Minimnya lapangan kerja yang tersedia diduga menjadi penyebab banyaknya warga yang masuk kategori hopeless of job atau sudah putus harapan tidak bisa mendapatkan pekerjaan.

Data BPS yang dikutip Langgam, Sabtu (21/9/2024) itu, mencatatkan angka hopeless masyarakat Sumbar merupakan yang tertinggi dari 10 provinsi di Sumatra. Padahal jumlah penduduk Sumbar nomor lima di Sumatra di bawah Sumatra Utara, Lampung, Sumatra Selatan, dan Riau.

Setelah Sumbar, tingkat hopeless of job berikutnya adalah Sumatra Utara sebanyak 29.455 orang, Jambi sebanyak 27.890 orang, dsn Riau sebanyak 22.561 orang.

Kemudian, Sumatra Selatan sebanyak 21.568 orang, Bengkulu sebanyak 14.903 orang, Lampung sebanyak 10.400 orang, Aceh sebanyak 9.814 orang, dan Kepri sebanyak 5.546 orang serta di Bangka Belitung nihil. 

Tahun 2023 lalu, angka hopeless of job pengangguran di Sumbar cukup rendah hanya 4.363 orang. Sedangkan pada tahun 2022 saat pandemi covid19 masih melanda angkanya mencapai 9.748 orang.

Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka di Sumbar dalam tiga tahun terakhir selalu masuk tiga besar dari 10 provinsi di Sumatra.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) terbaru mencatatkan angka pengangguran Sumbar per Februari 2024 mencapai 5,79 persen dan tertinggi kedua dari 10 provinsi lainnya di Pulau Sumatra.

Di puncak ada Kepulauan Riau yang mencatatkan angka tingkat pengangguran mencapai 6,94 persen. Disusul Sumbar 5,79 persen, kemudian Aceh 5,56 persen dan Sumatra Utara 5,10 persen.

Selanjutnya, Jambi 4,45 persen, Lampung 4,12 persen, Sumatra Selatan di angka 3,97 persen, Riau sebesar 3,85 persen, Babel 3,85 persen dan Bengkulu 3,17 persen.

Tingkat pengangguran Sumbar itu sedikit turun dari tahun sebelumnya sebesar 0,11 persen poin dari Februari 2023 lalu yang mencapai 5,90 persen. Saat itu Sumbar juga masih menjadi provinsi dengan tingkat pengangguran tertinggi kedua di Pulau Sumatra. (*)

The post Terbanyak di Sumatra, 32.798 Warga Sumbar Pasrah Tak Dapat Pekerjaan appeared first on Langgam.id.

Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) angka pengangguran menjadi 6,52 persen di 2021 dibandingkan periode yang sama pada 2020 sebesar 2,58 persen.

“Meski masih dalam kondisi pandemi tapi tingkat pengangguran di Sumbar menurun dari tahun 2020,” kata Mahyeldi saat menyambut rombongan Komisi IX DPR RI di Auditorium Gubernuran, Selasa (7/12/2021).

Lebih rinci ia menyampaikan jumlah penduduk usia kerja Sumbar pada 2021 sebanyak 4,76 juta yang meliputi angkatan kerja 2,7 juta dan 1,1 juta bukan angkatan kerja. Dari data itu jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 2,58 juta dan yang menganggur 179.950 orang atau 6,52 persen

Sekaitan pandemi Covid-19, pada 2021 terdapat 313.850 penduduk usia kerja yang terdampak, turun dari 2020 yaitu berjumlah 531.560 orang.

“Sementara itu Pemprov Sumbar juga telah menetapkan UMP tahun 2022 sebesar Rp2,512.539 naik 1 persen lebih dari tahun ini yang berjumlah Rp2,488.041,” ujarnya.

Ia menyebut dalam penetapan itu Pemprov Sumbar telah melalukan beberapa upaya diantaranya melakukan sosialisasi penetapan UMP pada perusahaan, melakukan bimtek dan pengawasan serta pembinaan terhadap implementasi UMP.

“Kami berharap kedatangan Komisi IX hari ini bisa memberikan masukan untuk dijadikan pertimbangan bagi Sumbar ke depan,” katanya.

Ketua rombongan Komisi IX, Edy Wuryanto mengatakan saat ini komisi tersebut membagi kelompok, satu ke Sumbar, ada yang ke Bali dan sebagian keluar negeri.

Kunjungan spesifik ke Sumbar berdasarkan Peraturan DPR RI Nomor 1 tahun 2014 untuk melakukan pengawasan terhadap penetapan dan implementasi UMP 2022.

“Komisi IX membidangi dua sektor yaitu ketenagakerjaan dan kesehatan. Dua sektor ini sangat komplek namun juga sangat fundamental,” katanya.

Ia menyebut kunjungan yang dilakukan dalam rangka evaluasi penetapan UMP 2022. UMP telah ditetapkan berdasarkan PP 36 tahun 2021.

Pada satu sisi penetapan itu memberikan jaminan kepada pekerja untuk mendapatkan upah layak namun di sisi lain masih ada polemik antara perusahaan dan serikat pekerja.

“Karena itu penting turun langsung melihat kondisi di Sumbar untuk dijadikan bahan agar disampaikan pada mitra kerja sekaligus bahan yang akan dibawa dalam rapat komisi,” ujarnya. (ADPIM/Rhm)

The post Gubernur Klaim Jumlah Pengangguran Terbuka Sumbar Turun Jadi 6,52 Persen di 2021 appeared first on Langgam.id.

Sebagai catatan, angka pengangguran di Sumatra Barat yang mencapai 5,26 persen, lebih tinggi ketimbang nasional yang berangkakan 5,1 persen.

Maka tak mengherankan, Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit mengajak Bupati/ Walikota untuk dapat memanfaatkan BLK sebaik mungkin untuk menekan jumlah angka pengangguran yang ada di wilayah masing-masing.

“Angka pengangguran Sumbar 5,26 persen, sedangkan angka nasional 5,1 persen. Artinya dengan memanfaatkan BLK-BLK yang ada terutama di Sumbar akan bisa mengurangi angka pengangguran di Sumbar,” ungkapnya, Kamis (20/6), sebagaimana dilansir dari informasi Pemprov Sumbar di laman facebook.

Dikatakan Nasrul, karena BLK siap menampung para siswa yang sudah tamat sekolah baik SMA atau SMK bahkan yang sudah sarjana untuk memperdalam ilmunya.

“Ini peluang besar terutama bagi generasi muda kita yang saat ini belum mendapat pekerjaan, karena disini yang diberikan bukan hanya satu keahlian saja, namun beragam, diantaranya teknisi telepon seluler, barista dan masih banyak yang lain. Selain itu sudah disediakan instruktur yang mumpuni, sehingga bisa cepat masuk ke pasaran kerja, ataupun mereka bisa membuka usaha sendiri,” terang Nasrul usai meninjau Kompetisi Keterampilan Instruktur Nasional (KKIN) VII tahun 2019 regional Padang di BLK Padang.

Ke depan, dengan adanya salah satu keahlian yang dibina oleh BLK Padang yakni jurusan teknik sipil, Wagub juga berencana akan memanfaatkan lulusan BLK tersebut untuk merancang bangunan baru yang ramah gempa disepanjang pantai Sumbar.

“Saya akan bicarakan hal ini dengan instansi terkait, karena disini katanya sudah disiapkan semuanya dan biayanya juga murah,” ungkapnya.

Dengan adanya KKIN VII tahun 2019 regional Padang, Wagub berharap akan menghasilkan instruktur yang terbaik untuk dikirim ke KKIN Nasional 2019 yang akan dilaksanakan Oktober 2019 di Samarinda, Kalimatan Timur.

Sementara itu Kepala BLK Padang Syamsi Hari mengatakan, untuk jumlah peserta pelatihan di BLK Padang tahun 2019 sebanyak 1.955 orang, sedangkan tahun 2018 sebanyak 1.424 orang dan 2017 sebanyak 864 orang.

“Namun jika berdasarkan wilayah kerja BLK Padang yang mencakup 19 BLK di Sumbar, Riau, Kepri, maka total peserta pelatihan untuk tahun 2019 ini sebanyak 14.966 orang” terangnya.

Syamsi mengatakan, tenaga kerja yang terserap dari BLK Padang ke pasaran kerja banyak pada sektor industri di Padang, Pulau Jawa dan Batam dan ada juga yang membuka usaha sendiri.

“Jumlahnya sekitar 40 persen, dan itu belum semua karena masih ada yang belum melapor kepada kami saat sudah mendapatkan pekerjaan,” tukasnya. (Osh)

The post Kiat Pemprov Sumbar Atasi Pengangguran appeared first on Langgam.id.