Usulan tersebut disampaikan Bupati Dharmasraya, Annisa Suci Ramadhani, dalam forum Musrenbang yang digelar di Auditorium Gubernur Sumbar, Padang, Rabu (8/4/2026). Forum ini menjadi wadah strategis untuk menyelaraskan arah pembangunan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Annisa menegaskan, perbaikan infrastruktur jalan provinsi menjadi kebutuhan mendesak karena berperan sebagai urat nadi konektivitas antarwilayah serta distribusi hasil produksi masyarakat.

“Perbaikan jalan provinsi menjadi prioritas karena menyangkut langsung mobilitas masyarakat dan distribusi hasil produksi. Dengan infrastruktur yang baik, pertumbuhan ekonomi akan lebih cepat dan merata,” ujarnya.

Sejumlah ruas jalan strategis yang diusulkan untuk direhabilitasi antara lain Simpang Koto Baru–Junction, Junction–Abai Siat yang berbatasan dengan Provinsi Jambi, Simpang Sikabau–Simpang Koto Baru, serta Simpang Koto Baru–Tanjung Simalidu di Kecamatan Koto Salak.

Ruas-ruas tersebut dinilai memiliki peran penting dalam mendukung kawasan swasembada pangan, air, dan energi, sekaligus memperkuat konektivitas kawasan ekonomi di Dharmasraya.

Selain jalan provinsi, Pemkab Dharmasraya juga mengusulkan peningkatan jalan kabupaten yang terhubung dengan sejumlah koridor ekonomi, mulai dari Pulau Punjung hingga Sungai Rumbai, Koto Besar, Sitiung, dan Timpeh.

Penguatan infrastruktur tersebut diarahkan untuk memperlancar arus barang dan jasa serta mendukung pengembangan komoditas unggulan daerah seperti padi, kelapa sawit, karet, dan peternakan.

Tak hanya itu, Dharmasraya juga mengajukan sejumlah program pendukung, antara lain revitalisasi pasar dan kawasan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pembangunan pabrik kelapa sawit dan biofuel, pabrik pakan ternak, serta penguatan sistem logistik melalui pembangunan gudang bongkar muat.

Secara keseluruhan, nilai usulan yang diajukan Kabupaten Dharmasraya dalam Musrenbang RKPD Sumbar 2027 mencapai sekitar Rp157,3 miliar.

Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi dalam penyusunan perencanaan pembangunan.

Menurut dia, keselarasan program antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota menjadi kunci agar pembangunan berjalan efektif dan tepat sasaran.

“Perencanaan yang terintegrasi akan membantu kita mengoptimalkan potensi daerah sekaligus menjawab berbagai tantangan pembangunan ke depan,” ujar Mahyeldi.

Melalui usulan tersebut, Pemkab Dharmasraya berharap pembangunan infrastruktur, khususnya jalan provinsi, dapat segera direalisasikan guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

The post Musrenbang RKPD 2027, Dharmasraya Usulkan Perbaikan Jalan Provinsi sebagai Prioritas appeared first on Langgam.id.

Asisten Administrasi Umum Setdaprov Sumbar Medi Iswandi menyebutkan, kinerja pembangunan makro Dharmasraya pada tahun 2025 mengalami peningkatan yang signifikan. Ia menilai capaian tersebut tidak hanya membaik secara angka, tetapi juga melampaui rata-rata kabupaten dan kota di Sumbar pada sejumlah indikator utama.

“Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pada periode 2024 hingga 2025 terjadi pergeseran positif dalam berbagai sektor,” ujarnya.

Kata Medi, pada 2024 masih terdapat beberapa indikator yang berada di bawah rata-rata provinsi, seperti Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), pertumbuhan ekonomi, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Namun, indikator lain seperti tingkat kemiskinan dan pendapatan per kapita sudah menunjukkan hasil yang relatif lebih baik dibandingkan capaian provinsi.

“Memasuki tahun 2025, kondisi tersebut berubah cukup drastis. Dharmasraya berhasil mencatatkan keunggulan pada lima indikator makro pembangunan,” jelasnya.

“Tingkat kemiskinan dan pengangguran mengalami penurunan, sementara pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita menunjukkan peningkatan yang melampaui rata-rata provinsi. Hal ini mencerminkan perbaikan dalam penyerapan tenaga kerja dan aktivitas ekonomi masyarakat,” sambung Medi.

Meski demikian, lanjutnya, IPM masih menjadi pekerjaan rumah bagi Kabupaten Dharmasraya. Walaupun mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, nilainya masih berada di bawah rata-rata provinsi, sehingga memerlukan perhatian lebih dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Secara keseluruhan, capaian ini menandai perubahan signifikan bagi Dharmasraya. Dari sebelumnya tertinggal pada beberapa indikator, kini daerah tersebut mampu menunjukkan daya saing yang lebih kuat di tingkat provinsi.

“Di tengah kondisi sejumlah daerah lain yang mengalami perlambatan, Dharmasraya justru tampil dengan kinerja yang relatif stabil,” ucap Medi.

Sementara itu, Bupati Dharmasraya Annisa Suci Ramadhani, mengatakan capaian tersebut merupakan hasil kerja sama berbagai pihak. Ia juga menyoroti peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sepanjang 2025, meskipun dihadapkan pada keterbatasan fiskal.

Untuk perencanaan ke depan, kebutuhan pembangunan tahun 2027 diperkirakan mencapai sekitar Rp2 triliun. Sebagian di antaranya berasal dari ratusan usulan prioritas yang didominasi sektor infrastruktur. Namun, kemampuan anggaran daerah masih terbatas, dengan kontribusi PAD yang relatif kecil serta beban belanja pegawai yang masih tinggi.

“Sebagai langkah strategis, pemerintah daerah menyiapkan sejumlah upaya, antara lain optimalisasi PAD melalui sektor potensial seperti pertambangan dan perkebunan, penguatan badan usaha milik daerah, peningkatan investasi di sektor riil, serta memperkuat kolaborasi dengan pemerintah pusat, provinsi, dan pihak swasta,” ungkapnya.

Dengan langkah tersebut, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya optimistis dapat mempertahankan tren pembangunan yang positif sekaligus menghadapi tantangan fiskal pada tahun-tahun mendatang.

The post Pemprov Sumbar Puji Kinerja Pembangunan 2025 Pemkab Dharmasraya appeared first on Langgam.id.

Peresmian tersebut merupakan bagian dari peluncuran (launching) 200 jembatan di berbagai daerah yang siap digunakan oleh masyarakat sebagai bagian dari program pemerintah pusat untuk memperkuat konektivitas wilayah.

Acara peresmian turut dihadiri oleh Kepala Dinas PUPR Dharmasraya, Zakirman, Camat Koto Baru Darmendra, Kapolsek Koto Baru, Iptu Alfurqon, Wali Nagari Ampang Kuranji, Nobon, serta unsur TNI dan masyarakat setempat.

Dandim 0310/SSD, Letkol CZI Joko Stradona mengungkapkan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari launching 200 jembatan yang siap digunakan dalam program Presiden RI Prabowo Subianto melalui Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Maruli Simanjuntak, yang diusulkan Bupati Annisa Suci Ramadhani melalui Dinas PUPR.

“Jembatan yang kami kerjakan bersama Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dan masyarakat setempat ada empat titik yang akan dikerjakan, salah satunya jembatan gantung di Nagari Ampang Kuranji. Dulunya jembatan ini rusak berat bahkan sempat putus,” ucapnya.

Ia menambahkan bahwa pembangunan kembali jembatan tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian pemerintah dalam memastikan akses masyarakat tetap terhubung, terutama bagi wilayah yang sebelumnya terdampak kerusakan infrastruktur akibat bencana.

Jembatan gantung Lubuk Botung sendiri merupakan salah satu akses penting bagi masyarakat Ampang Kuranji. Jembatan ini menghubungkan aktivitas warga menuju pusat ekonomi, pendidikan, dan berbagai kegiatan sosial lainnya.

Dalam kesempatan tersebut, tokoh masyarakat Ampang Kuranji, Andisa Putra menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada jajaran TNI serta pemerintah daerah atas terbangunnya kembali jembatan tersebut.

Ia juga mengapresiasi gerak cepat Bupati Dharmasraya Annisa Suci Ramadhani dalam menjemput program dari pemerintah pusat sehingga pembangunan jembatan yang sangat dibutuhkan masyarakat tersebut dapat terealisasi.

“Masyarakat Ampang Kuranji sangat bersyukur. Jembatan ini kembali menghubungkan aktivitas warga dan memberi harapan baru bagi peningkatan ekonomi,” bebernya. (*)

The post Perkuat Konektivitas Wilayah, Jembatan Gantung Lubuk Botung Dharmasraya Diresmikan appeared first on Langgam.id.

Kepastian tersebut ditandai dengan dilaksanakannya penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Penjabat Sekretaris Daerah Dharmasraya, Jasman Dt. Bandaro Bendang dengan pihak Bulog sebagai dasar pembangunan gudang tersebut di Padang, Jumat (6/3/2026).

Penandatanganan NPHD tersebut sekaligus diikuti dengan penyerahan sertifikat hibah lahan dari Pemkab Dharmasraya kepada Bulog untuk lokasi pembangunan gudang logistik pangan di daerah tersebut.

Penandatanganan NPHD dan penyerahan sertifikat hibah tersebut turut disaksikan Kepala Badan Keuangan Daerah Marten Yunus dan Kepala Dinas Pangan dan Perikanan Hasto Kuncoro.

Pembangunan gudang Bulog ini merupakan buah dari komunikasi dan langkah aktif yang dilakukan Bupati Dharmasraya Annisa Suci Ramadhani dengan pemerintah pusat.

Beberapa waktu lalu, Annisa secara langsung menemui Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman serta Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, Letjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani.

Pertemuan tersebut untuk menyampaikan potensi pertanian Dharmasraya sekaligus mendorong dukungan penguatan sistem logistik pangan di daerah. Termasuk pembangunan gudang Bulog sebagai fasilitas penyerapan dan penyimpanan hasil produksi petani.

Penjabat Sekretaris Daerah Dharmasraya, Jasman mengatakan pembangunan gudang tersebut merupakan langkah strategis Bupati Annisa dalam memperkuat sektor pertanian sekaligus menjaga ketahanan pangan daerah.

“Penguatan sektor pertanian, perkebunan, dan UMKM merupakan salah satu misi Bupati Dharmasraya. Kerja sama dengan Bulog ini diharapkan mampu menyerap hasil produksi petani serta memastikan ketersediaan stok pangan bagi masyarakat,” ucapnya.

Selain itu, terang Jasman, keberadaan gudang Bulog juga diharapkan memberi manfaat langsung bagi petani dan masyarakat. Dengan adanya fasilitas tersebut, Bulog dapat memastikan penyerapan hasil panen padi dan jagung masyarakat dengan harga yang wajar sehingga memberikan kepastian pasar bagi petani.

“Kehadiran Bulog juga diharapkan dapat memutus praktik tengkulak maupun sistem ijon yang selama ini kerap merugikan petani akibat permainan harga yang tidak wajar,” ujarnya.

Kemudian, kata Jasman, keberadaan gudang logistik ini juga akan mempermudah distribusi berbagai program bantuan pangan pemerintah ke Kabupaten Dharmasraya sehingga penyalurannya dapat berlangsung lebih cepat dan efisien.

Ia menjelaskan, keberadaan gudang Bulog nantinya tidak hanya difungsikan sebagai tempat penyimpanan beras, tetapi juga berbagai komoditas pangan penting lainnya seperti minyak goreng, gula, telur, serta kebutuhan pokok lainnya.

“Selain memperkuat cadangan pangan daerah, fasilitas tersebut juga diharapkan mampu menjaga stabilitas harga pangan serta memberikan kepastian pasar bagi hasil pertanian masyarakat Dharmasraya,” bebernya.

Jasman menyebutkan, sebagai bentuk dukungan terhadap pembangunan tersebut, Pemkab Dharmasraya telah menyiapkan lahan hibah seluas sekitar 5.800 meter persegi yang berlokasi di Nagari Koto Padang sebagai lokasi pembangunan gudang logistik Bulog.

Sementara itu, Kepala Perum Bulog Kantor Wilayah Sumatra Barat, R Darma Wijaya menyampaikan bahwa pembangunan gudang di Dharmasraya merupakan bagian dari program nasional Bulog untuk memperkuat kapasitas penyimpanan stok pangan.

“Dharmasraya merupakan salah satu wilayah yang strategis karena menjadi basis penyerapan hasil pertanian. Dengan adanya gudang Bulog di daerah ini, penyerapan hasil produksi petani diharapkan dapat lebih optimal sekaligus menjaga ketersediaan stok pangan,” ungkapnya.

Bulog menargetkan kapasitas awal gudang yang akan dibangun sekitar 1.000 ton dengan kemungkinan pengembangan lebih lanjut sesuai kebutuhan. (*)

The post Gudang Bulog Segera Dibangun di Dharmasraya, Pemkab Siapkan Lahan di Nagari Koto Padang appeared first on Langgam.id.

Rapat tersebut dihadiri oleh Kepala Kantor Kemenag H Masdan, Ketua Baznas Z Lubis, Kasubbag TU, para Kasi, Kabag Kesra Setda Kabupaten Dharmaraya, Natra Hendri, para Kepala Madrasah, Kepala KUA, serta Ketua Ormas Islam se-Kabupaten Dharmasraya.

Dalam hasil rapat disepakati bahwa pembayaran zakat fitrah dikonversi dalam bentuk uang dan dibagi ke dalam empat kategori berdasarkan kualitas beras yang dikonsumsi masyarakat sehari-hari.

Yaitu, Kategori I sebesar Rp50.000 per jiwa, Kategori II sebesar Rp45.000 per jiwa, Kategori III sebesar Rp40.000 per jiwa, Kategori IV sebesar Rp35.000 per jiwa. Sementara itu, besaran fidiyah ditetapkan sebesar Rp30.000 per hari.

Dalam keterangannya, pihak Kemenag Dharmasraya menyampaikan bahwa zakat fitrah ditetapkan dan dibayarkan dalam bentuk uang guna memberikan kepastian serta kemudahan bagi masyarakat.

“Zakat fitrah ditetapkan dan dibayarkan dalam bentuk uang sesuai dengan kualitas beras yang kita konsumsi sehari-hari dan memberi kepastian dalam kemudahan bagi masyarakat untuk membayar zakat tepat waktu,” ungkap dari pihak Kemenag Dharmasraya dalam forum rapat tersebut.

Hasil penetapan ini selanjutnya dituangkan dalam Surat Edaran Ketua Baznas dan akan segera disosialisasikan kepada masyarakat melalui kanal media resmi Kantor Kemenag Dharmasraya serta Pemkab Dharmasraya.

Dengan penetapan ini, diharapkan pelaksanaan zakat fitrah dan fidiyah di Kabupaten Dharmasraya dapat berjalan tertib, transparan, dan tepat sasaran. (*)

The post Kemenag dan Baznas Dharmasraya Tetapkan Besaran Zakat Fitrah dan Fidiyah 2026 appeared first on Langgam.id.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas keluhan masyarakat terkait kelangkaan tabung LPG 3 kilogram dan lonjakan harga di lapangan. Sosialisasi juga digelar setelah Bupati Dharmasraya, Annisa Suci Ramadhani, melakukan inspeksi mendadak pada Rabu, 25 Februari 2026, dan menemukan indikasi pelanggaran terkait harga jual serta mekanisme distribusi di sejumlah titik.

Kegiatan dipimpin langsung oleh Penjabat Sekretaris Daerah, Drs. Jasman Dt Bandaro Bendang, MM. Turut hadir Plt Asisten Pemerintahan dan Kesra Catur Eby, Kabag Perekonomian Enzostri, Kadis Kumperdag Alfiandri, Plt Kasatpol PP dan Damkar Yunisman, Kepala Badan Kesbangpol Bobby Perdana Riza, para camat, serta seluruh agen LPG se-Kabupaten Dharmasraya.

Dalam arahannya, Penjabat Sekda menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak akan mentolerir penyimpangan distribusi LPG bersubsidi. Apalagi jika ditemukan agen atau pangkalan menjual jatah masyarakat Kabupaten Dharmaraya itu ke luar wilayah.

“Pemberian sanksi akan diberlakukan sesuai ketentuan bagi agen maupun pangkalan yang tidak berjualan sesuai aturan. Ini peringatan tegas agar distribusi kembali tertib,” ujar Jasman.

Ia menekankan bahwa LPG 3 kilogram merupakan barang subsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu, sehingga wajib dijual sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) dan tidak boleh disalurkan keluar daerah.

Selain itu, komposisi penjualan ditegaskan kembali harus mengacu pada ketentuan, yakni 90 persen untuk masyarakat ber-KTP Dharmasraya dan maksimal 10 persen untuk pengecer yang terdaftar resmi dalam aplikasi pengawasan distribusi (APK).

Penjabat Sekda juga mengingatkan agar agen membina pangkalan yang terdaftar di bawahnya serta memastikan tidak ada pangkalan ilegal maupun pengecer yang tidak terdaftar dalam sistem pengawasan.

Pemerintah daerah melalui OPD yang ditunjuk sebagai leading sector akan melakukan validasi data dan peninjauan lapangan secara menyeluruh terhadap agen dan pangkalan, termasuk mencocokkan data pembelian, penjualan, serta potensi pelanggaran.

Dalam forum tersebut juga dilakukan dialog antara camat dan agen terkait persoalan distribusi LPG 3 kilogram di wilayah masing-masing, sebagai bagian dari upaya memastikan pasokan tetap terkendali dan harga stabil.

Pemkab Dharmasraya menegaskan bahwa hasil sosialisasi ini akan ditindaklanjuti dengan pengawasan lapangan secara berkala. Agen dan pangkalan yang terbukti melanggar aturan akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

The post Agen dan Pangkalan di Dharmasraya Diperingatkan untuk Taat Aturan Pendistribusian dan HET Gas LPG 3 Kg appeared first on Langgam.id.

Kehadiran jajaran pimpinan daerah tersebut disambut hangat oleh masyarakat dan berlangsung dalam suasana penuh keakraban.

Adapun Forkopimda yang hadir adalah Dandim 0310/SSD, Letkol CZI Joko Stradona, Kapolres Dharmasraya, AKBP Kartyana Widiyarso Wardoyo Putro, Kajari Dharmasraya diwakili Kasi Intel Darmasi Edison SH, dan Kepala Pengadilan Agama Pulau Punjung, Iqbal Kadafi. Sedangkan dari unsur DPRD hadir Heri Saputra, Pasdisata Dt Kabilangan, Agusnadi Dt. Rajo Adil dan Henrianto.

Kegiatan Safari Ramadan ini menjadi momentum mempererat silaturahmi antara pemerintah daerah dan masyarakat, sekaligus sarana penyampaian informasi pembangunan secara langsung.

Dalam sambutannya, Bupati Annisa menegaskan komitmennya membangun Pulau Punjung sebagai ibu kota Kabupaten Dharmasraya melalui dukungan pendanaan dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, maupun APBN. Ia menyampaikan bahwa pembangunan kawasan ibu kota harus dilakukan secara bertahap, terarah, dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Sejumlah program prioritas tengah dan akan dilaksanakan di wilayah Pulau Punjung. Pemerintah daerah saat ini melakukan revitalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Pulau Sawah guna meningkatkan kualitas serta kontinuitas layanan air bersih bagi masyarakat.

Rencana pembangunan Sekolah Rakyat juga tengah memasuki tahap persiapan sebagai upaya memperluas akses pendidikan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Penataan kawasan kumuh Pasar Lama terus didorong untuk menciptakan lingkungan yang lebih tertata, bersih, dan nyaman sekaligus menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat.

Di sektor pertanian, berbagai bantuan disalurkan melalui program One Village One Product (OVOP) guna mendorong setiap nagari mengembangkan produk unggulan berbasis potensi lokal sehingga mampu meningkatkan nilai tambah dan kesejahteraan petani.

Secara khusus, Bupati Annisa juga menjawab keluhan masyarakat terkait lampu Penerangan Jalan Umum (PJU). Ia menjelaskan bahwa kondisi tersebut terjadi karena perlunya evaluasi terhadap pelaksanaan program PJU yang sebelumnya dijalankan melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) pada tahun 2023.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPKP, ditemukan sejumlah potensi kerugian keuangan negara dalam pelaksanaannya. Karena itu, pemerintah daerah harus menerapkan prinsip kehati-hatian agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

Namun demikian, Annisa menegaskan bahwa dirinya tidak ingin berlarut-larut pada persoalan masa lalu dan memilih fokus pada solusi konkret demi menjawab kebutuhan masyarakat.

“Yang terpenting hari ini adalah bagaimana masyarakat kembali mendapatkan penerangan jalan yang layak. Kita fokus pada solusi,” tegasnya.

Sebagai langkah nyata, Pemkab Dharmasraya pada bulan Maret ini akan melaksanakan pemasangan sekitar 700 titik lampu PJU dengan skema meterisasi. Melalui skema ini, setiap titik lampu akan menggunakan meteran tersendiri sehingga lebih transparan, terkontrol, dan akuntabel dalam pengelolaan anggarannya. Langkah tersebut diharapkan mampu mengatasi persoalan penerangan jalan secara bertahap, sekaligus memastikan tata kelola keuangan daerah tetap berjalan sesuai aturan.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati bersama Forkopimda dan DPRD juga menyerahkan berbagai bantuan sebagai bentuk dukungan terhadap kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya memberikan bantuan sebesar Rp10 juta untuk masing-masing masjid di enam nagari di Kecamatan Pulau Punjung.

Khusus untuk Masjid Besar Babussalam yang dikunjungi, bantuan tambahan juga diserahkan berupa 20 mushaf Alqur’an, 20 lehar, serta dua rol tikar untuk menunjang kenyamanan jamaah dalam beribadah.
Selain itu, Ketua Baznas Baznas Dharmasraya, Z Lubis turut menyerahkan bantuan sebesar Rp3 juta, sementara Kepala Cabang Bank Nagari Cabang Pulau Punjung Rusdi memberikan bantuan senilai Rp2,5 juta. (*)

The post Tim 1 Safari Ramadan Dharmasraya Kunjungi Masjid Besar Babussalam Pulau Punjung appeared first on Langgam.id.

“Setahun sudah kami menjalani amanah ini. Meskipun bukan sesuatu yang sejak dulu saya cita-citakan, namun setiap jalan yang Allah titipkan pasti punya maksud baik. Kesempatan untuk bisa berbuat lebih banyak dan bermanfaat bagi orang lain,” ujar Bupati Annisa.

Ia mengungkapkan bahwa perjalanan tahun pertama ini tentu tidak mudah dan belum sempurna. Ada rasa lelah, ada kekhawatiran—terlebih saat memulai dengan tantangan kebijakan efisiensi dan kondisi defisit pada saat awal pemerintahan. Tapi rasa lelah itu selalu terbayarkan melihat semangat dan senyum masyarakat.

“Alhamdulillah, setahun kita tetap bisa bergerak membangun di berbagai sektor, dengan dukungan dari pemerintah pusat, provinsi dan kolaborasi para pihak termasuk perusahaan. Kita juga telah menyiapkan blueprint pembangunan sebagai peta jalan agar langkah kita ke depan lebih terarah, berkelanjutan dan melibatkan berbagai inovasi pendanaan,” ucap Annisa.

“Bismillah, kami tidak akan berhenti berikhtiar. Dengan kolaborasi, kritik dan masukan, serta doa dari seluruh masyarakat, insyaallah kita akan semakin kuat dan solid dalam mewujudkan Dharmasraya Sejahtera Merata. Amin,” sambung Annisa.

Dalam setahun kepemimpinannya sebagai Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya, banyak capaian yang telah dilakukan Annisa dan Leli. Berikut capaian satu tahun Bupati Annisa dan Wabup Leli:

1. Pembangunan Infrastruktur

a. Rehabilitasi dan Rekontruksi Jalan (APBD), total penanganan 24,7 Km

• Ruas Simpang Tabek-Padang Laweh, panjang ruas 6,8 Km
• Ruas Lawai-Sitiung, panjang ruas 4,4 Km
• Ruas Simpang Microwave-Sungai Duo, panjang ruas 5,2 Km
• Ruas Pulai-Simpang Tabek, panjang ruas 4,4 Km
• Ruas Ampalu-Koto Salak, panjang ruas 3,2 Km
• Ruas Simpang Blok E-Sipangkur, panjang ruas 0,72 Km

b. Rehabilitasi Jalan Kerja Sama Pemda dan CSR Perusahaan

• Ruas jalan Nagari Lubuk Besar ke kantor camat
• Ruas jalan kabupateng penghubung Koto Salak-Koto Baru
• Ruas jalan Jorong Labu dan Jorong Sungai Limau, Nagari Banai
• Ruas jalan kabupaten, Nagari Tanjung Alam
• Ruas jalan simpang SMKN 1 Sungai Rumbai-Pasar Sungai Rumbai
• Ruas jalan Abai Siat-batas Solok Selatan (dimulai 1 Maret sepanjang 7 Km)
• Ruas jalan poros Nagari Sitiung- Tabek Panyubarangan
• Ruas jalan dari Nagari Tiumang
• Ruas jalan Lintas Silago-Muaro Momong
• Ruas jalan Lintas Sungai Dareh-Sungai Kilangan

c. Rehabilitasi Jembatan

• 2 unit di Nagari IV Koto Dibawah
• 1 unit di Nagari Banai
• 1 unit di Nagari Taratak Tinggi
• 1 unit di Nagari Padukuan
• 1 unit di Nagari Panyubarangan
• 1 unit di Nagari Koto Laweh (progres 80 persen)
• Jembatan Koto Balai Sitiung V
• Jembatan pengairan Kampung Surau
• Jembatan Pulau Anjolai
• Jembatan permanen Ranah Palabi

d. Pembangunan Jembatan

• Jembatan Gantung Ampang Kuranji (progres 10 persen)
• Jembatan Gantung Mudik Lago Banai (April 2026)
• Jembatan Aramco Lubuk Karak (April 2026)

e. Irigasi

• Dukungan APBN lebih dari Rp55.434.612.000
• Peningkatan Daerah Irigasi (DI) Batanghari Rp22.374.621
• Pembangunan jaringan irigasi air tanah (JIAT) di 3 lokasi Rp7.500.000.000
• Peningkatan dan rehabilitasi daerah irigasi kewenangan daerah pada 8 daerah irigasi Rp25.559.991.
• Pembangunan jalan produksi pertanian dengan panjang ruas 2,7 Km Rp179 juta
• Pembangunan pengendalian banjir (tahap II) dengan total anggaran Rp56 miliar

f. Air Bersih dan Pemukiman

• Peningkatan kapasitas SPAM Pulau Sawah melalui Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Sumbar untuk penambahan sambungan rumah dengan nilai Rp20 miliar (dalam proses lelang mulai April 2026).
• Pembangunan Pamsimas dan sumur Rp1,5 miliar
• Perbaikan rumah tidak layak huni pada kawasan kumuh sebanyak 13 unit (Rp697.567.824).
• Peningkatan kualitas pemukiman kumuh Pasar Lama Pulau Punjung Rp4.933.647.700

g. Telekomunikasi dan Digitalisasi

• Pembangunan tower BTS di 5 titik. Yaitu Nagari Sinamar, Nagari Banai, Nagari Koto Nan Ampek Dibawuah, Nagari Tanjung Alam.
• Hotspot di sarana pendidikan

2. Ekonomi Kerakyatan

a. Bantuan Bibit Pertanian dan Peternakan

• Program One Village One Product (OVOP) di Dharmasraya yang mendorong setiap nagari/desa memiliki satu produk unggulan khas daerah.

b. Bantuan Bibit Perkebunan Sawit dan Kopi

• Bantuan replanting tahun 2025 seluas 442 hektare, bibit sawit, tanaman tumpang sari, padi Gogo dan pupuk yang tersebar dari 5 kelompok senilai Rp26 miliar
• Bantuan sapras tahun 2025, pupuk dan pestisida yang tersebar di 6 kelompok senilai Rp25 miliar
• Bantuan bibit sawit siap salur dibagikan ke-7 kelompok tani sebanyak 13.800 batang
• Bantuan beasiswa tahun 2025 untuk 107 anak petani sawit
• Bantuan bibit kopi 2.000 hektare yang akan dimulai Agustus 2026

c. Industri Pengolahan Perkebunan, Pertanian dan Pertambangan

• Pembangunan gudang Bulog mulai 1 Agustus 2026
• Pabrik RMU (mesin penggiling pada modern), dalam tahap persetujuan pembentukan BUMD oleh Kemendagri
• Pabrik kelapa sawit (pendanaan Pemda, BPDP dan Danantara). Dalam tahap persetujuan pembentujan BUMD oleh Mendagri.
• Pabrik pakan (pendanaan pemda dan Danantara). Dalam tahap persetujuan pembentukan BUMD oleh Mendagri.
• Pembibitan sawit (bekerjasama dengan PPKS Medan). Dalam tahap persetujuan pembentukan BUMD oleh Mendagri
• Tambang rakyat. Februari 2026, Dharmasraya mendapatkan 34 blok wilayah tambang rakyat.

3. Edukasi, Wisata dan Budaya

a. Pembangunan Sumber Daya Manusia

• Rehab gedung dan pembangunan gedung SD dan SMP tahun 2025 sebanyak 21 sekolah Rp30 miliar
• Pengadaan sarana pendidikan senilai Rp4,6 miliar
• Beasiswa Dharmasraya Juara untuk 2.000 siswa
• Pembangunan Sekolah Rakyat di Dharmasraya senilai Rp200 miliar

b. Olahraga dan Pemuda

• Fun Run
• Tarkam dan CFD

c. Wisata Budaya

• Penetapan Candi Pulau Sawah sebagai cagar budaya nasional
• Bimtek perangkat adat dan kelengkapan rumah gadang dan saran pemuda Rp50 juta/nagari

4. Optimalisasi Ekosistem Produk UMKM

• Koperasi Desa Merah Putih, sudah ada 8 KDMP yang sudah aktif
• Makan Bergizi Gratis. Jumlah dapur MBG yang sudah berdiri di Dharmasraya yaitu 10 dapur dengan penerima manfaat 24.376 orang.
• Aplikasi OVOP

5. Kesehatan

• 136.651 orang sudah mendapatkan pemeriksaan kesehatan gratis
• 37 orang sudah operasi katarak
• Total ada 121 peserta mengikuti sunatan massal
• Pembangunan cathlab RSUD Sungai Dareh Rp1,3 miliar
• Pembangunan gedung paru Rp2 miliar
• Bantuan alat kesehatan Rp19 miliar
• Pembangunan gedung Puskesmas Sitiung Rp1,5 miliar
• Bantuan Rp3 juta ibu hamil. Diberikan kepada desil 1, desil 2 dan kehamilan beresiko dimulai April 2026

The post Capaian 1 Tahun Kepemimpinan Annisa-Leli dalam Membangun Dharmasraya appeared first on Langgam.id.

Kegiatan tersebut berlangsung dalam suasana penuh kebahagiaan dan kebersamaan. Selain berbuka puasa bersama, Bupati Annisa juga menyerahkan santunan dan bingkisan sebagai bentuk kepedulian dan perhatian Pemkab Dharmasraya kepada anak-anak yang membutuhkan.

Pada kesempatan itu, Annisa mengaku bahagia bisa berada di tengah-tengah anak-anak yatim dan merasakan langsung kedekatan yang tulus bersama mereka. Menurutnya, doa-doa anak yatim menjadi penguat dan penambah semangat dalam menjalankan amanah sebagai kepala daerah.

“Berada di tengah anak-anak yatim seperti ini menghadirkan kebahagiaan tersendiri bagi saya. Doa-doa mereka adalah penguat bagi kami dalam memimpin dan membangun Dharmasraya,” ungkap Annisa.

Salah seorang anak yatim, Yusuf, menyampaikan rasa senang dan terima kasih atas perhatian yang diberikan.

“Saya senang bisa berbuka puasa bersama Ibu Bupati. Terima kasih atas santunan dan bingkisannya. Kami mendoakan semoga Ibu Annisa selalu sehat dan sukses memimpin Dharmasraya,” ujar Yusuf.

Pada kesempatan tersebut, dipimpin oleh pemuka agama setempat anak-anak yatim dan masyarakat yang hadir juga mendoakan agar Annisa Suci Ramadhani senantiasa diberi kesehatan, kekuatan, serta kemudahan dalam memimpin Kabupaten Dharmasraya sehingga sukses membawa daerah ini semakin maju, sejahtera dan merata.

Kegiatan ditutup dengan doa bersama menjelang waktu berbuka, memohon keberkahan bagi Kabupaten Dharmasraya dan seluruh masyarakatnya. (*)

The post Bupati Dharmasraya Berbagi Bersama 100 Anak Yatim di Timpeh appeared first on Langgam.id.

Annisa menegaskan bahwa kuota LPG 3 kilogram untuk Dharmasraya tidak pernah berkurang. Yaitu tetap sebanyak 214.000 tabung per bulan dan didistribusikan secara kontiniu sesuai jadwal.

Selain itu, pasokan dari SPBE dalam kondisi aman dan tidak ada pembatasan distribusi dari pihak penyedia. Dengan kuota dan pasokan yang stabil tersebut, seharusnya kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.

Namun, berdasarkan informasi dan hasil pemantauan yang dihimpun pemerintah daerah, kelangkaan yang terjadi diduga akibat adanya agen maupun pangkalan yang menjual keluar wilayah Dharmasraya serta menjual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan.

Dalam surat edaran tersebut ditegaskan bahwa distribusi LPG 3 kg bersubsidi hanya diperuntukkan bagi masyarakat Dharmasraya kelas bawah, dari kelompok rumah tangga kurang mampu, usaha mikro dan petani.

“Restoran, hotel, dan usaha menengah ke atas tidak diperkenankan menggunakan LPG bersubsidi,” tegas Annisa.

Ia mengatakan bahwa setiap pangkalan diwajibkan melakukan pendataan pengguna secara nyata dengan mengumpulkan dan mencatat KTP konsumen. Penyaluran wajib dilakukan sebesar 90 persen kepada end user dan maksimal 10 persen kepada pengecer, serta seluruh transaksi harus dapat dibuktikan melalui identitas KTP yang sah.

Annisa menyebutkan, apabila ditemukan penjualan tanpa KTP, tidak sesuai data yang didaftarkan, penjualan di atas HET, atau distribusi yang melanggar ketentuan, maka hal tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran berat dan dapat diberikan rekomendasi pencabutan izin usaha kepada PT Pertamina (Persero) maupun pihak SPBE.

“Kelangkaan LPG subsidi sangat merugikan masyarakat kecil. Kami sedang mengumpulkan data agen, pangkalan, dan pengecer yang tidak mengikuti aturan. Jika kedapatan melanggar, akan kami beri sanksi tegas,” tegas Annisa. (*)

The post Bupati Dharmasraya Keluarkan Surat Edaran Atasi Kelangkaan LPG 3 Kg appeared first on Langgam.id.