Langgam.id — Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Solok sepakat menyelesaikan persoalan batas wilayah yang selama ini memicu ketegangan antara masyarakat Nagari Simawang, Kecamatan Rambatan, Tanah Datar, dan Nagari Bukik Kanduang, Kecamatan X Koto Diatas, Solok.

Kesepakatan itu mengemuka setelah Bupati Tanah Datar Eka Putra mendatangi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta, Senin (8/6/2026), untuk meminta percepatan penyelesaian sengketa batas wilayah yang hingga kini belum memiliki kepastian hukum.

Langkah tersebut diambil menyusul meningkatnya ketegangan di lapangan terkait pemancangan lokasi pembangunan Brigade Infanteri Teritorial (Brigif TP) dan rencana lahan Yon TP 951/PM yang diklaim berada di kawasan tanah ulayat Nagari Simawang.

Eka Putra mengatakan, penyelesaian persoalan batas wilayah harus dilakukan melalui mekanisme resmi pemerintah agar tidak memicu konflik berkepanjangan di tengah masyarakat.

“Kami ingin persoalan ini diselesaikan secara administratif dan yuridis melalui pemerintah pusat. Karena itu, kami meminta semua pihak menahan diri sambil menunggu kejelasan batas wilayah dari Kemendagri,” ujarnya.

Menurut Eka, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar sebelumnya telah menyurati Pemerintah Kabupaten Solok agar bersama-sama menjaga situasi tetap kondusif dan menghindari tindakan yang dapat memperkeruh suasana di kawasan perbatasan.

Surat tersebut juga meminta agar pembahasan batas wilayah dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan pemerintah daerah dan kementerian terkait sehingga diperoleh kepastian hukum yang dapat diterima semua pihak.

Ketegangan di wilayah perbatasan sempat mencuat setelah beredar video di media sosial yang memperlihatkan perdebatan antara tokoh adat Nagari Bukik Kanduang dan pemilik tanah ulayat Nagari Simawang. Perselisihan dipicu oleh pemasangan pancang pembangunan di lahan yang masih menjadi objek sengketa batas wilayah.

Masyarakat Nagari Simawang menilai penetapan lokasi pembangunan dilakukan sebelum ada keputusan resmi mengenai batas administrasi antara Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Solok.

Meski demikian, komunikasi antara kedua kepala daerah terus dilakukan. Dalam pembicaraan melalui sambungan telepon, Bupati Tanah Datar Eka Putra dan Bupati Solok Jon Firman Pandu sepakat segera menggelar pertemuan guna mencari solusi bersama atas persoalan tersebut.

Kedua kepala daerah juga mengimbau masyarakat di kawasan perbatasan untuk menahan diri dan tidak terprovokasi oleh berbagai informasi yang berpotensi memperkeruh keadaan.

Sementara itu, Direktur Toponimi dan Batas Daerah Kemendagri Raziras Ramadillah menyatakan pihaknya akan segera menindaklanjuti laporan yang disampaikan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.

Kemendagri, kata dia, akan berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Solok serta pihak-pihak terkait untuk menjaga stabilitas wilayah sembari mempercepat proses penyelesaian batas daerah berdasarkan fakta di lapangan dan ketentuan yang berlaku.

Pemerintah berharap penyelesaian sengketa batas wilayah tersebut dapat segera dicapai sehingga aktivitas masyarakat di kedua nagari kembali berjalan normal dan hubungan antarkomunitas tetap terjaga dengan baik. (HER)

The post Bupati Tanah Datar dan Solok Sepakat Tuntaskan Sengketa Batas Simawang-Bukik Kanduang appeared first on Langgam.id.

Penertiban ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya Pasal 274 dan 275, yang melarang perbuatan yang mengganggu fungsi jalan dan trotoar termasuk aktivitas berjualan.

Selain di Jalan Sutoyo, penertiban juga dilakukan terhadap pedagang yang berjualan di atas trotoar kawasan Pasar Batusangkar. Langkah ini bertujuan mengembalikan fungsi fasilitas umum bagi pejalan kaki serta meningkatkan ketertiban dan kelancaran lalu lintas di pusat kota.

Untuk solusi bagi pedagang, Pemkab Tanah Datar telah menyiapkan lokasi relokasi yang lebih layak bagi para pedagang. Yaitu di eks TK Bhayangkari atau kawasan Komplek Benteng Van der Capellen.

“Lokasi ini diharapkan mampu mendukung aktivitas perdagangan sekaligus menjaga keteraturan tata kota” ujar Sekretaris Daerah Tanah Datar, Abdurrahman Hadi.

Ia mengapresiasi partisipasi pedagang yang telah pindah secara mandiri. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Tim SK4 yang terdiri dari TNI, Polri, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan atas pelaksanaan penertiban dan pengamanan di lapangan.

Abdurrahman menjelaskan bahwa pemindahan pedagang ke lokasi yang lebih representatif ini merupakan tindak lanjut dari kesepakatan yang telah dibangun sejak awal tahun 2025.

Saat itu, sebanyak 81 pedagang menyampaikan surat pernyataan sikap kepada pemerintah daerah yang memuat sejumlah poin yang perlu dipenuhi sebelum relokasi dilakukan.

Dalam surat tersebut, terangnya, para pedagang meminta pemerintah daerah melengkapi fasilitas pendukung serta tidak tergesa-gesa dalam proses pemindahan.

Fasilitas yang dimaksud meliputi peningkatan aksesibilitas, penyediaan sarana dan prasarana seperti toilet umum, listrik, air bersih, serta tempat pembuangan sampah.

“Dengan penataan ini, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar berharap tercipta lingkungan kota yang lebih tertib, bersih, dan nyaman tanpa mengesampingkan keberlangsungan usaha para pedagang,” harapnya. (*)

The post Pemkab Tanah Datar Tertibkan Pedagang di Jalan Sutoyo dan Trotoar Pasar Batusangkar appeared first on Langgam.id.

Syafriwal mengatakan bahwa pembangunan huntara di Tanah Datar ini merupakan perintah langsung dari Presiden Prabowo. Ia juga menyampaikan terima kasih atas dukungan dari pemerintah daerah dan pihak lainnya sehingga proses pembangunan berjalan lancar.

“Target kami memang 12 hari kerja, dan alhamdulillah sejak ditugaskan pada tanggal 15 Januari kemarin oleh Danantara, hari ini sudah bisa kami serah terimakan kepada Pemerintah Daerah Tanah Datar,” ujarnya.

Ia berharap huntara yang telah selesai dibangun ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh masyarakat yang sedang tertimpa bencana.

Bupati Eka Putra mengucapkan terima kasih kepada Danantara yang telah mengutus PT Nindya Karya untuk membantu membangun huntara di Guguak Malalo.

“Alhamdulillah saya telah melihat langsung kemarin. Saya lihat sangat bagus dan juga sudah ada perabotannya. Namun tentu tidak semuanya ada, untuk itu nanti yang tidak disediakan akan disediakan oleh Pemda Tanah Datar. Sekali lagi mewakili masyarakat Saya menyampaikan terima kasih kepada bapak Presiden Prabowo yang telah memerintahkan Danantara membangun huntara melalui PT Nindya Karya,” ucapnya.

Eka Putra meminta kepada wali nagari untuk segera membersihkan sekitar lokasi huntara agar situasinya lebih nyaman dan asri.

Ia menyebutkan bahwa huntara ini diberikan sebelum hunian tetap (Huntap) selesai dibangun oleh pemerintah.

“Saat ini diberikan bantuan huntara oleh pemerintah. Ini hanya sementara sebelum huntap selesai dibangun. Kalau sudah selesai nanti akan dipindahkan ke huntap yang kondisinya tentu jauh lebih layak. Saya minta bapak dan ibu bersabar. Saya akan terus berupaya agar huntap ini bisa segera dibangun oleh pemerintah pusat, sehingga bapak dan ibu tidak berlama-lama tinggal di huntara,” bebernya. (*)

The post Terima 28 Unit Huntara di Guguak Malalo, Bupati Tanah Datar: Sangat Bagus, Ada Perabotannya appeared first on Langgam.id.

Hal itu disampaikan Eka Putra saat mengikuti peresmian 1.300 huntara Danantara oleh Mendagri Muhammad Tito Karnavian secara daring dari Kantor Camat Batipuh Selatan, Kamis (5/2/2026).

“Total Huntara di Tanah Datar sebanyak 66 unit. Saya mewakili seluruh masyarakat menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Presiden melalui BNPB atas bantuan yang diberikan. Saya juga mengimbau masyarakat untuk merawat hunian yang telah disediakan ini dengan baik,” ucap Eka Putra.

Ia menjelaskan bahwa huntara tersebut telah dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang. Seperti kompor, tempat tidur, rice cooker, listrik, serta air bersih.

Terkait bantuan stimulan ekonomi, bantuan perabotan, dan bantuan lauk pauk bagi warga yang tidak menghuni huntara, Eka Putra menyebutkan bahwa Pemkab Tanah Datar telah mengusulkan bantuan tersebut sejak dua minggu lalu.

“Kami sudah mengusulkan, namun terdapat petunjuk teknis yang harus diikuti. Saat ini masih dalam proses dan menunggu pencairan, termasuk bantuan dari Kementerian Sosial. Yang terpenting, semua usulan sudah kami sampaikan dan kita tinggal menunggu sesuai juknis,” sebutnya.

Diketahui, Mendagri Tito Karnavian selaku Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra, didampingi Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto yang juga Wakil Ketua Satgas, meresmikan 1.300 unit huntara Danantara .

Selain itu, juga dilakukan penyerahan secara simbolis bantuan Dana Tunggu Hunian (DTH) kepada masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi.

Penyerahan bantuan tersebut diperuntukkan bagi warga di Kabupaten Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Tanah Datar, Aceh Tamiang, Aceh Utara, Pidie Jaya, dan Kabupaten Aceh Timur.

Kegiatan yang berlangsung pada Kamis (5/2/2026) di Lapangan Bola Simarpinggang, Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan itu.

Mendagr mengatakan bahwa bencana hidrometeorologi yang melanda 52 kabupaten/kota di Sumbar, Sumut dan Aceh telah menyebabkan sebanyak 88.930 rumah warga mengalami kerusakan ringan, sedang, hingga berat.

Selain itu, bencana juga merusak fasilitas umum, lahan pertanian, irigasi, jalan, dan jembatan, bahkan menimbulkan korban jiwa.

“Menghadapi kondisi ini, Bapak Presiden telah melakukan motivasi nasional dengan menggerakkan seluruh kekuatan negara. Mulai dari Polri, TNI, BNPB, Basarnas, hingga seluruh kementerian untuk turun langsung ke daerah-daerah terdampak,” ujarnya.

Mendagri menjelaskan, berkat kerja keras seluruh elemen selama dua bulan terakhir, dari 52 kabupaten/kota terdampak, sebanyak 27 daerah telah kembali normal, 15 daerah mendekati normal, dan 10 daerah masih memerlukan atensi khusus, termasuk Agam dan Padang Pariaman di Sumbar.

Mendagri juga menjelaskan bahwa pemerintah melalui BNPB akan memberikan bantuan stimulan perbaikan rumah, yakni Rp15 juta untuk rumah rusak ringan, Rp30 juta untuk rusak sedang, dan Rp60 juta untuk rusak berat.

Bagi korban yang tidak menempati Huntara, akan diberikan bantuan Dana Tunggu Hunian sebesar Rp600 ribu per bulan selama tiga bulan.

Selain itu, pemerintah juga menyalurkan bantuan perabotan rumah tangga senilai Rp3 juta, bantuan stimulan ekonomi Rp3 juta, serta bantuan lauk pauk sebesar Rp15 ribu per orang per hari.

“Saya minta kepada seluruh kepala daerah untuk membentuk tim kecil guna melakukan verifikasi data di lapangan agar data benar-benar riil. Jika ada daerah yang tidak menyampaikan data, maka akan kami tinggalkan. Konsekuensinya jelas, kami anggap daerah tersebut mampu menangani sendiri,” terangnya. (*)

The post 62 Unit Huntara di Tanah Datar Selesai Dibangun, 4 Tahap Pengerjaan appeared first on Langgam.id.

Pada kesempatan itu, Dody mengungkapkan bahwa rencana pembangunan Pasar Serikat C tersebut sepenuhnya menggunakan APBN atau dana pusat.

“Kita meninjau langsung keadaan Pasar Serikat C ini, memastikan dan melihat aktivitas jual beli, sehingga bisa memastikan rencana pembangunan kembali pasar yang diminta Pemkab Tanah Datar,” ujar Dody.

Ia menjelaskan, Kementerian PU akan segera membangun kembali Pasar Serikat tersebut apabila semua persyaratan terpenuhi termasuk relokasi pedagang.

“Sesuai permintaan Pemkab Tanah Datar untuk membangun tiga lantai di pasar atas ini, dan juga pasar bawah, Insya Allah akan kita laksanakan secepatnya apabila desain dan juga relokasi pedagang telah dilaksanakan, namun akan dilaksanakan secara bertahap,” bebernya.

Bupati Tanah Datar, Eka Putra menyebutkan Pemkab Tanah Datar berupaya mempersiapkan segala sesuatunya agar pembangunan Pasar Serikat C Batusangkar dapat segera dimulai.

“Kami sangat berterima kasih atas perhatian Kementerian PU. Pemkab Tanah Datar tengah mempersiapkan seluruh aspek teknis dan administratif agar pembangunan pasar bisa dimulai tahun depan,” ucap Eka dilansir dari laman Facebook Prokopim Setda Tanah Datar.

Ia mengungkapkan bahwa masyarakat dan pedagang sangat menantikan kehadiran pasar yang baru. Sebab kondisi pasar saat ini sudah banyak yang bocor dan kurang representatif.

“Pada tahap awal ini kawasan Pasar Serikat C khusus pasar atas akan dibangun kembali. Harapan kita bersama, setelah selesai nanti pasar ini dapat memberikan kenyamanan terutama bagi pedagang dan juga pembeli,” tutur Eka Putra. (*/)

The post Kementerian PU Akan Bangun Kembali Pasar Serikat C Batusangkar appeared first on Langgam.id.

Pekerjaan tanggap darurat tersebut meliputi penanganan banjir, banjir bandang, tanah longsor, serta angin kencang yang terjadi di sejumlah wilayah terdampak.

Hal tersebut diketahui dengan adanya Surat Edaran (SE) dari BWS Sumatera V Padang Nomor: UM.02.06/Bws5.7.3/1013 dengan tembusan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanah Datar, Kepala Kepolisian Sektor Batipuh Selatan, Camat Batipuh Selatan, serta Wali Nagari Sumpur, Wali Nagari Padang Laweh Malalo, dan Wali Nagari Guguak Malalo.

Dalam surat edaran tersebut, disebutkan bahwa pelaksanaan pekerjaan di lapangan dilaksanakan oleh PT Adhi Karya (Persero) tbk dimulai berdasarkan Perintah Mulai Kerja (PMK) terhitung sejak 11 Desember 2025.

Pelaksanaan pekerjaan ini akan berlangsung hingga seluruh rangkaian pekerjaan tanggap darurat bencana dinyatakan selesai sesuai dengan kondisi serta kebutuhan di lapangan.

Bupati Tanah Datar Eka Putra meminta dukungan masyarakat di sekitar lokasi untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan ini demi percepatan pemulihan infrastruktur sumber daya air dan keselamatan bersama.

“Kami mohon maaf kepada masyarakat jika merasa terganggu dengan adanya pengerjaan ini, tapi ini semua juga demi kebaikan kita bersama,” ungkapnya

Eka Putra juga meminta masyarakat untuk untuk bersabar dan mendukung pengerjaan ini agar pelaksanaan pekerjaan tanggap darurat bencana dapat berjalan dengan lancar, aman, dan meminimalkan potensi gangguan selama kegiatan berlangsung.

Ia menyebutkan bahwa upaya ini adalah upaya dari pemerintah daerah dan semua pihak untuk meminimalkan potensi bencana kembali serta melindungi dan menjaga masyarakat dari ancaman banjir. (*)

The post BWSS V Padang Genjot Pekerjaan Tanggap Darurat Pascabencana di Tanah Datar appeared first on Langgam.id.

Langgam.id — Bupati Kabupaten Tanah Datar Eka Putra menemui Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia yang juga Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN), Dony Oskaria, Rabu (14/1/2026). Pertemuan berlangsung di Kantor Kementerian BUMN, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, dengan agenda utama mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dan pengembangan sektor pariwisata di Tanah Datar.

Bupati Eka Putra diterima langsung oleh Dony Oskaria di ruang kerjanya. Dalam pertemuan tersebut, Dony turut didampingi Staf Khusus BP BUMN Khairul Jasmi, yang juga merupakan putra asli Tanah Datar.

Dalam pertemuan itu, Eka Putra menyampaikan sejumlah program strategis daerah, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga penguatan destinasi pariwisata unggulan. Salah satu yang menjadi perhatian adalah pengembangan kawasan Istano Basa Pagaruyung sebagai ikon budaya dan pariwisata Sumatera Barat.

Selain sektor pariwisata, Bupati Eka Putra juga memaparkan rencana pembangunan Hunian Tetap (Huntap) dan Hunian Sementara (Huntara) bagi masyarakat yang terdampak banjir bandang di beberapa wilayah Tanah Datar. Ia menyerahkan proposal pembangunan Huntap kepada COO Danantara, mengingat program tersebut akan mendapatkan dukungan dari Danantara dan sejumlah BUMN.

“Kami akan terus memperkuat komunikasi dengan kementerian dan lembaga di pusat, termasuk Kementerian BUMN, untuk mendorong percepatan pembangunan di Tanah Datar. Salah satunya terkait perbaikan jalan provinsi yang menjadi urat nadi perekonomian daerah,” ujar Eka Putra.

Ia menambahkan, sektor pariwisata juga menjadi pembahasan penting dalam pertemuan tersebut. Menurutnya, pengembangan Istano Basa Pagaruyung membutuhkan dukungan lintas sektor agar dapat menjadi destinasi yang berdaya saing nasional.

“Alhamdulillah, Pak Dony Oskaria selaku putra daerah memberikan banyak masukan dan menyatakan kesiapan untuk membantu pengembangan pariwisata Tanah Datar,” kata Eka Putra.

Lebih lanjut, Eka Putra menyampaikan bahwa komunikasi dengan Dony Oskaria akan terus dijalin, mengingat pengalaman dan keahlian yang dimiliki COO Danantara tersebut dalam pengembangan pariwisata strategis di Indonesia.

Pada kesempatan yang sama, Bupati Eka Putra juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Menteri BUMN atas berbagai bantuan yang telah disalurkan kepada Kabupaten Tanah Datar, khususnya pascabencana banjir bandang.

Ia berharap, sinergi antara pemerintah daerah dan BUMN dapat semakin diperkuat untuk mempercepat pemulihan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Tanah Datar ke depan.

The post Bupati Tanah Datar Temui COO Danantara, Dorong Percepatan Infrastruktur dan Pariwisata Daerah appeared first on Langgam.id.

“Anggapan bahwa pemerintah daerah seolah-olah diam terhadap aktivitas penambangan emas tanpa Izin di wilayah Nagari Simawang adalah hal yang keliru. Kita melakukan penertiban sesuai dengan kewenangan pemda,” ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Nakerin) Tanah Datar, Nusyirwan, Selasa (13/1/2026).

Ia menyebutkan bahwa berdasarkan Surat Wali Nagari Simawang Nomor 300.1.6/135/WN-Simawang/2025 tertanggal 23 Desember 2025, terkait laporan aktivasi penambangan emas ilegal di tepian Batang Air Ombilin yang berlokasi di Jorong Padang Data, Nagari Simawang, Kecamatan Rambatan, pemerintah daerah langsung berkoordinasi secara intens dengan pihak nagari dan kecamatan.

Bupati Tanah Datar bergerak cepat dengan langsung memerintahkan Sekretaris Daerah untuk menindaklanjuti laporan tersebut.

Kemudian, terang Nusyirwan, pada 5 Januari 2026, Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Datar menugaskan tim terpadu yang terdiri dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, berkoordinasi dengan Forkompinca Rambatan serta Wali Nagari Simawang, untuk melakukan peninjauan langsung.

“Pada saat itu, tim terpadu sudah mensosialisasikan regulasi minerba (kewenangan pemberi izin, dampaknya terhadap lingkungan dan sanksi serta menghentikan penambangan) kepada pemilik lahan yang disaksikan Forkopimca, Wali Nagari, Kepala Jorong, Unsur Masyarakat dan OPD terkait,” bebernya.

Nusyirwan mengatakan bahwa pemerintah daerah terus melakukan koordinasi lintas sektor dengan instansi terkait lainnya dalam penanganan aktivitas PETI di Tanah Datar.

“Kita mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga kelestarian lingkungan dan tidak mudah terprovokasi oleh anggapan atau informasi yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan,” ucapnya. (*)

The post Pemkab Tanah Datar Tindak Tegas Aktivitas PETI di Nagari Simawang appeared first on Langgam.id.

Penyerahan dokumen R3P itu disaksikan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Arry Yuswandi dan dilakukan dalam Rapat Koordinasi Sinergitas R3P sebagai tindak lanjut penanganan pascabencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera Barat, termasuk Kabupaten Tanah Datar.

Eka Putra menjelaskan, penyusunan dokumen R3P dilakukan berdasarkan pendataan kerusakan dan kebutuhan pemulihan pada lima sektor utama, yakni infrastruktur, perumahan, sosial, ekonomi, serta lintas sektor. Pendataan tersebut dihimpun dari laporan wali nagari dan instansi terkait.

“Seluruh data dari lima sektor telah kami himpun dan susun menjadi satu dokumen. Hari ini kami usulkan sekaligus paparkan langsung kepada BNPB dan pemerintah provinsi,” ujar Eka Putra usai penyerahan dokumen.

Dalam dokumen tersebut, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar mengajukan kebutuhan anggaran sekitar Rp1,4 triliun. Dari jumlah itu, sektor infrastruktur menjadi porsi terbesar dengan usulan lebih dari Rp1,3 triliun. Sementara sektor perumahan diusulkan sekitar Rp92,9 miliar, sektor ekonomi Rp49 miliar, sektor sosial Rp6,7 miliar, dan lintas sektor lebih dari Rp10 miliar.

Eka Putra berharap usulan anggaran pemulihan pascabencana tersebut dapat disetujui oleh pemerintah pusat agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Tanah Datar bisa segera dilaksanakan.

“Kami mohon doa dan dukungan masyarakat Tanah Datar agar usulan ini dapat disetujui, sehingga pemulihan pascabencana dapat segera berjalan,” kata Eka Putra.

Dalam kesempatan itu, Bupati Eka Putra didampingi Asisten Ekonomi dan Pembangunan Ten Feri, Kepala Bappeda Litbang Adriyanti Rustam, Kepala Pelaksana BPBD Ermon, Kepala Dinas PUPR Mustika Suarman, Kepala Dinas Perkim LH Pempri, Kepala Bagian Prokopim Roza Melfita, serta sejumlah pejabat lainnya.

The post Pemkab Tanah Datar Serahkan Dokumen R3P, Ajukan Anggaran Rp1,4 Triliun appeared first on Langgam.id.

Salah satu yang ditinjau Rustian yaitu lokasi rencana pembangunan huntap di Ladang Laweh, Kecamatan Rambatan, Pada kesempatan itu, ia meminta pemerintah daerah bergerak cepat dalam pembebasan lahan untuk pembangunan huntap.

“Pemerintah Kabupaten Tanah Datar telah menyediakan lahan sekitar 1,8 hektare, kalau sekiranya lahan untuk pembangunan sebanyak 129 unit huntap kurang, silahkan buat surat ke Gubernur, nanti Saya sampaikan, paling tidak bisa diberikan 3 hektare lagi, Insya Allah bisa karena ini kan juga untuk masyarakat,” ujar Rustian yang saat peninjauan didampingi oleh Wabup Tanah Datar, Ahmad Fadly.

Rustian juga mengingatkan kepada pemerintah daerah melalui instansi terkait untuk memastikan masyarakat yang mau untuk tinggal di huntap atau relokasi mandiri.

“Sekali lagi, saya minta pemda memastikan masyarakat yang mau dan memenuhi persyaratan untuk menetap di huntap ini. Dan bagi yang tidak, akan kita fasilitasi juga dengan relokasi mandiri namun tanah untuk hunian tidak bermasalah dan juga terbebas dari potensi musibah atau bencana,” bebernya.

Saat meninjau pembangunan 33 unit huntara yang direncanakan di Padang Kunyik, Nagari Bungo Tanjung, Kecamatan Batipuh, Sestama BNPB Rustian berharap pengerjaan dikebut agar lebih cepat tuntas.

“Alhamdulillah, telah selesai 5 unit huntara saat ini. Saya minta supaya pembangunan lebih cepat supaya masyarakat terdampak bencana terjamin untuk kenyamanannya. Saya harap huntara ini tuntas dalam dua atau tiga pekan ke depan,” tuturnya.

Hal hampir sama juga disampaikan Rustian saat mengunjungi lokasi pembangunan 15 unit huntara yang terletak di dekat Kantor Camat Batipuh Selatan.

“Untuk pembangunan 15 unit huntara di sini tentu juga kita harapkan segera diselesaikan, sehingga masyarakat bisa segera menempatinya. Dan bagi masyarakat yang tidak memilih tinggal di huntara, akan kita bantu dengan bantuan uang kontrak senilai Rp600 ribu selama 3 bulan,” ujarnya.

Wabup Tanah Datar, Ahmad Fadly mengatakan bahwa saat ini Tanah Datar memperoleh kuota sebanyak 129 unit huntap dan direncanakan bakal dibangun di Rambatan.

Namun bagi masyarakat mau relokasi mandiri, terang Ahmad, juga akan difasilitasi asalkan lahan untuk membangun tidak bermasalah.

Sesuai yang disampaikan Sestama, tambah Wabup, bagi masyarakat yang rumahnya rusak ringan dan rusak sedang juga akan dibantu.

Ia berharap OPD terkait bisa memastikan keakuratan dan ketersediaan data yang dibutuhkan BNPB atau Kementerian lain, sehingga huntap ataupun huntara untuk masyarakat bisa segera terealisasi.

“Hal ini karena kenyamanan hidup, sosial dan ekonomi masyarakat terdampak bencana menjadi tujuan yang ingin kita capai sehingga bisa hidup lebih baik lagi,” bebernya. (*)

The post Sestama BNPB Minta Pemkab Tanah Datar Percepat Pembebasan Lahan untuk Huntap appeared first on Langgam.id.