Pelatihan bertajuk Homestay Naik Kelas 2026 itu dibuka oleh Wakil Wali Kota Padang Panjang, Allex Saputra, di Gedung Pertemuan Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Porapar) Kompleks PDIKM, Kamis (2/4/2026) lalu.

Dalam sambutannya, Allex menegaskan bahwa homestay tidak hanya berfungsi sebagai tempat menginap, tetapi juga menjadi representasi wajah keramahan daerah di mata wisatawan.

“Homestay adalah bagian dari pengalaman wisata itu sendiri. Karena itu, pengelola harus mampu menghadirkan layanan yang nyaman sekaligus memberi kesan yang autentik dan berkesan,” ujarnya dikutip dari Kominfo.

Ia menekankan pentingnya pengelolaan usaha secara profesional dan inovatif agar homestay di Padang Panjang mampu bersaing dengan destinasi lain. Menurut dia, peningkatan kualitas layanan dan fasilitas menjadi kunci untuk menarik lebih banyak kunjungan wisatawan.

Selain itu, Allex juga mendorong kolaborasi antarpelaku usaha serta dukungan lintas sektor agar pengembangan homestay dapat berjalan berkelanjutan dan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat.

“Dengan kolaborasi yang kuat, kita optimistis homestay di Padang Panjang akan semakin berkembang dan berkontribusi nyata terhadap perekonomian daerah,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Porapar Padang Panjang, Busmar Candra, menjelaskan bahwa pelatihan ini difokuskan pada peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) pengelola homestay.

Menurut Busmar, penguatan kapasitas SDM menjadi faktor penting dalam mendorong peningkatan kualitas layanan, pengelolaan usaha, hingga pengembangan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan wisatawan.

Para peserta juga mendapatkan pembekalan dari akademisi pariwisata, Eka Marianti, serta praktisi pariwisata, Roby, yang berbagi strategi pengelolaan homestay yang efektif dan kompetitif.

Melalui pelatihan ini, Pemerintah Kota Padang Panjang berharap para pengelola homestay mampu meningkatkan standar layanan sekaligus menghadirkan pengalaman menginap yang khas, sehingga memperkuat posisi daerah sebagai salah satu tujuan wisata unggulan di Sumatera Barat.

The post Daya Saing Pariwisata, 35 Pengelola Homestay di Padang Panjang Didorong Naik Kelas appeared first on Langgam.id.

Sidak tersebut dilakukan pada hari pertama masuk kerja guna mengecek langsung kesiapan aparatur, baik dari sisi kehadiran, kedisiplinan, maupun kondisi lingkungan kerja di masing-masing OPD.

Dalam kegiatan itu, Wawako Allex didampingi Penjabat Sekretaris Daerah Kota Wita Desi Susanti, Asisten Bidang Administrasi Umum Ade Nafrita Anas, serta Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Faizah.

Allex menyampaikan, secara umum tingkat kehadiran pegawai sudah cukup baik. Meski demikian, ia tetap menekankan pentingnya menjaga disiplin, termasuk dalam hal berpakaian, penggunaan atribut, serta kepatuhan terhadap aturan kepegawaian.

“Kami ingin memastikan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu setelah libur panjang. Karena itu, kedisiplinan dan tanggung jawab harus tetap dijaga,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan seluruh ASN agar segera kembali fokus bekerja dan meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan yang profesional, ramah, dan responsif.

Selain itu, Allex mendorong setiap OPD untuk terus menghadirkan inovasi dalam pelaksanaan program kerja agar mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

“Kami berharap OPD semakin aktif berinovasi sehingga program-program unggulan dapat berjalan maksimal dan memberikan manfaat yang luas,” tambahnya.

Melalui sidak ini, Pemerintah Kota menegaskan komitmennya dalam menjaga kualitas pelayanan publik serta memastikan kinerja aparatur tetap optimal pascalibur Idulfitri.

The post Pastikan Pelayanan Optimal, Wawako Padang Panjang Sidak OPD Usai Lebaran appeared first on Langgam.id.

Langkah ini dilakukan sebagai upaya mengembalikan fungsi trotoar sebagaimana mestinya, yakni sebagai ruang aman dan nyaman bagi pejalan kaki. Selain itu, petugas juga menemukan sejumlah spanduk dan media promosi yang belum memiliki izin resmi serta belum memenuhi kewajiban pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

Kegiatan penataan dipimpin langsung oleh Wali Kota, Hendri Arnis bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Dalam pelaksanaannya, Pemko mengedepankan pendekatan persuasif melalui dialog dan edukasi kepada para pedagang.

Wako Hendri menyampaikan, penataan tersebut merupakan bagian dari komitmen bersama dalam menjaga estetika dan ketertiban kota.

“Kita ingin trotoar kembali berfungsi sebagaimana mestinya, sebagai ruang publik yang aman bagi pejalan kaki. Penataan ini juga bagian dari upaya mewujudkan kota yang rapi, bersih, dan nyaman bagi seluruh masyarakat,” ujarnya dikutip dari Kominfo, Jumat (27/2/2026).

Ia menegaskan, kebijakan ini bukan untuk menghambat aktivitas usaha masyarakat. Menurutnya, pelaku usaha merupakan bagian penting dari penggerak ekonomi daerah.

“Kami memahami usaha yang dijalankan masyarakat adalah untuk mencari nafkah. Karena itu, penataan ini bukan untuk mempersulit, melainkan agar usaha tetap berjalan tanpa mengganggu ketertiban umum dan keselamatan. Di persimpangan jalan, misalnya, pemasangan booth atau baliho yang kurang tepat dapat menghalangi pandangan pengendara dan berpotensi menimbulkan kecelakaan,” jelasnya.

Pemko, lanjutnya, akan terus berupaya mencarikan solusi terbaik bagi pedagang yang terdampak penertiban, termasuk mengarahkan mereka ke lokasi yang sesuai dengan ketentuan tata ruang dan peraturan daerah.

Pada kesempatan tersebut, Wali Kota juga memfasilitasi bantuan dari Baznas Kota Padang Panjang kepada pedagang yang diminta memindahkan lokasi booth, sebagai bentuk dukungan agar mereka tetap dapat menjalankan usaha secara tertib dan berkelanjutan.

Melalui langkah ini, Pemko berharap tercipta suasana kota yang lebih tertata, aman, dan nyaman, di mana ruang publik terjaga dengan baik dan pelaku usaha dapat berkembang secara berkesinambungan.

The post Pemko Padang Panjang Tertibkan Spanduk di Sepanjang Jalan Utama appeared first on Langgam.id.

Didampingi Kepala Dinas Kesehatan, dr. Sonya Themiarto, serta Direktur RSUD, dr. Irwanto, Wako Hendri mengecek kondisi fasilitas, kebersihan ruangan, hingga ketersediaan alat kesehatan.

Ia menilai masih ada sejumlah aspek yang perlu segera dibenahi agar pelayanan lebih optimal dan nyaman bagi pasien.

“Kita ingin masyarakat datang berobat dengan rasa tenang dan percaya. Fasilitas harus memadai, pelayanan harus ramah dan profesional,” tegasnya, dikutip dari Kominfo.

Selain fasilitas fisik, Hendri juga menyoroti tata kelola dan kinerja sumber daya manusia (SDM). Menurutnya, setiap unit harus bekerja sesuai tugas dan fungsi secara maksimal, sehingga tidak ada lagi keluhan yang berulang dari masyarakat.

Ia pun memberikan tenggat waktu satu bulan kepada manajemen RSUD untuk melakukan pembenahan. Evaluasi akan dilakukan guna memastikan perubahan benar-benar dirasakan oleh pengguna layanan.

Dalam kunjungan tersebut, Wako juga menemukan pasien rujukan dari luar daerah yang terdiagnosis stroke, namun terkendala kepesertaan BPJS Kesehatan yang tidak aktif. Kondisi ini menjadi perhatian khusus karena berpotensi menghambat pelayanan.

Pemko, katanya, akan segera berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah sekitar dan pihak BPJS agar persoalan administrasi tidak lagi menjadi hambatan bagi masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan.

“Kesehatan adalah kebutuhan dasar. RSUD harus hadir sebagai solusi, bukan menambah beban masyarakat,” tutupnya.

The post Datangi RSUD, Wako Padang Panjang Minta Tingkatkan Pelayanan appeared first on Langgam.id.

Pemko Padang Panjang mencatat alokasi Dana Transfer 2026 senilai Rp377,6 miliar. Angka tersebut turun 18 persen dibandingkan 2025 yang mencapai Rp460,5 miliar. Penurunan ini menjadi tantangan signifikan dalam penyusunan dan penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026.

Wali Kota Padang Panjang, Hendri Arnis menyebut, penurunan ini menjadi yang terendah dalam kurun waktu 12 tahun terakhir.

“Kondisi ini membuat alokasi Dana Transfer yang diterima Padang Panjang turun ke angka terendah dalam 12 tahun terakhir. Penurunan tersebut tentu berpengaruh langsung terhadap belanja daerah yang harus menyesuaikan dengan kemampuan pendapatan,” ujarnya dikutip dari Kominfo, Sabtu (15/2/2026).

Secara nasional, kebijakan penyesuaian Dana Transfer disebut sebagai bagian dari strategi penataan keuangan dan optimalisasi belanja negara. Pemerintah Daerah kini dituntut meningkatkan kemandirian fiskal melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), efisiensi belanja, serta penajaman prioritas program.

“Penurunan sebesar ini belum pernah terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Kita harus melakukan penyesuaian menyeluruh, mulai dari rasionalisasi belanja operasional hingga peninjauan kembali program yang belum mendesak,” tambah Wali Kota kepada Kominfo.

Dampak langsung penurunan Dana Transfer akan memengaruhi komposisi belanja daerah. meski demikian, Pemerintah Kota memastikan layanan dasar kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama seperti belanja infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta program perlindungan sosial

Di sisi lain, manajemen keuangan daerah juga menghadapi tantangan dimana sebagian dari dana transfer telah ditentukan penggunaannya oleh Pemerintah Pusat, diantaranya Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU) yang ditentukan peruntukannya seperti DAU Dukungan Kesehatan, Pendidikan, Sarana dan Prasarana, serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.

Selain itu, Dana Bagi Hasil (DBH) tertentu seperti DBH Sawit dan DBH Cukai Hasil Tembakau juga memiliki ketentuan penggunaan tersendiri. Kondisi ini membuat ruang gerak Pemerintah Daerah dalam mengatur alokasi belanja semakin terbatas.

Di tengah situasi tersebut, Pemerintah Daerah juga diamanatkan meningkatkan alokasi belanja infrastruktur publik menjadi 40 persen dari total belanja, serta secara bertahap menekan belanja pegawai hingga 30 persen yang akan diberlakukan pada Tahun Anggaran 2027. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Meski menghadapi keterbatasan fiskal, Pemko Padang Panjang tetap berupaya menjaga porsi belanja publik, khususnya untuk sektor pendidikan, kesehatan, serta pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur.

Terpisah, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), Zia Ul Fikri menambahkan, sektor pendidikan masih mendapatkan porsi terbesar dalam APBD, disusul sektor kesehatan. Sementara itu, alokasi belanja untuk infrastruktur publik pada 2026 mencapai Rp180,4 miliar atau 34,71 persen dari total belanja daerah.

Upaya efisiensi belanja pegawai juga telah dimulai sejak Tahun Anggaran 2025, ditandai dengan penurunan alokasi Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) berdasarkan beban kerja dan dilanjutkan pada 2026. Meski demikian, untuk mencapai target belanja pegawai 30 persen sebagaimana diamanatkan undang-undang, Padang Panjang masih memerlukan penyesuaian bertahap.

“Total Rp54,8 miliar merupakan alokasi belanja TPP Berdasarkan Beban Kerja dalam APBD yang telah disepakati bersama Pemerintah Daerah dengan DPRD dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Persentase TPP yang dibayarkan setiap bulan dapat bersifat dinamis mengikuti kondisi kas daerah,” tuturnya.

Dengan kondisi keuangan yang lebih ketat pada 2026, Pemerintah Kota diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara keberlanjutan pembangunan dan stabilitas fiskal di tengah dinamika ekonomi nasional.

The post Dana Transfer APBD Kota Padang Panjang 2026 Turun 18 Persen appeared first on Langgam.id.

Bantuan tersebut diterima secara simbolis oleh Wakil Wali Kota, Allex Saputra dari Penyuluh Sosial Ahli Madya Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Kemensos RI, Siti Farida di Aula Dinas Sosial PPKBPPPA.

Siti Farida menjelaskan, berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Padang Panjang tertanggal 29 Januari 2026, penerima Jadup tercatat sebanyak 34 Kepala Keluarga (KK) atau 116 jiwa. Namun, sesuai pembaruan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), penyaluran tahap ini diberikan kepada 24 KK dengan total 93 jiwa.

“Sesuai data BPS hari ini, kami menyerahkan kepada 24 KK. Untuk 10 KK lainnya jangan berkecil hati karena kami masih menunggu pembaruan data dari BPS dan ke depan akan kami salurkan kembali,” ujarnya.

Ia menyebutkan, setiap penyintas menerima bantuan tunai sebesar Rp15 ribu/hari per jiwa selama 30 hari. Dengan demikian, setiap jiwa menerima Rp450 ribu untuk satu bulan.

“Bantuan ini akan diberikan selama tiga bulan. Untuk tahap pertama disalurkan satu bulan, sedangkan dua bulan berikutnya akan diserahkan kembali. Begitu juga dengan 10 KK lainnya, akan disalurkan setelah data BPS final,” jelasnya.

Sementara itu, Wawako Allex Saputra menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kemensos RI atas perhatian dan kepeduliannya terhadap warga terdampak bencana di Padang Panjang. “Bantuan ini sangat berarti bagi penyintas dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari,” katanya.

Ia juga mengingatkan agar bantuan tersebut dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kebutuhan pokok keluarga.
“Pergunakan dan manfaatkan bantuan ini untuk kebutuhan sehari-hari dan jangan disalahgunakan,” tegasnya.

Kepala Dinas Sosial PPKBPPPA, Winarno menambahkan, 93 jiwa yang menerima bantuan pada tahap pertama akan kembali menerima jumlah yang sama untuk dua bulan berikutnya.

“Semoga bantuan ini dapat meringankan beban masyarakat terdampak dan ke depan bantuan lainnya juga dapat terus disalurkan kepada para penyintas,” ujarnya.

Turut hadir Perwakilan Camat, Lurah terkait, perwakilan Bank Mandiri, perwakilan BPS dan undangan lainnya.

The post 93 Korban Banjir Bandang di Padang Panjang Terima Bantuan Kemensos appeared first on Langgam.id.

Langgam.id — Harga sejumlah komoditas pangan strategis di Kota Padang Panjang mengalami penurunan pada minggu keempat Januari 2026. Penurunan ini diharapkan mampu mendorong kembali daya beli masyarakat serta meningkatkan aktivitas transaksi ekonomi di Pasar Pusat Padang Panjang.

Demikian disampaikan Analis Perekonomian Setdako Padang Panjang, Chandra Erfiko. Ia menjelaskan, komoditas yang mengalami penurunan harga antara lain telur ayam ras, telur ayam kampung, telur itik, cabai hijau, cabai rawit, bawang merah, bawang daun, terong, bawang bombai, serta minyak goreng kemasan sederhana.

Pada minggu ini, harga telur ayam ras turun Rp15 dari Rp29.350 menjadi Rp29.335/kg, telur ayam kampung turun Rp1.534 dari Rp58.267 menjadi Rp56.733/kg, dan telur itik turun Rp400 dari Rp32 ribu menjadi Rp31.600/kg. Cabai hijau turun Rp7.000 dari Rp50.000 menjadi Rp43 ribu/kg, sementara cabai rawit turun Rp14.966 dari Rp71.650 menjadi Rp56.684/kg.

Penurunan harga juga terjadi pada bawang merah sebesar Rp850 dari Rp40 ribu menjadi Rp39.150/kg, bawang daun turun Rp700 dari Rp8.000 menjadi Rp7.300/kg, terong turun Rp2.000 dari Rp10.700 menjadi Rp8.700/kg, bawang bombai turun Rp1.700 dari Rp33 ribu menjadi Rp31.300/kg, serta minyak goreng kemasan sederhana turun Rp1.633 dari Rp17.333 menjadi Rp15.700/liter.

“Penurunan harga ini diharapkan dapat meningkatkan kembali daya beli masyarakat Padang Panjang dan mendorong pertumbuhan transaksi perekonomian di Pasar Pusat,” ujarnya dikutip dari Kominfo, Selasa (3/2/2026).

Namun demikian, beberapa komoditas tercatat mengalami kenaikan harga, yakni cabai merah, kacang tanah, seledri, dan ikan kembung. Kenaikan tertinggi terjadi pada cabai merah sebesar 7,36%.

“Hasil pemantauan OPD terkait menunjukkan kenaikan harga cabai merah dipicu cuaca hujan lebat selama dua hari di akhir pekan, yang menyebabkan berkurangnya pasokan di tingkat konsumen,” jelas Chandra.

Harga cabai merah naik Rp3.300 dari Rp44.850 menjadi Rp48.150/kg, kacang tanah naik Rp167 dari Rp37.667 menjadi Rp37.834/kg, seledri naik Rp2.000 dari Rp29.700 menjadi Rp31.700/kg, dan ikan kembung naik Rp3.334 dari Rp73.333 menjadi Rp76.667/kg.

Sementara itu, komoditas utama lainnya terpantau relatif stabil. Beras kualitas I bertahan pada harga Rp18 ribu/kg, beras kualitas II Rp17 ribu/kg, dan beras kualitas III Rp16.167/kg. Tepung terigu Segitiga Biru stabil di harga Rp13 ribu/kg, bawang putih tercatat Rp34.517/kg, minyak goreng kemasan premium Rp22.000/kg, serta minyak goreng curah Rp19.000/kg.

Daging sapi Rp141.667/kg, daging ayam broiler Rp32.750/kg, daging ayam kampung besar Rp90 ribu/kg, daging ayam kampung sedang Rp80 ribu/kg, dan daging ayam kampung kecil Rp70 ribu/kg.

The post Harga Sejumlah Komoditas Pokok Turun, Pemko Padang Panjang Harapkan Daya Beli Masyarakat Kembali Pulih appeared first on Langgam.id.

Dikutip dari Kominfo setempat, operasi pasar tersebut akan dilaksanakan pada Kamis (29/1/2026) pagi ini mulai pukul 09.00 WIB, bertempat di Gedung M Sjafei, dan terbuka untuk umum.

Dalam pelaksanaannya, Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Disperdakop UKM) bekerja sama dengan Perum Bulog Cabang Bukittinggi, Kelompok Wanita Tani (KWT), serta Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) TP PKK Kota Padang Panjang.

Komoditas yang disediakan antara lain beras Anak Daro seharga Rp16.350/kg, beras premium Pamanukan Rp15.500/kg, beras SPHP Rp62.500/lima kg, minyak goreng Befood Premium kemasan botol Rp18.500/liter, MinyaKita kemasan botol Rp18.000/liter, MinyaKita curah Rp15.700/liter, serta gula Rosebrand Rp18.000/kg

Selain itu, operasi pasar juga menghadirkan berbagai produk hasil pertanian dan pangan olahan dari KWT serta UP2K TP PKK Kota Padang Panjang.

Kepala Bidang Perdagangan Disperdakop UKM, Rahmi, menyampaikan operasi pasar ini merupakan langkah nyata Pemko dalam membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, khususnya bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah.

“Kegiatan ini juga menjadi wadah bagi produsen komoditas lokal untuk memasarkan hasil pertanian yang mereka produksi,” ujarnya.

Melihat tingginya antusiasme masyarakat pada pelaksanaan sebelumnya, Rahmi berharap operasi pasar ini kembali memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus mendukung pemasaran produk pertanian lokal.

The post Pemko Padang Panjang Lakukan Operasi Pasar Kendalikan Inflasi Bahan Pokok appeared first on Langgam.id.

Pelepasan tim dilakukan Wali Kota Hendri Arnis didampingi Wakil Wali Kota Allex Saputra serta jajaran Forkopimda, bertempat di Pendopo Rumah Dinas Wali Kota.

Dalam sambutannya, Wako Hendri mengapresiasi kesiapan dan dedikasi seluruh elemen PSPP, mulai dari manajemen, tim pelatih, hingga para pemain yang akan membawa nama Padang Panjang di ajang sepak bola resmi tingkat provinsi tersebut.

“Atas nama Pemerintah Kota dan masyarakat Padang Panjang, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran PSPP. Apa pun hasil yang diraih nantinya, yang terpenting adalah semangat juang, sportivitas, dan kebersamaan dalam setiap pertandingan,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada para sponsor, donatur, termasuk ASN, serta pihak-pihak lain yang selama ini konsisten memberikan dukungan terhadap perjalanan PSPP.

Menurut Wako Hendri, perkembangan sepak bola di Padang Panjang menunjukkan tren positif dalam beberapa tahun terakhir. PSPP dinilai mampu menjaga konsistensi mengikuti kompetisi resmi dan menjadi representasi semangat serta kebanggaan masyarakat.

“Kami berharap PSPP tidak hanya bertanding, tetapi juga mampu membawa harapan masyarakat untuk naik ke level yang lebih tinggi secara berkelanjutan. Jaga marwah kota, kekompakan tim, dan junjung tinggi nilai fair play,” pesannya.

Pelatih Kepala PSPP, Dian Rama Saputra menyampaikan apresiasi atas dukungan penuh yang diberikan Pemko kepada tim.

“Target yang dihadapi memang tidak mudah. Namun dengan kebersamaan dan kerja keras, kami optimistis bisa memberikan hasil terbaik. Mohon doa dari seluruh masyarakat Padang Panjang,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Harian PSPP, Andi Saputra menjelaskan persiapan tim telah dimulai sejak November 2025 dan dilanjutkan dengan pemusatan latihan (training center).

“Saat ini tim diperkuat 23 pemain, 13 ofisial, serta tim pelatih yang telah menjalani latihan intensif dan sejumlah uji coba. Kami siap menghadapi kompetisi,” jelasnya.

Kompetisi Liga 4 Sumatera Barat musim 2025/2026 dijadwalkan mulai bergulir Kamis (22/1/2026) dan diikuti 10 klub dari berbagai daerah di Sumbar. PSPP dijadwalkan melakoni laga perdana menghadapi Batang Anai FC.

Dalam kesempatan tersebut, PSPP juga menyerahkan santunan kepada anak-anak panti asuhan sebagai wujud kepedulian sosial dan kebersamaan dengan masyarakat.

The post Wako Padang Panjang Lepas Skuad PSPP Berlaga di Liga 4 Sumbar appeared first on Langgam.id.

Pelaksanaan perdana Lapak Baca pada 2026 ini digelar di halaman SDN 02 Padang Panjang Timur (PPT), Rabu (14/1/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari program literasi rutin DPK yang dilaksanakan setiap bulan.

Kepala Bidang Perpustakaan DPK, Yeni Hernida Fatmawati menyampaikan, Lapak Baca dihadirkan untuk mendekatkan buku kepada siswa dengan suasana yang menyenangkan dan tidak kaku.

“Melalui Lapak Baca, kami ingin menghadirkan pengalaman membaca yang lebih santai dan menarik bagi siswa, sehingga minat baca dapat tumbuh secara alami,” ujarnya.

Menurut Yeni, sekitar 100 siswa dari kelas I hingga kelas VI mengikuti kegiatan ini dengan antusias. Berbagai jenis buku disediakan, mulai dari cerita rakyat, dongeng anak, buku pengetahuan, hingga komik edukatif yang dapat dipilih sesuai minat masing-masing siswa.

Tidak hanya siswa, para guru juga turut terlibat dalam kegiatan ini. Guru-guru tampak mendampingi siswa, bahkan membacakan buku dan berdiskusi bersama, sehingga tercipta interaksi positif antara guru dan murid dalam kegiatan literasi.

Yeni menambahkan, Lapak Baca merupakan bagian dari komitmen DPK untuk menanamkan budaya membaca sebagai fondasi utama dalam proses pembelajaran.

“Literasi adalah dasar dari semua pembelajaran. Dengan membiasakan anak membaca sejak dini, kita menyiapkan generasi yang lebih cerdas dan kritis,” tambahnya.

Salah seorang siswa kelas II, Viora mengaku senang dengan adanya Lapak Baca. Ia mengaku dapat membaca buku favoritnya sekaligus berkesempatan menceritakan kembali isi bacaan di depan teman-temannya.

“Saya senang bisa membaca dan bercerita. Tadi juga dapat hadiah buku catatan dan pena,” katanya.

Melalui kegiatan ini, diharapkan minat baca siswa semakin meningkat dan mampu mendorong terwujudnya generasi yang berwawasan luas dan gemar belajar.

The post Penguatan Literasi Siswa, Pemko Padang Panjang Kembali Hadirkan Lapak Baca di Sekolah appeared first on Langgam.id.