing/NPF sebesar 1,69 persen, dan rasio intermediasi atau financing to deposit ratio/FDR sebesar 88,02 persen.

Secara umum, OJK menilai kondisi sektor jasa keuangan di Sumatera Barat posisi November 2023 masih tumbuh positif dengan tingkat risiko yang terjaga, di tengah hantaman gejolak perekonomian global.

Plt Kepala Perwakilan Sumbar Guntar Kumala mengatakan kinerja sektor jasa keuangan tersebut turut mendukung pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat yang menunjukkan kinerja positif dengan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada Triwulan III-2023 (yoy) tercatat sebesar 4,30 persen.

“Kinerja industri perbankan (Bank Umum dan Bank Perekonomian Rakyat) di Sumatera Barat tumbuh positif. Pada November 2023, aset perbankan tumbuh 5,62 persen (yoy) menjadi sebesar Rp79,92 triliun dan penyaluran kredit tumbuh 7,49 persen (yoy) menjadi sebesar Rp69,54 triliun,” katanya dalam keterangan tertulis.

Sementara itu penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) masih terkontraksi sebesar 1,62 persen (yoy) menjadi sebesar Rp54,24 triliun. Risiko kredit masih terjaga dengan rasio NPL 2,08 persen, dan rasio LDR 128,20 persen.

Ia menyampaikan penyaluran kredit untuk pelaku UMKM mencapai Rp30,85 triliun, tumbuh sebesar 9,40 persen (yoy). Penyaluran kredit kepada pelaku UMKM ini mencapai 44,36 persen dari total kredit perbankan di Sumatera Barat. (*/Fs)

The post Perbankan Syariah Sumbar: Pembiayaan Tumbuh 25,84 Persen Jadi Rp8,7 Triliun appeared first on Langgam.id.

Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dikutip langgam, Kamis (26/5/2022) mencatatkan sepanjang kuartal pertama tahun ini, aset perbankan syariah Sumbar tumbuh 16,44 persen dari Rp6,83 triliun tahun lalu menjadi Rp7.95 triliun.

Kinerja aset itu didorong optimalnya pertumbuhan penghimpunan dana dan penyaluran pembiayaan yang tetap moncer di tengah upaya pemulihan ekonomi akibat pandemi covid-19.

Penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) perbankan syariah Sumbar tumbuh 15,51 persen menjadi Rp7,5 triliun dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp6,5 triliun. Pembiayaan juga tumbuh signifikan mencapai 18,59 persen dari Rp5,13 triliun menjadi Rp6,09 triliun.

Optimalnya kinerja pembiayaan juga dibarengi dengan membaiknya rasio pembiayaan bermasalah atau non performing financing (NPF) di angka 1,86 persen, jauh di bawah angka nasional yang mencapai 2,71 persen. Rasio intermediasi bank atau rasio likuiditas (loan to deposit ratio/LDR) berada di angka 81,12 persen, di mana masih terbuka ruang yang cukup untuk memaksimalkan pembiayaan. Angka itu juga lebih baik dari rasio LDR perbankan syariah nasional yang berada di angka 79,96 persen.

Kepala Perwakilan OJK Sumbar Yusri mengatakan perkembangkan perbankan syariah Sumbar menunjukkan kinerja positif dan diprediksi akan terus membaik mengingat besarnya peluang pengembangan ekonomi syariah di daerah itu.

“Peluang perbankan syariah masih akan bagus, karena potensi pengembangan ekonomi syariah yang besar di Sumbar,” katanya.

Apalagi, komitmen pemerintah daerah terhadap pengembangan ekonomi syariah cukup tinggi dengan membentuk Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) di Sumbar, serta upaya konversi BPD ke syariah.

—

Dapatkan update berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini dari Langgam.id. Mari bergabung di Grup Telegram Langgam.id News Update, caranya klik https://t.me/langgamid, kemudian join. Anda harus instal aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

The post Aset Perbankan Syariah Sumbar Sentuh Rp7,95 Triliun appeared first on Langgam.id.

Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan, telah mendapat dukungan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), Nahdlatul Ulama (NU), Baznas, dan dari kalangan perguruan tinggi.

“Kami senang adanya dukungan dari para alim ulama, para pendakwah dan perguruan tinggi terhadap konversi Bank Nagari menjadi  Bank Nagari Syariah,” kata Mahyeldi saat pertemuan dengan pihak Bank Nagari, MUI, MES, NU dan Perguruan Tinggi, di Padang, Senin (21/6/2021).

Ia berharap tidak hanya dari asetnya saja, tapi Bank Nagari juga dikembangkan menjadi kebanggaan bagi Sumatra Barat karena cara-cara syariah ini telah menjadi budaya Minang.

Menurutnya, kehadiran Bank Nagari Syariah merupakan sesuai kebutuhan masyarakat yang bisa menjadi kekuatan besar dan membawa dampak positif bagi perkembangan industri keuangan syariah di Sumbar.

“Alhamdulillah dari pertemuan ini, kita telah sepakat untuk mendorong Bank Nagari menjadi Bank Nagari Syariah. Dengan ikhtiar yang maksimal kita lakukan dengan harapan memberikan hasil positif,” katanya.

Ia juga berharap hasil positif dari  Rapat Umum Pemegang Saham (RUSP) Bank Nagari di Bukittinggi yang digelar hari ini, Selasa (22/6/2021).

Lanjutnya menjelaskan, bahwa salah satu BUMD yang dimiliki Sumbar adalah Bank Nagari, tentu tidak ingin masyarakat memberikan presepsi salah,  sehingga tidak memiliki keberpihakan dengan Bank Nagari Syariah.

“Makanya kita harus mencarikan solusi, karena permasalahan pasti ada. Insya Allah dari Bank Nagari sendiri telah memberikan solusi dan sosialisasikan kepada masyarakat. Dan terus memberikan jawaban yang pas,” ucapnya.

Mahyeldi berharap melalui para ulama bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat, terkait Bank Nagari Syariah. Selain itu juga meminta para ulama menulis dan membuat buku kelebihan bank menjadi syariah.

Sementara  itu, Pj. Sekda Sumbar yang juga Komisaris Utama Bank Nagari Benny Warlis mengatakan bahwa Bank Nagari sudah mempunyai komitmen untuk memenuhi persyaratan-persyaratan menjadi  Bank Syariah  hingga 90 persen.

“Jadi artinya kesiapan Bank Nagari sudah tidak diragukan lagi untuk dikonversi menjadi Bank Nagari Syariah. Tidak ada lagi kendala, hanya tinggal perizinan dan tenaga IT nya,” ujarnya.

Ia berharap persiapan ini, perlu dukungan dari kepala daerah, karena ada RUPS. Mudah- mudahan seluruh kepala daerah sepakat mendukung konversi menjadi Bank Nagari Syariah.

“Jadi intinya pada malam hari ini kita menerima dukungan yang luar biasa karena bagaimana pun juga ormas-ormas Islam dan perguruan tinggi sangat mendukung percepatan Bank Nagari menjadi Syariah,” ujarnya.

Ia menyebutkan, kehadiran para ulama saat ini memberikan dorongan baik. Ia meminta kepada seluruh ulama dan umat Islam, khususnya di Sumatra Barat agar ikut mendukung upaya konversi bank daerah tersebut.

“Mari kita dukung proses konversi ini, semoga dengan lahirnya Bank Nagari Syariah, kita semakin memantapkan langkah untuk berjalan dalam kehidupan yang syar’i di segala bidang pembangunan daerah” katanya. (*/Rahmadi/SS)

The post Bank Nagari RUPS Hari Ini, Bahas Konversi ke Syariah appeared first on Langgam.id.

“Namanya saja syariah tapi praktek konvensionalnya masih jalan. Itu yang perlu menjadi kajian, bagaimana kita umat Islam itu benar-benar aman menabung bertransaksi tanpa riba,” kata Andre dalam keterangan tertulis, Rabu (16/6/2021).

Andre berharap keberadaan BSI sebagai bank syariah benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Dia meminta kepada Direktur Utama Bank Syariah Indonesia Hery Gunardi untuk bisa segera menerapkan sistem ekonomi Islam dalam menjalankan manajemen perusahaannya.

“Kan banyak umat islam di Indonesia yang ingin menikmati transaksi tanpa riba, nah faktanya BSI ini masih bertransaksi abu-abu,” kata Ketua Harian DPP Ikatan Keluarga Minang (IKM) itu.

Dia mencontohkan, para nasabah BSI masih dikenakan sistem riba melalui program kredit pemilikan rumah (KPR) dari BSI. Sebab, kata dia, program KPR yang ditawarkan masih menerapkan biaya tinggi dalam cicilan dan proses jual beli.

“Harapan kami BSI benar benar membenahi dan menyempurnakan aturan syariahnya sehingga umat Islam sebagai mayoritas rakyat di Indonesia merasa aman bertransaksi,” kata dia. (*ABW)

The post Anggota DPR Sebut Transaksi di Bank Syariah Indonesia Masih Abu-abu appeared first on Langgam.id.

Hal itu tercermin dari rasio likuiditas atau finance to deposit ratio (FDR) perbankan syariah Sumbar yang cukup baik sebesar 81,09 persen per Oktober 2020.

“Artinya ruang untuk ekspansi pembiayaan masih terbuka lebar, karena bank syariah punya likuiditas yang lebih dari cukup untuk ekspansi,” kata Kepala OJK Sumbar Misran Pasaribu, Senin (7/12/2020).

Menurutnya, peluang perbankan syariah Sumbar untuk tumbuh sangat besar mengingat budaya masyarakat Sumbar yang sudah akrab dengan syariah. Termasuk rencana PT BPD Sumbar alias Bank Nagari yang akan konversi menjadi bank syariah tahun depan.

Adapun, secara umum kinerja perbankan syariah di Sumbar masih cukup memuaskan di tengah pandemi Covid-19. Aset perbankan syariah masih tumbuh 6,69 persen (year to year) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya menjadi Rp6,46 triliun.

Kemudian, pembiayaan Rp4,86 triliun atau tumbuh 3,3 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya Rp4,70 triliun. Dana pihak ketiga (DPK) tumbuh 8,23 persen menjadi Rp5,99 triliun dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp5,53 triliun.

Rasio pembiayaan bermasalah atau non performing financing (NPF) juga cenderung membaik, menjadi 3,26 persen. Tahun lalu NPF perbankan syariah masih mencapai 3,32 persen.

“Terjaganya rasio kredit bermasalah, membuktikan bahwa program restrukturisasi sudah berjalan baik di Sumbar,” kata Misran. (HFS)

The post OJK: Potensi Pembiayaan Syariah di Sumbar Masih Terbuka Lebar appeared first on Langgam.id.