Pada rapat paripurna tersebut, Anggota DPRD Limapuluh Kota, M Fajar Rillah Vesky menyampaikan kritiknya terhadap keterlambatan penyusunan, perumusan, pengajuan, dan pembahasan Ranperda RPJMD 2025-2029.

Fajar tak hanya mengkiritisi pemda yang terlambat 28 hari mengajukan Ranperda RPJMD, tapi mengakui DPRD juga terlambat 40 hari membahas RPJMD.

“Ranperda RPJMD ini ibarat jatuh ditimpa tangga. Sudahlah Ranperda RPJMD ini masuknya terlambat 28 hari ke DPRD. Kita di DPRD, juga terlambat pula, mengagendakan pembahasannya,” ujar Fajar saar interupsi dalam rapat paripurna tersebut.

“Bahkan, penyampaian nota bupati, baru hari ini dapat dijadwalkan. Sementara, surat bupati, sudah masuk sejak 40 hari lalu atau sejak 18 Juni 2025,” terangnya.

Fajar mengungkapkan kekhawatirannya terhadap Ranperda RPJMD Limapuluh Kota. “Kalau sama-sama terlambat seperti hari ini, apa kata rakyat di luar sana. Bisa-bisa, RPJMD ini, nantinya dianggap kejar tayang. Bisa-bisa, kita dianggap bermain-bemain dan tidak serius mengurus daerah ini. Kita tentu tak ingin ini terjadi. Karena ini tanggung jawab moral kita kepada rakyat,” sebut politisi Partai Golkar ini.

Ia juga sempat membuka aturan main RPJMD. “Pertama, kami sampaikan keprihatinan yang mendalam, atas keterlembatan kita bersama, dalam penyusunan, perumusan, dan pembahasan Ranperda RPJMD 2025-2029. Jika kita sama-sama percaya, berpemerintahan itu dengan aturan. Maka, aturan main penyusunan dan pembahasan RPJMD ini adalah Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025,” ungkapnya.

Ia mengatakan, dalam Pasal 69 Ayat 1 sampai 3 Permendagri 86/ 2017 ditegaskan, bahwa Ranperda RPJMD yang terdiri dari Rancangan Perda dan Rancangan Akhir RPJMD, disampaikan ke DPRD paling lambat 90 hari, setelah kepala daerah dan wakil kepala daerah dilantik. Ini juga ditegaskan dalam lampiran Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 halaman 14 huruf O.

“Jika bupati dan wakil bupati dilantik oleh Bapak Presiden sejak 20 Februari 2025, maka aturannya, Ranperda RPJMD ini sudah masuk ke DPRD paling lambat 21 Mei 2025. Tapi nyatanya, berdasarkan dokumen yang ada, Rancangan Perda RPJMD baru diajukan 18 Juni 2025. Terjadi keterlambatan 28 hari atau hampir satu bulan,” ujar Fajar.

Ia menambahkan bahwa saat Rancangan Awal RPJMD dibahas dulunya, pimpinan DPRD beserta anggota fraksi di DPRD, sudah menyampaikan harapan kepada tim pemerintah daerah, agar jangan sampai terlambat lagi. Tapi, nyatanya, proses Rancangan Awal sampai Rancangan Akhir RPJMD itu tetap terlambat disampaikan.

“Ibarat lagu kelompok musik Drive, kita tentu tidak mungkin menyalahkan waktu. Kita tidak mungkin menyalahkan keadaan. Kami berbaik sangka. Mungkin saja, setelah Rancangan Awal RPJMD kita sepakati bulan Mei, tidak cukup waktu bagi jajaran pemda untuk menyusun Renstra Perangkat Daerah dan melaksanakan Forum OPD atau Forum Lintas OPD,” ucapnya.

Apalagi, menurut Fajar, setelah renstra perangkat daerah disusun, harus diverifikasi ulang oleh Bappelitbangda. Dikonsultasikan pula dengan pemerintah provinsi. Setelah itu, baru dirumuskan Rancangan Akhir RPJMD yang disertai dengan review APIP.

“Mungkin itu semua butuh waktu bagi jajaran pemda. Karenanya, kami tetap berbaik sangka,” beber Fajar.

Lewat rapat paripurna DPRD, Fajar mengusulkan kepada pimpinan DPRD, agar langsung mengagendakan proses pembahasan Ranperda RPJMD, dengan memperhatikan batas waktu yang tersisa.

“Tak mungkin diulur-ulur lagi. Ini sama-sama tanggungjawab moral kita kepada rakyat,” tuturnya.

Fajar menyebutkan bahwa kalau mengacu Permendagari 86/2017 dan Inmendagri 2/2025, seharusnya 20 Agustus 2025, sudah ditetapkan Perda RPJMD 2025-2029. Dan, 40 hari sebelumnya, atau 11 Juli lalu, sudah ada persetujuan bersama kepala daerah dengan DPRD. Namun, karena Rancangan Akhir RPJMD, sama sekali belum dibahas, tentu belum bisa persetujuan bersama.

“Untuk itu, sekali lagi, kami minta lewat rapat paripurna, sambil menunggu proses penyesuaian hak administrasi dan hak keuangan pimpinan dan anggota DPRD, maka demi rakyat, demi daerah, dan demi kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, harus diagendakan rapat pembahasan Ranperda RPJMD ini secara cepat dan tepat,” harap Fajar.

Diketahui, rapat paripurna dengan agenda mendengarkan penyampaian nota bupati tentang Ranperda RPJMD itu dipimpin Wakil Ketua DPRD Aulia Efendi Dt Bijayo, didampingi Ketua DPRD Doni Ikhlas, dan diikuti 18 anggota DPRD. Rapat dihadiri Wabup Limapuluh Kota Ahlul Badrito Resha. (*)

The post DPRD Kritik Keterlambatan Pengajuan Ranperda RPJMD Limapuluh Kota 2025-2029 appeared first on Langgam.id.

Lapangan yang sering dijadikan lokasi upacara militer dan peringatan hari besar tingkat kabupaten dan provinsi itu, akan direvitalisasi lewat rencana kerja Disparpora dan pokok-pokok pikiran (Pokir) anggota DPRD Limapuluh Kota, M. Fajar Rillah Vesky.

Untuk tahap awal, sudah dilakukan peletakan batu pertama oleh Bupati Limapuluh Kota Safaruddin Dt Bandaro Rajo, bersama Kepala Pusat Barang Milik Negara Kementerian Pertahanan RI, Marsma TNI Tisna Kurniawan dan Kolonel Yudha Adillah, serta Gubernur Sumbar diwakili Asisten II Arry Yuswandi dan Plt Kepala Badan Kesbangpol Adi Dharma Dt Pamuntjak.

Peletakan batu pertama ini digelar Rabu lalu (15/1/2025), seusai upacara peringatan Peristiwa Situjuah ke-76 tahun.

Peletakan batu pertama revitalisasi sarana dan prasarana lapangan Chatib Soelaiman Situjuah Batua, juga dihadiri Wakil Ketua DPRD Limapuluh Kota, HM. Mhd Fadhil Abrar, LC, bersama anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD, M. Fajar Rillah Vesky, yang menuangkan pokok-pokok pikirannya untuk mendukung acara peringatan Peristiwa Situjuah yang dilaksanakan masyarakat dan pemerintah nagari.

Selain mereka, hadir unsur Forkopimda Limapuluh Kota, Forkopimca Situjuah Limo Nagari, pejabat Disparpora, Pemnag Situjuah Batua, dan pengurus PS. Sago Team.

Bupati Limapuluh Kota Safaruddin Dt Bandaro Rajo menyebut, program revitalisasi sarana dan prasarana lapangan Chatib Soelaiman Situjuah Batua, berdasarkan rencana kerja Disparpora Limapuluh Kota,b serta usulan Pemnag Situjuah Batua dan PS Sago Team, yang diakomodir lewat Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD, M. Fajar Rillah Vesky, merupakan legacy yang ditinggalkan Pemkab dan DPRD Limapuluh Kota, untuk peringatan Peristiwa Situjuah ke-76 tahun.

“Lapangan ini, bersejarah dan kaya fungsi, karenanya layak direvitalisasi,” tegas Safaruddin, dikutip Minggu (19/1/2025).

Kepala Disparpora Limapuluh Kota Syukri Anda, diwakili Sekretaris Disparpora Susmaji dan Kabid Sarana Prasarana Isman menyebut, program dan kegiatan revitalisasi sarana dan prasaranah lapangan olahraga di kabupaten ini, termasuk lapangan Chatib Soelaiman Situjuah Batua, akan dilaksanakan pertengahan tahun 2025.

Secara keseluruhan di Kabupaten Limapuluh Kota, anggaran untuk program ini yang teralokasi dalam APBD sekitar Rp4,6 miliar. Khusus untuk lapangan Chatib Soelaiman, anggarannya sebesar Rp250 juta, sesuai usulan pokir anggota DPRD Limapuluh Kota, M. Fajar Rillah Vesky.

Sementara, M. Fajar Rillah Vesky yang merupakan anggota DPRD peraih suara tertinggi di Dapil 3 Limapuluh Kota (Situjuah Limo Nagari, Luhak, dan Lareh Sago Halaban), berterimakasih kepada Bupati, TAPD, Banggar DPRD, dan Disparpora, yang sudah mengakomodir usulan Musrenbang Situjuah Batua dan PS Sago Team, untuk merevitalisasi lapangan Chatib Soelaiman, melalui Pokok-Pokok Pikiran DPRD.

“Revitalisasi lapangan olahraga ini, tentu sesuai dengan substansi baru yang diatur dalam Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2025,” ujar Fajar Vesky.

Wartawan utama non-aktif yang pernah menulis buku “Tambiluak, Tentang PDRI dan Peristiwa Situjuah” ini menyebut, program revitalisasi lapangan Chatib Soelaiman Situjuah Batua, bukan sekadar memenuhi substansi baru dalam Permendagri 15/2024.

Namun juga untuk mengenang dan meneladani nilai-nilai kejuangan Chatib Soelaiman, tokoh kemerdekaan Indonesia yang sudah diusulkan Pemprov Sumbar bersama Pemko Padangpanjang, Pemkab Tanahdatar, Pemkab Limapuluh Kota, dan Pemko Payakumbuh sebagai Pahlawan Nasional.

“Revitalisasi lapangan Chatib Soelaiman ini juga untuk menggairahkan dunia olahraga, khususnya sepakbola di Limapuluh Kota. Karena kita tahu, lapangan Chatib Soelaiman Situjuah Batua, termasuk lapangan sepakbola yang representatif di kabupaten ini. Setiap tahun, selalu ada kompetisi dan kejuaran amatir di lapangan ini seperti dimaksud Permendagri 15/2024. Dan lapangan ini, setiap tahun, digunakan Pemkab Limapuluh Kota dan Pemprov Sumbar, sebagai lokasi peringatan berbagaj hari besar,” ujar Fajar.

Mengingat keterbatasan anggaran Pemkab Limapuluh Kota, Fajar Rillah Vesky mewakili masyarakat Nagari Situjuah Batua, berharap Pemprov Sumbar, dapat memberi support anggaran yangan lebih besar untuk revitalisasi lapangan Chatib Soelaiman. Apalagi, dalam upacara peringatan Peristiwa Situjuah tahun 2023 lalu, Gubernur Sumbar Buya Mahyeldi Ansharullah, pernah membangun wacana dihadapan menjadikan lapangan Chatib Soelaiman Situjuah Batua sebagai stadion.

“Saya sportif saja. Dalam Pilkada 2024 lalu, karena komitmen dengan keputusan partai, saya bukanlah pendukung Pak Mahyeldi dan Pak Vasco. Tapi, mayoritas masyarakat Situjuah Limo Nagari, khususnya Situjuah Batua, kembali memberi amanah kepada Buya Mahyeldi. Maka, kepada Buya Mahyeldi yang pernah mewacanakan lapangan Chatib Soelaiman Situjuah Batua sebagai stadion, besar sekali harapan masyarakat, agar dapat membantu revitalisasi lapangan Chatib Soelaiman, melalui APBD Sumbar. Mengingat, APBD Limapuluh Kota yang terbatas,” kata Fajar Rillah Vesky. (*/Fs)

The post Pemkab Limapuluh Kota Bakal Revitalisasi Lapangan Chatib Soelaiman appeared first on Langgam.id.

Hal itu disampaikan Bupati Lima Puluh Kota Safaruddin Dt. Bandaro Rajo dalam sambutannya pada rangkaian acara tabur bunga peringatan gugurnya sembilan Syuhada dalam peristiwa Titian Dalam, Rabu (10/1/2024).

“Sesuai harapan masyarakat, kita akan berusaha untuk melakukan pembenahan lokasi makam serta mengupayakan pembangunan tugu atau monumen di lokasi makam para syuhada peristiwa Titian Dalam ini. Terhadap rencana itu, tentunya kita berharap pihak masyarakat bisa membebaskan lahannya secara tuntas,” katanya dikutip dari laman pemda.

Bupati Safaruddin juga mengatakan Pemkab Lima Puluh Kota akan memberikan perhatian terhadap keluarga atau ahli waris para pejuang yang telah mengorbankan jiwa dan raganya pada peristiwa berdarah tanggal 10 Januari 1949 silam tersebut.

“Salah satu perhatian itu, kita akan memberikan penghargaan kepada anak cucu para syuhada yang telah berjasa besar dalam mempertahankan keberlangsungan republik ini. Selain itu nantinya kita juga akan mengundang mereka dalam acara peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2024 ini,” tutur Bupati.

Lebih lanjut Bupati Safaruddin memaparkan, Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan salah satu daerah basis perjuangan Republik Indonesia. Pemerintah daerah sangat peduli dengan perjuangan dan perkembangan sejarah PDRI ini. Terkait dengan sejarah peristiwa Titian Dalam, ia meminta Dinas Pendidikan dan Dinas Perpustakaan agar benar-benar mengarsipkan seluruh dokumen menyangkut perjuangan PDRI tersebut. (*/Fs)

The post Pemkab Limapuluh Kota Bakal Renovasi Makam Syuhada Titian Dalam appeared first on Langgam.id.

Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Herman sebagai Pj Sekda Limapuluh Kota tersebut dilaksanakan di Aula Kantor Bupati di Bukik Limau, Sarilamak, Kamis (9/11/2023).

Penunjukan Herman Azmar sebagai Pj Sekda itu tertuang dalam keputusan Bupati Limapuluh Kota Nomor 880.1.3.3/287/Bup-LK/ 2023. Serta persetujuan Gubernur No 800/7464/IV/BKD-2023 tanggal 1 November 2023.

Bupati Limapuluh Kota, Safaruddin Dt. Bandaro Rajo mengatakan, bahwa pelantikan ini merupakan hal yang sangat penting. Hal ini karena Penjabat Sekretaris Daerah mempunyai tugas strategis membantu kepala daerah menyusun kebijakan dan pelayanan administratif.

“Pj Sekda juga mempunyai kewenangan yang sama seperti Sekretaris Daerah definitif. Untuk itu, diharapkan dapat memastikan program-program prioritas Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota agar dapat berjalan sesuai perencanaan,” ujarnya dikutip dari situs limapuluhkotakab.go.id.

Safaruddin mengungkapkan bahwa Pj Sekda harus dapat membaca dinamika yang berkembang di masyarakat. Terutama dalam mempersiapkan dan mengintegrasikan segala potensi guna mendukung kebijakan kepala daerah.

“Pj Sekda juga harus mampu berkoordinasi dan berkomunikasi dengan baik dengan seluruh instansi. Serta menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, dimana kemajuan iptek akan menjadi ruang tak terbatas dan menyentuh seluruh sendi kehidupan masyarakat,” ucapnya.

Pada pelantikan tersebut, Safaruddin mengucapkan terima kasih kepada Widya Putra atas dedikasinya menjabat Sekda Limapuluh Kota selama beberapa tahun ini. Menurutnya, di tangan Widya Putra selama ini urusan birokrasi dan pemerintahan berjalan dengan baik.

“Selama hampir 5 tahun bertugas, Widya Putra, mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab serta memberikan dukungan maksimal terhadap jalannya roda pemerintahan, atas nama pemerintah kami ucapakan apresiasi dan terimakasih,” ungkapnya. (*/yki)

The post Herman Azmar Ditunjuk Jadi Pj Sekda Limapuluh Kota appeared first on Langgam.id.

Diselenggarakan secara nasional, GPM di Limapuluh Kota dibuka dan dipantau langsung oleh Bupati Limapuluh Kota, Safaruddin Dt.Bandaro Rajo. Turut hadir dalam pembukaan Wakil Ketua DPRD Limapuluh Kota Syamsul Mikar, Sekretaris Daerah Widya Putra, unsur Forkopimda, Pimpinan Cabang Bulog Bukittinggi Sri Wahyuni dan Kepala Pos Payakumbuh Titik Pelita, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Limapuluh Kota Susi Susanti, Ketua TP-PKK Nevi Safaruddin, para Asisten, dan Kepala Perangkat Daerah Pemkab Limapuluh Kota.

Pada peringatan Hari Pangan 2023, Bupati Safaruddin bersama seluruh tamu undangan juga mengikuti secara virtual Peringatan Hari Pangan Nasional yang diselenggarakan Kementerian Pertanian.

Selain menggelar pangan murah, kegiatan tersebut dirangkai dengan acara penyerahan bantuan pangan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) perwakilan Nagari Sarilamak. Penyerahan bantuan beras untuk non PNS dari BPJS Ketenagakerjaan cabang Lima Puluh Kota, bantuan voucher belanja oleh BRI Cabang Payakumbuh dan PT. Pos Indonesia cabang Payakumbuh untuk masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota. Dan tak lupa pula ada pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat yang berkunjung pada acara tersebut.

Berbagai komoditas sembako tampak dijual dengan harga dibawah standar, bahan pangan yang dijual di bawah harga pasar itu, yakni beras premium Rp150.000/10 kg, gula Rp14.000/kg, minyak goreng Rp14.000/liter, Telur Rp 38.000, Cabe Merah Rp 30.000 serta sejumlah bahan pokok lainnya.

Bupati menyampaikan bahwa sesuai arahan Menteri Dalam Negeri, usaha pengendalian harga pangan dilakukan dengan mengakses 2 dana daerah, yaitu Dana Dekonsentrasi dan Dana APBD. “Kegiatan GPM ini difasilitasi oleh Badan Pangan Nasional melalui program SPHP-GPM ABT (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, Gerakan Pangan Murah) ABT tahun 2023, dan didukung oleh BUMN, Pemprov, OPD, pelaku utama dan pelaku usaha pertanian, perikanan dan peternakan serta UKM Kab. Lima Puluh Kota.

“Terima kasih kita ucapkan kepada Badan Pangan Nasional yang telah memberikan kepercayaan kepada Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota melalui Dinas Pangan sebagai penyelenggara kegiatan GPM ABT serentak nasional untuk yang kedua kalinya,” ujarnta dikutip dari Kominfo Limapuluh Kota.

Selain melalui Gerakan Pangan Murah, katanya, Pemkab Limapuluh Kota bersama Perum Bulog dan POS Indonesia juga telah mendistribusikan cadangan beras pemerintah untuk kegiatan operasi pasar sebagai upaya pengendalian gejolak kenaikan harga beras di pasaran. Menurutnya, hal itu dilakukan untuk stabilisasi harga dan membantu masyarakat khususnya warga miskin dalam memperoleh beras dengan harga terjangkau. (*/Fs)

The post Pemkab Limapuluh Kota Gelar Gerakan Pangan Murah appeared first on Langgam.id.

Tim lintas kementerian tersebut sambangi Limapuluh Kota untuk melaksanakan studi lapangan dan uji coba metadata indikator stunting, Jum’at, (6/10/2023) lalu di Nagari Bukik Sikumpa, Kecamatan Lareh Sago Halaban.

Berkekuatan 17 orang, tim tersebut akan melihat dan memastikan kesamaan data di lapangan utamanya data ibu hamil, balita, dan remaja. Kabupaten Limapuluh Kota menjadi satu dari dua daerah di Indonesia yang mendapat kunjungan lapangan dari TPPS pusat bersama Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.

“Kunjungan lapangan tim teknis dari pusat ke Bukik Sikumpa bertujuan untuk melihat secara langsung praktik dan inovasi yang dilaksanakan kader dalam mengumpulkan data sasaran intervensi stunting serta melaksanakan dialog bagaimana strategi, inovasi dan kebijakan-kebijakan pendukung yang disusun untuk percepatan penurunan stunting,” jelasnya, dikutip Minggu (8/10/2023).

Kemudian dikatakannya, kedatangan tim ini dinilai penting dalam mewujudkan satu data stunting serta memudahkan langkah pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan untuk menurunkan angka prevalensi stunting di Limapuluh Kota.

Saat berdialog di Aula Kantor Wali Nagari Bukik Sikumpa, tim yang dipimpin fasilitator Kemen PPN/Bappenas Harris Rambey memperoleh penjelasan langsung dari Fauzia Darwika selaku penanggung jawab Rumah Desa Sehat Nagari Sikumpa tentang langkah-langkah dan strategi para kader dalam penurunan angka stunting.

Wali Nagari Bukik Sikumpa, Zulfakri Utama Putra dalam laporannya menyampaikan, Nagari Bukik Sikumpa di tahun 2020 menjadi salah satu lokus stunting di Limapuluh Kota dengan angka prevalensi mencapai 19,17% (33 orang), namun di tahun 2023, angka stunting mengalami penurunan menjadi 9,2% (21 orang).

Ia juga menyampaikan, inovasi Lumbuang Bukik Sikumpa merupakan komitmen jajarannya dalam mendukung salah satu program prioritas nasional dalam menekan angka prevalensi stunting di Limapuluh Kota.

Sementara itu, Harris Rambey mengapresiasi langkah-langkah Wali Nagari, pemangku kepentingan di Bukik Sikumpa yang intensif berkoordinasi dengan tim percepatan penurunan stunting di tingkat kabupaten dan kecamatan serta nagari, sehingga intervensi stunting dapat berjalan.

“Tujuan utama kita turun ke lapangan adalah membuktikan apakah sasaran data yang dilaporkan benar dan tidak ada perbedaan data yang dikumpulkan kader dan nagari di lapangan,” paparnya.

Kemudian disebutkannya, penetapan satu metadata sasaran sangat penting dalam menentukan arah kebijakan penanganan stunting di tingkat nagari yang akan berdampak terhadap penurunan angka stunting.

“Pemerintah telah berkomitmen untuk menurunkan prevalensi stunting menjadi 14 persen pada tahun 2024 dan mewujudkan Indonesia Zero Tolerance Stunting di tahun 2045,” ulasnya.

Harris berharap, melalui kunjungan lapangan ini, pemerintah desa/nagari dapat menyatukan persepsi untuk mewujudkan satu data yang terintegrasi sehingga setiap kader maupun petugas lebih mudah dan terorganisir dalam pendataan sasaran stunting maupun sasaran yang berpotensi mengalami stunting. Selain itu, Harris berharap, para kader di nagari dapat memaksimalkan teknologi dalam pendataan.

Turut hadir dalam kunjungan lapangan, Kepala Bapelitbang Gusdian Laora, Kepala DP2KBP3A Ayu Mitria, Kepala Bidang Sosbud Bappeda Sumbar, Andre Ola Vetric, Camat Lareh Sago Halaban Wahyu Marmora, Wali Nagari Bukik Sikumpa Zulfakri Utama Putra. (*/Fs)

The post Atasi Stunting, Tim TPPS Pusat Sambangi Nagari Bukik Sikumpa Limapuluh Kota appeared first on Langgam.id.

Pelatihan tersebut dibuka langsung oleh Kepala Diskominfo Kabupaten Limapuluh Kota Desri yang didampingi Sekretaris Muhammad Rifki dan Pejabat Administrator Diskominfo Limapuluh Kota.

Untuk diketahui, Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi atau SRIKANDI merupakan aplikasi yang diluncurkan pemerintah pusat sebagai aplikasi umum bidang kearsipan, yang dapat mendukung pengelolaan arsip dan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik.

Desri dalam sambutannya mengatakan, terselenggaranya pelatihan SRIKANDI merupakan komitmen Diskominfo Limapuluh Kota untuk sesegera mungkin menerapkan instruksi Bupati Nomor 000.5.1/1/2023 tentang penerapan aplikasi SRIKANDI di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota.

Ia menginginkan pada tahun 2023 aplikasi ini sudah bisa diterapkan di lingkungan Diskominfo dan instansi lainnya di Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota.

“Kami berharap, Diskominfo sebagai instansi yang pertama dalam penerapan SRIKANDI dan harus bisa jadi percontohan bagi instansi lainnya di lingkung Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota,” katanya dikutip dari laman Kominfo, Kamis (5/10/2023).

Desri menambahkan, dengan SRIKANDI, diharapkan sistem naskah dinas Pemkab Limapuluh Kota bisa menerapkan paperless atau tanpa adanya penggunaan kertas.

“Kami berharap seluruh pegawai Diskominfo mampu mengikuti pelatihan dengan serius dan jadi yang terdepan dalam penerapan Aplikasi SRIKANDI,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Aptika Diskominfo, Ridho Azwardi mengatakan, Aplikasi SRIKANDI merupakan aplikasi umum bidang kearsipan yang dapat mendukung pengelolaan arsip dan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik, berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Aplikasi ini merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Arsip. (*/Fs)

The post Pemkab Limapuluh Kota Latih ASN Terapkan Aplikasi Srikandi appeared first on Langgam.id.

Instruksi ini diberikan Safaruddin usai peristiwa longsor dan banjir bandang yang terjadi di Nagari Padang Laweh, serta Jorong Sialang dan kawasan Pondam, Jorong Sawahlaweh, Nagari Tungkar, Kecamatan Situjuah Limo Nagari.

“Kita minta kawan-kawan BPBD, Dinas PU, dan dinas terkait, melaksanakan tanggap darurat di Nagari Ladang Laweh dan di Nagari Tungkar, selama tiga hari,” ujar Safaruddin dalam keterangan tertulis yang diterima langgam, Senin (21/8/2023).

Ia menambahkan, bahwa selama tanggap darurat ini, perlu juga dilakukan kajian teknis. Hal itu untuk mengetahui, kenapa longsor di Sialang terulang berulang dan bagaimana antisipasi agar tak terjadi longsor susulan di Ladang Laweh.

Safaruddin pun sempat meninjau lokasi longsor dan banjir bandang di Nagari Ladang Laweh, serta di Jorong Sialang dan kawasan Pondam, Jorong Sawahlaweh, Nagari Tungkar, pada Minggu (20/8/2023) sore.

Dalam peninjauan itu, Safaruddin didampingi tokoh muda Kecamatan Situjuah Limo Nagari, M Fajar Rillah Vesky. Serta, Wakil Ketua DPRD Limapuluh Kota, Syamsul Mikar.

Selain itu, saat peninjauan lokasi bencana itu, Safaruddin juga ditemani Kalaksa BPBD Rahmadinol, Kepala Dinas PU Rilza Hanif, Kepala DPMD/N Endra Amzar, dan Camat Situjuah Limo Nagari, Rumellia.

Pada kesempatan itu, Safaruddin memastikan Pemkab Limapuluh Kota hadir dalam penangananan bencana longsor dan banjir bandang di Nagari Tungkar dan Nagari Ladang Laweh.

Ia pun meminta masyarakat di kedua nagari untuk tidak panik, akan tetapi tetap senantiasa waspada akan potensi bencana. “Kita juga apresiasi, semangat gotong-royong masyarakat,” bebernya.

Tokoh muda Situjuah Limo Nagari, M Fajar Rillah Vesky memberikan apresiasi kepada Bupati Safaruddin Datuak Bandaro Rajo, bersama Kalaksa BPBD Rahmadinol, Kadis PU Rilza Hanif, serta tim Reaksi Cepat dari BPBD, Dinas PU, Damkar, Koramil 01/Luhak, dan Polsek Situjuah, yang sudah membantu masyarakat Nagari Ladang Laweh dan Nagari Tungkar, dalam menangani bencana longsor dan banjir bandang.

Fajar mengungkapkan, bahwa dalam menghadapi musibah banjir bandang dan tanah longsor ini, masyarakat Nagari Ladang Laweh dan Nagari Tungkar, sebenarnya cukup tangguh dan mandiri.

“Bahkan, ratusan masyarakat Nagari Ladang Laweh, berjibaku tanpa kenal lelah, membersihkan material longsoran, sampai alat berat dan armada pemadam kebakaran tiba untuk membersihkan sisa longsoran,” ucapnya. (*/yki)

The post Longsor Landa 2 Nagari di Limapuluh Kota, Bupati: Tanggap Darurat 3 Hari appeared first on Langgam.id.

Program ini memang merupakan janji Bupati Limapuluh Kota, Safaruddin Dt.Bandaro Rajo dalam upaya meningkatkan partisipasi sekolah dan peningkatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang pendidikan. Total 11.931 pelajar menerima bantuan merupakan siswa yang baru memasuki jenjang pendidikan SD maupun SMP.

“Bantuan baju seragam ini merupakan bentuk perhatian pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota untuk meringankan beban masyarakat. Apalagi Bantuan baju seragam ini juga merupakan program prioritas yang tertuang dalam visi misi serta program prioritas daerah,” kata Safaruddin dikutip dari laman Kominfo, Selasa (15/8/2023).

Menurutnya, penyerahan perlengkapan sekolah untuk siswa kelas 1 SD dan kelas 7 SMP yang terdiri dari baju, celana, tas, topi, ikat pinggang dan dasi secara gratis ini adalah bukti komitmen pemerintah daerah terhadap segala program yang telah dijanjikan kepada masyarakat.

“Program bantuan seragam ini kami yakini akan meringankan beban masyarakat serta mampu menjawab keraguan masyarakat terhadap realisasi program unggulan ini,” tambahnya.

Di tambahkan Bupati Safaruddin, semua masyarakat berhak menerima pendidikan,dan tidak ada anak putus sekolah hanya karena tidak memiliki seragam dan alat untuk menuntut ilmu. Untuk itu, Ia mengajak para pelajar memanfaatkan bantuan tersebut dengan melahirkan prestasi akademik dan non akademik.

“Semoga anak-anak Bapak lebih rajin menuntun ilmu, disiplin, dan hormati orang tua maupun guru di sekolah,” tambahnya.

Selain itu Bupati menyampaikan bahwa pihak nya berupaya untuk mensejahterakan guru honorer menjadi P3K. “Alhamdulilah tahun ini, Pemkab Limapuluh Kota tahun 2023 mendapatkan kuota P3K Guru sebanyak 335 orang,” pungkas Bupati Safaruddin.

Adapun jumlah penerima bantuan untuk paket seragam sekolah se Kabupaten Limapuluh Kota terdiri dari 5.324 siswa SD dan 6.607 siswa SMP yang tersebar di Tiga belas Kecamatan. (*/Fs)

The post Pemkab Limapuluh Kota Serahkan 11.931 Paket Bantuan Seragam SD dan SMP appeared first on Langgam.id.

Pelajar yang menerima bantuan itu adalah siswa yang baru memasuki jenjang pendidikan SD dan SMP. Rinciannya yaitu, 5.324 siswa SD dan 6.607 siswa SMP yang tersebar di 13 kecamatan di Limapuluh Kota.

Penyerahan seragam sekolah gratis dilakukan secara simbolis oleh Bupati Limapuluh Kota Safaruddin Dt Bandaro Rajo di SMP Negeri 1 Kecamatan Payakumbuh, Sabtu (12/8/2023).

Safaruddin mengungkapkan, bantuan baju seragam ini merupakan bentuk perhatian Pemkab Limapuluh Kota untuk meringankan beban masyarakat.

“Apalagi bantuan baju seragam ini juga program prioritas yang tertuang dalam visi misi serta program prioritas daerah,” tulis Safaruddin dalam akun Instagramnya, Sabtu (12/8/2023).

Ia menambahkan, bahwa penyerahan perlengkapan sekolah untuk siswa kelas 1 SD dan 7 SMP ini yang terdiri dari baju, celana, tas, topi, ikat pinggang, dan dasi secara gratis ini merupakan bukti komitmen pemda terhadap segala program yang telah dijanjikan kepada masyarakat.

Menurut Safaruddin, semua masyarakat berhak menerima pendidikan dan tidak ada anak putus sekolah hanya karena tidak memiliki seragam dan alat untuk menuntut ilmu.

Ia pun mengajak para pelajar untuk memanfaatkan bantuan tersebut dengan melahirkan prestasi akademik dan non akademik.

“Semoga anak-anak lebih rajin menuntut ilmu, disiplin, dan hormati orang tua maupun guru di sekolah,” harapnya. (*/yki)

The post 11.931 Pelajar di Limapuluh Kota Terima Bantuan Seragam Sekolah Gratis dari Pemkab appeared first on Langgam.id.