Meski begitu, dampak kenaikan PPN ini berpengaruh terhadap perekonomian. Industri otomotif menjadi sektor paling terdampak. Hal ini terbukti dari data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) yang menunjukkan penurunan penjualan wholesales sebesar 22,5 persen pada Januari 2025.

Akibatnya, produsen merespons dengan mengurangi produksi, sementara showroom dan dealer mulai menahan stok. Kondisi ini ikut menekan pendapatan daerah, terutama dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang selama ini menjadi salah satu penyumbang pendapatan penting di daerah.

Kebijakan itu direspon dengan berbagai inovatif. Ada daerah yang yang langsung mengeluarkan kebijakan insentif kendaraan baru hingga akhir tahun. Lantas, bagaimana dengan Sumatera Barat (Sumbar)?

Pemprov Sumbar di bawah komando Gubernur Mahyeldi dan Wagub Vasco Ruseimy memilih langka berbeda. Insentif diberikan hanya untuk tiga bulan, mulai Januari hingga Maret 2025. Setelah itu, tarif kembali mengikuti ketentuan Perda Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

“Insentif hanya bisa diberikan kepada wajib pajak dalam periode tertentu, karena sebelumnya sudah ada beberapa kebijakan keringanan yang berdampak besar terhadap pendapatan pajak kendaraan,” ujar Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumbar, Syefdinon, Senin (24/11/2025).

Pemprov Sumbar melalui Bapenda Sumbar telah melahirkan sederet untuk mengejar pendapatan daerah di tengah kondisi efisiensi anggaran pemerintah. Mulai dari pemutihan tunggakan pajak kendaraan tahun sebelumnya, pembebasan denda pajak kendaraan bermotor hingga pembebasan denda SWDKLLJ tahun sebelumnya.

Kemudian, Pemprov Sumbar juga memberikan diskon 50 persen PKB untuk kendaraan mutasi ke Sumbar, diskon 50 persen PKB kendaraan angkutan barang dan diskon 70 persen PKB kendaraan angkutan umum penumpang.

“Kami tetap menjaga keseimbangan fiskal daerah sambil memberikan ruang keringanan bagi masyarakat,” kata Syefdinon.

Meski geliat pasar otomotif sedikit melambat, penerimaan pajak kendaraan di Sumbar justru menunjukkan tren positif di tahun 2025 ini. Per 16 November 2024, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Sumbar tercatat Rp 729,01 miliar dan Provinsi menerima sebanyak Rp 510,31 miliar.

Sedangkan di periode yang sama, per 16 November 2025, penerimaan PKB Sumbar mencapai Rp 826,34 miliar dan provinsi menerima Rp 497,80 miliar. “Secara keseluruhan, PKB meningkat Rp 97,33 miliar dari periode tahun sebelumnya. Penurunan porsi untuk provinsi terjadi karena perubahan skema bagi hasil sesuai UU 1/2023,” katanya.

Begitu juga untuk Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Tahun 2024, Sumbar berhasil menarik pemasukan hingga Rp 327,36 miliar dan provinsi menerima sebesar Rp 229,15 miliar. Tahun 2025, jumlahnya meningkat menjadi Rp 418,38 miliar dengan penerimaan bagi provinsi Rp 252,03 miliar. Maka dari itu, kenaikan BBNKB tahun 2025 ini naik Rp 91,01 miliar dari periode tahun sebelumnya.

Untuk diketahui, peningkatan pendapatan juga ditopang kenaikan kepatuhan wajib pajak. Jumlah pemilik kendaraan yang membayar pajak meningkat dari 789.842 unit pada 2024 menjadi 905.824 unit pada 2025.

Syefdinon menyebut capaian ini sebagai bukti bahwa kebijakan keringanan yang diterapkan sebelumnya telah mendorong masyarakat lebih patuh.

“Data menunjukkan kebijakan Pemprov Sumbar mampu menjaga pendapatan daerah sekaligus memberikan kemudahan dan keringanan bagi masyarakat,” katanya.

The post Strategi Pemprov Sumbar Genjot Pendapatan Daerah di Tengah Kontraksi Pertumbuhan dan Lesunya Pasar Otomotif appeared first on Langgam.id.

Usulan itu telah menjadi kesepakatan antara DPRD Sumbar melalui Badan Anggaran (Banggar) dengan Pemprov Sumbar untuk menarik pajak dengan target sebanyak 1,4 juta kendaraan di tahun 2023.

Anggota Banggar DPRD Sumbar Hidayat mengatakan, usulan itu menjadi kesepakatan bersama untuk peningkatan pendapatan daerah pada tahun 2023. Jumlah ini naik dari pencapaian Pemprov Sumbar pada tahun 2021 lalu.

“Pada 2021 tercatat ada 1,7 juta kendaraan di Provinsi Sumbar. Namun yang membayarkan pajak kendaraan hanya 900 ribuan kendaraan saja,” katanya, lewat keterangan resmi, Rabu (10/8/2022).

Oleh sebab capaian dinaikkan dengan menargetkan pada tahun depan sebanyak 1,4 juta kendaraan membayar pajak. Menaikkan capaian tentu harus meningkatkan kesadaran masyarakat.

Politisi Gerindra ini mengungkapkan, ada sejumlah hal yang diprediksi mampu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menunaikan kewajiban pajak mereka.

“Mulai dari melakukan relaksasi pajak yang akan diberlakukan oleh pemerintah provinsi terhadap warga yang menunggak pajak lebih dari dua tahun,” katanya.

Kemudian keluarnya aturan pemerintah pusat yang menetapkan kendaraan menunggak pajak lebih dari dua tahun sebagai kendaraan bodong. Kebijakan ini diharapkan bisa mendorong wajib pajak untuk membayarkan kewajiban mereka.

Ia juga mengapresiasi Ketua Banggar DPRD Sumbar Supardi yang piawai dalam mendorong pemprov untuk meningkatkan pendapatan daerah dan diproyeksikan bersama pendapatan daerah ini akan naik Rp150 miliar pada tahun depan.

Menurutnya, dengan kepiawaian Ketua Banggar dan anggota yang benar-benar menguasai persoalan pendapatan daerah tidak serta merta membuat DPRD menerima rancangan yang diajukan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan pihaknya menghitung bersama untuk hal ini.

Baca Juga: Dinilai Terlalu Kecil, DPRD Sumbar Minta Pemprov Naikkan Target Pajak Kendaraan

“Kami terus mendorong Badan Pendapatan Daerah Sumbar membuat inovasi untuk meningkatkan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar minyak, pajak berasal dari pendapatan yang lain yang sah,” katanya.

—

Ikuti berita Sumatra Barat hari ini, terbaru dan terkini dari Langgam.id.  Anda bisa bergabung di Grup Telegram Langgam.id News Update di tautan https://t.me/langgamid atau mengikuti Langgam.id di Google News pada tautan ini.

The post DPRD Sumbar Minta Pemprov Tarik Pajak Dari 1,4 Juta Kendaraan di Tahun 2023 appeared first on Langgam.id.

Berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini: Pemrov Minta Samsat di Sumbar Genjot PAD di Sektor Pajak Kendaraan

Langgam.id – Pemerintah Provinsi (Pemrov) Sumatra Barat (Sumbar) meminta Samsat berinovasi agar mampu meningkatkan pendapatan dari sektor pajak kendaraan.

Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy seperti dirilis portal resmi Pemrov Sumbar, Kamis (24/3/2022). Dia menilai, pajak kendaraan merupakan salah satu penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar di Sumbar.

“Sumber PAD terbesar di Sumatera Barat adalah dari sektor pajak kendaraan. Untuk itu diperlukan kuantifikasi dari setiap kendaraan yang ada di seluruh wilayah Sumbar,” kata Audy Joinaldy.

Menurutnya, upaya meningkatkan PAD tidak bisa mengandalkan investasi luar. Investasi dari luar hanya dapat menambah pertumbuhan ekonomi, seperti belanja pemerintah, belanja masyarakat, ekspor impor, serta banyaknya peredaran uang di masyarakat.

“Meningkatkan PAD, salah satunya dari pajak kendaraan yang ada di Sumbar. Bicara PAD Sumbar khususnya roda dua, ini amat-amat bisa dikuantifikasikan, kuantitatif sekali,” katanya.

Karena dapat dinyatakan dalam satuan angka, lanjutnya, kinerja Samsat dengan mudah dapat diukur. Untuk itu inovasi menjadi poin penting dalam meningkatkan PAD.

“Tanpa inovasi saya yakin pendapatan asli daerah tidak akan meningkat. Business as usual biasa-biasa saja, itu-itu saja, tidak signifikan,” katanya.

Audy Joinaldy mencontohkan, melakukan inovasi dalam standardisasi Samsat mulai dari budaya pelayanan, kebersihan, hingga budaya keseragaman.

Kemudian, ditenkankan pula pentingnya kerjasama dari pihak terkait lain seperti Dirlantas Polda Sumbar dan Jasa Raharja. Diminta juga untuk terus meningkatkan komunikasi dan kerja sama dalam menjalankan program-program yang telah direncanakan.

Baca juga: Tingkatkan PAD, Pemko Payakumbuh Launching Pengunaan Smart Tax

Dirlantas Polda Sumbar diwakili Kasubdit Registrasi dan Identifikasi Ahmad Faisal menyambut baik pernyataan tersebut. Dalam meningkatkan PAD dibutuhkan sinergitas, kolaborasi dan koordinasi antara Pemda, Jasa Raharja dan Polri.

—

Dapatkan update berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini dari Langgam.id. Mari bergabung di Grup Telegram Langgam.id News Update, caranya klik https://t.me/langgamid, kemudian join. Anda harus instal aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

The post Pemrov Minta Samsat di Sumbar Genjot PAD di Sektor Pajak Kendaraan appeared first on Langgam.id.

Wali Kota Padang Hendri Septa mengatakan, PAD yang semula ditetapkan Rp889,902 miliar, turun sebesar Rp59,914 miliar menjadi sebesar Rp829,988. Atau turun 6,73 persen dari total pendapatan.

“Pandemi covid-19 berdampak signifikan pada penerimaan PAD Kota Padang. Terutama saat Kota Padang berstatus PPKM Level 4 sejak Juli lalu,” katanya, Sabtu (4/9/2021).

Dikatakannya, penurunan PAD ini disebabkan karena aktifitas ekonomi masyarakat menurun drastis.

Baca juga: Soal Rencana Sekolah Tatap Muka, Disdikbud Padang: Kalau PPKM Turun Level

Seperti berkurangnya pendapatan dari retribusi objek wisata, yang juga berakibat pada berkurangnya transaksi di hotel dan restoran.

Berkurangnya transaksi para pedagang kecil dan menengah, serta berkurangnya transaksi harian di lokasi pasar.

“Akibat pandemi, banyak sektor ekonomi yang terdampak sehingga pencapaian PAD tidak optimal,” ujarnya.

The post Dampak Pandemi, PAD Kota Padang Turun Rp59 Miliar appeared first on Langgam.id.

Ferry Abidin, Kepala UPTD Labor Lingkungan Dinas Perkim LH Kota Pariaman mengatakan PAD dari lembaganya melebihi target yang dipatok pemerintah daerah.

“Alhamdulillah, untuk target PAD dari UPTD Labor Lingkungan Dinas Perkim LH Kota Pariaman mencapai 100 persen lebih, tepatnya 100,05 persen, dari target Rp350 juta, kita setorkan ke kas daerah mencapai Rp350 lebih,” ujarnya, dikutip langgam dari laman resmi pemda, Sabtu (1/8/2020).

Baca Juga: Jual Beli Ternak di Sumbar Tahun Ini Mencapai Rp700 Miliar

Ia mengatakan PAD itu didapatkan dari hasil uji sampling yang diserahkan oleh instansi, perusahaan dan perorangan, di mana saat ini labor tersebut lebih konsen kepada uji sampling air dan beberapa parameter yang telah mendapat pengakuan dari Komite Akreditasi Nasional Republik Indonesia (KAN RI).

“Kita di UPTD Labor Lingkungan ini mempunyai 18 personil yang bekerja setiap hari untuk melakukan pengujian sample, baik sample yang diantarkan oleh konsumen, maupun sample yang kita jemput dari permintaan yang bersangkutan,” katanya.

Ferry mengatakan bahwa UPTD Labor Lingkungan Dinas Perkim dan LH Kota Pariaman, adalah labor pertama di Provinsi Sumatra Barat yang mendapatkan kreditasi A.

Baca Juga: Syal Batik Sampan Khas Pariaman untuk Menteri Desa PDTT

Saat ini, baru beberapa daerah saja yang sudah memiliki labor lingkungan di Sumbar yakni Kota Padang, Kabupaten Agam dan Kota Pariaman..

“Untuk Tahun 2020 ini, capaian PAD kita, per bulan Juli 2020, baru mencapai Rp92.287.000, dari target sebesar Rp250 juta , hal ini disebabkan karena pandemi Covid-19 yang melanda indonesia dan Sumatra Barat, sehingga banyak kerjasama yang tidak dapat dilaksanakan dan pengiriman sample yang terbatas dari beberapa daerah di sekitar Sumatra,” ucapnya.

Laboratorium lingkungan ini punya satu alat pengujian yaitu alat untuk pengujian kualitas air. Permintaan untuk pengujian kualitas air datang dari berbagai daerah, baik dari daerah yang ada di sumbar maupun daerah lain yang ada di Pulau Sumatra.

“Saat ini kita sudah melakukan pendekatan dengan sejumlah daerah, seperti Kabupaten Kampar, Pekanbaru, Muaro Bungo dan Provinsi Jambi, tetapi karena wabah Covid-19 ini, kerjasama tersebut belum bisa kita tindak lanjuti,” tuturnya lebih lanjut.

Lebih lanjut Ferry menjelaskan beberapa parameter yang bisa diuji oleh UPTD Labor Lingkungan Dinas Perkim LH Kota Pariaman, seperti uji timbal, nitrit, tembaga, ph dan mikrobiologi seperti coli, e-coli, dan fecal coli serta beberapa parameter lainnya yang sudah diakui oleh KAN RI. (*/inf/HF)

The post Labor Lingkungan Kota Pariaman Sumbang PAD Rp350 Juta Lebih appeared first on Langgam.id.

Kepala Bapenda Kota Padang, Alfiadi menyebutkan, meskipun capaian PAD masih berada pada angka 59,41 persen. Namun, angkanya akan tarus naik setiap hari. “Hingga 25 November 2019, angka realisasi anggaran kita baru 59,41 persen, ini (angkanya) akan terus bergerak setiap hari,” ujarnya melalui rilis yang diterima Langgam.id, Kamis (28/11/2019).

Menurut Alfiadi, capaian angka 59.41 persen hingga akhir November, karena target PAD tahun ini naik 41 persen dari tahun sebelumnya. “Ini yang menyebabkan rencahnya realisasi PAD Kota Padang. Tahun lalu hanya Rp603,72 miliar. Tapi, sekarang mencapai Rp808,7 miliar,” jelasnya.

Kenaikan itu, kata Alfiadi, mulai dari pajak daerah sebesar 41 persen, retribusi daerah 33 persen dan ditambah kenaiakan PAD lain yang sah sebesar 21 persen.

Secara garis besar, katanya, dari target Rp807,7 miliar tersebut terdiri dari pajak daerah sebesar Rp565,43 miliar, retribusi daerah Rp95,88 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp11,55 miliar dan PAD lainnya yang sah Rp135,41 miliar.

“Kita berharap seluruh lingkup ASN Pemko Padang dan seluruh elemen masyarakat untuk turut berpartisipasi mewujudkan target realisasi pajak ini,” ungkapnya.

Tidak hanya itu, Alfiadi juga mengimbau, agar seluruh camat se-Kota Padang agar mengajak masyarakat untuk melaksanakan kewajibannya membayar pajak. (*/ZE)

The post Hingga Akhir November 2019, Realisasi PAD Kota Padang 59,41 Persen appeared first on Langgam.id.